BATIK
Batik merupakan salah satu kesenian khas Indonesia. Keberadaan batik sudah dianggap sebagai cirri khas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia yang mempunyai banyak kesenian yang unik salah satunya yaitu batik. Namun masih banyak warga Indonesia yang kurang tertarik dengan batik dan masih banyak juga yang tidak mengenal batik secara mendalam. Kota penghasil batik yang paling kita ketahui dan paling popular yaitu : batik Pekalongan, tetapi nyatanya masih banyak di kota-kota kecil yang masyarakatnya berprofesi sebagai perajin batik seperti batik Solo, batik Yogyakarta, batik Cirebon, dan batik Madura. Batik Indonesia terdiri dari dua wilayah pembatikan, yaitu wilayah pedalaman dan pesisiran. Wilayah pedalaman terdiri dari wilayah Yogyakarta dan Solo (Surakarta), sedangkan wilayah pesisiran terdiri dari wilayah Banten, Jakarta, Indramayu, Cirebon, Pekalongan, Madura, Sumatera, dan masih banyak di daerah lainnya. Pada mulanya batik bukan barang dagangan, tetapi kaeya seni. Abad 19 batik menjadi komoditas di Indonesia hingga sekarang.
Batik sekarang menjadi sesuatu yang banyak di perbicarakan mulai dari kalangan mampu hingga kalangan yang biasa. Banyak keunikan yang dimiliki batik, mulai dari motif hingga warna baju itu sendiri. Sekarang pemerintah mengeluarkan suatu ajakan bagi masyarakatnya untuk menggunakan batik minimal 1 kali dalam seminggu pada saat bekerja ataupun pada pelajar yaitu hari jum’at untuk menggunakan batik untuk kantoran dan hari kamis untuk pelajar. Suatu realisasi yang sangat baik dan menciptakan kecintaan terhadap hasil karya bangsa sendiri,
Saturday, April 16, 2011
batik
BATIK
Batik merupakan salah satu kesenian khas Indonesia. Keberadaan batik sudah dianggap sebagai cirri khas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia yang mempunyai banyak kesenian yang unik salah satunya yaitu batik. Namun masih banyak warga Indonesia yang kurang tertarik dengan batik dan masih banyak juga yang tidak mengenal batik secara mendalam. Kota penghasil batik yang paling kita ketahui dan paling popular yaitu : batik Pekalongan, tetapi nyatanya masih banyak di kota-kota kecil yang masyarakatnya berprofesi sebagai perajin batik seperti batik Solo, batik Yogyakarta, batik Cirebon, dan batik Madura. Batik Indonesia terdiri dari dua wilayah pembatikan, yaitu wilayah pedalaman dan pesisiran. Wilayah pedalaman terdiri dari wilayah Yogyakarta dan Solo (Surakarta), sedangkan wilayah pesisiran terdiri dari wilayah Banten, Jakarta, Indramayu, Cirebon, Pekalongan, Madura, Sumatera, dan masih banyak di daerah lainnya. Pada mulanya batik bukan barang dagangan, tetapi kaeya seni. Abad 19 batik menjadi komoditas di Indonesia hingga sekarang.
Batik sekarang menjadi sesuatu yang banyak di perbicarakan mulai dari kalangan mampu hingga kalangan yang biasa. Banyak keunikan yang dimiliki batik, mulai dari motif hingga warna baju itu sendiri. Sekarang pemerintah mengeluarkan suatu ajakan bagi masyarakatnya untuk menggunakan batik minimal 1 kali dalam seminggu pada saat bekerja ataupun pada pelajar yaitu hari jum’at untuk menggunakan batik untuk kantoran dan hari kamis untuk pelajar. Suatu realisasi yang sangat baik dan menciptakan kecintaan terhadap hasil karya bangsa sendiri,
Batik merupakan salah satu kesenian khas Indonesia. Keberadaan batik sudah dianggap sebagai cirri khas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia yang mempunyai banyak kesenian yang unik salah satunya yaitu batik. Namun masih banyak warga Indonesia yang kurang tertarik dengan batik dan masih banyak juga yang tidak mengenal batik secara mendalam. Kota penghasil batik yang paling kita ketahui dan paling popular yaitu : batik Pekalongan, tetapi nyatanya masih banyak di kota-kota kecil yang masyarakatnya berprofesi sebagai perajin batik seperti batik Solo, batik Yogyakarta, batik Cirebon, dan batik Madura. Batik Indonesia terdiri dari dua wilayah pembatikan, yaitu wilayah pedalaman dan pesisiran. Wilayah pedalaman terdiri dari wilayah Yogyakarta dan Solo (Surakarta), sedangkan wilayah pesisiran terdiri dari wilayah Banten, Jakarta, Indramayu, Cirebon, Pekalongan, Madura, Sumatera, dan masih banyak di daerah lainnya. Pada mulanya batik bukan barang dagangan, tetapi kaeya seni. Abad 19 batik menjadi komoditas di Indonesia hingga sekarang.
Batik sekarang menjadi sesuatu yang banyak di perbicarakan mulai dari kalangan mampu hingga kalangan yang biasa. Banyak keunikan yang dimiliki batik, mulai dari motif hingga warna baju itu sendiri. Sekarang pemerintah mengeluarkan suatu ajakan bagi masyarakatnya untuk menggunakan batik minimal 1 kali dalam seminggu pada saat bekerja ataupun pada pelajar yaitu hari jum’at untuk menggunakan batik untuk kantoran dan hari kamis untuk pelajar. Suatu realisasi yang sangat baik dan menciptakan kecintaan terhadap hasil karya bangsa sendiri,
Freundschaft
Takkala kubuka jendela Dunia
Kubuka lembar demi lembar
Hingga sampai lembar akhir
Disitu ada nama Mu ,,,
Kugoreskan tinta pena
Disecarik kertas
Lalu , , ,
Kuterbangkan bersama merpati putih
Resah gelisah kutunggu jawabmu
Dalam sepi penuh penantiaan
Datang merpati putih
Membayangkan lamunanku\
Kubuka sampul orange
Menaburkan wangi
Kubuka isinya , , ,
Kusambut hangatmu
Jadi Sahabatku
SAHABAT , , ,
Jakarta,4oktober2007
Kubuka lembar demi lembar
Hingga sampai lembar akhir
Disitu ada nama Mu ,,,
Kugoreskan tinta pena
Disecarik kertas
Lalu , , ,
Kuterbangkan bersama merpati putih
Resah gelisah kutunggu jawabmu
Dalam sepi penuh penantiaan
Datang merpati putih
Membayangkan lamunanku\
Kubuka sampul orange
Menaburkan wangi
Kubuka isinya , , ,
Kusambut hangatmu
Jadi Sahabatku
SAHABAT , , ,
Jakarta,4oktober2007
Mencoba Untuk Mengerti
Homo Homini Lupus. tidak......, tidak......, aku tidak setuju dengan Sigmund Freud. Bagiku wanita adalah keindahan. Bagiku wanita adalah kehidupan. Bagiku wanita adalah kenangan tak terlupakan. Dan manusia saling membutuhkan, tidak untuk saling memakan.
Kuhisap rokokku dalam-dalam dan tanpa terasa tinggal sebatang. sialan...dompetpun sudah menipis. Pandanganku menerawang, seolah mau menembus segala yang ada di depanku. Menembus batas-batas budaya, menembus batas-batas negara, menembus segala batas yang tidak perlu dan tidak rasional.
Linda , ya Linda adalah gadis cantik itu. Nama itu berarti muda, dan memang aku tidak percaya kalau dia akan beranjak tua. Kulitnya halus dan putih bersih. Oh dewi mana yang mampu menandinginya. Gadis yang ke….mmhhhhhh. Aku tak tahu lagi. Yang aku tahu dia adalah gadis yang sempurna, gadis terakhir yang aku tinggalkan.
Kuambil gitar tua di sudut jendela kamarku. Kamar yang menghadap hutan belantara, yang selalu mengingatkanku akan jauhnya perjalanan yang harus masih kutempuh. Harus......harus.......harus........ya itu memang keharusan. Hatiku mengatakan demikian. Kupetik pelan2 dan kunyanyikan lagu Country Road, take me home....take me home......to the place I belong....
"Mas, jangan tinggalkan aku sendiri, aku tidak punya siapa-siapa selain Mas". Hanum menangis. Air mata beningnya mengalir di pipinya yang selembut sutra, lebih lembut lagi kukira.
Aku memandangi wajahnya. Lidahku kelu, serasa berton-ton es menempel di lidahku. Aku kedinginan di panasnya summer.
Kupeluk dia, mmmmhhhhh. Aku tak tahu, benar-benar tak tahu, apa yang musti kulakukan, apa yang harus kukatakan. Aku masih mencintainya, tapi aku harus pergi menjemput impian-impianku selama ini, mencoba mengisi otakku dengan hal yang lebih berguna.
I can't blame anyone for this situation, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lauh Mahfudh sudah terbuka dan siap dibaca, dan aku hanya bisa bernafas menerimanya. Menyalahkan wanita-wanita yang meninggalkanku ataupun yang aku tinggalkan pun tidak mungkin. Mbrebes mili mereka meninggalkanku, remuk redam mereka aku tinggalkan.
Mmmmmhhhhh…. Kerinduanku pada Hanum membara lagi. Hatiku telah terlukis namanya mungkin. Di antara wanita-wanita yang datang pergi, hanya dia yang kurindukan. Hanya cintanya yang masih membuatku insomnia mendadak. Hanya suaranya yang mampu menentramkan hatiku yang kalut.
Kuhisap rokokku dalam-dalam dan tanpa terasa tinggal sebatang. sialan...dompetpun sudah menipis. Pandanganku menerawang, seolah mau menembus segala yang ada di depanku. Menembus batas-batas budaya, menembus batas-batas negara, menembus segala batas yang tidak perlu dan tidak rasional.
Linda , ya Linda adalah gadis cantik itu. Nama itu berarti muda, dan memang aku tidak percaya kalau dia akan beranjak tua. Kulitnya halus dan putih bersih. Oh dewi mana yang mampu menandinginya. Gadis yang ke….mmhhhhhh. Aku tak tahu lagi. Yang aku tahu dia adalah gadis yang sempurna, gadis terakhir yang aku tinggalkan.
Kuambil gitar tua di sudut jendela kamarku. Kamar yang menghadap hutan belantara, yang selalu mengingatkanku akan jauhnya perjalanan yang harus masih kutempuh. Harus......harus.......harus........ya itu memang keharusan. Hatiku mengatakan demikian. Kupetik pelan2 dan kunyanyikan lagu Country Road, take me home....take me home......to the place I belong....
