KRISIS MONETER INDONESIA
KRISIS moneter Indonesia disebabkan oleh dan berawal dari kebijakan Pemerintah Thailand di bulan Juli 1997 untuk mengambangkan mata uang Thailand “Bath” terhadap Dollar US. Selama itu mata uang Bath dan Dollar US dikaitkan satu sama lain dengan suatu kurs yang tetap. Devaluasi mendadak dari “Bath” ini menimbulkan tekanan terhadap mata-mata uang Negara ASEAN dan menjalarlah tekanan devaluasi di wilayah ini.
Indonesia, yang mengikuti sistem mengambang terkendali, pada awalnya bertahan dengan memperluas “band” pengendalian/intervensi, namun di media bulan Agustus 1997 itu terpaksa melepaskan pengendalian/intervensi melalui sistem “band” tersebut. Rupiah langsung terdevaluasi. Dalam bulan September/Oktober 1997, Rupiah telah terdevaluasi dengan 30% sejak bulan Juli 1997. Dan di bulan Juli 1998 dalam setahun, Rupiah sudah terdevaluasi dengan 90%, diikuti oleh kemerosotan IHSG di pasar modal Jakarta dengan besaran sekitar 90% pula dalam periode yang sama. Dalam perkembangan selanjutnya dan selama ini, ternyata Indonesia paling dalam dan paling lama mengalami depresi ekonomi. Di tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot menjadi –13,7% dari pertumbuhan sebesar +4,9% di tahun sebelumnya (1997). Atau jatuh dengan 18,6% dalam setahun.
Selama dekade sebelum krisis, Ekonomi Indonesia bertumbuh sangat pesat. Pendapatan per kapita meningkat menjadi 2x lipat antara 1990 dan 1997. Perkembangan ini didukung oleh suatu kebijakan moneter yang stabil, dengan tingkat inflasi dan bunga yang rendah, dengan tingkat perkembangan nilai tukar mata uang yang terkendali rendah, dengan APBN yang Berimbang, kebijakan Ekspor yang terdiversifikasi (tidak saja tergantung pada Migas), dengan kebijakan Neraca Modal yang liberal, baik bagi modal yang masuk maupun yang keluar. Kesuksesan ini menimbulkan di satu pihak suatu optimisme yang luar biasa dan di lain pihak keteledoran yang tidak tanggung-tanggung. Suatu optimisme yang mendorong kebijakan-kebijakan ekonomi dan tingkat laku para pelaku ekonomi dalam dan luar negeri, sepertinya lepas kendali. Kesuksesan Pembangunan Ekonomi Indonesia demikian memukau para kreditor luar negeri yang menyediakan kredit tanpa batas dan juga tanpa meneliti proyek-proyek yang diberi kredit itu. Keteledoran ini juga terjadi dalam negeri. Dimana kegiatan-kegiatan ekonomi dan para pelakunya berlangsung tanpa pengawasan dan tidak dilihat “cost benefit” secara cermat. Kredit jangka pendek diinvestasikan ke dalam proyek-proyek jangka panjang. Didorong oleh optimisme dan keteledoran ini ekonomi didorong bertumbuh diatas kemampuannya sendiri (“bubble economics”), sehingga waktu datang tekanan-tekanan moneter, Pertumbuhan itu ambruk!
Sementara itu terjadi pula suatu perombakan yang drastis dalam strategi Pembangunan Ekonomi. Pembangunan Ekonomi yang selama ini adalah “State” dan “Government-led” beralih menjadi “led by private initiatives and market”. Hutang Pemerintah/Resmi/Negara turun dari USD. 80 milyar menjadi USD. 50 milyar di akhir tahun 1996, sementara Hutang Swasta membumbung dengan cepatnya. Jika di tahun 1996 Hutang Swasta masih berada pada tingkat USD. 15 milyar, maka di akhir tahun 1996 sudah meningkat menjadi antara USD. 65 milyar – USD. 75 milyar.
Proses Swastanisasi/Privatisasi dari pelaku utama Pembangunan berlangsung melalui proses liberalisasi dengan mekanisme Deregulasi diliputi visi dan semangat liberal. Dalam waktu sangat singkat bertebaran bank-bank Swasta di seluruh tanah air dan bertaburan Korporasi-Korporasi Swasta yang memperoleh fasilitas-fasilitas tak terbatas. Proses Swastanisasi ini berlangsung tanpa kendali dan penuh KKN. Maka ketika diserang krisis mata uang, sikonnya belum siap dan masih penuh kerapuhan-kerapuhan, terlebih dunia Perbankan dan Korporasi. Maka runtuhlah bangunan modern dalam tubuh Ekonomi Bangsa. Dan kerapuhan ini ternyata adalah sangat mendalam dan meluas, sehingga tindakan-tindakan penyehatan-penyehatan seperti injeksi modal oleh Pemerintah, upaya-upaya rekapitalisasi, restrukturisasi Perbankan dan Korporasi-Korporasi sepertinya tidak mempan selama dan sesudah 5 tahun ini. Sektor Finansial dan Korporasi masih tetap terpuruk. Rapuhnya sektor-sektor modern ini adalah dalam hal organisasi, manajemen, dan mental orang-orang/para pelakunya, dalam hal bisnis serta akhlak dan moral. Suatu kerapuhan total dan secara institusional pula!
Thursday, April 7, 2011
Tuesday, April 5, 2011
kebijakan perdagangan internasional
PERDAGANGAN LUAR NEGERI
1. Perkembangan Ekspor dan Daya Saing Global Indonesia
Walaupun setiap tahun nilai ekspor non-migas Indonesia, termasuk produk-produk tradisional dan padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, meubel dan produk-produk lainnya dari kayu, menunjukkan pertumbuhan positif, namun laju pertumbuhannya cenderung melemah dalam beberapa tahun belakangan ini. Tahun 2007, pertumbuhan ekspor dari produk-produk kimia, mesin dan peralatan transportasi, dan barang-barang manufaktur lainnya tercatat 9,9%, dibandingkan 15.8% tahun 2001..
Dilihat dari nilai totalnya, berdasarkan data WTO 2007, Indonesia tidak termasuk 10 besar di dunia. Sedangkan dilihat dari persentasenya terhadap produk domestik bruto (atau GDP), posisi Indonesia juga relatif kecil jika dibandingkan, misalnya, dengan beberapa negara ASEAN lainnya .
Sementara itu, menurut penelitian dari McKinsey Global Institute (2005), ekspor industri Indonesia masih terpusatkan di industri-industri yang pertumbuhannya relatif rendah. Misalnya hasil studinya menunjukkan untuk
periode 2000-2004 lebih dari 50% dari ekspor produk industri Indonesia adalah di pengolahan makanan, alas kaki, dan tekstil; sedangkan untuk mesin, alat-alat produksi, dan produk-produk dari elektronik hanya sekitar 7%
Namun demikian, menurut analisis dari Thiono (2008), ekspor manufaktur Indonesia masih cukup baik, termasuk di dua pasar penting yakni Jepang dan Amerika Serikat. Pangsa ekspor manufaktur Indonesia di Jepang masih relatif stabil, yaitu 1% dan di AS sekitar 0,4%-0,5% terhadap total nilai impor dari masing-masing negara tersebut. Di Jepang, ekspor manufaktur Indonesia pada tahun 2003 tumbuh 6,3% dan meningkat menjadi 11,1% tahun 2006. Sedangkan di AS pertumbuhannya mencapai 15,4% tahun 2004 namun turun menjadi 9,9% tahun 2006.
Kemungkinan besar penyebab relatif lemahnya perkembangan ekspor (non-migas), khususnya manufaktur,
Indonesia tersebut disebabkan salah satunya oleh persaingan internasional yang semakin tajam yang dihadapi produk-produk Indonesia tersebut. China dan Vietnam merupakan pesaing yang kuat bagi Indonesia karena mereka bersaing dalam ekspor hasil-hasil industri padat karya yang sama dengan Indonesia, seperti tekstil, garmen dan alas kaki, yang justru bertumbuh lebih pesat ketimbang ekspor Indonesia. Oleh karena ini Indonesia akhir-akhir ini kehilangan pangsa pasar dalam 30 ekspor non-migas, termasuk hasil-hasil industri, yang diraih oleh China dan Vietnam, misalnya dalam tekstil dan alas kaki dan barang-barang padat karya lainnya (Pangestu, 2005). Ini artinya, dalam beberapa tahun belakangan ini, laju pertumbuhan ekspor Indonesia untuk produk-produk tersebut lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan ekspor China dan Vietnam untuk produk-produk yang sama tersebut.
Hal ini menimbulkan kekuatiran bahwa sebenarnya produk-produk tardisional Indonesia tersebut dalam beberapa tahun belakangan ini sedang mengalami kemerosotan dalam tingkat daya saing globalnya. International Trade Center (ITC), sebuah lembaga dari UNCTAD dan WTO, rutin mengukur daya saing dari produk-produk ekspor dari negara-negara di dunia dalam Indeks Kinerja Perdagangan (IKP), yang didasarkan pada penghitungan atas sejumlah indikator yang dikelompokan kedalam tiga kelompok sbb.: kinerja saat ini (indikator-indikatornya dipakai untuk menghitung indeks komposisi), profil umum, dan dekomposisi dari perubahan dalam pangsa pasar dunia sejak 2001. Dari kelompok pertama itu, indikator-indikatornya adalah sbb.: nilai dari ekspor neto , ekspor per kapita , pangsa di pasar dunia , diversifikasi dan konsentrasi produk, dan
diversifikasi dan konsentrasi pasar. Dari kelompok kedua tersebut: nilai ekspor, tren pertumbuhan ekspor sejak 2001, pangsa dalam jumlah ekspor nasional, pangsa dalam jumlah impor nasional, pertumbuhan ekspor per kapita sejak 2001, tingkat dalam nilai-nilai unit relatif, kecocokan dengan dinamika permintaan dunia sejak 2001, dan perubahan dari pangsa pasar dunia dalam poin-poin persentase. Sedangkan indikator-indikator dari kelompok ketiga tersebut adalah: perubahan relatif dari pangsa pasar dunia yang didekomposisikan kedalam: efek kompetitif, spesialisasi geografi asal, spesialisasi produk asal, dan efek penyesuaian.
Sebagai ilustrasi empiris, penghitungan IKP dari produk-produk utama ekspor Indonesia. Posisi 1 menandakan kinerja terbaik dari 189 negara yang disurvei. Dapat dilihat bahwa diantara barang-barang manufaktur ekspor utama Indonesia tersebut, daya saing dari produk-produk dari kayu paling tinggi. Sedangkan tekstil menduduki peringkat kedua..
1. Perkembangan Ekspor dan Daya Saing Global Indonesia
Walaupun setiap tahun nilai ekspor non-migas Indonesia, termasuk produk-produk tradisional dan padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, meubel dan produk-produk lainnya dari kayu, menunjukkan pertumbuhan positif, namun laju pertumbuhannya cenderung melemah dalam beberapa tahun belakangan ini. Tahun 2007, pertumbuhan ekspor dari produk-produk kimia, mesin dan peralatan transportasi, dan barang-barang manufaktur lainnya tercatat 9,9%, dibandingkan 15.8% tahun 2001..
Dilihat dari nilai totalnya, berdasarkan data WTO 2007, Indonesia tidak termasuk 10 besar di dunia. Sedangkan dilihat dari persentasenya terhadap produk domestik bruto (atau GDP), posisi Indonesia juga relatif kecil jika dibandingkan, misalnya, dengan beberapa negara ASEAN lainnya .
Sementara itu, menurut penelitian dari McKinsey Global Institute (2005), ekspor industri Indonesia masih terpusatkan di industri-industri yang pertumbuhannya relatif rendah. Misalnya hasil studinya menunjukkan untuk
periode 2000-2004 lebih dari 50% dari ekspor produk industri Indonesia adalah di pengolahan makanan, alas kaki, dan tekstil; sedangkan untuk mesin, alat-alat produksi, dan produk-produk dari elektronik hanya sekitar 7%
Namun demikian, menurut analisis dari Thiono (2008), ekspor manufaktur Indonesia masih cukup baik, termasuk di dua pasar penting yakni Jepang dan Amerika Serikat. Pangsa ekspor manufaktur Indonesia di Jepang masih relatif stabil, yaitu 1% dan di AS sekitar 0,4%-0,5% terhadap total nilai impor dari masing-masing negara tersebut. Di Jepang, ekspor manufaktur Indonesia pada tahun 2003 tumbuh 6,3% dan meningkat menjadi 11,1% tahun 2006. Sedangkan di AS pertumbuhannya mencapai 15,4% tahun 2004 namun turun menjadi 9,9% tahun 2006.
Kemungkinan besar penyebab relatif lemahnya perkembangan ekspor (non-migas), khususnya manufaktur,
Indonesia tersebut disebabkan salah satunya oleh persaingan internasional yang semakin tajam yang dihadapi produk-produk Indonesia tersebut. China dan Vietnam merupakan pesaing yang kuat bagi Indonesia karena mereka bersaing dalam ekspor hasil-hasil industri padat karya yang sama dengan Indonesia, seperti tekstil, garmen dan alas kaki, yang justru bertumbuh lebih pesat ketimbang ekspor Indonesia. Oleh karena ini Indonesia akhir-akhir ini kehilangan pangsa pasar dalam 30 ekspor non-migas, termasuk hasil-hasil industri, yang diraih oleh China dan Vietnam, misalnya dalam tekstil dan alas kaki dan barang-barang padat karya lainnya (Pangestu, 2005). Ini artinya, dalam beberapa tahun belakangan ini, laju pertumbuhan ekspor Indonesia untuk produk-produk tersebut lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan ekspor China dan Vietnam untuk produk-produk yang sama tersebut.
Hal ini menimbulkan kekuatiran bahwa sebenarnya produk-produk tardisional Indonesia tersebut dalam beberapa tahun belakangan ini sedang mengalami kemerosotan dalam tingkat daya saing globalnya. International Trade Center (ITC), sebuah lembaga dari UNCTAD dan WTO, rutin mengukur daya saing dari produk-produk ekspor dari negara-negara di dunia dalam Indeks Kinerja Perdagangan (IKP), yang didasarkan pada penghitungan atas sejumlah indikator yang dikelompokan kedalam tiga kelompok sbb.: kinerja saat ini (indikator-indikatornya dipakai untuk menghitung indeks komposisi), profil umum, dan dekomposisi dari perubahan dalam pangsa pasar dunia sejak 2001. Dari kelompok pertama itu, indikator-indikatornya adalah sbb.: nilai dari ekspor neto , ekspor per kapita , pangsa di pasar dunia , diversifikasi dan konsentrasi produk, dan
diversifikasi dan konsentrasi pasar. Dari kelompok kedua tersebut: nilai ekspor, tren pertumbuhan ekspor sejak 2001, pangsa dalam jumlah ekspor nasional, pangsa dalam jumlah impor nasional, pertumbuhan ekspor per kapita sejak 2001, tingkat dalam nilai-nilai unit relatif, kecocokan dengan dinamika permintaan dunia sejak 2001, dan perubahan dari pangsa pasar dunia dalam poin-poin persentase. Sedangkan indikator-indikator dari kelompok ketiga tersebut adalah: perubahan relatif dari pangsa pasar dunia yang didekomposisikan kedalam: efek kompetitif, spesialisasi geografi asal, spesialisasi produk asal, dan efek penyesuaian.
Sebagai ilustrasi empiris, penghitungan IKP dari produk-produk utama ekspor Indonesia. Posisi 1 menandakan kinerja terbaik dari 189 negara yang disurvei. Dapat dilihat bahwa diantara barang-barang manufaktur ekspor utama Indonesia tersebut, daya saing dari produk-produk dari kayu paling tinggi. Sedangkan tekstil menduduki peringkat kedua..
Monday, April 4, 2011
pengangguran yang terjadi di Indonesia
PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
PERIODE 1989 – 2005 MENURUT HARGA KONSTAN 2000
Tahun PDB (miliar rupiah) Pertumbuhan Ekonomi (%)
Tahun PDB (miliar rupiah) Pertumbuhan Ekonomi (%)
1989 885.519.4 7.5
1990 949.641.1 7.2
1991 1.018.062.6 7.2
1992 1.081.248.0 6.2
1993 1.151.490.2 6.5
1994 1.238.312.3 7.5
1995 1.340.101.6 8.2
1996 1.444.873.3 7.8
1997 1.512.780.9 4.7
1998 1.314.202.0 -13.1
1999 1.324.599.0 0.8
2000 1.389.770.2 4.9
2001 1.442.984.6 3.8
2002 1.504.380.6 4.3
2003 1.572.159.3 4.6
2004 1.656.825.7 4.9
2005 1.749.546.9 6.8
Sumber : Statistik Indonesia, BPS, beberapa edisi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dirasakan kurang dapat menyerap kenaikan angkatan kerja setiap tahunnya. Sehingga tingkat pengangguran di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan yang besar, keadaan semakin memburuk dengan adanya berbagai tuntutan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dirasakan memberatkan pengusaha. Akhirnya banyak perusahaan yang menggunakan tenaga kerja 3
kontrak (outsourcing). Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi ketenagakerjaan di Indonesia, dampak dari pengangguran menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan selanjutnya akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi semakin lama akan semakin menurun.
Gejala pengangguran yang terselubung didaerah pedesaan dan dilingkungan kota merupakan sebagian akibat dari kurang tersedianya lapangan kerja yang produktif penuh (yang membawa hasil kerja dan nafkah mata pencaharian yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar). Indonesia masih dihadapkan pada dilema kondisi ekonomi yang mengalami ketidakseimbangan internal dan ketidakseimbangan eksternal. Ketidakseimbangan internal terjadi dengan indikator bahwa tingkat output nasional maupun tingkat kesempatan kerja di Indonesia tidak mencapai kesempatan kerja penuh, dan pada aspek pertumbuhan penduduk akan meningkat jika tingkat upah berlaku lebih tinggi dari upah rata-rata hidup. Menurut Smith tingkat upah yang berlaku ditentukan oleh tarik menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sehingga besar kecilnya permintaan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat (Boediono,1993)
Data dari Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) sampai dengan bulan Agustus tahun 2002 menunjukkan jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 100,8 juta orang atau naik 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan komposisi 63,3 juta orang (62,8%) laki-laki dan 37,5 juta orang (37,2%) perempuan. Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut, sekitar 58,7 juta orang (58,2%) berada di pedesaan dan 42,1 juta orang (41,8%) berada di perkotaan. 4
Sedangkan angkatan kerja yang termasuk dalam kategori pengangguran terbuka berjumlah 9,1 juta orang (9,0%) naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,0 juta orang (8,1%). Sejumlah 4,1 juta orang (44,8%) pengangguran terbuka berada di pedesaan dan 5,0 juta orang (55,2%) berada di perkotaan. Sebanyak 2,8 juta orang dari pengangguran terbuka merupakan penganggur usia muda (15 – 19 tahun); meningkat dibandingkan tahun 2001 yang berjumlah 2,3 juta orang. Pengangguran mencapai 8.1 % dari total angkatan kerja sebesar 98.8 juta orang. Dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2002 sekitar 3,7 %, tingkat penyerapan angkatan kerja hanya mencapai sekitar 0,8 juta orang (dibanding peningkatan angkatan kerja tahun 2002 yang sebesar 1,9 juta orang), atau penciptaan lapangan kerja hanya mencapai sekitar 200 ribu tenaga kerja per 1% pertumbuhan ekonomi.
Sepanjang tahun 2003, kondisi ketenagakerjaan masih belum mengalami perbaikan yang berarti. Angka pengangguran terbuka tahun 2003 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh penciptaan lapangan kerja masih relatif kecil dan cenderung tidak meningkat. Dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2003 yang hanya mencapai 3,9% dan peningkatan angkatan kerja sebesar lebih dari 2 juta orang maka jumlah pengangguran meningkat menjadi 10,3 juta orang, atau meningkat menjadi 9.5 % dari total angkatan kerja (Sakernas)
Tahun 2004 pertumbuhan ekonomi 4,5 persen belum cukup memadai untuk mengatasi berbagai masalah khususnya pengangguran. Dengan pertumbuhan tersebut diperkirakan hanya mampu menciptakan lapangan kerja 5
baru 1,4 atau 1,5 juta orang padahal pertumbuhan angkatan kerja diperkirakan 2 atau 2,5 juta orang. Dengan demikian jumlah pengangguran terbuka tahun 2004 sebesar 9.8 juta orang. (Sakernas)
Tahun 2005 jumlah pengangguran terbuka mencapai 11.2% persen dari total angkatan kerja yang mencapai 105.8 juta orang. Jumlah ini setiap tahun akan membengkak. Kalau hal ini tidak teratasi akan menimbulkan berbagai masalah di masyarakat.
Pencari kerja, Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran (orang)
Tahun Pencari kerja(juta) Angkatan Kerja (juta) Tingkat Pengangguran(%)
1989 2.083188 75.508082 2.75889
1990 1.951684 77.802264 2.50851
1991 2.032369 78.455548 2.59047
1992 2.185602 80.703974 2.70817
1993 2.245563 81.446078 2.75708
1994 3.737527 85.775633 4.35732
1995 6.251201 86.361261 7.23843
1996 4.407769 90.109582 4.89156
1997 4.275155 91.324911 4.68125
1998 5.062483 92.734932 5.45908
1999 6.030319 94.847178 6.35793
2000 5.871956 95.695979 6.13605
2001 8.005031 98.812448 8.10123
2002 9.132104 100.779270 9.06149
2003 9.531090 100.316007 9.50106
2004 10.251351 103.973387 9.85959
2005 11.899266 105.857653 11.24081
Sumber : Keadaan Angkatan Kerja, BPS, beberapa edisi.
Solusi mengatasi masalah pengangguran, strategi solusi yang multi dimensional yaitu pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat secara bersama-6
sama melakukan kebijaksanaan makro sektoral dan regional. Misalkan pada sektor pertanian merupakan andalan untuk mengatasi masalah pengangguran. Tingkat produktivitas petani ditingkatkan dengan pemberian bibit yang baik dan rekayasa genetika (pembibitan dilaksanakan oleh lembaga pembibit profesional dan pemasaran oleh koperasi). Banyak negara menyusun institusi yang mengatur tugas menanam adalah petani sedangkan pemerintah memberikan garansi dan perlindungan harga. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan pihak pemerintah untuk menyempurnakan balai latihan kerja yang ada di seluruh nusantara, karena sarana tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga kesempatan kerja meningkat dan akan mengurangi jumlah pengangguran.
Banyak penelitian yang sudah dilakukan tentang analisis strktural kesempatan kerja di Indonesia, memaparkan bahwa penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertambahan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Bersamaan dengan itu adanya penawaran tenaga kerja mengalami peningkatan, yaitu baik disebabkan karena penambahan panduduk maupun dari tenaga kerja yang terpaksa menganggur karena turunya aktivitas perekonomian (Soebagiyo, Daryono., Indira hasmarini, Maulidyah., Chuzaimah,2005)
Masalah pengangguran dapat membawa rakyat mencapai tingkat hidup yang berada diatas garis kemiskinan absolut. Proses perkembangan perluasan kesempatan kerja secara produktif dapat memudahkan terwujudnya suatu pola pembagian pendapatan masyarakat yang lebih merata.
kerja secara produktif (produktif employment) tidak hanya berarti penciptaan lapangan usaha yang baru, melainkan pula peningkatan produktifitas kerja pada umumnya, disertai dengan pemberian upah yang sepadan bagi golongan angkatan kerja, baik dibidang kegiatan yang tradisionil maupun lapangan usaha yang baru. Dengan menambah nafkah mata pencaharian secara nyata bagi golongan yang bersangkutan, hal itu memberi peluang untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dasar bagi rumah tangga keluarga.
Tabel 3
Total Upah Gaji/Pendapatan Bersih Pekerja selama sebulan.
Tahun 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total 282251 346950 430197 530993 599769 678653 729516 856088
Sumber : Indikator Tingkat Hidup Pekerja, BPS, beberapa edisi.
Rata – rata total tingkat upah pekerja dari tahun 1998-2005 setiap tahunnya terlihat mengalami perkembangan. Peningkatan rata – rata tingkat upah di sebabkan pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di awali pada tahun 1998 sebesar 282.251 rupiah, dimana tingkat upah cenderung menurun, akan tetapi pada tahun selanjutnya tingkat upah terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya tingkat upah berdampak pada penyerapan tenaga kerja atau perluasan tenaga kerja dimasa yang akan datang. Penentuan tingkat upah harus sesuai dengan ”hukum” ekonomi pasar tenaga kerja, yaitu bahwa tingkat upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja, dan hal itu juga sesuai dengan UU No. 13/2003.
Ketenagakerjaan (25 Maret 2003 – LNRI Tahun 2003 No. 39) yang mengatur sistem pengupahan dan upah minimum.(BPS d, Indikator Tingkat Hidup Pekerja)
Indonesia masih menghadapi permasalahan mengenai tingginya tingkat pengangguran yang mungkin juga dialami negara lain, khususnya negara sedang berkembang, yang sedang melaksanakan pembangunan. Mengatasi permasalahan mengenai tingginya tingkat pengangguran tentunya pemecahannya tidak mudah. Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang rendah, minimnya orang yang bekerja dan juga masih terkendala masalah penetapan tingkat upah yang minim berpeluang meningkatkan pengangguran di Indonesia sehingga diperlukan penelitian tentang pengangguran di Indonesia.
PERIODE 1989 – 2005 MENURUT HARGA KONSTAN 2000
Tahun PDB (miliar rupiah) Pertumbuhan Ekonomi (%)
Tahun PDB (miliar rupiah) Pertumbuhan Ekonomi (%)
1989 885.519.4 7.5
1990 949.641.1 7.2
1991 1.018.062.6 7.2
1992 1.081.248.0 6.2
1993 1.151.490.2 6.5
1994 1.238.312.3 7.5
1995 1.340.101.6 8.2
1996 1.444.873.3 7.8
1997 1.512.780.9 4.7
1998 1.314.202.0 -13.1
1999 1.324.599.0 0.8
2000 1.389.770.2 4.9
2001 1.442.984.6 3.8
2002 1.504.380.6 4.3
2003 1.572.159.3 4.6
2004 1.656.825.7 4.9
2005 1.749.546.9 6.8
Sumber : Statistik Indonesia, BPS, beberapa edisi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dirasakan kurang dapat menyerap kenaikan angkatan kerja setiap tahunnya. Sehingga tingkat pengangguran di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan yang besar, keadaan semakin memburuk dengan adanya berbagai tuntutan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dirasakan memberatkan pengusaha. Akhirnya banyak perusahaan yang menggunakan tenaga kerja 3
kontrak (outsourcing). Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi ketenagakerjaan di Indonesia, dampak dari pengangguran menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan selanjutnya akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi semakin lama akan semakin menurun.
Gejala pengangguran yang terselubung didaerah pedesaan dan dilingkungan kota merupakan sebagian akibat dari kurang tersedianya lapangan kerja yang produktif penuh (yang membawa hasil kerja dan nafkah mata pencaharian yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar). Indonesia masih dihadapkan pada dilema kondisi ekonomi yang mengalami ketidakseimbangan internal dan ketidakseimbangan eksternal. Ketidakseimbangan internal terjadi dengan indikator bahwa tingkat output nasional maupun tingkat kesempatan kerja di Indonesia tidak mencapai kesempatan kerja penuh, dan pada aspek pertumbuhan penduduk akan meningkat jika tingkat upah berlaku lebih tinggi dari upah rata-rata hidup. Menurut Smith tingkat upah yang berlaku ditentukan oleh tarik menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sehingga besar kecilnya permintaan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat (Boediono,1993)
Data dari Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) sampai dengan bulan Agustus tahun 2002 menunjukkan jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 100,8 juta orang atau naik 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan komposisi 63,3 juta orang (62,8%) laki-laki dan 37,5 juta orang (37,2%) perempuan. Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut, sekitar 58,7 juta orang (58,2%) berada di pedesaan dan 42,1 juta orang (41,8%) berada di perkotaan. 4
Sedangkan angkatan kerja yang termasuk dalam kategori pengangguran terbuka berjumlah 9,1 juta orang (9,0%) naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,0 juta orang (8,1%). Sejumlah 4,1 juta orang (44,8%) pengangguran terbuka berada di pedesaan dan 5,0 juta orang (55,2%) berada di perkotaan. Sebanyak 2,8 juta orang dari pengangguran terbuka merupakan penganggur usia muda (15 – 19 tahun); meningkat dibandingkan tahun 2001 yang berjumlah 2,3 juta orang. Pengangguran mencapai 8.1 % dari total angkatan kerja sebesar 98.8 juta orang. Dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2002 sekitar 3,7 %, tingkat penyerapan angkatan kerja hanya mencapai sekitar 0,8 juta orang (dibanding peningkatan angkatan kerja tahun 2002 yang sebesar 1,9 juta orang), atau penciptaan lapangan kerja hanya mencapai sekitar 200 ribu tenaga kerja per 1% pertumbuhan ekonomi.
Sepanjang tahun 2003, kondisi ketenagakerjaan masih belum mengalami perbaikan yang berarti. Angka pengangguran terbuka tahun 2003 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh penciptaan lapangan kerja masih relatif kecil dan cenderung tidak meningkat. Dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2003 yang hanya mencapai 3,9% dan peningkatan angkatan kerja sebesar lebih dari 2 juta orang maka jumlah pengangguran meningkat menjadi 10,3 juta orang, atau meningkat menjadi 9.5 % dari total angkatan kerja (Sakernas)
Tahun 2004 pertumbuhan ekonomi 4,5 persen belum cukup memadai untuk mengatasi berbagai masalah khususnya pengangguran. Dengan pertumbuhan tersebut diperkirakan hanya mampu menciptakan lapangan kerja 5
baru 1,4 atau 1,5 juta orang padahal pertumbuhan angkatan kerja diperkirakan 2 atau 2,5 juta orang. Dengan demikian jumlah pengangguran terbuka tahun 2004 sebesar 9.8 juta orang. (Sakernas)
Tahun 2005 jumlah pengangguran terbuka mencapai 11.2% persen dari total angkatan kerja yang mencapai 105.8 juta orang. Jumlah ini setiap tahun akan membengkak. Kalau hal ini tidak teratasi akan menimbulkan berbagai masalah di masyarakat.
Pencari kerja, Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran (orang)
Tahun Pencari kerja(juta) Angkatan Kerja (juta) Tingkat Pengangguran(%)
1989 2.083188 75.508082 2.75889
1990 1.951684 77.802264 2.50851
1991 2.032369 78.455548 2.59047
1992 2.185602 80.703974 2.70817
1993 2.245563 81.446078 2.75708
1994 3.737527 85.775633 4.35732
1995 6.251201 86.361261 7.23843
1996 4.407769 90.109582 4.89156
1997 4.275155 91.324911 4.68125
1998 5.062483 92.734932 5.45908
1999 6.030319 94.847178 6.35793
2000 5.871956 95.695979 6.13605
2001 8.005031 98.812448 8.10123
2002 9.132104 100.779270 9.06149
2003 9.531090 100.316007 9.50106
2004 10.251351 103.973387 9.85959
2005 11.899266 105.857653 11.24081
Sumber : Keadaan Angkatan Kerja, BPS, beberapa edisi.
Solusi mengatasi masalah pengangguran, strategi solusi yang multi dimensional yaitu pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat secara bersama-6
sama melakukan kebijaksanaan makro sektoral dan regional. Misalkan pada sektor pertanian merupakan andalan untuk mengatasi masalah pengangguran. Tingkat produktivitas petani ditingkatkan dengan pemberian bibit yang baik dan rekayasa genetika (pembibitan dilaksanakan oleh lembaga pembibit profesional dan pemasaran oleh koperasi). Banyak negara menyusun institusi yang mengatur tugas menanam adalah petani sedangkan pemerintah memberikan garansi dan perlindungan harga. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan pihak pemerintah untuk menyempurnakan balai latihan kerja yang ada di seluruh nusantara, karena sarana tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga kesempatan kerja meningkat dan akan mengurangi jumlah pengangguran.