"Mas, jangan tinggalkan aku sendiri, aku tidak punya siapa-siapa selain Mas". Hanum menangis. Air mata beningnya mengalir di pipinya yang selembut sutra, lebih lembut lagi kukira.
Aku memandangi wajahnya. Lidahku kelu, serasa berton-ton es menempel di lidahku. Aku kedinginan di panasnya summer.
Kupeluk dia, mmmmhhhhh. Aku tak tahu, benar-benar tak tahu, apa yang musti kulakukan, apa yang harus kukatakan. Aku masih mencintainya, tapi aku harus pergi menjemput impian-impianku selama ini, mencoba mengisi otakku dengan hal yang lebih berguna.
I can't blame anyone for this situation, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lauh Mahfudh sudah terbuka dan siap dibaca, dan aku hanya bisa bernafas menerimanya. Menyalahkan wanita-wanita yang meninggalkanku ataupun yang aku tinggalkan pun tidak mungkin. Mbrebes mili mereka meninggalkanku, remuk redam mereka aku tinggalkan.
Mmmmmhhhhh…. Kerinduanku pada Hanum membara lagi. Hatiku telah terlukis namanya mungkin. Di antara wanita-wanita yang datang pergi, hanya dia yang kurindukan. Hanya cintanya yang masih membuatku insomnia mendadak. Hanya suaranya yang mampu menentramkan hatiku yang kalut.
analisis dua novel sastra populer indonesia - jerman
Gege mencari Cinta dan Soloalbum
Pendahuluan
Budaya tinggi (high culture) dan budaya massa (mass culture) adalah gambaran dari dua kesenjangan yang terjadi di dalam suatu bingkai kebudayaan. Begitu juga dalam dunia sastra, ada pertentangan antara "sastra tinggi" dan "sastra rendah". Kedua istilah ini dalam sastra digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara bentuk-bentuk sastra yang dianggap mempunyai nilai-nilai "luhur" (indah, suci, serius, mulia, tinggi) dan yang mempunyai nilai-nilai "bawah" (rendah, buruk, asal jadi, instan).
Perkembangan industrialisasi berperan besar dalam memberikan ruang bagi tumbuhnya "sastra massa" atau "sastra populer", yaitu bentuk sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan, cara berpikir, pengetahuan, problematika, dan selera orang kebanyakan. Sastra jenis ini menjadi bagian dari "industri budaya", yang diproduksi untuk massa yang luas. Sehingga ada semacam proses "kapitalisasi", ketika media sastra dengan sengaja atau tak disengaja menjadi tempat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
Perkembangan bentuk sastra yang berbasis selera massa, produksi massa, dan konsumsi massa ini telah menimbulkan berbagai kontradiksi menyangkut standar ukuran, metode penilaian, penilaian, dan penyaringan karya sastra dan menimbulkan berbagai kontradiksi antara standarisasi penilaian sastra sebagaimana dikembangkan lembaga-lembaga yang selama ini dianggap mempunyai otoritas penilaian (perguruan tinggi, kritikus) dan model konsumsi, pembacaan dan pemaknaan yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga muncul kontradiksi untuk mengatakan mana sastra yang "baik" dan yang "buruk".
Hal ini dapat kita lihat dalam karya-karya novel sastra yang banyak beredar di toko-toko buku sekarang telah didominasi oleh karya anak-anak muda dalam bentuk Teenlit dan chicklit. Teenlit dan chicklit ini merupakan sebagian contoh dari sastra populer saat ini yang banyak kita temui. Proses penciptaan karya-karya ini merupakan bagian dari industrialisasi sastra, karena diciptakan hanya untuk memenuhi selera massa.
Oleh karena itu, dalam makalah saya ini saya mencoba untuk menganalisis bagaimana karakter dan perkembangan sastra populer di dua Negara yang berbeda, yaitu Indonesia dan Jerman, yang ditunjukkan melalui dua dari hasil karya penulis-penulis yang masih muda dan sama enerjiknya, yang berjudul Gege Mencari Cinta (karya Adhitya Mulya) dan Soloalbum (karya Benjamin Stuckrad-Barre).
Sinopsis Gege Mencari Cinta (GMC)
Novel kedua dari Adhitya Mulya ini bergenre romantis nan lucu. Novel ini berceritakan tentang sosok seorang pemuda yang bernama Gege yang dihadapkan pada sebuah pilihan sulit antara untuk memilih gadis yang dia cintai atau gadis yang mencintainya.
Gege adalah seorang penyiar radio yang jatuh cinta dengan Caca, temannya sewaktu SMP. Hasrat cinta itu telah dia pendam sejak SMP. Bahkan saking cintanya hingga dia berusia 27 tahun dia tidak pernah jatuh cinta pada gadis lain demi Caca. Sedangkan teman sekantornya, Tia, ternyata jatuh cinta dengan dia. Akan tetapi Gege tidak mengetahui hal itu. Setelah mengetahui bahwa Gege ternyata sedang mengejar cinta Caca, tidak membuat Tia patah arang untuk mengejar Gege. Aksi kejar-kejaran inilah yang terjadi dalam novel ini. Hingga klimaksnya terjadi pada saat di bandara, pada saat Gege mengejar Caca yang hendak pergi ke Singapura dan Tia mengejar Gege yang hendak menggapai cintanya. Tapi pada akhirnya Gege tidak mendapatkan cintanya karena semenjak Caca berangkat ke luar negeri mereka tidak pernah berhubungan lagi dan Tia ternyata malah bertunangan dengan lelaki lain setahun kemudian pada saat Gege meluncurkan buku terbarunya.
Analisis
Untuk melihat keorisinalitasan karya-karya ini, maka saya akan mencoba menganalisisnya berdasarkan unsur-unsur yang membangun suatu karya sastra yaitu tema, latar, dan alur. Kedua novel ini sama-sama diciptakan oleh penulis-penulis yang masih muda. Gege Mencari Cinta (GMC) ditulis oleh Adhitya Mulya dan diterbitkan pada tahun 2004. Pada saat novel ini diterbitkan dia berusia 27 Tahun , sedangkan Stuckrad-Barre menulis novelnya tersebut pada tahun 1998 saat dia berusia 23 tahun . Dari kedua fakta diatas dapat dilihat bahwa kedua penulis tersebut memiliki kesamaan motif dalam menulis karya-karyanya tersebut, yaitu dengan menujukan karyanya tersebut untuk memenuhi selera golongan anak muda yang sebaya atau bahkan bisa juga lebih muda dari mereka. Materi cerita yang disampaikan pun relative sama, yaitu seputar cinta yang menjadi tema yang hangat di kalangan anak muda.
Jika dilihat dari judulnya, kedua novel tersebut memiliki makna tersendiri bagi penulisnya. GMC memilik arti secara harafiah yang sesuai dengan isi novel tersebut, yaitu ketika Gege memang sedang mengejar cintanya dengan penuh perjuangan. Tidak ada unsur kiasan dalam judul tersebut. Sedangkan jika melihat judul Soloalbum kita pasti akan mereferensikannya dengan dunia musik. Penggunaan kata album sendiri sebagai judul novel ini tidak terlepas dari isi dan judul lagu-lagu grup band Oasis yang memiliki kesamaan tema dengan apa yang sedang dialami oleh ich sehingga ich menidentikkannya sebagai album.
Latar yang digunakan dalam novel GMC adalah tempat-tempat yang memang ada pada kenyataan, seperti SMP 19 Jakarta, Stasiun Radio, Plaza Senayan dan jalanan dari hingga menuju Bandar udara Soekarno-Hatta. Semuanya diungkapkan secara detail seperti layaknya kita membaca artikel koran. Sedangkan pada soloalbum tidak begitu jelas latarnya. Tetapi pada beberapa bagian cerita berlatar di sebuah rumah.
Alur yang digunakan dalam kedua novel itu juga sama, yaitu maju mundur. GMC diawali dengan adanya Flashback masa dia SMP dan kemudian diakhri dengan pertemuan pada acara peluncuran buku di kafe. Dalam proses itu sesekali penulis melakukan flashback ke masa lalu Gege. Begitu juga dengan novel Soloalbum,memang ceritanya mengalir begitu aja ke depan, tetapi sesekali penulis juga Flashback ke belakang.
Dari sisi penokohan, pada novel soloalbum terlihat jelas sekali peranan tokoh ich sebagi tokoh utama dengan menggunakan sudut pandang ich-erzaehler. Mulai dari awal hingga akhir cerita ich menguasai jalannya cerita. Tokoh-tokoh lain seperti gadis-gadis yang ich cintai, hanya sebatas sebagai tokoh bawahan. Dalam novel ini terlihat jelas bagaimana karakter ich yang jauh dari kesan hero. ich tidak mampu menyelesaikan masalahnya dan hanya menjadi pecundang karena dia hanya semakin larut dalam ketidakbedayaannya menggapai wanita yang dicintainya. Sedangkan dalam novel GMC penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga. Tokoh utama dalam Novel ini adalah Gege yang menjadi pusat dari cerita novel tersebut. Gege digambarkan sebagai anti-hero pada cerita novel ini. Gege adalah sosok anak muda yang sangat mencintai seorang gadis bernama Caca, namun di sisi lain ada gadis lain yang mencintainya, Tia. Tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan apapun, karena gadis yang dicintainya menghilang, sementara gadis yang mencintainya tunangan dengan pria lain.
Dari segi gaya bahasa, penulis GMC memiliki gaya tersendiri khas gaya penulis-penulis muda di Indonesia. Aditya Mulya menulis novel ini memang telah melanggar kaidah penggunaan ragam bahasa yang baik dan benar. Dia menggunakan campuran antara bahasa Indonesia yang baku dengan bahasa sehari-hari di Jakarta dan bahasa Jawa dalam karyanya ini. Selain itu, didalam novel tersebut dia juga menggunakan footnote sebanyak 67 buah, yang menurut saya footnote itu hanya semakin membuat saya pusing membacanya, karena isi footnote itu dalam bahasa inggris yang tidak jelas ada hubungannya dengan kata yang difootnote tersebut. Ini memang telah jelas melanggar kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena Footnote seharusnya digunakan untuk membantu pembaca mengerti, bukannya malah membuat pembaca bingung. Sedangkan Stuckrad-Barre sebenarnya menulis novelnya tersebut dengan menggunakan bahasa Jerman yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam novel itu dia menyisipkan kata-kata seks yang mengundang kontroversi di kalangan kritikus di Jerman. Selain itu, dari penggunaan tanda bahasa, seperti tanda seeorang sedang berbicara, dia menggunakan tanda -, yang berbeda dengan gaya Adhitya Mulya yang menggunakan tanda “ untuk menunjukkan seseorang sedang berbicara.