Banyak penelitian yang sudah dilakukan tentang analisis strktural kesempatan kerja di Indonesia, memaparkan bahwa penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertambahan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Bersamaan dengan itu adanya penawaran tenaga kerja mengalami peningkatan, yaitu baik disebabkan karena penambahan panduduk maupun dari tenaga kerja yang terpaksa menganggur karena turunya aktivitas perekonomian (Soebagiyo, Daryono., Indira hasmarini, Maulidyah., Chuzaimah,2005)
Masalah pengangguran dapat membawa rakyat mencapai tingkat hidup yang berada diatas garis kemiskinan absolut. Proses perkembangan perluasan kesempatan kerja secara produktif dapat memudahkan terwujudnya suatu pola pembagian pendapatan masyarakat yang lebih merata.
kerja secara produktif (produktif employment) tidak hanya berarti penciptaan lapangan usaha yang baru, melainkan pula peningkatan produktifitas kerja pada umumnya, disertai dengan pemberian upah yang sepadan bagi golongan angkatan kerja, baik dibidang kegiatan yang tradisionil maupun lapangan usaha yang baru. Dengan menambah nafkah mata pencaharian secara nyata bagi golongan yang bersangkutan, hal itu memberi peluang untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dasar bagi rumah tangga keluarga.
Tabel 3
Total Upah Gaji/Pendapatan Bersih Pekerja selama sebulan.
Tahun 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total 282251 346950 430197 530993 599769 678653 729516 856088
Sumber : Indikator Tingkat Hidup Pekerja, BPS, beberapa edisi.
Rata – rata total tingkat upah pekerja dari tahun 1998-2005 setiap tahunnya terlihat mengalami perkembangan. Peningkatan rata – rata tingkat upah di sebabkan pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di awali pada tahun 1998 sebesar 282.251 rupiah, dimana tingkat upah cenderung menurun, akan tetapi pada tahun selanjutnya tingkat upah terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya tingkat upah berdampak pada penyerapan tenaga kerja atau perluasan tenaga kerja dimasa yang akan datang. Penentuan tingkat upah harus sesuai dengan ”hukum” ekonomi pasar tenaga kerja, yaitu bahwa tingkat upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja, dan hal itu juga sesuai dengan UU No. 13/2003.
Ketenagakerjaan (25 Maret 2003 – LNRI Tahun 2003 No. 39) yang mengatur sistem pengupahan dan upah minimum.(BPS d, Indikator Tingkat Hidup Pekerja)
Indonesia masih menghadapi permasalahan mengenai tingginya tingkat pengangguran yang mungkin juga dialami negara lain, khususnya negara sedang berkembang, yang sedang melaksanakan pembangunan. Mengatasi permasalahan mengenai tingginya tingkat pengangguran tentunya pemecahannya tidak mudah. Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang rendah, minimnya orang yang bekerja dan juga masih terkendala masalah penetapan tingkat upah yang minim berpeluang meningkatkan pengangguran di Indonesia sehingga diperlukan penelitian tentang pengangguran di Indonesia.
kebijakan fiskal
Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan perangkat penting bagi Negara Sejahtera dalam merealisasikan apa yang dicita-citakan. Kebijakan fiskal itu sendiri mencakup pengeluaran umum,pajak,subsidi, dan pajak progresif.
-pengeluaran umum
Dalam Negara Sejahtera, sektor pengeluaran umum bukan hanya berfungsi untuk pertahanan, administrasi umum, dan pelayanan ekonomi sebagaimana di bayangkan penganut paham laissez-fire,melainkan lebih diproyeksikan untuk fungsi pertumbuhan, stabilitas ekonomi, persamaan pendapatan, jaring pengaman sosial, santunan untuk orang jompo, anak yatim, subsidi, dan pelayanan umum yang lain.
Sejak tahun 1960, semua negara yang menganut paham Negara Sejahtera, atau yang tergabung dalam OECD (Organization of Economy Cooperation and Development) terus mengurangi sektor pengeluaran umum seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah standar. Akibatnya, potongan kecil di kiri-kanan pada sektor umum mempunyai dampak yang sangat serius, terutama bagi rakyat miskin. Pengurangan anggaran yang semula dimaksudkan untuk memotong lemak.
Cara paling mudah untuk membiayai pengeluaran negara adalah dengan menaikkan pajak atau bersandar pada pinjaman publik. Di negara-negara yang tergabug dalam OECD, kenaikkan pajak rata-rata dari 27,7% di tahun 1960 menjadi 38,4% di tahun 1988. Tingginya pajak dan pinjaman untuk membiayai pengeluaran menunjukkan adanya sebuah dimensi yang salah dan tidak sehat dalam sturktur keuangan publik. Akibatnya, ada semacam serangan balik terhadap Negara Sejahtera, sebuah perlawanan terhadap perpajakan yang menjadi dasar program Negara Sejahtera.
Contoh nyata dari kasus ini adalah apa yang terjadi di Amerika Serikat. Oleh karena negara ini selalu mengalami defisit anggaran maka seluruh tabungan negara menjadi terserap ke sektor swasta dan bahkan pinjaman luar negerinya juga terus membengkak. Oleh karena itu, pada satu sisi Smerika Serikat merupakan Negara Adidaya terkaya, namun di sisi lain ia juga adalah negara dengan hutang terbanyak.
-subsidi
Oleh karena Negara Sejahtera bertujuan mengurangi derajat kemiskinan warga masyarakatnya maka subsidi merupakan skenario yang tidak bisa ditawar. Hanya saja, karena proyek tersebut tidak menggunakan mekanisme filter yang dibangun dari nilai-nilai kemanusiaan maka kutukan terhadap pertimbangan nilai menjadi tidak terelakan. Negara sejahtera akhirnya tercerabut dari prioritas utamanya, yakni menyejahterakan rakyat secara keseluruhan. Hal itu disebabkan karena negara sejahtera terjebak pada sikap memperlakukan si kaya dengan si miskin secara sama dalam mengambil manfaat pengeluaran umum negara.
Kebijakan fiskal merupakan perangkat penting bagi Negara Sejahtera dalam merealisasikan apa yang dicita-citakan. Kebijakan fiskal itu sendiri mencakup pengeluaran umum,pajak,subsidi, dan pajak progresif.
-pengeluaran umum
Dalam Negara Sejahtera, sektor pengeluaran umum bukan hanya berfungsi untuk pertahanan, administrasi umum, dan pelayanan ekonomi sebagaimana di bayangkan penganut paham laissez-fire,melainkan lebih diproyeksikan untuk fungsi pertumbuhan, stabilitas ekonomi, persamaan pendapatan, jaring pengaman sosial, santunan untuk orang jompo, anak yatim, subsidi, dan pelayanan umum yang lain.
Sejak tahun 1960, semua negara yang menganut paham Negara Sejahtera, atau yang tergabung dalam OECD (Organization of Economy Cooperation and Development) terus mengurangi sektor pengeluaran umum seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah standar. Akibatnya, potongan kecil di kiri-kanan pada sektor umum mempunyai dampak yang sangat serius, terutama bagi rakyat miskin. Pengurangan anggaran yang semula dimaksudkan untuk memotong lemak.
Cara paling mudah untuk membiayai pengeluaran negara adalah dengan menaikkan pajak atau bersandar pada pinjaman publik. Di negara-negara yang tergabug dalam OECD, kenaikkan pajak rata-rata dari 27,7% di tahun 1960 menjadi 38,4% di tahun 1988. Tingginya pajak dan pinjaman untuk membiayai pengeluaran menunjukkan adanya sebuah dimensi yang salah dan tidak sehat dalam sturktur keuangan publik. Akibatnya, ada semacam serangan balik terhadap Negara Sejahtera, sebuah perlawanan terhadap perpajakan yang menjadi dasar program Negara Sejahtera.
Contoh nyata dari kasus ini adalah apa yang terjadi di Amerika Serikat. Oleh karena negara ini selalu mengalami defisit anggaran maka seluruh tabungan negara menjadi terserap ke sektor swasta dan bahkan pinjaman luar negerinya juga terus membengkak. Oleh karena itu, pada satu sisi Smerika Serikat merupakan Negara Adidaya terkaya, namun di sisi lain ia juga adalah negara dengan hutang terbanyak.
-subsidi
Oleh karena Negara Sejahtera bertujuan mengurangi derajat kemiskinan warga masyarakatnya maka subsidi merupakan skenario yang tidak bisa ditawar. Hanya saja, karena proyek tersebut tidak menggunakan mekanisme filter yang dibangun dari nilai-nilai kemanusiaan maka kutukan terhadap pertimbangan nilai menjadi tidak terelakan. Negara sejahtera akhirnya tercerabut dari prioritas utamanya, yakni menyejahterakan rakyat secara keseluruhan. Hal itu disebabkan karena negara sejahtera terjebak pada sikap memperlakukan si kaya dengan si miskin secara sama dalam mengambil manfaat pengeluaran umum negara.
kemiskinan yang terkait dengan kebijakan otonomi daerah
KEMISKINAN TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
1. Pendahuluan
Akumulasi dari berbagai dampak krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 1997 lalu bermuara pada peningkatan jumlah kemiskinan [1] di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa landasan perekonomian Indonesia yang hanya didasarkan atas kelompok industri-industri besar yang cenderung bersifat konglomerasi, tidak mampu untuk menjadi benteng yang tangguh bagi kehidupan rakyat Indonesia.
[1] Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan jumlah penduduk miskin (berdasarkan data bulan Desember 1998) meningkat tajam menjadi 49,5 juta jiwa atau 24,23% dari total penduduk (17,6 juga jiwa atau 21,92% di perkotaan dan 31,9 juta jiwa atau 24,23% di pedesaan). Persentase penduduk miskin pada tahun 1998 ini mendekati kondisi kemiskinan pada tahun 1981 dan tahun 1984. Pada tahun 1981 sebesar 40,6 juta jiwa atau 26,9% dan pada tahun 1984 sebesar 35 juta jiwa atau 21,64%. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2000 (tidak termasuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Maluku) sebesar 37,7 juta jiwa (18,96%) di perkotaan sebesar 9,1 juta jiwa di pedesaan sebesar 25,1 juta jiwa.
Rapuhnya fundamental perekonomian nasional ini menuntut adanya suatu langkah perbaikan yang komprehensif karena tantangan ke depan yang akan dihadapi sangatlah berat dan membutuhkan kerja keras dari semua elemen bangsa. Globalisasi dan isu-isu perdagangan bebas merupakan tantangan eksternal ke depan Bangsa Indonesia, di samping masalah-masalah dalam negeri seperti krisis multidimensi yang berkepanjangan, otonomi daerah, serta isu-isu disintegrasi bangsa.
2. Komite Penanggulangan Kemiskinan
Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang selalu diusahakan untuk diminimalisasi atau bahkan bila memungkinkan dihilangkan. Namun dalam kenyataan, kemiskinan masih selalu melekat dalam setiap sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali di Indonesia sehingga membutuhkan suatu upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, integral dan berkelanjutan. Dalam menanggulangi kemiskinan dibutuhkan suatu pemikiran dan kerja keras yang sangat panjang karena kemiskinan sangatlah kompleks sehingga banyak aspek yang mempengaruhinya. Oleh karena itu upaya penanggulangan kemiskinan mensyaratkan adanya identifikasi mengenal siapa, apa, bagaimana, di mana dan mengapa ada masyarakat miskin. Identifikasi tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam menentukan kebijakan yang paling sesuai untuk menanggulangi masalah kemiskinan.
Berdasarkan pemikiran tersebut dan untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin maka Presiden Republik Indonesia membentuk sebuah Komite Penanggulangan Kemiskinan [2] yang secara khusus menyelenggarakan upaya penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi dan penajaman program terhadap berbagai upaya penanggulangan kemiskinan di semua jalur pembangunan dan di setiap lapisan penyelenggara pembangunan.
[2] Sebagai upaya untuk mewujudkan langkah-langkah konkret mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Indonesia, maka pada tanggal 7 Desember 2001 telah dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang disempurnakan lagi dengan Keppres No. 8 Tahun 2002 dan No. 34 Tahun 2002 untuk memperlancar tugas dan fungsi KPK. Komite ini berada di bawah—dan bertanggungjawab langsung kepada—Presiden.
Komite Penanggulangan Kemiskinan diharapkan menjadi wadah dalam perumusan kebijakan makro dan mikro sesuai dengan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dengan mengikutsertakan forum lintas pelaku yaitu seluruh komponen, baik instansi pemerintah, organisasi non pemerintah (ORNOP), usaha nasional, organisasi profesi, dan segenap unsur masyarakat.
Sasaran upaya penanggulangan kemiskinan adalah penduduk miskin. Berdasarkan data BPS populasi penduduk miskin Indonesia sebelum krisis pada tahun 1996 sekitar 11,34%, setelah krisis pada tahun 1998 sekitar 24,23%, dan di akhir tahun 2000 sekitar 18,95%. Strategi pokok upaya penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mencapai sasaran menurunnya populasi penduduk dari sekitar 18,95% (atau sekitar 37,8 juta jiwa) di tahun 2001 menjadi sekitar 14% (atau sekitar 26,8 juta jiwa) di akhir tahun 2004. Persebaran penduduk miskin menurut wilayah menunjukkan bahwa lebih dari 59% berada di Jawa-Bali, 16% di Sumatera dan 25% di Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya. Pemusatan kantong kemiskinan di Jawa-Bali erat kaitannya dengan pola persebaran penduduk yang sebagian besar berada di Jawa-Bali. Dengan pemusatan kantong kemiskinan di Jawa-Bali, penduduk di Jawa-Bali juga rentan terhadap krisis ekonomi sehingga berpengaruh terhadap kenaikan jumlah penduduk miskin.
3. Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Untuk lebih memfokuskan tujuan penanggulangan kemiskinan maka data penduduk miskin dikelompokkan dalam (a) Usia lebih dari 55 tahun (aging poor), yaitu kelompok masyarakat yang tidak lagi produktif (usia sudah lanjut, miskin dan tidak produktif). Untuk kelompok tersebut program pemerintah yang dilaksanakan adalah pelayanan sosial. (b) Usia di bawah 15 tahun (young poor), yaitu kelompok masyarakat yang belum produktif (usia sekolah, belum bisa bekerja). Program pemerintah yang dilakukan yaitu penyiapan sosial. (c) Usia antara 15-55 tahun (productive poor), yaitu usia sedang tidak produktif (usia kerja tetapi tidak mendapat pekerjaan, menganggur), program yang dilakukan adalah investasi ekonomi dan inilah sekaligus yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan.
Untuk mencapai sasaran penurunan angka kemiskinan KPK menetapkan strategi pemberdayaan masyarakat melalui 2 (dua) cara yaitu pertama, mengurangi beban pengeluaran konsumsi kelompok miskin dan kedua, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi penajaman program, pendanaan dan pendampingan. Pendampingan yang dimaksud di sini adalah program penyiapan, pemihakan dan perlindungan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya masyarakat dan kelembagaannya sebagai pemanfaat program agar pendanaan yang disalurkan dapat terserap dan termanfaatkan dengan baik.
Untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat di atas pendanaan disalurkan melalui dua jalur yaitu melibatkan peran lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dan bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat (BLM). Melalui jalur lembaga keuangan dilakukan dengan menghimbau kepada bank-bank yang dikoordinasi oleh pemegang otoritas moneter (Bank Indonesia) untuk memprioritaskan business plan penyaluran kreditnya pada usaha-usaha mikro yang dimiliki oleh masyarakat. [3]
[3] Pada tanggal 22 April 2002, Komite Penanggulangan telah menandatangani Kesepakatan Bersama (MOU) dengan Bank Indonesia sebagai Koordinator Kelompok Kerja Lembaga Keuangan tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Kesepakatan disebutkan bahwa sesuai dengan Business Plan masing-masing Bank Umum tersedia dana kurang lebih Rp 30 triliun yang siap disalurkan dengan mekanisme bunga pasar. Khusus untuk Usaha Mikro dalam rangka penanggulangan kemiskinan akan disalurkan dana Rp 4,6 triliun.
Untuk strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dilakukan melalui penajaman alokasi APBN, yaitu melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan melakukan tiga pemberdayaan yaitu pada usahanya yang berupa bantuan teknis untuk permodalan dan pendampingan, pada manusianya yaitu berkaitan dengan pendidikan, pelatihan dan peningkatan kesehatan; dan sarana-prasarananya/lingkungannya yang mendukung usaha atau kegiatan produktif masyarakat miskin. Selain itu penajaman APBN juga dilakukan melalui Bantuan Operasional Pembangunan (BOP) kepada departemen/LPND/instansi terkait untuk melakukan pembinaan teknis terhadap lembaga-lembaga di Tingkat Daerah, Pembinaan teknis yang diterapkan meliputi pembinaan kepada manusianya, usahanya, kelembagaannya, monitoring evaluasi dan pengendaliannya.
4. LKM dan Perannya dalam Menanggulangi Kemiskinan
Apabila kita berbicara mengenai pemberdayaan UMKM maka harus memperhatikan juga hambatan-hambatan dalam pengembangan UMKM. Salah satu hambatan utama UMKM untuk berkembang adalah keterbatasan sumberdaya finansial karena sifatnya yang mikro dengan modal kecil, tidak berbadan hukum dan manajemen yang sebagian masih tradisional sehingga sektor ini tidak tersentuh oleh pelayanan lembaga keuangan formal (bank) yang selalu menerapkan prinsip perbankan dalam memutus kreditnya. Upaya pemerintah untuk membantu UMKM misalnya dengan menghubungkan dengan pengusaha besar untuk bermitra belum cukup efektif untuk mengatasi masalah mengingat jumlahnya yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia.
Untuk mengatasi hambatan ini, pendekatan yang perlu dilakukan adalah penyediaan jasa keuangan mikro (micro finance). Selama ini Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga yang mampu memenuhi kebutuhan modal UMKM karena mampu menyesuaikan dengan karakteristik UMKM yang cenderung dianggap tidak bankable oleh sektor perbankan komersial. LKM mampu memberikan pelayanan kredit dalam skala besar tanpa jaminan, tanpa aturan yang ketat, dan dengan cara itu pula mampu untuk menutup seluruh biaya yang mereka keluarkan. Selain itu LKM dapat juga menjadi perpanjangan tangan dari lembaga keuangan formal, sebelum dana—untuk pelayanan keuangan mikro—itu tersalur kepada kelompok swadaya masyarakat (atau usaha mikro tersebut).
Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sendiri juga memuat 3 (tiga) elemen kunci (versi dari Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia). Pertama, menyediakan beragam jenis pelayana keuangan—relevan dengan kebutuhan riil masyarakat yang dilayani. Kedua, melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (masyarakat miskin menjadi pihak beneficiaries utama). Ketiga, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan.
Berbagai fenomena di atas menyebabkan LKM menjadi pilihan bagi masyarakat bawah karena memang mempunyai karakteristik yang “merakyat”. Yaitu sesuai dengan ritme kehidupan sehari-hari dan menggunakan prosedur yang sederhana, tidak sarat aturan dan cepat. Jadi adalah tepat dan wajar apabila untuk masa sekarang LKM mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka pemulihan ekonomi karena LKM mendukung sustainability dan pengembangan UMKM yang telah terbukti mampu menjadi pilar dasar perekonomian Indonesia.
Dalam rangka perkuatan perekonomian nasional, penyediaan jasa keuangan mikro diharapkan mampu mencakup dua sisi yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, yaitu mampu untuk melayani kebutuhan nasabahnya (baca: masyarakat miskin) dan pada sisi lain mampu untuk mengembangkan dirinya sebagai lembaga keuangan mikro yang bonafid. Kemampuan untuk melayani nasabah menuntut juga kemampuan si nasabah untuk dapat me-manage keuangan agar dapat dioptimalkan demi pengembangan skala usahanya.
Selama ini keengganan dari pihak perbankan—bank komersial—dalam menyalurkan kreditnya kepada usaha kecil karena adanya anggapan bahwa kelompok atau individu yang mempunyai predikat sebagai masyarakat miskin sangatlah tidak bankable di mata perbankan. Pihak perbankan kebanyakan akan merasa sia-sia dalam memberi pelayanan kepada mereka. Hal itu dikarenakan pihak perbankan memandang pelayanan terhadap masyarakat miskin akan mendatangkan biaya transaksi tinggi dan penuh dengan resiko. Tingginya biaya disebabkan skala kredit yang mereka butuhkan terlalu kecil untuk bank komersial, kemudian tidak mampu memberikan agunan, ditambah lagi dengan pendapatan yang menjadi jaminan pengembalian juga rendah, dan kenyataan bahwa jarak lembaga keuangan dengan mereka sedemikian jauh. Pihak perbankan cenderung untuk melayani golongan ekonomi atas, karena golongan ini dipandang lebih prospektif, lebih dekat, dan lebih mudah.
Oleh karena itu keberadaan lembaga keuangan mikro diharapkan mampu untuk mencakup dua profile, antara institusi sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin tanpa memandang bankable atau tidak, dan institusi komersial yang memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam penyaluran dana keuangannya. Meski berperan sebagai institusi sosial, tetapi LKM dapat menjadi institusi komersial melalui cara minimasi biaya transaksi, dan peran dari kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam mengkoordinir anggotanya. Karena kedekatan dengan pihak nasabah dan fleksibilitas aturan, maka biaya-biaya dapat berkurang. Kemudian peran dari KSM—organisasi yang terdiri dari orang-orang sesuai strata ekonominya—yang diharapkan mampu menekan anggotanya dalam mengamankan kreditnya, atau mensubstitusi collateral.
Mekanisme penyaluran itu membutuhkan keberadaan seorang pendamping. Pendamping merupakan faktor kunci agar receiving mechanism berjalan. Pendamping memberi bantuan dan fasilitas non keuangan untuk sektor mikro—seperti memfasilitasi adanya penyusunan rencana usaha, pencatatan dan pembukuan keuangan kelompok, serta pemupukan modal. Agar proses pendampingan berkelanjutan, maka diperlukan biaya pendampingan. Biaya itu dapat diambilkan dari beberapa alternatif, misalnya dari pengembalian kredit yang berasal dari kegiatan LKM itu sendiri, atau berasal dari sisa laba BUMN yang merupakan hasil kerjasama dengan pemerintah.
5. KPK Daerah dan LKM
Dengan terbitnya kebijakan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten/Kota lebih mempunyai ruang yang luas untuk mengelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakatnya. Seiring dengan hal ini, penanggulangan kemiskinan juga harus dilakukan pada tingkat daerah terkecil, namun fungsi dasar pemerintah daerah tetap sebagai fasilitator, regulator, serta motivator. Artinya pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat sentral karena lebih mengerti dan memahami potensi, tantangan, kekuatan dan kelemahan daerah masing-masing. Namun pelibatan unsur-unsur lain di luar daerah juga tetap menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena apabila pemerintah daerah mengabaikan hal ini, maka kegagalan pembangunan Indonesia selama masa orde lama dan baru akan terulang kembali.
Berangkat dari pemikiran di atas, maka pembentukan KPK daerah sebagai sebuah forum lintas pelaku penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah yang melibatkan seluruh unsur masyarakat di daerah menjadi langkah awal yang baik bagi penanggulangan kemiskinan karena lebih komprehensif, terarah dan terpadu. KPK daerah ini ditetapkan melalui peraturan daerah masing-masing dan dibiayai melalui anggaran daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan juga untuk menyamakan persepsi bahwa untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan masyarakat harus menjadi subyek dan permasalahan kemiskinan hanya menjadi pemerintah semata.
Seiring dengan era Otonomi Daerah maka KPK daerah mempunyai fungsi yang sangat strategis, yaitu sebagai forum yang mengkoordinasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat luas. Selain itu juga sebagai wadah untuk merumuskan masalah, melaksanakan program, mengevaluasi dan mengadakan penyempurnaan terhadap program yang dilaksanakan.
Terkait denga KPK Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan khususnya untuk masyarakat miskin produktif, maka pemberdayaan dan pengembangan UMKM menjadi prioritas utama. Konsekuensinya pemberdayaan dan pengembangan LKM sesuai dengan aspek lokalitas dan karakteristik UMKM menjadi salah satu syarat dasar. Pertanyaannya, bagaimana keterkaitan di antara keduanya? LKM di tingkat daerah dengan segala fleksibilitasnya dalam menyalurkan kredit mikro untuk sektor UMKM daerah dapat dijadikan mitra bagi perbankan umum yang menganut prinsip kehati-hatian, untuk menjangkau sektor UMKM yang selama ini dianggap tidak bankable.
Paling tidak kemitraan kerja ini dapat melalui dua saluran. Pertama, LKM bertindak hanya sebagai penyalur dan pendamping bagi pengusaha UMKM yang mendapat kucuran kredit dari perbankan. Sementara itu perbankan, fungsi executing tetap dipegang oleh perbankan. Kedua, LKM berfungsi sebagai penyalur dan pemutus kredit (kredit), dan bank bertindak sebagai pengucur kredit. Artinya perbankan mengucurkan kredit kepada LKM untuk kemudian disalurkan kepada sektor UMKM.
Pengembangan kemitraan kerja ini, harus didukung oleh unsur-unsur daerah yang lain, seperti dunia usaha dalam bentuk penciptaan kemitraan di bidang produksi, manajemen dan pemasaran, lembaga litbang dan perguruan tinggi sebagai pemantau, evaluasi dan penyempurnaan suatu kebijakan, serta pemerintah daerah dalam bentuk penciptaan kondisi makro dan mikro di tingkat daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha. Sementara itu, peran pendampingan juga LKM dapat dijalankan oleh LSM.
6. Realisasi Kredit UMKM per Agustus 2002
Pada tanggal 22 April 2002, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua KPK dan Gubernur Bank Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan kesepakatan bersama ini, Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter dan juga koordinator pokja Lembaga Keuangan KPK, mendorong dan menghimbau kepada lembaga keuangan supaya dalam business plan penyaluran kreditnya memberikan prioritas pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kesemuanya akan disalurkan sebagai Kredit Usaha Mikro, Kredit Usaha Kecil dan Kredit Usaha Menengah.
Menindaklanjuti kesepakatan bersama KPK-BI, selama periode Juli-Agustus 2002, 14 sistemically Important Bank yang tergabung dalam MoU KPK-BI, dengan tetap menganut prinsip kehati-hatian telah menyalurkan kredit UMKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Berikut ini kami laporkan realisasi kredit UMKM per Agustus 2002 oleh 14 systemically Important Bank.
Tabel 2. Realisasi Kredit UMKM
Per Agustus 2002 oleh 14 Systemically Important Bank
No Jenis Kredit Rencana Penyaluran Kredit UKM tahun 2002 Realisasi per Agustus 2002
(Des 2001 s.d. Agustus 2002) % Perubahan (Des 2002 s.d. Agustus 2002) terhadap posisi Desember 2001 % Realisasi terhadap rencana
Plafon Bakidebet Jum-Rek Plafon Bakidebet Jum-Rek
1 0 s.d. 50 Jt 1,165,839 8,962,145 5,285,569 1,139,013 21.59% 14.74% 15.14% 700.73%
2 50 Jt s.d. 500 Jt 12,597,497 6,287,306 5,572,943 51,383 24.90% 28.65% 29.18% 49.91%
3 500 Jt-5M 13,803,426 7,372,261 5,192,585 5,271 28.75% 27.06% 29.09% 53.41%
4 5M s.d. 10M 1,758,130 1,336,323 211 16.88% 16.03% 15.02% 12.74%
TOTAL 27,566,762 24,379,842 17,387,420 1,195,878 23,71% 20.99% 15.49% 88.44%
Keterangan: Laporan oleh BI kepada KPK tertanggal 091002
14 Bank Umum [4] telah merealisasikan persetujuan pagu kredit baru kepada UMKM sebesar Rp 24,4 triliun atau 88,4% dari komitmen semula. Jumlah kredit tersebut meliputi 1,1 juta rekening.
[4] Keempatbelas bank tersebut meliputi PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero), PTBank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PTBank Universal Tbk, PT Bank Lippo, PT Bank Bali Tbk, PTBank Niaga Tbk, PT Bank Bukopin, PTPan Indonesia Bank Tbk, PT Bank Buana Indonesia.
Dari total persetujuan pagu kredit baru tersebut, realisasi kredit oleh 14 bank sepanjang tahun 2002 sampai dengan Agustus 2002 mencapai Rp 17,4 triliun, atau 71% dari persetujuan pagu kredit pada periode yang sama. Dari realisasi kredit baru tersebut, sebesar 30,4% merupakan kredit makro, 32,1% merupakan kredit kecil dan sebagian besar (37,6%) merupakan kredit menengah. Dari sisi jenis penggunaan, sebagian besar kredit menengah tersebut digunakan sebagai kredit modal kerja. Jangkauan pemberian kredit usaha mikro meliputi pengusaha miskin atau mendekati miskin dengan pendapatan sekitar Rp 500 ribu per rumah tangga/bulan.
7. Penutup
Salah satu tujuan utama dari proses pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spirituil secara adil dan merata. Tujuan ini akan tercapai bila bangsa Indonesia mampu menanggulangi kemiskinan. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah karena usaha ini telah mampu membuktikan diri sebagai landasan perekonomian Indonesia melalui ketahanan diri yang dibuktikan selama krisis ekonomi melanda Indonesia. Selain itu UMKM merupakan sektor yang diperani oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Usaha pemberdayaan dan pengembangan UMKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan ini tidak dapat dilakukan secara individual namun harus melibatkan berbagai stakeholder yang ada seperti pemerintah, dunia usaha, dan swasta yang merupakan sektor yang menjadi landasan perekonomian Indonesia, LSM, akademisi, lembaga-lembaga donor dan lain-lain.
Pengembangan UMKM dalam konteks penanggulangan kemiskinan tidak bisa lepas dari peran LKM karena LKM merupakan pihak yang selama ini mampu memberikan dukungan kepada UMKM khususnya dalam hal sumberdaya finansial di saat pihak perbankan komersial tidak mampu menjangkaunya karena karakteristik yang melekat pada UMKM sendiri. Berangkat dari fenomena ini maka tidak dapat dipungkiri bahwa pemberdayaan LKM merupakan salah satu prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam rangka pengembangan UMKM yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan. Pemberdayaan LKM harus mencakup dua aspek, yaitu aspek regulasi dan penguatan kelembagaan. Kedua aspek ini tidak boleh berdiri sendiri namun harus saling terkait dan mendukung sehingga mampu membentuk sinergi dalam mengembangkan UMKM yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan.
Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu daerah harus membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan tingkat daerah sebagai forum koordinasi dan sinkronisasi seluruh program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. KPK daerah harus mampu mengidentifikasi masalahnya sendiri, memecahkan masalah, melaksanakan program, mengevaluasi dan akhirnya menyempurnakan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1. Pendahuluan
Akumulasi dari berbagai dampak krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 1997 lalu bermuara pada peningkatan jumlah kemiskinan [1] di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa landasan perekonomian Indonesia yang hanya didasarkan atas kelompok industri-industri besar yang cenderung bersifat konglomerasi, tidak mampu untuk menjadi benteng yang tangguh bagi kehidupan rakyat Indonesia.