Dari penyimpangan gaya bahasa yang saya jelaskan diatas, menunjukkan bahwa kedua novel ini adalah karya sastra popular. Para penulis kedua novel itu telah melanggar kaidah bahasa Indonesia dan bahasa Jerman yang baku. Akan tetapi dibalik penyimpangan itu semua, para penulis memiliki alasan tersendiri menggunakannya, yaitu untuk memenuhi nilai estetik dalam novelnya tersebut demi menarik minat pembaca sesuai dengan seleranya. Hal inilah yang menggolongkan karya mereka sebagai sastra popular. Mereka berkarya hanya demi selera pembaca tanpa memperdulikan apakah karyanya tesenut telah melanggar kaidah-kaidah yang berlaku atau tidak. “Popularitas" adalah motif utama budaya populer, penulis harus mencari cara untuk mendapatkannya. Salah satu cara yang biasa digunakan adalah dengan menyesuaikan diri dengan selera dan tingkat pemahaman massa, seperti yang terjadi pada kedua novel di atas. Sastra populer cenderung melakukan berbagai bentuk penyederhanaan, reduksi kultural, manipulasi pikiran ke arah imajinasi-imajinasi populer (tentang kecantikan, kesempurnaan, kehidupan utopis), tanpa didukung argumentasi logis sehingga tidak membangun massa (pembaca) yang kritis.
Pendahuluan
Budaya tinggi (high culture) dan budaya massa (mass culture) adalah gambaran dari dua kesenjangan yang terjadi di dalam suatu bingkai kebudayaan. Begitu juga dalam dunia sastra, ada pertentangan antara "sastra tinggi" dan "sastra rendah". Kedua istilah ini dalam sastra digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara bentuk-bentuk sastra yang dianggap mempunyai nilai-nilai "luhur" (indah, suci, serius, mulia, tinggi) dan yang mempunyai nilai-nilai "bawah" (rendah, buruk, asal jadi, instan).
Perkembangan industrialisasi berperan besar dalam memberikan ruang bagi tumbuhnya "sastra massa" atau "sastra populer", yaitu bentuk sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan, cara berpikir, pengetahuan, problematika, dan selera orang kebanyakan. Sastra jenis ini menjadi bagian dari "industri budaya", yang diproduksi untuk massa yang luas. Sehingga ada semacam proses "kapitalisasi", ketika media sastra dengan sengaja atau tak disengaja menjadi tempat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
Perkembangan bentuk sastra yang berbasis selera massa, produksi massa, dan konsumsi massa ini telah menimbulkan berbagai kontradiksi menyangkut standar ukuran, metode penilaian, penilaian, dan penyaringan karya sastra dan menimbulkan berbagai kontradiksi antara standarisasi penilaian sastra sebagaimana dikembangkan lembaga-lembaga yang selama ini dianggap mempunyai otoritas penilaian (perguruan tinggi, kritikus) dan model konsumsi, pembacaan dan pemaknaan yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga muncul kontradiksi untuk mengatakan mana sastra yang "baik" dan yang "buruk".
Hal ini dapat kita lihat dalam karya-karya novel sastra yang banyak beredar di toko-toko buku sekarang telah didominasi oleh karya anak-anak muda dalam bentuk Teenlit dan chicklit. Teenlit dan chicklit ini merupakan sebagian contoh dari sastra populer saat ini yang banyak kita temui. Proses penciptaan karya-karya ini merupakan bagian dari industrialisasi sastra, karena diciptakan hanya untuk memenuhi selera massa.
Oleh karena itu, dalam makalah saya ini saya mencoba untuk menganalisis bagaimana karakter dan perkembangan sastra populer di dua Negara yang berbeda, yaitu Indonesia dan Jerman, yang ditunjukkan melalui dua dari hasil karya penulis-penulis yang masih muda dan sama enerjiknya, yang berjudul Gege Mencari Cinta (karya Adhitya Mulya) dan Soloalbum (karya Benjamin Stuckrad-Barre).
Sinopsis Gege Mencari Cinta (GMC)
Novel kedua dari Adhitya Mulya ini bergenre romantis nan lucu. Novel ini berceritakan tentang sosok seorang pemuda yang bernama Gege yang dihadapkan pada sebuah pilihan sulit antara untuk memilih gadis yang dia cintai atau gadis yang mencintainya.
Gege adalah seorang penyiar radio yang jatuh cinta dengan Caca, temannya sewaktu SMP. Hasrat cinta itu telah dia pendam sejak SMP. Bahkan saking cintanya hingga dia berusia 27 tahun dia tidak pernah jatuh cinta pada gadis lain demi Caca. Sedangkan teman sekantornya, Tia, ternyata jatuh cinta dengan dia. Akan tetapi Gege tidak mengetahui hal itu. Setelah mengetahui bahwa Gege ternyata sedang mengejar cinta Caca, tidak membuat Tia patah arang untuk mengejar Gege. Aksi kejar-kejaran inilah yang terjadi dalam novel ini. Hingga klimaksnya terjadi pada saat di bandara, pada saat Gege mengejar Caca yang hendak pergi ke Singapura dan Tia mengejar Gege yang hendak menggapai cintanya. Tapi pada akhirnya Gege tidak mendapatkan cintanya karena semenjak Caca berangkat ke luar negeri mereka tidak pernah berhubungan lagi dan Tia ternyata malah bertunangan dengan lelaki lain setahun kemudian pada saat Gege meluncurkan buku terbarunya.
Analisis
Untuk melihat keorisinalitasan karya-karya ini, maka saya akan mencoba menganalisisnya berdasarkan unsur-unsur yang membangun suatu karya sastra yaitu tema, latar, dan alur. Kedua novel ini sama-sama diciptakan oleh penulis-penulis yang masih muda. Gege Mencari Cinta (GMC) ditulis oleh Adhitya Mulya dan diterbitkan pada tahun 2004. Pada saat novel ini diterbitkan dia berusia 27 Tahun , sedangkan Stuckrad-Barre menulis novelnya tersebut pada tahun 1998 saat dia berusia 23 tahun . Dari kedua fakta diatas dapat dilihat bahwa kedua penulis tersebut memiliki kesamaan motif dalam menulis karya-karyanya tersebut, yaitu dengan menujukan karyanya tersebut untuk memenuhi selera golongan anak muda yang sebaya atau bahkan bisa juga lebih muda dari mereka. Materi cerita yang disampaikan pun relative sama, yaitu seputar cinta yang menjadi tema yang hangat di kalangan anak muda.
Jika dilihat dari judulnya, kedua novel tersebut memiliki makna tersendiri bagi penulisnya. GMC memilik arti secara harafiah yang sesuai dengan isi novel tersebut, yaitu ketika Gege memang sedang mengejar cintanya dengan penuh perjuangan. Tidak ada unsur kiasan dalam judul tersebut. Sedangkan jika melihat judul Soloalbum kita pasti akan mereferensikannya dengan dunia musik. Penggunaan kata album sendiri sebagai judul novel ini tidak terlepas dari isi dan judul lagu-lagu grup band Oasis yang memiliki kesamaan tema dengan apa yang sedang dialami oleh ich sehingga ich menidentikkannya sebagai album.
Latar yang digunakan dalam novel GMC adalah tempat-tempat yang memang ada pada kenyataan, seperti SMP 19 Jakarta, Stasiun Radio, Plaza Senayan dan jalanan dari hingga menuju Bandar udara Soekarno-Hatta. Semuanya diungkapkan secara detail seperti layaknya kita membaca artikel koran. Sedangkan pada soloalbum tidak begitu jelas latarnya. Tetapi pada beberapa bagian cerita berlatar di sebuah rumah.
Alur yang digunakan dalam kedua novel itu juga sama, yaitu maju mundur. GMC diawali dengan adanya Flashback masa dia SMP dan kemudian diakhri dengan pertemuan pada acara peluncuran buku di kafe. Dalam proses itu sesekali penulis melakukan flashback ke masa lalu Gege. Begitu juga dengan novel Soloalbum,memang ceritanya mengalir begitu aja ke depan, tetapi sesekali penulis juga Flashback ke belakang.
Dari sisi penokohan, pada novel soloalbum terlihat jelas sekali peranan tokoh ich sebagi tokoh utama dengan menggunakan sudut pandang ich-erzaehler. Mulai dari awal hingga akhir cerita ich menguasai jalannya cerita. Tokoh-tokoh lain seperti gadis-gadis yang ich cintai, hanya sebatas sebagai tokoh bawahan. Dalam novel ini terlihat jelas bagaimana karakter ich yang jauh dari kesan hero. ich tidak mampu menyelesaikan masalahnya dan hanya menjadi pecundang karena dia hanya semakin larut dalam ketidakbedayaannya menggapai wanita yang dicintainya. Sedangkan dalam novel GMC penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga. Tokoh utama dalam Novel ini adalah Gege yang menjadi pusat dari cerita novel tersebut. Gege digambarkan sebagai anti-hero pada cerita novel ini. Gege adalah sosok anak muda yang sangat mencintai seorang gadis bernama Caca, namun di sisi lain ada gadis lain yang mencintainya, Tia. Tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan apapun, karena gadis yang dicintainya menghilang, sementara gadis yang mencintainya tunangan dengan pria lain.
Dari segi gaya bahasa, penulis GMC memiliki gaya tersendiri khas gaya penulis-penulis muda di Indonesia. Aditya Mulya menulis novel ini memang telah melanggar kaidah penggunaan ragam bahasa yang baik dan benar. Dia menggunakan campuran antara bahasa Indonesia yang baku dengan bahasa sehari-hari di Jakarta dan bahasa Jawa dalam karyanya ini. Selain itu, didalam novel tersebut dia juga menggunakan footnote sebanyak 67 buah, yang menurut saya footnote itu hanya semakin membuat saya pusing membacanya, karena isi footnote itu dalam bahasa inggris yang tidak jelas ada hubungannya dengan kata yang difootnote tersebut. Ini memang telah jelas melanggar kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena Footnote seharusnya digunakan untuk membantu pembaca mengerti, bukannya malah membuat pembaca bingung. Sedangkan Stuckrad-Barre sebenarnya menulis novelnya tersebut dengan menggunakan bahasa Jerman yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam novel itu dia menyisipkan kata-kata seks yang mengundang kontroversi di kalangan kritikus di Jerman. Selain itu, dari penggunaan tanda bahasa, seperti tanda seeorang sedang berbicara, dia menggunakan tanda -, yang berbeda dengan gaya Adhitya Mulya yang menggunakan tanda “ untuk menunjukkan seseorang sedang berbicara.