[1] Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan jumlah penduduk miskin (berdasarkan data bulan Desember 1998) meningkat tajam menjadi 49,5 juta jiwa atau 24,23% dari total penduduk (17,6 juga jiwa atau 21,92% di perkotaan dan 31,9 juta jiwa atau 24,23% di pedesaan). Persentase penduduk miskin pada tahun 1998 ini mendekati kondisi kemiskinan pada tahun 1981 dan tahun 1984. Pada tahun 1981 sebesar 40,6 juta jiwa atau 26,9% dan pada tahun 1984 sebesar 35 juta jiwa atau 21,64%. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2000 (tidak termasuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Maluku) sebesar 37,7 juta jiwa (18,96%) di perkotaan sebesar 9,1 juta jiwa di pedesaan sebesar 25,1 juta jiwa.
Rapuhnya fundamental perekonomian nasional ini menuntut adanya suatu langkah perbaikan yang komprehensif karena tantangan ke depan yang akan dihadapi sangatlah berat dan membutuhkan kerja keras dari semua elemen bangsa. Globalisasi dan isu-isu perdagangan bebas merupakan tantangan eksternal ke depan Bangsa Indonesia, di samping masalah-masalah dalam negeri seperti krisis multidimensi yang berkepanjangan, otonomi daerah, serta isu-isu disintegrasi bangsa.
2. Komite Penanggulangan Kemiskinan
Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang selalu diusahakan untuk diminimalisasi atau bahkan bila memungkinkan dihilangkan. Namun dalam kenyataan, kemiskinan masih selalu melekat dalam setiap sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali di Indonesia sehingga membutuhkan suatu upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, integral dan berkelanjutan. Dalam menanggulangi kemiskinan dibutuhkan suatu pemikiran dan kerja keras yang sangat panjang karena kemiskinan sangatlah kompleks sehingga banyak aspek yang mempengaruhinya. Oleh karena itu upaya penanggulangan kemiskinan mensyaratkan adanya identifikasi mengenal siapa, apa, bagaimana, di mana dan mengapa ada masyarakat miskin. Identifikasi tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam menentukan kebijakan yang paling sesuai untuk menanggulangi masalah kemiskinan.
Berdasarkan pemikiran tersebut dan untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin maka Presiden Republik Indonesia membentuk sebuah Komite Penanggulangan Kemiskinan [2] yang secara khusus menyelenggarakan upaya penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi dan penajaman program terhadap berbagai upaya penanggulangan kemiskinan di semua jalur pembangunan dan di setiap lapisan penyelenggara pembangunan.
[2] Sebagai upaya untuk mewujudkan langkah-langkah konkret mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Indonesia, maka pada tanggal 7 Desember 2001 telah dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang disempurnakan lagi dengan Keppres No. 8 Tahun 2002 dan No. 34 Tahun 2002 untuk memperlancar tugas dan fungsi KPK. Komite ini berada di bawah—dan bertanggungjawab langsung kepada—Presiden.
Komite Penanggulangan Kemiskinan diharapkan menjadi wadah dalam perumusan kebijakan makro dan mikro sesuai dengan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dengan mengikutsertakan forum lintas pelaku yaitu seluruh komponen, baik instansi pemerintah, organisasi non pemerintah (ORNOP), usaha nasional, organisasi profesi, dan segenap unsur masyarakat.
Sasaran upaya penanggulangan kemiskinan adalah penduduk miskin. Berdasarkan data BPS populasi penduduk miskin Indonesia sebelum krisis pada tahun 1996 sekitar 11,34%, setelah krisis pada tahun 1998 sekitar 24,23%, dan di akhir tahun 2000 sekitar 18,95%. Strategi pokok upaya penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mencapai sasaran menurunnya populasi penduduk dari sekitar 18,95% (atau sekitar 37,8 juta jiwa) di tahun 2001 menjadi sekitar 14% (atau sekitar 26,8 juta jiwa) di akhir tahun 2004. Persebaran penduduk miskin menurut wilayah menunjukkan bahwa lebih dari 59% berada di Jawa-Bali, 16% di Sumatera dan 25% di Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya. Pemusatan kantong kemiskinan di Jawa-Bali erat kaitannya dengan pola persebaran penduduk yang sebagian besar berada di Jawa-Bali. Dengan pemusatan kantong kemiskinan di Jawa-Bali, penduduk di Jawa-Bali juga rentan terhadap krisis ekonomi sehingga berpengaruh terhadap kenaikan jumlah penduduk miskin.
3. Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Untuk lebih memfokuskan tujuan penanggulangan kemiskinan maka data penduduk miskin dikelompokkan dalam (a) Usia lebih dari 55 tahun (aging poor), yaitu kelompok masyarakat yang tidak lagi produktif (usia sudah lanjut, miskin dan tidak produktif). Untuk kelompok tersebut program pemerintah yang dilaksanakan adalah pelayanan sosial. (b) Usia di bawah 15 tahun (young poor), yaitu kelompok masyarakat yang belum produktif (usia sekolah, belum bisa bekerja). Program pemerintah yang dilakukan yaitu penyiapan sosial. (c) Usia antara 15-55 tahun (productive poor), yaitu usia sedang tidak produktif (usia kerja tetapi tidak mendapat pekerjaan, menganggur), program yang dilakukan adalah investasi ekonomi dan inilah sekaligus yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan.
Untuk mencapai sasaran penurunan angka kemiskinan KPK menetapkan strategi pemberdayaan masyarakat melalui 2 (dua) cara yaitu pertama, mengurangi beban pengeluaran konsumsi kelompok miskin dan kedua, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi penajaman program, pendanaan dan pendampingan. Pendampingan yang dimaksud di sini adalah program penyiapan, pemihakan dan perlindungan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya masyarakat dan kelembagaannya sebagai pemanfaat program agar pendanaan yang disalurkan dapat terserap dan termanfaatkan dengan baik.
Untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat di atas pendanaan disalurkan melalui dua jalur yaitu melibatkan peran lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dan bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat (BLM). Melalui jalur lembaga keuangan dilakukan dengan menghimbau kepada bank-bank yang dikoordinasi oleh pemegang otoritas moneter (Bank Indonesia) untuk memprioritaskan business plan penyaluran kreditnya pada usaha-usaha mikro yang dimiliki oleh masyarakat. [3]
[3] Pada tanggal 22 April 2002, Komite Penanggulangan telah menandatangani Kesepakatan Bersama (MOU) dengan Bank Indonesia sebagai Koordinator Kelompok Kerja Lembaga Keuangan tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Kesepakatan disebutkan bahwa sesuai dengan Business Plan masing-masing Bank Umum tersedia dana kurang lebih Rp 30 triliun yang siap disalurkan dengan mekanisme bunga pasar. Khusus untuk Usaha Mikro dalam rangka penanggulangan kemiskinan akan disalurkan dana Rp 4,6 triliun.
Untuk strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dilakukan melalui penajaman alokasi APBN, yaitu melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan melakukan tiga pemberdayaan yaitu pada usahanya yang berupa bantuan teknis untuk permodalan dan pendampingan, pada manusianya yaitu berkaitan dengan pendidikan, pelatihan dan peningkatan kesehatan; dan sarana-prasarananya/lingkungannya yang mendukung usaha atau kegiatan produktif masyarakat miskin. Selain itu penajaman APBN juga dilakukan melalui Bantuan Operasional Pembangunan (BOP) kepada departemen/LPND/instansi terkait untuk melakukan pembinaan teknis terhadap lembaga-lembaga di Tingkat Daerah, Pembinaan teknis yang diterapkan meliputi pembinaan kepada manusianya, usahanya, kelembagaannya, monitoring evaluasi dan pengendaliannya.
4. LKM dan Perannya dalam Menanggulangi Kemiskinan
Apabila kita berbicara mengenai pemberdayaan UMKM maka harus memperhatikan juga hambatan-hambatan dalam pengembangan UMKM. Salah satu hambatan utama UMKM untuk berkembang adalah keterbatasan sumberdaya finansial karena sifatnya yang mikro dengan modal kecil, tidak berbadan hukum dan manajemen yang sebagian masih tradisional sehingga sektor ini tidak tersentuh oleh pelayanan lembaga keuangan formal (bank) yang selalu menerapkan prinsip perbankan dalam memutus kreditnya. Upaya pemerintah untuk membantu UMKM misalnya dengan menghubungkan dengan pengusaha besar untuk bermitra belum cukup efektif untuk mengatasi masalah mengingat jumlahnya yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia.
Untuk mengatasi hambatan ini, pendekatan yang perlu dilakukan adalah penyediaan jasa keuangan mikro (micro finance). Selama ini Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga yang mampu memenuhi kebutuhan modal UMKM karena mampu menyesuaikan dengan karakteristik UMKM yang cenderung dianggap tidak bankable oleh sektor perbankan komersial. LKM mampu memberikan pelayanan kredit dalam skala besar tanpa jaminan, tanpa aturan yang ketat, dan dengan cara itu pula mampu untuk menutup seluruh biaya yang mereka keluarkan. Selain itu LKM dapat juga menjadi perpanjangan tangan dari lembaga keuangan formal, sebelum dana—untuk pelayanan keuangan mikro—itu tersalur kepada kelompok swadaya masyarakat (atau usaha mikro tersebut).
Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sendiri juga memuat 3 (tiga) elemen kunci (versi dari Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia). Pertama, menyediakan beragam jenis pelayana keuangan—relevan dengan kebutuhan riil masyarakat yang dilayani. Kedua, melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (masyarakat miskin menjadi pihak beneficiaries utama). Ketiga, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan.
Berbagai fenomena di atas menyebabkan LKM menjadi pilihan bagi masyarakat bawah karena memang mempunyai karakteristik yang “merakyat”. Yaitu sesuai dengan ritme kehidupan sehari-hari dan menggunakan prosedur yang sederhana, tidak sarat aturan dan cepat. Jadi adalah tepat dan wajar apabila untuk masa sekarang LKM mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka pemulihan ekonomi karena LKM mendukung sustainability dan pengembangan UMKM yang telah terbukti mampu menjadi pilar dasar perekonomian Indonesia.
Dalam rangka perkuatan perekonomian nasional, penyediaan jasa keuangan mikro diharapkan mampu mencakup dua sisi yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, yaitu mampu untuk melayani kebutuhan nasabahnya (baca: masyarakat miskin) dan pada sisi lain mampu untuk mengembangkan dirinya sebagai lembaga keuangan mikro yang bonafid. Kemampuan untuk melayani nasabah menuntut juga kemampuan si nasabah untuk dapat me-manage keuangan agar dapat dioptimalkan demi pengembangan skala usahanya.
Selama ini keengganan dari pihak perbankan—bank komersial—dalam menyalurkan kreditnya kepada usaha kecil karena adanya anggapan bahwa kelompok atau individu yang mempunyai predikat sebagai masyarakat miskin sangatlah tidak bankable di mata perbankan. Pihak perbankan kebanyakan akan merasa sia-sia dalam memberi pelayanan kepada mereka. Hal itu dikarenakan pihak perbankan memandang pelayanan terhadap masyarakat miskin akan mendatangkan biaya transaksi tinggi dan penuh dengan resiko. Tingginya biaya disebabkan skala kredit yang mereka butuhkan terlalu kecil untuk bank komersial, kemudian tidak mampu memberikan agunan, ditambah lagi dengan pendapatan yang menjadi jaminan pengembalian juga rendah, dan kenyataan bahwa jarak lembaga keuangan dengan mereka sedemikian jauh. Pihak perbankan cenderung untuk melayani golongan ekonomi atas, karena golongan ini dipandang lebih prospektif, lebih dekat, dan lebih mudah.
Oleh karena itu keberadaan lembaga keuangan mikro diharapkan mampu untuk mencakup dua profile, antara institusi sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin tanpa memandang bankable atau tidak, dan institusi komersial yang memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam penyaluran dana keuangannya. Meski berperan sebagai institusi sosial, tetapi LKM dapat menjadi institusi komersial melalui cara minimasi biaya transaksi, dan peran dari kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam mengkoordinir anggotanya. Karena kedekatan dengan pihak nasabah dan fleksibilitas aturan, maka biaya-biaya dapat berkurang. Kemudian peran dari KSM—organisasi yang terdiri dari orang-orang sesuai strata ekonominya—yang diharapkan mampu menekan anggotanya dalam mengamankan kreditnya, atau mensubstitusi collateral.
Mekanisme penyaluran itu membutuhkan keberadaan seorang pendamping. Pendamping merupakan faktor kunci agar receiving mechanism berjalan. Pendamping memberi bantuan dan fasilitas non keuangan untuk sektor mikro—seperti memfasilitasi adanya penyusunan rencana usaha, pencatatan dan pembukuan keuangan kelompok, serta pemupukan modal. Agar proses pendampingan berkelanjutan, maka diperlukan biaya pendampingan. Biaya itu dapat diambilkan dari beberapa alternatif, misalnya dari pengembalian kredit yang berasal dari kegiatan LKM itu sendiri, atau berasal dari sisa laba BUMN yang merupakan hasil kerjasama dengan pemerintah.
5. KPK Daerah dan LKM
Dengan terbitnya kebijakan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten/Kota lebih mempunyai ruang yang luas untuk mengelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakatnya. Seiring dengan hal ini, penanggulangan kemiskinan juga harus dilakukan pada tingkat daerah terkecil, namun fungsi dasar pemerintah daerah tetap sebagai fasilitator, regulator, serta motivator. Artinya pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat sentral karena lebih mengerti dan memahami potensi, tantangan, kekuatan dan kelemahan daerah masing-masing. Namun pelibatan unsur-unsur lain di luar daerah juga tetap menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena apabila pemerintah daerah mengabaikan hal ini, maka kegagalan pembangunan Indonesia selama masa orde lama dan baru akan terulang kembali.
Berangkat dari pemikiran di atas, maka pembentukan KPK daerah sebagai sebuah forum lintas pelaku penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah yang melibatkan seluruh unsur masyarakat di daerah menjadi langkah awal yang baik bagi penanggulangan kemiskinan karena lebih komprehensif, terarah dan terpadu. KPK daerah ini ditetapkan melalui peraturan daerah masing-masing dan dibiayai melalui anggaran daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan juga untuk menyamakan persepsi bahwa untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan masyarakat harus menjadi subyek dan permasalahan kemiskinan hanya menjadi pemerintah semata.
Seiring dengan era Otonomi Daerah maka KPK daerah mempunyai fungsi yang sangat strategis, yaitu sebagai forum yang mengkoordinasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat luas. Selain itu juga sebagai wadah untuk merumuskan masalah, melaksanakan program, mengevaluasi dan mengadakan penyempurnaan terhadap program yang dilaksanakan.
Terkait denga KPK Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan khususnya untuk masyarakat miskin produktif, maka pemberdayaan dan pengembangan UMKM menjadi prioritas utama. Konsekuensinya pemberdayaan dan pengembangan LKM sesuai dengan aspek lokalitas dan karakteristik UMKM menjadi salah satu syarat dasar. Pertanyaannya, bagaimana keterkaitan di antara keduanya? LKM di tingkat daerah dengan segala fleksibilitasnya dalam menyalurkan kredit mikro untuk sektor UMKM daerah dapat dijadikan mitra bagi perbankan umum yang menganut prinsip kehati-hatian, untuk menjangkau sektor UMKM yang selama ini dianggap tidak bankable.
Paling tidak kemitraan kerja ini dapat melalui dua saluran. Pertama, LKM bertindak hanya sebagai penyalur dan pendamping bagi pengusaha UMKM yang mendapat kucuran kredit dari perbankan. Sementara itu perbankan, fungsi executing tetap dipegang oleh perbankan. Kedua, LKM berfungsi sebagai penyalur dan pemutus kredit (kredit), dan bank bertindak sebagai pengucur kredit. Artinya perbankan mengucurkan kredit kepada LKM untuk kemudian disalurkan kepada sektor UMKM.
Pengembangan kemitraan kerja ini, harus didukung oleh unsur-unsur daerah yang lain, seperti dunia usaha dalam bentuk penciptaan kemitraan di bidang produksi, manajemen dan pemasaran, lembaga litbang dan perguruan tinggi sebagai pemantau, evaluasi dan penyempurnaan suatu kebijakan, serta pemerintah daerah dalam bentuk penciptaan kondisi makro dan mikro di tingkat daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha. Sementara itu, peran pendampingan juga LKM dapat dijalankan oleh LSM.