Dari penyimpangan gaya bahasa yang saya jelaskan diatas, menunjukkan bahwa kedua novel ini adalah karya sastra popular. Para penulis kedua novel itu telah melanggar kaidah bahasa Indonesia dan bahasa Jerman yang baku. Akan tetapi dibalik penyimpangan itu semua, para penulis memiliki alasan tersendiri menggunakannya, yaitu untuk memenuhi nilai estetik dalam novelnya tersebut demi menarik minat pembaca sesuai dengan seleranya. Hal inilah yang menggolongkan karya mereka sebagai sastra popular. Mereka berkarya hanya demi selera pembaca tanpa memperdulikan apakah karyanya tesenut telah melanggar kaidah-kaidah yang berlaku atau tidak. “Popularitas" adalah motif utama budaya populer, penulis harus mencari cara untuk mendapatkannya. Salah satu cara yang biasa digunakan adalah dengan menyesuaikan diri dengan selera dan tingkat pemahaman massa, seperti yang terjadi pada kedua novel di atas. Sastra populer cenderung melakukan berbagai bentuk penyederhanaan, reduksi kultural, manipulasi pikiran ke arah imajinasi-imajinasi populer (tentang kecantikan, kesempurnaan, kehidupan utopis), tanpa didukung argumentasi logis sehingga tidak membangun massa (pembaca) yang kritis.
Friday, April 8, 2011
pembangunan daerah
Pembangunan Daerah
Sebagai mana halnya dengan pengertian pembangunan pada umumnya, pembangunan daerah juga merupakan persoalan yang multi-dimensi. Banyak aspek yang terkait, banyak pihak yang terlibat, dan karena itu banyak kepentingan, kekuasaan dan kecenderungan dari masing-masing pihak yang berpengaruh dan mesti dipertimbangkan dalam pembahasan pembangunan daerah.
Pembangunan daerah membutuhkan tenaga-tenaga manajemen tingkat menengah yang dapat diandalkan. Mereka adalah perencana dan pengambil keputusan di bidang pembangunan daerah, yang mampu berfikir dan bertindak strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan dan pengaruh globalisasi serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Mereka juga harus mampu menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program-program pembangunan di daerahnya.
Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 22 dan 25 tahun 1999, maka Indonesia memasuki era Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah (Kabupaten dan Kota). Konsekuensinya, setiap daerah harus merumuskan, merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya secara mandiri dalam ruang lingkup Pembangunan daerahnya secara mandiri dalam ruang lingkup Pembangunan Nasional Indonesia. Dengan demikian, otonomi daerah memberikan peluang kepada setiap pemerintah daerah untuk dapat menyusun program pembangunan sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan daerahnya.
Sebagai mana halnya dengan pengertian pembangunan pada umumnya, pembangunan daerah juga merupakan persoalan yang multi-dimensi. Banyak aspek yang terkait, banyak pihak yang terlibat, dan karena itu banyak kepentingan, kekuasaan dan kecenderungan dari masing-masing pihak yang berpengaruh dan mesti dipertimbangkan dalam pembahasan pembangunan daerah.
Pembangunan daerah membutuhkan tenaga-tenaga manajemen tingkat menengah yang dapat diandalkan. Mereka adalah perencana dan pengambil keputusan di bidang pembangunan daerah, yang mampu berfikir dan bertindak strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan dan pengaruh globalisasi serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Mereka juga harus mampu menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program-program pembangunan di daerahnya.
Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 22 dan 25 tahun 1999, maka Indonesia memasuki era Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah (Kabupaten dan Kota). Konsekuensinya, setiap daerah harus merumuskan, merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya secara mandiri dalam ruang lingkup Pembangunan daerahnya secara mandiri dalam ruang lingkup Pembangunan Nasional Indonesia. Dengan demikian, otonomi daerah memberikan peluang kepada setiap pemerintah daerah untuk dapat menyusun program pembangunan sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan daerahnya.
Revolusi Sektor Jasa
Revolusi Sektor Jasa
Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang “ Revolusi Sektor Jasa “. Sektor jasa di Indonesia kemajuannnya sangatlah pesat, hal ini ditandai dengan kontribusi sektor jasa terhadap Produk Nasional Bruto Indonesia dari tahun ke tahun yang terus meningkat (Tjiptono dan Anastasia,2004). Pertunbuhan di berbagai bentuk dalam sektor jasa akan terus dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang lain.
Kebutuhan akan penyebaran dan ketersediaan hasil produksi barang di berbagai wilayah sangat membutuhkan jasa, bidang jasa pengiriman barang terus berkembang seiring dengan kebutuhan akan distribusi. Perkembangan jasa pengiriman barang pada akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang pesat sebaimana disajikan pada tabel berikut.
Tahun Jumlah Industri Pengirim barang (unit) Pertumbuhan
2000 187 -
2001 231 23,53
2002 237 2,60
2003 257 8,44
Sumber : DPC Insa, Surabaya (2004)
Perkembangan perusahaan jasa pengiriman barang terutama di kota-kota besar cukup tinggi. Perkembangan peusahaan jasa pengiriman barang tertinggi adalah di Jakarta, sedangkan Surabaya menduduki peringkat kedua. Di kota Surabaya cukup banyak badan usaha yang bergerak di bidang perusahaan jasa pengiriman barang, di antaranya PT.NCS Cargo.
Kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian dunia cukup mendominasi yaitu sekitar dua pertiganya. Di Eropa sektor ini menyumbangkan 60% dari produk domestik bruto (PDB), sementara di Indonesia hampir mencapai 30%.
Prof.Dr.Tulus Haryono,S.E.,M.Ek, mengatakan hal itu pada pidato ilmiahnya berjudul "Telaah persepsi kualitas pelayanan jasa serta penerapannya di sektor publik dalam memasuki era reformasi" ketika dikukuhkan menjadi Guru Besar Ilmu Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), di Solo, Sabtu.
Ia mengatakan, perkembangan sektor jasa yang pesat itu menggoda investor untuk ikut menanamkan modalnya pada bidang ini, namun pada sisi lain semakin banyaknya investasi persaingan menjadi lebih tajam.
Persaingan yang tajam tidak saja terjadi pada industri jasa yang berorientasi laba seperti perbankan, perhotelan, asuransi, penerbangan, retail, telekomunikasi, dan pariwisata, tetapi juga pada industri jasa nirlaba seperti rumah sakit, lembaga pemerintahan serta perguruan tinggi.
Pada dekade lalu memberikan kepuasan pelanggan berorientasi kualitas produk yang dihasilkan perusahaan, namun di era globalisasi sudah bergeser kekualitas layanan yang harus diberikan kepada pelanggan agar mereka puas.
Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang “ Revolusi Sektor Jasa “. Sektor jasa di Indonesia kemajuannnya sangatlah pesat, hal ini ditandai dengan kontribusi sektor jasa terhadap Produk Nasional Bruto Indonesia dari tahun ke tahun yang terus meningkat (Tjiptono dan Anastasia,2004). Pertunbuhan di berbagai bentuk dalam sektor jasa akan terus dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang lain.
Kebutuhan akan penyebaran dan ketersediaan hasil produksi barang di berbagai wilayah sangat membutuhkan jasa, bidang jasa pengiriman barang terus berkembang seiring dengan kebutuhan akan distribusi. Perkembangan jasa pengiriman barang pada akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang pesat sebaimana disajikan pada tabel berikut.
Tahun Jumlah Industri Pengirim barang (unit) Pertumbuhan
2000 187 -
2001 231 23,53
2002 237 2,60
2003 257 8,44
Sumber : DPC Insa, Surabaya (2004)
Perkembangan perusahaan jasa pengiriman barang terutama di kota-kota besar cukup tinggi. Perkembangan peusahaan jasa pengiriman barang tertinggi adalah di Jakarta, sedangkan Surabaya menduduki peringkat kedua. Di kota Surabaya cukup banyak badan usaha yang bergerak di bidang perusahaan jasa pengiriman barang, di antaranya PT.NCS Cargo.
Kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian dunia cukup mendominasi yaitu sekitar dua pertiganya. Di Eropa sektor ini menyumbangkan 60% dari produk domestik bruto (PDB), sementara di Indonesia hampir mencapai 30%.
Prof.Dr.Tulus Haryono,S.E.,M.Ek, mengatakan hal itu pada pidato ilmiahnya berjudul "Telaah persepsi kualitas pelayanan jasa serta penerapannya di sektor publik dalam memasuki era reformasi" ketika dikukuhkan menjadi Guru Besar Ilmu Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), di Solo, Sabtu.
Ia mengatakan, perkembangan sektor jasa yang pesat itu menggoda investor untuk ikut menanamkan modalnya pada bidang ini, namun pada sisi lain semakin banyaknya investasi persaingan menjadi lebih tajam.
Persaingan yang tajam tidak saja terjadi pada industri jasa yang berorientasi laba seperti perbankan, perhotelan, asuransi, penerbangan, retail, telekomunikasi, dan pariwisata, tetapi juga pada industri jasa nirlaba seperti rumah sakit, lembaga pemerintahan serta perguruan tinggi.
Pada dekade lalu memberikan kepuasan pelanggan berorientasi kualitas produk yang dihasilkan perusahaan, namun di era globalisasi sudah bergeser kekualitas layanan yang harus diberikan kepada pelanggan agar mereka puas.
uang dan pembiayaan pembangunan
Uang dan Pembiayaan Pembangunan
Pada materi kali ini saya akan membahas tentang Uang dan Pembiyaan pembangunan dalam aspek “ pendapatan pajak sebagai dana dalam pembangunan”. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Dalam setiap pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara ataupun lembaga non pemerintahan akan menggunakan dana dari pendapatan pajak, tak terlebih untuk memfasilitasi pendidikan di Indonesia yang di tercantung di dalam APBN ( anggaran pendapatan belanjara negara). Setiap tahun pemerintah akan mengajukan RAPBN ke DPR, karena DPR yang punya wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui APBN yang direncanakan oleh pemerintah.
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan(cth : pembayaran pajak reklame, pajak banner, pajak billboard dll) karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
* Fungsi anggaran (budgetair)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pahak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
* Fungsi mengatur (regulerend)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
* Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efesien.
* Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Syarat pemungutan pajak
Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai maswalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:
* Pemungutan pajak harus adil
Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
Contohnya:
1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran
* Pengaturan pajak harus berdasarkan UU
Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:
* Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
* Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
* Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak
* Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.
* Pemungutan pajak harus efesien
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.
* Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.
Contoh:
* Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
* Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
* Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)
Pada materi kali ini saya akan membahas tentang Uang dan Pembiyaan pembangunan dalam aspek “ pendapatan pajak sebagai dana dalam pembangunan”. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Dalam setiap pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara ataupun lembaga non pemerintahan akan menggunakan dana dari pendapatan pajak, tak terlebih untuk memfasilitasi pendidikan di Indonesia yang di tercantung di dalam APBN ( anggaran pendapatan belanjara negara). Setiap tahun pemerintah akan mengajukan RAPBN ke DPR, karena DPR yang punya wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui APBN yang direncanakan oleh pemerintah.
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan(cth : pembayaran pajak reklame, pajak banner, pajak billboard dll) karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
* Fungsi anggaran (budgetair)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pahak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
* Fungsi mengatur (regulerend)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
* Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efesien.
* Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Syarat pemungutan pajak
Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai maswalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:
* Pemungutan pajak harus adil
Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
Contohnya:
1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran
* Pengaturan pajak harus berdasarkan UU
Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:
* Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
* Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
* Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak
* Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.
* Pemungutan pajak harus efesien
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.
* Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.
Contoh:
* Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
* Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
* Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)
Transformasi Industri
Transformasi Industri
Dalam GBHN 1993 disebutkan bahwa sasaran pembangunan khususnya bidang iptek, : peningkatan kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan dengan mengutamakan peningratan kemampuan alih ternologi melalui perubahan dan pembaharuan teknologi yang didukung oleh pengembangan kemampuan sumber daya nanusia, sarana dan 9 prasarana penelitian dan pengembangan yang memadai, serta peningkatan mutu pendidiran sehingga mampu mendukung upaya penguatan, pendalaman dan perluasan industri dalam rangka menunjang proses industrialisasi menuju terwujudnya bangsa indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Oleh karena itu kebijaksanaan pembangunan dibidang iptek yang ditempuh :
a. Pembangunan iptek dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan pengusaha, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya ketangguhan dan keunggulan bangsa.
b. Pembangunan iptek harus ditunjang oleh kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknik produksi, teknologi, ilmu pengetahuan terapan dan ilmu pengetahuan dasar secara seimbang dalam hubungan yang dinamis dan efektif antara pembinaan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi,Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta rekayasa dan produksi barang dan jasa.
c. Penguasaan iptek terus ditingkatkan dan diarahkan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup bangsa yang harus selaras dengan nilai-nilai agama, nilai luhur budaya bangsa, kondisi sosial budaya, dan lingkungan hidup.
d. Pembangunan kelembagaan iptek perlu ditingkatkan untuk mencapai produktivitas, efisiensi, dan efektivitas penelitian dan pengembangan yang lebih tinggi dalam rangka pemanfaatan dan penguasaan teknologi yang memberikan nilai tambah serta memberikan pemecahan masalah konkret dalam pembangunan program penguasaan dan pengembangan teknologi.
Program Penguasaan dan Pengembangan Teknologi
Sesungguhnya, selama ini menteri negara riset dan teknologi / ketua BPP teknologi telah menuangkan kebijakan dalam rangka penguasaan dan pengembangan teknologi menunjang proses industrialisasi melalui 2(dua) pendekatan yaitu :
Pertama : pendekatan "market pull/driven" ialah program penguasaan dan pengembangan teknologi yang didasarkan atas penguasaan teknologi baik teknologi manufakturing maupun teknologi produk sesuai dengan kebutuhan/permintaan pasar dengan cara mengalihkan teknologi dari negara sumber teknologi, dan kemudian dikembangkan oleh kita sendiri.
Kedua : pendekatan "technology push” ialah program penguasaan dan pengembangan teknologi yang didasarkan atas/melalui kegiatan, litbang dalam rangka inovasi teknologi maupun kegiatan rekayasa.
Kebijakan yang ditempuh atas dasar pendekatan "marret pull/driven ", apa yang sudah kita kenal selama ini yaitu strategi transformasi industri dan teknologi, yang merupakan strategi untuk mengalihkan dan menguasai teknologi, yang dalam pelaksanaannya mengadakan dengan jalan pintas melalui pengalihan teknologi dari negara-negara yang sudah maju teknologinya.
Dalam strategi transformasi industri dan teknologi, menteri Negara riset dan teknologi/ketua bpp teknologi telah menetapkan prinsip-prinsip yang perlu dilakukan dalam penerapan iptek untuk pembangunan bangsa :
(1). Pendidikan dan latihan;
(2). Konsep yang harus jelas;
(3). Pemecahan masalah yang nyata;
(4). Mengembangkan sendiri teknologi;
(5). Perlindungan (proteksi).
Dimana dalam pelaksanaannya strategi tersebut dilaksanakan dalam empat tahapan :
(1). Penggunaan teknologi yang sudah ada untuk proses nilai tambah;
(2). Integrasi teknologi;
(3). Inovasi teknologi;
(4). Penelitian dasar secara besar-besaran.
selanjutnya pelaksanaan tahapan strategi transformasi itu diperlukan wahana-wahana untuk melihat keberhasilan dari pelaksanaan strategi tersebut, wahana wahana itu, ialah :
(1). Penerbangan;
(2). Maritim dan perkapalan;
(3). Alat transportasi darat;
(4). Telekomunikasi dan elektronika;
(5). Alat pembangkit energi;
(6). Perekayasaan;
(7). Alat dan mesin pertanian;
(8). Pertahanan.
Melihat dari strategi transformasi teknologi & industri, maka program penguasaan dan teknologi pada tahap awal (tahap pertama, kedua, ketiga) lebih dititik beratkan pada aspek pengalihan dan penguasaan teknologi di industri, dengan dukungan laboratorium-laboratorium penunjang yang selama ini dikoordinasikan di bawah puspiptek. selanjutnya, pada tahap keempat (penelitian dasar) dari strategi transformasi itu yang pelaksanaannya dapat dilakukan di laboratorium-laboratorium puspiptek dapat dikaitkan dengan lembaga litbang lainnya.
Pada tahun 1984, menteri negara riset dan teknologi/ketua bpp teknologi melihat waktu itu adanya kesimpang-siuran kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga litbang pemerintah. Oleh karena itu pada saat itu juga dibentuk suatu dewan yaitu dewan riset nasional, dimana dalam Salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan litbang Baik di lembaga litbang pemerintah (seperti lpnd ristek, Balitbang departemen, perguruan tinggi) maupun swasta.
Dalam GBHN 1993 disebutkan bahwa sasaran pembangunan khususnya bidang iptek, : peningkatan kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan dengan mengutamakan peningratan kemampuan alih ternologi melalui perubahan dan pembaharuan teknologi yang didukung oleh pengembangan kemampuan sumber daya nanusia, sarana dan 9 prasarana penelitian dan pengembangan yang memadai, serta peningkatan mutu pendidiran sehingga mampu mendukung upaya penguatan, pendalaman dan perluasan industri dalam rangka menunjang proses industrialisasi menuju terwujudnya bangsa indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Oleh karena itu kebijaksanaan pembangunan dibidang iptek yang ditempuh :
a. Pembangunan iptek dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan pengusaha, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya ketangguhan dan keunggulan bangsa.
b. Pembangunan iptek harus ditunjang oleh kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknik produksi, teknologi, ilmu pengetahuan terapan dan ilmu pengetahuan dasar secara seimbang dalam hubungan yang dinamis dan efektif antara pembinaan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi,Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta rekayasa dan produksi barang dan jasa.
c. Penguasaan iptek terus ditingkatkan dan diarahkan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup bangsa yang harus selaras dengan nilai-nilai agama, nilai luhur budaya bangsa, kondisi sosial budaya, dan lingkungan hidup.
d. Pembangunan kelembagaan iptek perlu ditingkatkan untuk mencapai produktivitas, efisiensi, dan efektivitas penelitian dan pengembangan yang lebih tinggi dalam rangka pemanfaatan dan penguasaan teknologi yang memberikan nilai tambah serta memberikan pemecahan masalah konkret dalam pembangunan program penguasaan dan pengembangan teknologi.
Program Penguasaan dan Pengembangan Teknologi
Sesungguhnya, selama ini menteri negara riset dan teknologi / ketua BPP teknologi telah menuangkan kebijakan dalam rangka penguasaan dan pengembangan teknologi menunjang proses industrialisasi melalui 2(dua) pendekatan yaitu :
Pertama : pendekatan "market pull/driven" ialah program penguasaan dan pengembangan teknologi yang didasarkan atas penguasaan teknologi baik teknologi manufakturing maupun teknologi produk sesuai dengan kebutuhan/permintaan pasar dengan cara mengalihkan teknologi dari negara sumber teknologi, dan kemudian dikembangkan oleh kita sendiri.
Kedua : pendekatan "technology push” ialah program penguasaan dan pengembangan teknologi yang didasarkan atas/melalui kegiatan, litbang dalam rangka inovasi teknologi maupun kegiatan rekayasa.
Kebijakan yang ditempuh atas dasar pendekatan "marret pull/driven ", apa yang sudah kita kenal selama ini yaitu strategi transformasi industri dan teknologi, yang merupakan strategi untuk mengalihkan dan menguasai teknologi, yang dalam pelaksanaannya mengadakan dengan jalan pintas melalui pengalihan teknologi dari negara-negara yang sudah maju teknologinya.
Dalam strategi transformasi industri dan teknologi, menteri Negara riset dan teknologi/ketua bpp teknologi telah menetapkan prinsip-prinsip yang perlu dilakukan dalam penerapan iptek untuk pembangunan bangsa :
(1). Pendidikan dan latihan;
(2). Konsep yang harus jelas;
(3). Pemecahan masalah yang nyata;
(4). Mengembangkan sendiri teknologi;
(5). Perlindungan (proteksi).
Dimana dalam pelaksanaannya strategi tersebut dilaksanakan dalam empat tahapan :
(1). Penggunaan teknologi yang sudah ada untuk proses nilai tambah;
(2). Integrasi teknologi;
(3). Inovasi teknologi;
(4). Penelitian dasar secara besar-besaran.
selanjutnya pelaksanaan tahapan strategi transformasi itu diperlukan wahana-wahana untuk melihat keberhasilan dari pelaksanaan strategi tersebut, wahana wahana itu, ialah :
(1). Penerbangan;
(2). Maritim dan perkapalan;
(3). Alat transportasi darat;
(4). Telekomunikasi dan elektronika;
(5). Alat pembangkit energi;
(6). Perekayasaan;
(7). Alat dan mesin pertanian;
(8). Pertahanan.