6. Realisasi Kredit UMKM per Agustus 2002
Pada tanggal 22 April 2002, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua KPK dan Gubernur Bank Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan kesepakatan bersama ini, Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter dan juga koordinator pokja Lembaga Keuangan KPK, mendorong dan menghimbau kepada lembaga keuangan supaya dalam business plan penyaluran kreditnya memberikan prioritas pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kesemuanya akan disalurkan sebagai Kredit Usaha Mikro, Kredit Usaha Kecil dan Kredit Usaha Menengah.
Menindaklanjuti kesepakatan bersama KPK-BI, selama periode Juli-Agustus 2002, 14 sistemically Important Bank yang tergabung dalam MoU KPK-BI, dengan tetap menganut prinsip kehati-hatian telah menyalurkan kredit UMKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Berikut ini kami laporkan realisasi kredit UMKM per Agustus 2002 oleh 14 systemically Important Bank.
Tabel 2. Realisasi Kredit UMKM
Per Agustus 2002 oleh 14 Systemically Important Bank
No Jenis Kredit Rencana Penyaluran Kredit UKM tahun 2002 Realisasi per Agustus 2002
(Des 2001 s.d. Agustus 2002) % Perubahan (Des 2002 s.d. Agustus 2002) terhadap posisi Desember 2001 % Realisasi terhadap rencana
Plafon Bakidebet Jum-Rek Plafon Bakidebet Jum-Rek
1 0 s.d. 50 Jt 1,165,839 8,962,145 5,285,569 1,139,013 21.59% 14.74% 15.14% 700.73%
2 50 Jt s.d. 500 Jt 12,597,497 6,287,306 5,572,943 51,383 24.90% 28.65% 29.18% 49.91%
3 500 Jt-5M 13,803,426 7,372,261 5,192,585 5,271 28.75% 27.06% 29.09% 53.41%
4 5M s.d. 10M 1,758,130 1,336,323 211 16.88% 16.03% 15.02% 12.74%
TOTAL 27,566,762 24,379,842 17,387,420 1,195,878 23,71% 20.99% 15.49% 88.44%
Keterangan: Laporan oleh BI kepada KPK tertanggal 091002
14 Bank Umum [4] telah merealisasikan persetujuan pagu kredit baru kepada UMKM sebesar Rp 24,4 triliun atau 88,4% dari komitmen semula. Jumlah kredit tersebut meliputi 1,1 juta rekening.
[4] Keempatbelas bank tersebut meliputi PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero), PTBank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PTBank Universal Tbk, PT Bank Lippo, PT Bank Bali Tbk, PTBank Niaga Tbk, PT Bank Bukopin, PTPan Indonesia Bank Tbk, PT Bank Buana Indonesia.
Dari total persetujuan pagu kredit baru tersebut, realisasi kredit oleh 14 bank sepanjang tahun 2002 sampai dengan Agustus 2002 mencapai Rp 17,4 triliun, atau 71% dari persetujuan pagu kredit pada periode yang sama. Dari realisasi kredit baru tersebut, sebesar 30,4% merupakan kredit makro, 32,1% merupakan kredit kecil dan sebagian besar (37,6%) merupakan kredit menengah. Dari sisi jenis penggunaan, sebagian besar kredit menengah tersebut digunakan sebagai kredit modal kerja. Jangkauan pemberian kredit usaha mikro meliputi pengusaha miskin atau mendekati miskin dengan pendapatan sekitar Rp 500 ribu per rumah tangga/bulan.
7. Penutup
Salah satu tujuan utama dari proses pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spirituil secara adil dan merata. Tujuan ini akan tercapai bila bangsa Indonesia mampu menanggulangi kemiskinan. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah karena usaha ini telah mampu membuktikan diri sebagai landasan perekonomian Indonesia melalui ketahanan diri yang dibuktikan selama krisis ekonomi melanda Indonesia. Selain itu UMKM merupakan sektor yang diperani oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Usaha pemberdayaan dan pengembangan UMKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan ini tidak dapat dilakukan secara individual namun harus melibatkan berbagai stakeholder yang ada seperti pemerintah, dunia usaha, dan swasta yang merupakan sektor yang menjadi landasan perekonomian Indonesia, LSM, akademisi, lembaga-lembaga donor dan lain-lain.
Pengembangan UMKM dalam konteks penanggulangan kemiskinan tidak bisa lepas dari peran LKM karena LKM merupakan pihak yang selama ini mampu memberikan dukungan kepada UMKM khususnya dalam hal sumberdaya finansial di saat pihak perbankan komersial tidak mampu menjangkaunya karena karakteristik yang melekat pada UMKM sendiri. Berangkat dari fenomena ini maka tidak dapat dipungkiri bahwa pemberdayaan LKM merupakan salah satu prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam rangka pengembangan UMKM yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan. Pemberdayaan LKM harus mencakup dua aspek, yaitu aspek regulasi dan penguatan kelembagaan. Kedua aspek ini tidak boleh berdiri sendiri namun harus saling terkait dan mendukung sehingga mampu membentuk sinergi dalam mengembangkan UMKM yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan.
Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu daerah harus membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan tingkat daerah sebagai forum koordinasi dan sinkronisasi seluruh program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. KPK daerah harus mampu mengidentifikasi masalahnya sendiri, memecahkan masalah, melaksanakan program, mengevaluasi dan akhirnya menyempurnakan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
inflasi yang terjadi pada tahun 1984
Kembali Ke 1994 Saat Inflasi Melebihi Suku Bunga
Bank sentral emerging market berisiko memicu sell-off “1994 style” di obligasi global paling cepat tahun depan jika mereka masih mengetatkan kebijakan moneter ketika the Fed mulai menaikkan suku bunga.
Itu adalah peringatan JPMorgan Chase &Co. kepala pakar ekonomi Bruce Kasman, yang menghitung bahwa bahkan dengan peningkatkan terbaru, suku bunga benchmark di negara berkembang tetap sekitar 200 basis poin di bawah rata-rata 2008 dan, disesuaikan untuk inflasi, akan berakhir tahun ini mendekati resesi terendahnya. Level inflasi pokok juga bergerak tinggi, katanya.
Keengganan untuk bertindak lebih cepat berarti bank sentral ekonomi tersebut pada akhirnya akan gagal untuk menahan inflasi sementara menjauhkannya keluar, meninggalkan mereka dan the Fed memperketat kebijakan moneter pada saat yang sama, kata Kasman. Kecemasannya adalah bahwa perubahan terus menerus akan membawa pasar keuangan untuk kembali ke tahun 1994, dimana investor pertama kali meragukan keberanian perlawanan inflasi the Fed, hanya untuk obligasi untuk merosot lebih dari 3 persen seiring pembuat kebijakan hampir menggandakan dana federal.
“Terdapat resep untuk gangguan dinamika pasar jika penyesuaian kebijakan harus mengumpulkan tenaga dengan cara sinkronisasi,” kata Kasman, mantan pejabat the Fed New York yang memantau riset ekonomi di bank terbesar kedua di AS berdasarkan asetnya. Skenario seperti itu dapat berkembang di 12 hingga 36 bulan dan akan “berdampak pada risiko aset. Obligasi akan terbunuh,” katanya.
‘Di Balik Kurva”
Bank sentral dari emerging dan developed markets bertemu hari ini di Basel, Swiss, untuk pembicaraan di Bank for International Settlements. Mereka bersidang empat hari setelah Presiden ECB Jean-Claude Trichet mengejutkan investor dengan berkata peningkatan suku bunga di zona euro adalah “mungkin” bulan depan, mendorong obligasi dua tahun Jerman ke penurunan mingguan keduanya.
Obligasi emerging market mulai melemah dan akan terus begitu diantara spekulasi bahwa bank sentral mereka “tampak jatuh di belakang kurva” dalam mengalahkan inflasi, Stephen Jen, direktur manajer di BlueGold Capital Management LLP, mengatakan kepada konferensi London pada 28 Februari. Sekuritas tersebut telah kehilangan sekitar 1.2 persen sejak pertengahan Oktober dalam hal dolar, menurut Indeks JPMorgan Chase GBI-EM.
Walau ia meragukan negara berkembang kehilangan kontrol inflasi, Jim O’Neill, kepala Goldman Sachs Asset Management, berkata yield 10 tahun obligasi Treasury AS dapat “secara cepat” mencapai 5 persen jika pertumbuhan global di biarkan untuk naik lebih cepat dari yang diantisipasikan, memaksa the Fed untuk memulai kebijakan normalisasi. Suku bunga sekuritas benchmark AS berada pada 3.49 persen pada 4 Maret.
Kecemasan Terbesar
“Hal terbesar yang saya cemaskan adalah sell-off besar di obligasi seperti 1994,” kata O’Neill, yang membantu mengurus $840 miliar. “Situasi paling ideal adalah negara maju kembali menguat seiring negara berkembang melemah, tetapi hal yang dapat terjadi adalah AS dan negara lain menguat, mereka memberi negara berkembang dasar pertumbuhan berikutnya.”
Prediksi konsensus tetap turun di obligasi AS, dengan yield obligasi 10 tahun meningkat ke 4.25 persen di kuartal kedua tahun depan, menurut prediksi mediand ari 53 pakar ekonomi yang di survei oleh Bloomberg News. Bill Gross, yang menjalankan dana obligasi terbesar dunia yaitu PIMCO, berkata di Januari bahwa walau ia mengantisipasi berakhirnya bull market di obligasi, tidak akan adanya bear market kuat. Gross telah memotong kepemilikan hutang terkait pemerintah ke level terendah dalam dua tahun.
Biaya Makanan dan Minyak
Kenaikan terakhir di harga makanan dan minyak juga berarti bank sentral Rusia, India, Cina dan brazil segera akan menaikkan suku bunga, kata Scott Minerd, kepala investment officer di Guggenheim Partners LLC di New York. Ia menekankan Cina adalah negara terbesar kedua yang mengkonsumsi minyak mentah, yang saat ini diperdagangkan di atas $100 per barel. Harga makanan global mencapai rekor di Februari, menurut FAO.
Ekonomi BRIC “harus mengambil langkah kebijakan dramatsi untuk meredakan pasar yang panas dan melawan inflasi,” kata Minerd di data 1 Maret. ”Kebijakan moneter yang membatasi akan membawa ke pelambatan ekonomi” di negera berkembang.
Walaupun begitu, sementara 17 dari 21 emerging countries yang dipantau oleh tim Kasman, menaikkan suku bunga – dengan Brazil melakukannya minggu lalu – ia berkata ia cemas mereka tidak bertindak cukup cepat. Ia memperkirakan rata-rata suku bunga untuk ekonomi ini, membebani GDP, akan mengakhiri tahun hampir sepersen poin di bawah level Agustus 2007 sebesar 7.1 persen, bahkan dengan inflasi dan pertumbuhan mencapair ata-rata sekitar 6 persen.
Kecemasan Pertumbuhan
Negara ini saat ini berada di “belakang kurva” karena mereka cemas suku bunga tinggi akan menahan perkembagnan diantara pelemahan dan risiko geopolitik luar negeri, kata Michala Marcussen, kepala ekonomi global di Societe Generale SA di London. Bahkan suku bunga tinggi relatif ke ekonomi maju juga berisiko memancing kapital spekulatif dan mendorong naik mata uang ke kerugian ekspor, katanya.
Contoh kasus: Sementara Cina, ekonomi dengan pertumbuhan tercepat, telah menaikkan suku bunga deposit satu tahun tiga kali sejak pertengahan Oktober ke 3 persen, penguatan consumer price tetap hampir 2 persen poin lebih tinggi. Itu memberi penyimpan insentif untuk membeli barang dan aset, berarti kebijakan moneter tetap stimulatif dibanding membatasi. Pada saat yang sama, Cina membatasi penguatan yuan terhadap dolar, mendukung ekspor.
Suku Bunga Negatif
Di Morgan Stanley london, pakar ekonomi Manoj Pradhan Memperkirakan pembebanan rata-rata suku bunga global akan naik hanya 70 basis poin menjadi 3.5 persen tahun ini seiring the Fed dan Bank of Japan mejaga suku bunga tetap rendah. Menghitung inflasi, suku bunga global rilli hanya akan satu inch di atas nol, hanya di kuartal akhir, ia menghitung.
That leaves central banks in developing nations with a small window to ensure price pressures don’t “get away from them,” requiring them to intensify their policy tightening, he said. For now, they’re trying to preserve growth and stabilize, rather than slash, inflation, which may mean “they tolerate inflation too much and have to speed up the interest-rate process later,” Pradhan said.
Itu meninggalkan bank sentral di negara berkembang dengan jendela kecul untuk meyakinkan tekanan harga tidak ”pergi,” itu membutuhkan mereka untuk memperketat pengetatan kebijakan, katanya. Untuk saat ini, mereka mencoba untuk menjaga pertumbuhan dan menstabilisasi, dibanding memotong, inflasi, yang akan berarti “mereka mentoleransi inflasi terlalu banyak dan harus mempercepat proses suku bunga di kemudian waktu,” kata Pradhan.
Mereka juga dapat menciptakan masalah melampaui batas mereka. Pasar berkembang lebih goyah dalam kekuatan harga global saat ini dibanding 1994 karena saham dari GDP dunia hampir berlipat ganda ke hampir tiga kali, menurut data IMF.
Mengekspor Inflasi
Pada saat yang sama, Cina menjadi “pengekspor inflasi” dibanding deflasi seiring biaya tenaga kerja meningkat, David Woo, kepala suku bunga global dan riset mata uang di Bank of America Merrill Lynch di New York, berkata pada Bloomberg Television 1 Maret. Biaya barang impor AS dari Cina menguat 0.3 persen di januari, menurut Departemen Tenaga Kerja.
Pembuat kebijakan internasional kemungkinan akan berakhir mendorong suku bunga di lock step dibanding sejalan dengan permintaan siklus ekonomi negaranya sendiri, memaksa pemulihan global denganc ara membatasi cakupan untuk negara untuk memperkuat pertumbuhan melalui ekspor, kata Piero Ghezzi, kepala ekonomi global, emerging markets dan riset mata uang di Barclays Capital di London. Koleganya memeprediksi the Fed akan mulai menaikkan suku bunga dari hampir mendekati nol di Agustus 2012.
Pergerakan Terus-Menerus
Pembuat kebijakan tidak terburu-buru untuk mengetatkan saat ini karena mereka saat ini menghargai kestabilan keuangan melebihi kestabilan harga, kata Thomas Mayer, kepala pakar ekonomi di Deutsche Bank AG. Ia memproyeksi inflasi global segera tercapai setinggi 6 persen, dengan emerging markets mendekati 10 persen. Terakhir kali dunia mengalaim tekanan seperti itu adalah di tahun 2008, ketika mereka digagalkan hanya karena krisis kredit dan resesi, katanya.
Kali ini, bank sentral akan membiarkan inflasi, kata Mayer. Namun mereka akan mencoba untuk menutup yield obligasi jangka panjang dengan menjamin untuk menjaga suku bunga rendah, mencegah pengulangan tahun 1994, katanya. Ia menekankan bahwa bahkan dengan inflasi Inggris pada 4 persen di Januari, yield obligasi pemerintah 10 tahun sekitar 3.6 persen minggu lalu.
Pada tahun 1994, the Fed menaikkan suku bunga tiga kali, dengan langkah masing-masing sebesar 25 basis poin.Pembuat kebijakan lalu melakukan kebijakan kenaikan dua setengah poin sebelum kenaikan 75 basis poin yang membawanya ke level suku bunga 5.5 persen pada akhir tahun.
Obligasi melemah 3.3 persen, menurut data dari Bank of America Merrill Lynch, dan kerugian kapital global mencapai $1.5 triliun di tahun tersebut. Transisi ke suku bunga tinggi menjadi alasan atau pemicu krisis mata uang Meksiko dan kebangkrutan Orange County California. Pertumbuhan AS melambat ke 0.9 persen di kuartal kedua tahun 1995 dari 5.6 persen tahun sebelumnya.(BA)
Bank sentral emerging market berisiko memicu sell-off “1994 style” di obligasi global paling cepat tahun depan jika mereka masih mengetatkan kebijakan moneter ketika the Fed mulai menaikkan suku bunga.