Melihat dari strategi transformasi teknologi & industri, maka program penguasaan dan teknologi pada tahap awal (tahap pertama, kedua, ketiga) lebih dititik beratkan pada aspek pengalihan dan penguasaan teknologi di industri, dengan dukungan laboratorium-laboratorium penunjang yang selama ini dikoordinasikan di bawah puspiptek. selanjutnya, pada tahap keempat (penelitian dasar) dari strategi transformasi itu yang pelaksanaannya dapat dilakukan di laboratorium-laboratorium puspiptek dapat dikaitkan dengan lembaga litbang lainnya.
Pada tahun 1984, menteri negara riset dan teknologi/ketua bpp teknologi melihat waktu itu adanya kesimpang-siuran kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga litbang pemerintah. Oleh karena itu pada saat itu juga dibentuk suatu dewan yaitu dewan riset nasional, dimana dalam Salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan litbang Baik di lembaga litbang pemerintah (seperti lpnd ristek, Balitbang departemen, perguruan tinggi) maupun swasta.
Thursday, April 7, 2011
kebijakan perdagangan Internasonal
Perdagangan Internasional
Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.
Menurut Amir M.S., bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau quota barang impor.
Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan.
[Model Ricardian] memfokuskan pada [kelebihan komparatif] dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori pedagangan internasional. Dalam Sebuah model Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi dimana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam barang komoditas. Juga, model Ricardian tidak secara langsung memasukan faktor pendukung, seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara.
Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut.
• Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri
Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.
• Memperoleh keuntungan dari spesialisasi
Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.
• Memperluas pasar dan menambah keuntungan
Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.
• Transfer teknologi modern
Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efesien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.
Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut :
• Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
• Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
• Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi
• Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
• Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
• Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
• Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
• Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.
Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.
Menurut Amir M.S., bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau quota barang impor.
Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan.
[Model Ricardian] memfokuskan pada [kelebihan komparatif] dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori pedagangan internasional. Dalam Sebuah model Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi dimana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam barang komoditas. Juga, model Ricardian tidak secara langsung memasukan faktor pendukung, seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara.
Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut.
• Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri
Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.
• Memperoleh keuntungan dari spesialisasi
Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.
• Memperluas pasar dan menambah keuntungan
Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.
• Transfer teknologi modern
Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efesien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.
Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut :
• Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
• Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
• Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi
• Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
• Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
• Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
• Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
• Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.
perkembangan perekonoian masa depan
Perkembangan Perekonoian Masa Depan
Era globalisasi (the age of globalization), dalam beberapa literature dinyatakan bermula pada dekade 1990-an. Era ini ditandai, diantaranya dengan adanya fenomena penting dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi dunia tidak hanya dibatasi oleh faktor batas geografi, bahasa, budaya dan ideologi, akan tetapi lebih karena faktor saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain.Dunia menjadi seakan-akan tidak ada batas, terutama karena perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Keadaan yang demikian melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan, terutamanya dalam upaya pengembangan ekonomi Islam. Seorang tokoh ekonomi(Colin Rose) mengemukakan bahwa dunia sedang berubah dengan kecepatan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehidupan masyarakat termasuk kehidupan hukum dan ekonominya menjadi semakin kompleks. Pada dasarnya sistem ekonomi menunjuk pada satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan tersebut terhadap produksi, konsumsi dan distribusi pendapatan. Karena itu, sistem ekonomi merupakan sesuatu yang penting bagi perekonomian suatu negara. Sistem ekonomi terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks, misalnya ideologi dan sistem kepercayaan, pandangan hidup, lingkungan geografi, politik, sosial budaya, dan lain-lain.
Pada era global ini terdapat berbagai macam sistem ekonomi negara-negara di dunia. Meskipun demikian secara garis besar, sistem ekonomi dapat dikelompokkan pada dua kutub, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Sistem-sistem yang lain seperti welfare state, state capitalism, market socialisme, democratic sosialism pada dasarnya bekerja pada bingkai kapitalisme dan sosialisme. Akan tetapi, sejak runtuhnya Uni Soviet, sistem sosialisme dianggap telah tumbang bersama runtuhnya Uni Soviet tersebut. Oleh karena itu sistem ekonomi kapitalisme yang hingga kini masih menjadi sistem ekonomi kuat di dunia.
Sistem ekonomi kapitalis yang saat ini berkembang, memanglah tidak sama persis dengan pada masa awal lahirnya. Telah terjadi evolusi dalam proses perjalanan sistem kapitalis menuju ke arah yang lebih humanis dan memperhatikan etika, sebagaimana telah disinggung dalam pendahuluan artikel ini. Era ekonomi dewasa ini di era global sering disebut era ekonomi modern atau ekonomi baru (the new economy).
Aktivitas produktif dalam Ekonomi Baru menghadapi isu dan karakteristik yang hampir serupa, yaitu cepat, global, berjaringan, semakin dipengaruhi/ditentukan oleh pengetahuan, semakin sarat teknologi/inovasi. Istilah berbeda yaitu Ekonomi Baru, ekonomi pengetahuan, Ekonomi berbasis pengetahuan sebenarnya berbicara inti filosofis yang sama. Esensi penting dari paradigma Ekonomi Modern adalah bahwa (1) Pengetahuan merupakan satu di antara sumber daya terpenting dalam pembangunan; (2) Kemampuan inovasi semakin menentukan keberhasilan bisnis/ekonomi; (3) Kompetensi merupakan basis untuk fokus aktivitas produktif; (4) Jaringan/keterkaitan rantai nilai menjadi pola aktivitas ekonomi terbaik; (5) Faktor lokalitas semakin menentukan keunggulan dalam persaingan global (keunggulan dalam tata persaingan global semakin ditentukan oleh kemampuan bersaing dengan bertumpu pada potensi terbaik lokal).
Ekonomi Islam: Trend Baru yang Universal
Tidak bisa dipungkiri, bahwa sebutan ekonomi Islam melahirkan kesan yang beragam. Bagi sebagian kalangan, kata “Islam” memposisikan Ekonomi Islam pada tempat yang sangat eksklusif, sehingga menghilangkan nilai kefitrahannya sebagai tatanan bagi semua manusia (rahmatan lil’alamin). Bagi lainnya, ekonomi Islam digambarkan sebagai ekonomi hasil racikan antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri khas spesifik yang dimiliki oleh Ekonomi Islam itu sendiri hilang.
Umar Chapra menyebut ekonomi Islam dengan Ekonomi Tauhid. Tapi secara umum dapat dikatakan sebagai divine economics. Cerminan watak “Ketuhanan” ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya — sebab pelakunya pasti manusia — tetapi pada aspek aturan atau sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepadaNya (kepada aturanNya) dikembalikan segala urusan.
Sebagai ekonomi yang ber-Tuhan maka Ekonomi Islam — meminjam istilah dari Ismail Al Faruqi — mempunyai sumber “nilai-nilai normatif-imperatif”, sebagai acuan yang mengikat. Dengan mengakses kepada aturan Ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.
Ekonomi Islam pernah tidak populer sama sekali. Kepopuleran ekonomi Islam bisa dikatakan masih belum lama. Oleh karena itu, sering muncul pertanyaan, apakah ekonomi Islam adalah baru sama sekali? Jika melihat pada sejarah dan makna yang terkandung dalam ekonomi Islam, ia bukan sistem yang baru.
Era globalisasi (the age of globalization), dalam beberapa literature dinyatakan bermula pada dekade 1990-an. Era ini ditandai, diantaranya dengan adanya fenomena penting dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi dunia tidak hanya dibatasi oleh faktor batas geografi, bahasa, budaya dan ideologi, akan tetapi lebih karena faktor saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain.Dunia menjadi seakan-akan tidak ada batas, terutama karena perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Keadaan yang demikian melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan, terutamanya dalam upaya pengembangan ekonomi Islam. Seorang tokoh ekonomi(Colin Rose) mengemukakan bahwa dunia sedang berubah dengan kecepatan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehidupan masyarakat termasuk kehidupan hukum dan ekonominya menjadi semakin kompleks. Pada dasarnya sistem ekonomi menunjuk pada satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan tersebut terhadap produksi, konsumsi dan distribusi pendapatan. Karena itu, sistem ekonomi merupakan sesuatu yang penting bagi perekonomian suatu negara. Sistem ekonomi terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks, misalnya ideologi dan sistem kepercayaan, pandangan hidup, lingkungan geografi, politik, sosial budaya, dan lain-lain.
Pada era global ini terdapat berbagai macam sistem ekonomi negara-negara di dunia. Meskipun demikian secara garis besar, sistem ekonomi dapat dikelompokkan pada dua kutub, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Sistem-sistem yang lain seperti welfare state, state capitalism, market socialisme, democratic sosialism pada dasarnya bekerja pada bingkai kapitalisme dan sosialisme. Akan tetapi, sejak runtuhnya Uni Soviet, sistem sosialisme dianggap telah tumbang bersama runtuhnya Uni Soviet tersebut. Oleh karena itu sistem ekonomi kapitalisme yang hingga kini masih menjadi sistem ekonomi kuat di dunia.
Sistem ekonomi kapitalis yang saat ini berkembang, memanglah tidak sama persis dengan pada masa awal lahirnya. Telah terjadi evolusi dalam proses perjalanan sistem kapitalis menuju ke arah yang lebih humanis dan memperhatikan etika, sebagaimana telah disinggung dalam pendahuluan artikel ini. Era ekonomi dewasa ini di era global sering disebut era ekonomi modern atau ekonomi baru (the new economy).
Aktivitas produktif dalam Ekonomi Baru menghadapi isu dan karakteristik yang hampir serupa, yaitu cepat, global, berjaringan, semakin dipengaruhi/ditentukan oleh pengetahuan, semakin sarat teknologi/inovasi. Istilah berbeda yaitu Ekonomi Baru, ekonomi pengetahuan, Ekonomi berbasis pengetahuan sebenarnya berbicara inti filosofis yang sama. Esensi penting dari paradigma Ekonomi Modern adalah bahwa (1) Pengetahuan merupakan satu di antara sumber daya terpenting dalam pembangunan; (2) Kemampuan inovasi semakin menentukan keberhasilan bisnis/ekonomi; (3) Kompetensi merupakan basis untuk fokus aktivitas produktif; (4) Jaringan/keterkaitan rantai nilai menjadi pola aktivitas ekonomi terbaik; (5) Faktor lokalitas semakin menentukan keunggulan dalam persaingan global (keunggulan dalam tata persaingan global semakin ditentukan oleh kemampuan bersaing dengan bertumpu pada potensi terbaik lokal).
Ekonomi Islam: Trend Baru yang Universal
Tidak bisa dipungkiri, bahwa sebutan ekonomi Islam melahirkan kesan yang beragam. Bagi sebagian kalangan, kata “Islam” memposisikan Ekonomi Islam pada tempat yang sangat eksklusif, sehingga menghilangkan nilai kefitrahannya sebagai tatanan bagi semua manusia (rahmatan lil’alamin). Bagi lainnya, ekonomi Islam digambarkan sebagai ekonomi hasil racikan antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri khas spesifik yang dimiliki oleh Ekonomi Islam itu sendiri hilang.