Itu adalah peringatan JPMorgan Chase &Co. kepala pakar ekonomi Bruce Kasman, yang menghitung bahwa bahkan dengan peningkatkan terbaru, suku bunga benchmark di negara berkembang tetap sekitar 200 basis poin di bawah rata-rata 2008 dan, disesuaikan untuk inflasi, akan berakhir tahun ini mendekati resesi terendahnya. Level inflasi pokok juga bergerak tinggi, katanya.
Keengganan untuk bertindak lebih cepat berarti bank sentral ekonomi tersebut pada akhirnya akan gagal untuk menahan inflasi sementara menjauhkannya keluar, meninggalkan mereka dan the Fed memperketat kebijakan moneter pada saat yang sama, kata Kasman. Kecemasannya adalah bahwa perubahan terus menerus akan membawa pasar keuangan untuk kembali ke tahun 1994, dimana investor pertama kali meragukan keberanian perlawanan inflasi the Fed, hanya untuk obligasi untuk merosot lebih dari 3 persen seiring pembuat kebijakan hampir menggandakan dana federal.
“Terdapat resep untuk gangguan dinamika pasar jika penyesuaian kebijakan harus mengumpulkan tenaga dengan cara sinkronisasi,” kata Kasman, mantan pejabat the Fed New York yang memantau riset ekonomi di bank terbesar kedua di AS berdasarkan asetnya. Skenario seperti itu dapat berkembang di 12 hingga 36 bulan dan akan “berdampak pada risiko aset. Obligasi akan terbunuh,” katanya.
‘Di Balik Kurva”
Bank sentral dari emerging dan developed markets bertemu hari ini di Basel, Swiss, untuk pembicaraan di Bank for International Settlements. Mereka bersidang empat hari setelah Presiden ECB Jean-Claude Trichet mengejutkan investor dengan berkata peningkatan suku bunga di zona euro adalah “mungkin” bulan depan, mendorong obligasi dua tahun Jerman ke penurunan mingguan keduanya.
Obligasi emerging market mulai melemah dan akan terus begitu diantara spekulasi bahwa bank sentral mereka “tampak jatuh di belakang kurva” dalam mengalahkan inflasi, Stephen Jen, direktur manajer di BlueGold Capital Management LLP, mengatakan kepada konferensi London pada 28 Februari. Sekuritas tersebut telah kehilangan sekitar 1.2 persen sejak pertengahan Oktober dalam hal dolar, menurut Indeks JPMorgan Chase GBI-EM.
Walau ia meragukan negara berkembang kehilangan kontrol inflasi, Jim O’Neill, kepala Goldman Sachs Asset Management, berkata yield 10 tahun obligasi Treasury AS dapat “secara cepat” mencapai 5 persen jika pertumbuhan global di biarkan untuk naik lebih cepat dari yang diantisipasikan, memaksa the Fed untuk memulai kebijakan normalisasi. Suku bunga sekuritas benchmark AS berada pada 3.49 persen pada 4 Maret.
Kecemasan Terbesar
“Hal terbesar yang saya cemaskan adalah sell-off besar di obligasi seperti 1994,” kata O’Neill, yang membantu mengurus $840 miliar. “Situasi paling ideal adalah negara maju kembali menguat seiring negara berkembang melemah, tetapi hal yang dapat terjadi adalah AS dan negara lain menguat, mereka memberi negara berkembang dasar pertumbuhan berikutnya.”
Prediksi konsensus tetap turun di obligasi AS, dengan yield obligasi 10 tahun meningkat ke 4.25 persen di kuartal kedua tahun depan, menurut prediksi mediand ari 53 pakar ekonomi yang di survei oleh Bloomberg News. Bill Gross, yang menjalankan dana obligasi terbesar dunia yaitu PIMCO, berkata di Januari bahwa walau ia mengantisipasi berakhirnya bull market di obligasi, tidak akan adanya bear market kuat. Gross telah memotong kepemilikan hutang terkait pemerintah ke level terendah dalam dua tahun.
Biaya Makanan dan Minyak
Kenaikan terakhir di harga makanan dan minyak juga berarti bank sentral Rusia, India, Cina dan brazil segera akan menaikkan suku bunga, kata Scott Minerd, kepala investment officer di Guggenheim Partners LLC di New York. Ia menekankan Cina adalah negara terbesar kedua yang mengkonsumsi minyak mentah, yang saat ini diperdagangkan di atas $100 per barel. Harga makanan global mencapai rekor di Februari, menurut FAO.
Ekonomi BRIC “harus mengambil langkah kebijakan dramatsi untuk meredakan pasar yang panas dan melawan inflasi,” kata Minerd di data 1 Maret. ”Kebijakan moneter yang membatasi akan membawa ke pelambatan ekonomi” di negera berkembang.
Walaupun begitu, sementara 17 dari 21 emerging countries yang dipantau oleh tim Kasman, menaikkan suku bunga – dengan Brazil melakukannya minggu lalu – ia berkata ia cemas mereka tidak bertindak cukup cepat. Ia memperkirakan rata-rata suku bunga untuk ekonomi ini, membebani GDP, akan mengakhiri tahun hampir sepersen poin di bawah level Agustus 2007 sebesar 7.1 persen, bahkan dengan inflasi dan pertumbuhan mencapair ata-rata sekitar 6 persen.
Kecemasan Pertumbuhan
Negara ini saat ini berada di “belakang kurva” karena mereka cemas suku bunga tinggi akan menahan perkembagnan diantara pelemahan dan risiko geopolitik luar negeri, kata Michala Marcussen, kepala ekonomi global di Societe Generale SA di London. Bahkan suku bunga tinggi relatif ke ekonomi maju juga berisiko memancing kapital spekulatif dan mendorong naik mata uang ke kerugian ekspor, katanya.
Contoh kasus: Sementara Cina, ekonomi dengan pertumbuhan tercepat, telah menaikkan suku bunga deposit satu tahun tiga kali sejak pertengahan Oktober ke 3 persen, penguatan consumer price tetap hampir 2 persen poin lebih tinggi. Itu memberi penyimpan insentif untuk membeli barang dan aset, berarti kebijakan moneter tetap stimulatif dibanding membatasi. Pada saat yang sama, Cina membatasi penguatan yuan terhadap dolar, mendukung ekspor.
Suku Bunga Negatif
Di Morgan Stanley london, pakar ekonomi Manoj Pradhan Memperkirakan pembebanan rata-rata suku bunga global akan naik hanya 70 basis poin menjadi 3.5 persen tahun ini seiring the Fed dan Bank of Japan mejaga suku bunga tetap rendah. Menghitung inflasi, suku bunga global rilli hanya akan satu inch di atas nol, hanya di kuartal akhir, ia menghitung.
That leaves central banks in developing nations with a small window to ensure price pressures don’t “get away from them,” requiring them to intensify their policy tightening, he said. For now, they’re trying to preserve growth and stabilize, rather than slash, inflation, which may mean “they tolerate inflation too much and have to speed up the interest-rate process later,” Pradhan said.
Itu meninggalkan bank sentral di negara berkembang dengan jendela kecul untuk meyakinkan tekanan harga tidak ”pergi,” itu membutuhkan mereka untuk memperketat pengetatan kebijakan, katanya. Untuk saat ini, mereka mencoba untuk menjaga pertumbuhan dan menstabilisasi, dibanding memotong, inflasi, yang akan berarti “mereka mentoleransi inflasi terlalu banyak dan harus mempercepat proses suku bunga di kemudian waktu,” kata Pradhan.
Mereka juga dapat menciptakan masalah melampaui batas mereka. Pasar berkembang lebih goyah dalam kekuatan harga global saat ini dibanding 1994 karena saham dari GDP dunia hampir berlipat ganda ke hampir tiga kali, menurut data IMF.
Mengekspor Inflasi
Pada saat yang sama, Cina menjadi “pengekspor inflasi” dibanding deflasi seiring biaya tenaga kerja meningkat, David Woo, kepala suku bunga global dan riset mata uang di Bank of America Merrill Lynch di New York, berkata pada Bloomberg Television 1 Maret. Biaya barang impor AS dari Cina menguat 0.3 persen di januari, menurut Departemen Tenaga Kerja.
Pembuat kebijakan internasional kemungkinan akan berakhir mendorong suku bunga di lock step dibanding sejalan dengan permintaan siklus ekonomi negaranya sendiri, memaksa pemulihan global denganc ara membatasi cakupan untuk negara untuk memperkuat pertumbuhan melalui ekspor, kata Piero Ghezzi, kepala ekonomi global, emerging markets dan riset mata uang di Barclays Capital di London. Koleganya memeprediksi the Fed akan mulai menaikkan suku bunga dari hampir mendekati nol di Agustus 2012.
Pergerakan Terus-Menerus
Pembuat kebijakan tidak terburu-buru untuk mengetatkan saat ini karena mereka saat ini menghargai kestabilan keuangan melebihi kestabilan harga, kata Thomas Mayer, kepala pakar ekonomi di Deutsche Bank AG. Ia memproyeksi inflasi global segera tercapai setinggi 6 persen, dengan emerging markets mendekati 10 persen. Terakhir kali dunia mengalaim tekanan seperti itu adalah di tahun 2008, ketika mereka digagalkan hanya karena krisis kredit dan resesi, katanya.
Kali ini, bank sentral akan membiarkan inflasi, kata Mayer. Namun mereka akan mencoba untuk menutup yield obligasi jangka panjang dengan menjamin untuk menjaga suku bunga rendah, mencegah pengulangan tahun 1994, katanya. Ia menekankan bahwa bahkan dengan inflasi Inggris pada 4 persen di Januari, yield obligasi pemerintah 10 tahun sekitar 3.6 persen minggu lalu.
Pada tahun 1994, the Fed menaikkan suku bunga tiga kali, dengan langkah masing-masing sebesar 25 basis poin.Pembuat kebijakan lalu melakukan kebijakan kenaikan dua setengah poin sebelum kenaikan 75 basis poin yang membawanya ke level suku bunga 5.5 persen pada akhir tahun.
Obligasi melemah 3.3 persen, menurut data dari Bank of America Merrill Lynch, dan kerugian kapital global mencapai $1.5 triliun di tahun tersebut. Transisi ke suku bunga tinggi menjadi alasan atau pemicu krisis mata uang Meksiko dan kebangkrutan Orange County California. Pertumbuhan AS melambat ke 0.9 persen di kuartal kedua tahun 1995 dari 5.6 persen tahun sebelumnya.(BA)
inflasi yang terjadi pada tahun 1984
Kembali Ke 1994 Saat Inflasi Melebihi Suku Bunga
Bank sentral emerging market berisiko memicu sell-off “1994 style” di obligasi global paling cepat tahun depan jika mereka masih mengetatkan kebijakan moneter ketika the Fed mulai menaikkan suku bunga.
Itu adalah peringatan JPMorgan Chase &Co. kepala pakar ekonomi Bruce Kasman, yang menghitung bahwa bahkan dengan peningkatkan terbaru, suku bunga benchmark di negara berkembang tetap sekitar 200 basis poin di bawah rata-rata 2008 dan, disesuaikan untuk inflasi, akan berakhir tahun ini mendekati resesi terendahnya. Level inflasi pokok juga bergerak tinggi, katanya.
Keengganan untuk bertindak lebih cepat berarti bank sentral ekonomi tersebut pada akhirnya akan gagal untuk menahan inflasi sementara menjauhkannya keluar, meninggalkan mereka dan the Fed memperketat kebijakan moneter pada saat yang sama, kata Kasman. Kecemasannya adalah bahwa perubahan terus menerus akan membawa pasar keuangan untuk kembali ke tahun 1994, dimana investor pertama kali meragukan keberanian perlawanan inflasi the Fed, hanya untuk obligasi untuk merosot lebih dari 3 persen seiring pembuat kebijakan hampir menggandakan dana federal.
“Terdapat resep untuk gangguan dinamika pasar jika penyesuaian kebijakan harus mengumpulkan tenaga dengan cara sinkronisasi,” kata Kasman, mantan pejabat the Fed New York yang memantau riset ekonomi di bank terbesar kedua di AS berdasarkan asetnya. Skenario seperti itu dapat berkembang di 12 hingga 36 bulan dan akan “berdampak pada risiko aset. Obligasi akan terbunuh,” katanya.
‘Di Balik Kurva”
Bank sentral dari emerging dan developed markets bertemu hari ini di Basel, Swiss, untuk pembicaraan di Bank for International Settlements. Mereka bersidang empat hari setelah Presiden ECB Jean-Claude Trichet mengejutkan investor dengan berkata peningkatan suku bunga di zona euro adalah “mungkin” bulan depan, mendorong obligasi dua tahun Jerman ke penurunan mingguan keduanya.
Obligasi emerging market mulai melemah dan akan terus begitu diantara spekulasi bahwa bank sentral mereka “tampak jatuh di belakang kurva” dalam mengalahkan inflasi, Stephen Jen, direktur manajer di BlueGold Capital Management LLP, mengatakan kepada konferensi London pada 28 Februari. Sekuritas tersebut telah kehilangan sekitar 1.2 persen sejak pertengahan Oktober dalam hal dolar, menurut Indeks JPMorgan Chase GBI-EM.
Walau ia meragukan negara berkembang kehilangan kontrol inflasi, Jim O’Neill, kepala Goldman Sachs Asset Management, berkata yield 10 tahun obligasi Treasury AS dapat “secara cepat” mencapai 5 persen jika pertumbuhan global di biarkan untuk naik lebih cepat dari yang diantisipasikan, memaksa the Fed untuk memulai kebijakan normalisasi. Suku bunga sekuritas benchmark AS berada pada 3.49 persen pada 4 Maret.
Kecemasan Terbesar
“Hal terbesar yang saya cemaskan adalah sell-off besar di obligasi seperti 1994,” kata O’Neill, yang membantu mengurus $840 miliar. “Situasi paling ideal adalah negara maju kembali menguat seiring negara berkembang melemah, tetapi hal yang dapat terjadi adalah AS dan negara lain menguat, mereka memberi negara berkembang dasar pertumbuhan berikutnya.”
Prediksi konsensus tetap turun di obligasi AS, dengan yield obligasi 10 tahun meningkat ke 4.25 persen di kuartal kedua tahun depan, menurut prediksi mediand ari 53 pakar ekonomi yang di survei oleh Bloomberg News. Bill Gross, yang menjalankan dana obligasi terbesar dunia yaitu PIMCO, berkata di Januari bahwa walau ia mengantisipasi berakhirnya bull market di obligasi, tidak akan adanya bear market kuat. Gross telah memotong kepemilikan hutang terkait pemerintah ke level terendah dalam dua tahun.
Biaya Makanan dan Minyak
Kenaikan terakhir di harga makanan dan minyak juga berarti bank sentral Rusia, India, Cina dan brazil segera akan menaikkan suku bunga, kata Scott Minerd, kepala investment officer di Guggenheim Partners LLC di New York. Ia menekankan Cina adalah negara terbesar kedua yang mengkonsumsi minyak mentah, yang saat ini diperdagangkan di atas $100 per barel. Harga makanan global mencapai rekor di Februari, menurut FAO.
Ekonomi BRIC “harus mengambil langkah kebijakan dramatsi untuk meredakan pasar yang panas dan melawan inflasi,” kata Minerd di data 1 Maret. ”Kebijakan moneter yang membatasi akan membawa ke pelambatan ekonomi” di negera berkembang.
Walaupun begitu, sementara 17 dari 21 emerging countries yang dipantau oleh tim Kasman, menaikkan suku bunga – dengan Brazil melakukannya minggu lalu – ia berkata ia cemas mereka tidak bertindak cukup cepat. Ia memperkirakan rata-rata suku bunga untuk ekonomi ini, membebani GDP, akan mengakhiri tahun hampir sepersen poin di bawah level Agustus 2007 sebesar 7.1 persen, bahkan dengan inflasi dan pertumbuhan mencapair ata-rata sekitar 6 persen.
Kecemasan Pertumbuhan
Negara ini saat ini berada di “belakang kurva” karena mereka cemas suku bunga tinggi akan menahan perkembagnan diantara pelemahan dan risiko geopolitik luar negeri, kata Michala Marcussen, kepala ekonomi global di Societe Generale SA di London. Bahkan suku bunga tinggi relatif ke ekonomi maju juga berisiko memancing kapital spekulatif dan mendorong naik mata uang ke kerugian ekspor, katanya.
Contoh kasus: Sementara Cina, ekonomi dengan pertumbuhan tercepat, telah menaikkan suku bunga deposit satu tahun tiga kali sejak pertengahan Oktober ke 3 persen, penguatan consumer price tetap hampir 2 persen poin lebih tinggi. Itu memberi penyimpan insentif untuk membeli barang dan aset, berarti kebijakan moneter tetap stimulatif dibanding membatasi. Pada saat yang sama, Cina membatasi penguatan yuan terhadap dolar, mendukung ekspor.
Suku Bunga Negatif
Di Morgan Stanley london, pakar ekonomi Manoj Pradhan Memperkirakan pembebanan rata-rata suku bunga global akan naik hanya 70 basis poin menjadi 3.5 persen tahun ini seiring the Fed dan Bank of Japan mejaga suku bunga tetap rendah. Menghitung inflasi, suku bunga global rilli hanya akan satu inch di atas nol, hanya di kuartal akhir, ia menghitung.
That leaves central banks in developing nations with a small window to ensure price pressures don’t “get away from them,” requiring them to intensify their policy tightening, he said. For now, they’re trying to preserve growth and stabilize, rather than slash, inflation, which may mean “they tolerate inflation too much and have to speed up the interest-rate process later,” Pradhan said.
Itu meninggalkan bank sentral di negara berkembang dengan jendela kecul untuk meyakinkan tekanan harga tidak ”pergi,” itu membutuhkan mereka untuk memperketat pengetatan kebijakan, katanya. Untuk saat ini, mereka mencoba untuk menjaga pertumbuhan dan menstabilisasi, dibanding memotong, inflasi, yang akan berarti “mereka mentoleransi inflasi terlalu banyak dan harus mempercepat proses suku bunga di kemudian waktu,” kata Pradhan.
Mereka juga dapat menciptakan masalah melampaui batas mereka. Pasar berkembang lebih goyah dalam kekuatan harga global saat ini dibanding 1994 karena saham dari GDP dunia hampir berlipat ganda ke hampir tiga kali, menurut data IMF.
Mengekspor Inflasi
Pada saat yang sama, Cina menjadi “pengekspor inflasi” dibanding deflasi seiring biaya tenaga kerja meningkat, David Woo, kepala suku bunga global dan riset mata uang di Bank of America Merrill Lynch di New York, berkata pada Bloomberg Television 1 Maret. Biaya barang impor AS dari Cina menguat 0.3 persen di januari, menurut Departemen Tenaga Kerja.
Pembuat kebijakan internasional kemungkinan akan berakhir mendorong suku bunga di lock step dibanding sejalan dengan permintaan siklus ekonomi negaranya sendiri, memaksa pemulihan global denganc ara membatasi cakupan untuk negara untuk memperkuat pertumbuhan melalui ekspor, kata Piero Ghezzi, kepala ekonomi global, emerging markets dan riset mata uang di Barclays Capital di London. Koleganya memeprediksi the Fed akan mulai menaikkan suku bunga dari hampir mendekati nol di Agustus 2012.
Pergerakan Terus-Menerus
Pembuat kebijakan tidak terburu-buru untuk mengetatkan saat ini karena mereka saat ini menghargai kestabilan keuangan melebihi kestabilan harga, kata Thomas Mayer, kepala pakar ekonomi di Deutsche Bank AG. Ia memproyeksi inflasi global segera tercapai setinggi 6 persen, dengan emerging markets mendekati 10 persen. Terakhir kali dunia mengalaim tekanan seperti itu adalah di tahun 2008, ketika mereka digagalkan hanya karena krisis kredit dan resesi, katanya.
Kali ini, bank sentral akan membiarkan inflasi, kata Mayer. Namun mereka akan mencoba untuk menutup yield obligasi jangka panjang dengan menjamin untuk menjaga suku bunga rendah, mencegah pengulangan tahun 1994, katanya. Ia menekankan bahwa bahkan dengan inflasi Inggris pada 4 persen di Januari, yield obligasi pemerintah 10 tahun sekitar 3.6 persen minggu lalu.
Pada tahun 1994, the Fed menaikkan suku bunga tiga kali, dengan langkah masing-masing sebesar 25 basis poin.Pembuat kebijakan lalu melakukan kebijakan kenaikan dua setengah poin sebelum kenaikan 75 basis poin yang membawanya ke level suku bunga 5.5 persen pada akhir tahun.
Obligasi melemah 3.3 persen, menurut data dari Bank of America Merrill Lynch, dan kerugian kapital global mencapai $1.5 triliun di tahun tersebut. Transisi ke suku bunga tinggi menjadi alasan atau pemicu krisis mata uang Meksiko dan kebangkrutan Orange County California. Pertumbuhan AS melambat ke 0.9 persen di kuartal kedua tahun 1995 dari 5.6 persen tahun sebelumnya.(BA)
Bank sentral emerging market berisiko memicu sell-off “1994 style” di obligasi global paling cepat tahun depan jika mereka masih mengetatkan kebijakan moneter ketika the Fed mulai menaikkan suku bunga.
Itu adalah peringatan JPMorgan Chase &Co. kepala pakar ekonomi Bruce Kasman, yang menghitung bahwa bahkan dengan peningkatkan terbaru, suku bunga benchmark di negara berkembang tetap sekitar 200 basis poin di bawah rata-rata 2008 dan, disesuaikan untuk inflasi, akan berakhir tahun ini mendekati resesi terendahnya. Level inflasi pokok juga bergerak tinggi, katanya.
Keengganan untuk bertindak lebih cepat berarti bank sentral ekonomi tersebut pada akhirnya akan gagal untuk menahan inflasi sementara menjauhkannya keluar, meninggalkan mereka dan the Fed memperketat kebijakan moneter pada saat yang sama, kata Kasman. Kecemasannya adalah bahwa perubahan terus menerus akan membawa pasar keuangan untuk kembali ke tahun 1994, dimana investor pertama kali meragukan keberanian perlawanan inflasi the Fed, hanya untuk obligasi untuk merosot lebih dari 3 persen seiring pembuat kebijakan hampir menggandakan dana federal.
“Terdapat resep untuk gangguan dinamika pasar jika penyesuaian kebijakan harus mengumpulkan tenaga dengan cara sinkronisasi,” kata Kasman, mantan pejabat the Fed New York yang memantau riset ekonomi di bank terbesar kedua di AS berdasarkan asetnya. Skenario seperti itu dapat berkembang di 12 hingga 36 bulan dan akan “berdampak pada risiko aset. Obligasi akan terbunuh,” katanya.
‘Di Balik Kurva”
Bank sentral dari emerging dan developed markets bertemu hari ini di Basel, Swiss, untuk pembicaraan di Bank for International Settlements. Mereka bersidang empat hari setelah Presiden ECB Jean-Claude Trichet mengejutkan investor dengan berkata peningkatan suku bunga di zona euro adalah “mungkin” bulan depan, mendorong obligasi dua tahun Jerman ke penurunan mingguan keduanya.
Obligasi emerging market mulai melemah dan akan terus begitu diantara spekulasi bahwa bank sentral mereka “tampak jatuh di belakang kurva” dalam mengalahkan inflasi, Stephen Jen, direktur manajer di BlueGold Capital Management LLP, mengatakan kepada konferensi London pada 28 Februari. Sekuritas tersebut telah kehilangan sekitar 1.2 persen sejak pertengahan Oktober dalam hal dolar, menurut Indeks JPMorgan Chase GBI-EM.
Walau ia meragukan negara berkembang kehilangan kontrol inflasi, Jim O’Neill, kepala Goldman Sachs Asset Management, berkata yield 10 tahun obligasi Treasury AS dapat “secara cepat” mencapai 5 persen jika pertumbuhan global di biarkan untuk naik lebih cepat dari yang diantisipasikan, memaksa the Fed untuk memulai kebijakan normalisasi. Suku bunga sekuritas benchmark AS berada pada 3.49 persen pada 4 Maret.
Kecemasan Terbesar
“Hal terbesar yang saya cemaskan adalah sell-off besar di obligasi seperti 1994,” kata O’Neill, yang membantu mengurus $840 miliar. “Situasi paling ideal adalah negara maju kembali menguat seiring negara berkembang melemah, tetapi hal yang dapat terjadi adalah AS dan negara lain menguat, mereka memberi negara berkembang dasar pertumbuhan berikutnya.”
Prediksi konsensus tetap turun di obligasi AS, dengan yield obligasi 10 tahun meningkat ke 4.25 persen di kuartal kedua tahun depan, menurut prediksi mediand ari 53 pakar ekonomi yang di survei oleh Bloomberg News. Bill Gross, yang menjalankan dana obligasi terbesar dunia yaitu PIMCO, berkata di Januari bahwa walau ia mengantisipasi berakhirnya bull market di obligasi, tidak akan adanya bear market kuat. Gross telah memotong kepemilikan hutang terkait pemerintah ke level terendah dalam dua tahun.
Biaya Makanan dan Minyak
Kenaikan terakhir di harga makanan dan minyak juga berarti bank sentral Rusia, India, Cina dan brazil segera akan menaikkan suku bunga, kata Scott Minerd, kepala investment officer di Guggenheim Partners LLC di New York. Ia menekankan Cina adalah negara terbesar kedua yang mengkonsumsi minyak mentah, yang saat ini diperdagangkan di atas $100 per barel. Harga makanan global mencapai rekor di Februari, menurut FAO.
Ekonomi BRIC “harus mengambil langkah kebijakan dramatsi untuk meredakan pasar yang panas dan melawan inflasi,” kata Minerd di data 1 Maret. ”Kebijakan moneter yang membatasi akan membawa ke pelambatan ekonomi” di negera berkembang.
Walaupun begitu, sementara 17 dari 21 emerging countries yang dipantau oleh tim Kasman, menaikkan suku bunga – dengan Brazil melakukannya minggu lalu – ia berkata ia cemas mereka tidak bertindak cukup cepat. Ia memperkirakan rata-rata suku bunga untuk ekonomi ini, membebani GDP, akan mengakhiri tahun hampir sepersen poin di bawah level Agustus 2007 sebesar 7.1 persen, bahkan dengan inflasi dan pertumbuhan mencapair ata-rata sekitar 6 persen.
Kecemasan Pertumbuhan
Negara ini saat ini berada di “belakang kurva” karena mereka cemas suku bunga tinggi akan menahan perkembagnan diantara pelemahan dan risiko geopolitik luar negeri, kata Michala Marcussen, kepala ekonomi global di Societe Generale SA di London. Bahkan suku bunga tinggi relatif ke ekonomi maju juga berisiko memancing kapital spekulatif dan mendorong naik mata uang ke kerugian ekspor, katanya.
Contoh kasus: Sementara Cina, ekonomi dengan pertumbuhan tercepat, telah menaikkan suku bunga deposit satu tahun tiga kali sejak pertengahan Oktober ke 3 persen, penguatan consumer price tetap hampir 2 persen poin lebih tinggi. Itu memberi penyimpan insentif untuk membeli barang dan aset, berarti kebijakan moneter tetap stimulatif dibanding membatasi. Pada saat yang sama, Cina membatasi penguatan yuan terhadap dolar, mendukung ekspor.
Suku Bunga Negatif
Di Morgan Stanley london, pakar ekonomi Manoj Pradhan Memperkirakan pembebanan rata-rata suku bunga global akan naik hanya 70 basis poin menjadi 3.5 persen tahun ini seiring the Fed dan Bank of Japan mejaga suku bunga tetap rendah. Menghitung inflasi, suku bunga global rilli hanya akan satu inch di atas nol, hanya di kuartal akhir, ia menghitung.
That leaves central banks in developing nations with a small window to ensure price pressures don’t “get away from them,” requiring them to intensify their policy tightening, he said. For now, they’re trying to preserve growth and stabilize, rather than slash, inflation, which may mean “they tolerate inflation too much and have to speed up the interest-rate process later,” Pradhan said.
Itu meninggalkan bank sentral di negara berkembang dengan jendela kecul untuk meyakinkan tekanan harga tidak ”pergi,” itu membutuhkan mereka untuk memperketat pengetatan kebijakan, katanya. Untuk saat ini, mereka mencoba untuk menjaga pertumbuhan dan menstabilisasi, dibanding memotong, inflasi, yang akan berarti “mereka mentoleransi inflasi terlalu banyak dan harus mempercepat proses suku bunga di kemudian waktu,” kata Pradhan.
Mereka juga dapat menciptakan masalah melampaui batas mereka. Pasar berkembang lebih goyah dalam kekuatan harga global saat ini dibanding 1994 karena saham dari GDP dunia hampir berlipat ganda ke hampir tiga kali, menurut data IMF.
Mengekspor Inflasi
Pada saat yang sama, Cina menjadi “pengekspor inflasi” dibanding deflasi seiring biaya tenaga kerja meningkat, David Woo, kepala suku bunga global dan riset mata uang di Bank of America Merrill Lynch di New York, berkata pada Bloomberg Television 1 Maret. Biaya barang impor AS dari Cina menguat 0.3 persen di januari, menurut Departemen Tenaga Kerja.
Pembuat kebijakan internasional kemungkinan akan berakhir mendorong suku bunga di lock step dibanding sejalan dengan permintaan siklus ekonomi negaranya sendiri, memaksa pemulihan global denganc ara membatasi cakupan untuk negara untuk memperkuat pertumbuhan melalui ekspor, kata Piero Ghezzi, kepala ekonomi global, emerging markets dan riset mata uang di Barclays Capital di London. Koleganya memeprediksi the Fed akan mulai menaikkan suku bunga dari hampir mendekati nol di Agustus 2012.
Pergerakan Terus-Menerus
Pembuat kebijakan tidak terburu-buru untuk mengetatkan saat ini karena mereka saat ini menghargai kestabilan keuangan melebihi kestabilan harga, kata Thomas Mayer, kepala pakar ekonomi di Deutsche Bank AG. Ia memproyeksi inflasi global segera tercapai setinggi 6 persen, dengan emerging markets mendekati 10 persen. Terakhir kali dunia mengalaim tekanan seperti itu adalah di tahun 2008, ketika mereka digagalkan hanya karena krisis kredit dan resesi, katanya.
Kali ini, bank sentral akan membiarkan inflasi, kata Mayer. Namun mereka akan mencoba untuk menutup yield obligasi jangka panjang dengan menjamin untuk menjaga suku bunga rendah, mencegah pengulangan tahun 1994, katanya. Ia menekankan bahwa bahkan dengan inflasi Inggris pada 4 persen di Januari, yield obligasi pemerintah 10 tahun sekitar 3.6 persen minggu lalu.
Pada tahun 1994, the Fed menaikkan suku bunga tiga kali, dengan langkah masing-masing sebesar 25 basis poin.Pembuat kebijakan lalu melakukan kebijakan kenaikan dua setengah poin sebelum kenaikan 75 basis poin yang membawanya ke level suku bunga 5.5 persen pada akhir tahun.
Obligasi melemah 3.3 persen, menurut data dari Bank of America Merrill Lynch, dan kerugian kapital global mencapai $1.5 triliun di tahun tersebut. Transisi ke suku bunga tinggi menjadi alasan atau pemicu krisis mata uang Meksiko dan kebangkrutan Orange County California. Pertumbuhan AS melambat ke 0.9 persen di kuartal kedua tahun 1995 dari 5.6 persen tahun sebelumnya.(BA)
Subscribe to:
Posts (Atom)