Umar Chapra menyebut ekonomi Islam dengan Ekonomi Tauhid. Tapi secara umum dapat dikatakan sebagai divine economics. Cerminan watak “Ketuhanan” ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya — sebab pelakunya pasti manusia — tetapi pada aspek aturan atau sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepadaNya (kepada aturanNya) dikembalikan segala urusan.
Sebagai ekonomi yang ber-Tuhan maka Ekonomi Islam — meminjam istilah dari Ismail Al Faruqi — mempunyai sumber “nilai-nilai normatif-imperatif”, sebagai acuan yang mengikat. Dengan mengakses kepada aturan Ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.
Ekonomi Islam pernah tidak populer sama sekali. Kepopuleran ekonomi Islam bisa dikatakan masih belum lama. Oleh karena itu, sering muncul pertanyaan, apakah ekonomi Islam adalah baru sama sekali? Jika melihat pada sejarah dan makna yang terkandung dalam ekonomi Islam, ia bukan sistem yang baru.
modernisasi
Modernisasi
Asumsi modernisasi yang disampaikan oleh Schoorl (1980), melihat modernisasi sebagai suatu proses transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya. Dibidang ekonomi, modernisasi berarti tumbuhnya kompleks industri dengan pertumbuhan ekonomi sebagai akses utama. Berhubung dengan perkembangan ekonomi, sebagian penduduk tempat tinggalnya tergeser ke lingkungan kota-kota. Masyarakat modern telah tumbuh tipe kepribadian tertentu yang dominan. Tipe kepribadian seperti itu menyebabkan orang dapat hidup di dalam dan memelihara masyarakat modern.
Sedangkan Dube (1988), berpendapat bahwa terdapat tiga asumsi dasar konsep modernisasi yaitu ketiadaan semangat pembangunan harus dilakukan melalui pemecahan masalah kemanusiaan dan pemenuhan standart kehidupan yang layak, modernisasi membutuhkan usaha keras dari individu dan kerjasama dalam kelompok, kemampuan kerjasama dalam kelompok sangat dibutuhkan untuk menjalankan organisasi modern yang sangat kompleks dan organisasi kompleks membutuhkan perubahan kepribadian (sikap mental) serta perubahan pada struktur sosial dan tata nilai. Tujuan akhir dari modernisasi adalah terwujudnya masyarakat modern yang dicirikan oleh kompleksitas organisasi serta perubahan fungsi dan struktur masyarakat. Secara lebih jelas Schoorl menyajikan proses petumbuhan struktur sosial yang dimulai dari proses perbesaran skala melalui integrasi. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan diferensiasi hingga pembentukan stratifikasi dan hirarki.
Pada dasarnya, modernisasi didasarkan pada perubahan sosial dalam perspektif idealis. Salah satu pemikir dalam kubu idealis adalah Weber. Weber memiliki pendapat yang berbeda dengan Marx. Perkembangan industrial kapitalis tidak dapat dipahami hanya dengan membahas faktor penyebab yang bersifat material dan teknik. Namun demikian Weber juga tidak menyangkal pengaruh kedua faktor tersebut. Pemikiran Weber yang dapat berpengaruh pada teori perubahan sosial adalah dari bentuk rasionalisme yang dimiliki. Dalam kehidupan masyarakat barat model rasionalisme akan mewarnai semua aspek kehidupan (Harper, 1989).
Asumsi modernisasi yang disampaikan oleh Schoorl (1980), melihat modernisasi sebagai suatu proses transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya. Dibidang ekonomi, modernisasi berarti tumbuhnya kompleks industri dengan pertumbuhan ekonomi sebagai akses utama. Berhubung dengan perkembangan ekonomi, sebagian penduduk tempat tinggalnya tergeser ke lingkungan kota-kota. Masyarakat modern telah tumbuh tipe kepribadian tertentu yang dominan. Tipe kepribadian seperti itu menyebabkan orang dapat hidup di dalam dan memelihara masyarakat modern.
Sedangkan Dube (1988), berpendapat bahwa terdapat tiga asumsi dasar konsep modernisasi yaitu ketiadaan semangat pembangunan harus dilakukan melalui pemecahan masalah kemanusiaan dan pemenuhan standart kehidupan yang layak, modernisasi membutuhkan usaha keras dari individu dan kerjasama dalam kelompok, kemampuan kerjasama dalam kelompok sangat dibutuhkan untuk menjalankan organisasi modern yang sangat kompleks dan organisasi kompleks membutuhkan perubahan kepribadian (sikap mental) serta perubahan pada struktur sosial dan tata nilai. Tujuan akhir dari modernisasi adalah terwujudnya masyarakat modern yang dicirikan oleh kompleksitas organisasi serta perubahan fungsi dan struktur masyarakat. Secara lebih jelas Schoorl menyajikan proses petumbuhan struktur sosial yang dimulai dari proses perbesaran skala melalui integrasi. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan diferensiasi hingga pembentukan stratifikasi dan hirarki.
Pada dasarnya, modernisasi didasarkan pada perubahan sosial dalam perspektif idealis. Salah satu pemikir dalam kubu idealis adalah Weber. Weber memiliki pendapat yang berbeda dengan Marx. Perkembangan industrial kapitalis tidak dapat dipahami hanya dengan membahas faktor penyebab yang bersifat material dan teknik. Namun demikian Weber juga tidak menyangkal pengaruh kedua faktor tersebut. Pemikiran Weber yang dapat berpengaruh pada teori perubahan sosial adalah dari bentuk rasionalisme yang dimiliki. Dalam kehidupan masyarakat barat model rasionalisme akan mewarnai semua aspek kehidupan (Harper, 1989).
kebijakan moneter
KRISIS MONETER INDONESIA
KRISIS moneter Indonesia disebabkan oleh dan berawal dari kebijakan Pemerintah Thailand di bulan Juli 1997 untuk mengambangkan mata uang Thailand “Bath” terhadap Dollar US. Selama itu mata uang Bath dan Dollar US dikaitkan satu sama lain dengan suatu kurs yang tetap. Devaluasi mendadak dari “Bath” ini menimbulkan tekanan terhadap mata-mata uang Negara ASEAN dan menjalarlah tekanan devaluasi di wilayah ini.
Indonesia, yang mengikuti sistem mengambang terkendali, pada awalnya bertahan dengan memperluas “band” pengendalian/intervensi, namun di media bulan Agustus 1997 itu terpaksa melepaskan pengendalian/intervensi melalui sistem “band” tersebut. Rupiah langsung terdevaluasi. Dalam bulan September/Oktober 1997, Rupiah telah terdevaluasi dengan 30% sejak bulan Juli 1997. Dan di bulan Juli 1998 dalam setahun, Rupiah sudah terdevaluasi dengan 90%, diikuti oleh kemerosotan IHSG di pasar modal Jakarta dengan besaran sekitar 90% pula dalam periode yang sama. Dalam perkembangan selanjutnya dan selama ini, ternyata Indonesia paling dalam dan paling lama mengalami depresi ekonomi. Di tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot menjadi –13,7% dari pertumbuhan sebesar +4,9% di tahun sebelumnya (1997). Atau jatuh dengan 18,6% dalam setahun.
Selama dekade sebelum krisis, Ekonomi Indonesia bertumbuh sangat pesat. Pendapatan per kapita meningkat menjadi 2x lipat antara 1990 dan 1997. Perkembangan ini didukung oleh suatu kebijakan moneter yang stabil, dengan tingkat inflasi dan bunga yang rendah, dengan tingkat perkembangan nilai tukar mata uang yang terkendali rendah, dengan APBN yang Berimbang, kebijakan Ekspor yang terdiversifikasi (tidak saja tergantung pada Migas), dengan kebijakan Neraca Modal yang liberal, baik bagi modal yang masuk maupun yang keluar. Kesuksesan ini menimbulkan di satu pihak suatu optimisme yang luar biasa dan di lain pihak keteledoran yang tidak tanggung-tanggung. Suatu optimisme yang mendorong kebijakan-kebijakan ekonomi dan tingkat laku para pelaku ekonomi dalam dan luar negeri, sepertinya lepas kendali. Kesuksesan Pembangunan Ekonomi Indonesia demikian memukau para kreditor luar negeri yang menyediakan kredit tanpa batas dan juga tanpa meneliti proyek-proyek yang diberi kredit itu. Keteledoran ini juga terjadi dalam negeri. Dimana kegiatan-kegiatan ekonomi dan para pelakunya berlangsung tanpa pengawasan dan tidak dilihat “cost benefit” secara cermat. Kredit jangka pendek diinvestasikan ke dalam proyek-proyek jangka panjang. Didorong oleh optimisme dan keteledoran ini ekonomi didorong bertumbuh diatas kemampuannya sendiri (“bubble economics”), sehingga waktu datang tekanan-tekanan moneter, Pertumbuhan itu ambruk!
Sementara itu terjadi pula suatu perombakan yang drastis dalam strategi Pembangunan Ekonomi. Pembangunan Ekonomi yang selama ini adalah “State” dan “Government-led” beralih menjadi “led by private initiatives and market”. Hutang Pemerintah/Resmi/Negara turun dari USD. 80 milyar menjadi USD. 50 milyar di akhir tahun 1996, sementara Hutang Swasta membumbung dengan cepatnya. Jika di tahun 1996 Hutang Swasta masih berada pada tingkat USD. 15 milyar, maka di akhir tahun 1996 sudah meningkat menjadi antara USD. 65 milyar – USD. 75 milyar.
Proses Swastanisasi/Privatisasi dari pelaku utama Pembangunan berlangsung melalui proses liberalisasi dengan mekanisme Deregulasi diliputi visi dan semangat liberal. Dalam waktu sangat singkat bertebaran bank-bank Swasta di seluruh tanah air dan bertaburan Korporasi-Korporasi Swasta yang memperoleh fasilitas-fasilitas tak terbatas. Proses Swastanisasi ini berlangsung tanpa kendali dan penuh KKN. Maka ketika diserang krisis mata uang, sikonnya belum siap dan masih penuh kerapuhan-kerapuhan, terlebih dunia Perbankan dan Korporasi. Maka runtuhlah bangunan modern dalam tubuh Ekonomi Bangsa. Dan kerapuhan ini ternyata adalah sangat mendalam dan meluas, sehingga tindakan-tindakan penyehatan-penyehatan seperti injeksi modal oleh Pemerintah, upaya-upaya rekapitalisasi, restrukturisasi Perbankan dan Korporasi-Korporasi sepertinya tidak mempan selama dan sesudah 5 tahun ini. Sektor Finansial dan Korporasi masih tetap terpuruk. Rapuhnya sektor-sektor modern ini adalah dalam hal organisasi, manajemen, dan mental orang-orang/para pelakunya, dalam hal bisnis serta akhlak dan moral. Suatu kerapuhan total dan secara institusional pula!
KRISIS moneter Indonesia disebabkan oleh dan berawal dari kebijakan Pemerintah Thailand di bulan Juli 1997 untuk mengambangkan mata uang Thailand “Bath” terhadap Dollar US. Selama itu mata uang Bath dan Dollar US dikaitkan satu sama lain dengan suatu kurs yang tetap. Devaluasi mendadak dari “Bath” ini menimbulkan tekanan terhadap mata-mata uang Negara ASEAN dan menjalarlah tekanan devaluasi di wilayah ini.
Indonesia, yang mengikuti sistem mengambang terkendali, pada awalnya bertahan dengan memperluas “band” pengendalian/intervensi, namun di media bulan Agustus 1997 itu terpaksa melepaskan pengendalian/intervensi melalui sistem “band” tersebut. Rupiah langsung terdevaluasi. Dalam bulan September/Oktober 1997, Rupiah telah terdevaluasi dengan 30% sejak bulan Juli 1997. Dan di bulan Juli 1998 dalam setahun, Rupiah sudah terdevaluasi dengan 90%, diikuti oleh kemerosotan IHSG di pasar modal Jakarta dengan besaran sekitar 90% pula dalam periode yang sama. Dalam perkembangan selanjutnya dan selama ini, ternyata Indonesia paling dalam dan paling lama mengalami depresi ekonomi. Di tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot menjadi –13,7% dari pertumbuhan sebesar +4,9% di tahun sebelumnya (1997). Atau jatuh dengan 18,6% dalam setahun.
Selama dekade sebelum krisis, Ekonomi Indonesia bertumbuh sangat pesat. Pendapatan per kapita meningkat menjadi 2x lipat antara 1990 dan 1997. Perkembangan ini didukung oleh suatu kebijakan moneter yang stabil, dengan tingkat inflasi dan bunga yang rendah, dengan tingkat perkembangan nilai tukar mata uang yang terkendali rendah, dengan APBN yang Berimbang, kebijakan Ekspor yang terdiversifikasi (tidak saja tergantung pada Migas), dengan kebijakan Neraca Modal yang liberal, baik bagi modal yang masuk maupun yang keluar. Kesuksesan ini menimbulkan di satu pihak suatu optimisme yang luar biasa dan di lain pihak keteledoran yang tidak tanggung-tanggung. Suatu optimisme yang mendorong kebijakan-kebijakan ekonomi dan tingkat laku para pelaku ekonomi dalam dan luar negeri, sepertinya lepas kendali. Kesuksesan Pembangunan Ekonomi Indonesia demikian memukau para kreditor luar negeri yang menyediakan kredit tanpa batas dan juga tanpa meneliti proyek-proyek yang diberi kredit itu. Keteledoran ini juga terjadi dalam negeri. Dimana kegiatan-kegiatan ekonomi dan para pelakunya berlangsung tanpa pengawasan dan tidak dilihat “cost benefit” secara cermat. Kredit jangka pendek diinvestasikan ke dalam proyek-proyek jangka panjang. Didorong oleh optimisme dan keteledoran ini ekonomi didorong bertumbuh diatas kemampuannya sendiri (“bubble economics”), sehingga waktu datang tekanan-tekanan moneter, Pertumbuhan itu ambruk!
Sementara itu terjadi pula suatu perombakan yang drastis dalam strategi Pembangunan Ekonomi. Pembangunan Ekonomi yang selama ini adalah “State” dan “Government-led” beralih menjadi “led by private initiatives and market”. Hutang Pemerintah/Resmi/Negara turun dari USD. 80 milyar menjadi USD. 50 milyar di akhir tahun 1996, sementara Hutang Swasta membumbung dengan cepatnya. Jika di tahun 1996 Hutang Swasta masih berada pada tingkat USD. 15 milyar, maka di akhir tahun 1996 sudah meningkat menjadi antara USD. 65 milyar – USD. 75 milyar.
Proses Swastanisasi/Privatisasi dari pelaku utama Pembangunan berlangsung melalui proses liberalisasi dengan mekanisme Deregulasi diliputi visi dan semangat liberal. Dalam waktu sangat singkat bertebaran bank-bank Swasta di seluruh tanah air dan bertaburan Korporasi-Korporasi Swasta yang memperoleh fasilitas-fasilitas tak terbatas. Proses Swastanisasi ini berlangsung tanpa kendali dan penuh KKN. Maka ketika diserang krisis mata uang, sikonnya belum siap dan masih penuh kerapuhan-kerapuhan, terlebih dunia Perbankan dan Korporasi. Maka runtuhlah bangunan modern dalam tubuh Ekonomi Bangsa. Dan kerapuhan ini ternyata adalah sangat mendalam dan meluas, sehingga tindakan-tindakan penyehatan-penyehatan seperti injeksi modal oleh Pemerintah, upaya-upaya rekapitalisasi, restrukturisasi Perbankan dan Korporasi-Korporasi sepertinya tidak mempan selama dan sesudah 5 tahun ini. Sektor Finansial dan Korporasi masih tetap terpuruk. Rapuhnya sektor-sektor modern ini adalah dalam hal organisasi, manajemen, dan mental orang-orang/para pelakunya, dalam hal bisnis serta akhlak dan moral. Suatu kerapuhan total dan secara institusional pula!
Tuesday, April 5, 2011
kebijakan perdagangan internasional
PERDAGANGAN LUAR NEGERI
1. Perkembangan Ekspor dan Daya Saing Global Indonesia
Walaupun setiap tahun nilai ekspor non-migas Indonesia, termasuk produk-produk tradisional dan padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, meubel dan produk-produk lainnya dari kayu, menunjukkan pertumbuhan positif, namun laju pertumbuhannya cenderung melemah dalam beberapa tahun belakangan ini. Tahun 2007, pertumbuhan ekspor dari produk-produk kimia, mesin dan peralatan transportasi, dan barang-barang manufaktur lainnya tercatat 9,9%, dibandingkan 15.8% tahun 2001..
Dilihat dari nilai totalnya, berdasarkan data WTO 2007, Indonesia tidak termasuk 10 besar di dunia. Sedangkan dilihat dari persentasenya terhadap produk domestik bruto (atau GDP), posisi Indonesia juga relatif kecil jika dibandingkan, misalnya, dengan beberapa negara ASEAN lainnya .
Sementara itu, menurut penelitian dari McKinsey Global Institute (2005), ekspor industri Indonesia masih terpusatkan di industri-industri yang pertumbuhannya relatif rendah. Misalnya hasil studinya menunjukkan untuk
periode 2000-2004 lebih dari 50% dari ekspor produk industri Indonesia adalah di pengolahan makanan, alas kaki, dan tekstil; sedangkan untuk mesin, alat-alat produksi, dan produk-produk dari elektronik hanya sekitar 7%
Namun demikian, menurut analisis dari Thiono (2008), ekspor manufaktur Indonesia masih cukup baik, termasuk di dua pasar penting yakni Jepang dan Amerika Serikat. Pangsa ekspor manufaktur Indonesia di Jepang masih relatif stabil, yaitu 1% dan di AS sekitar 0,4%-0,5% terhadap total nilai impor dari masing-masing negara tersebut. Di Jepang, ekspor manufaktur Indonesia pada tahun 2003 tumbuh 6,3% dan meningkat menjadi 11,1% tahun 2006. Sedangkan di AS pertumbuhannya mencapai 15,4% tahun 2004 namun turun menjadi 9,9% tahun 2006.
Kemungkinan besar penyebab relatif lemahnya perkembangan ekspor (non-migas), khususnya manufaktur,
Indonesia tersebut disebabkan salah satunya oleh persaingan internasional yang semakin tajam yang dihadapi produk-produk Indonesia tersebut. China dan Vietnam merupakan pesaing yang kuat bagi Indonesia karena mereka bersaing dalam ekspor hasil-hasil industri padat karya yang sama dengan Indonesia, seperti tekstil, garmen dan alas kaki, yang justru bertumbuh lebih pesat ketimbang ekspor Indonesia. Oleh karena ini Indonesia akhir-akhir ini kehilangan pangsa pasar dalam 30 ekspor non-migas, termasuk hasil-hasil industri, yang diraih oleh China dan Vietnam, misalnya dalam tekstil dan alas kaki dan barang-barang padat karya lainnya (Pangestu, 2005). Ini artinya, dalam beberapa tahun belakangan ini, laju pertumbuhan ekspor Indonesia untuk produk-produk tersebut lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan ekspor China dan Vietnam untuk produk-produk yang sama tersebut.
Hal ini menimbulkan kekuatiran bahwa sebenarnya produk-produk tardisional Indonesia tersebut dalam beberapa tahun belakangan ini sedang mengalami kemerosotan dalam tingkat daya saing globalnya. International Trade Center (ITC), sebuah lembaga dari UNCTAD dan WTO, rutin mengukur daya saing dari produk-produk ekspor dari negara-negara di dunia dalam Indeks Kinerja Perdagangan (IKP), yang didasarkan pada penghitungan atas sejumlah indikator yang dikelompokan kedalam tiga kelompok sbb.: kinerja saat ini (indikator-indikatornya dipakai untuk menghitung indeks komposisi), profil umum, dan dekomposisi dari perubahan dalam pangsa pasar dunia sejak 2001. Dari kelompok pertama itu, indikator-indikatornya adalah sbb.: nilai dari ekspor neto , ekspor per kapita , pangsa di pasar dunia , diversifikasi dan konsentrasi produk, dan
diversifikasi dan konsentrasi pasar. Dari kelompok kedua tersebut: nilai ekspor, tren pertumbuhan ekspor sejak 2001, pangsa dalam jumlah ekspor nasional, pangsa dalam jumlah impor nasional, pertumbuhan ekspor per kapita sejak 2001, tingkat dalam nilai-nilai unit relatif, kecocokan dengan dinamika permintaan dunia sejak 2001, dan perubahan dari pangsa pasar dunia dalam poin-poin persentase. Sedangkan indikator-indikator dari kelompok ketiga tersebut adalah: perubahan relatif dari pangsa pasar dunia yang didekomposisikan kedalam: efek kompetitif, spesialisasi geografi asal, spesialisasi produk asal, dan efek penyesuaian.
Sebagai ilustrasi empiris, penghitungan IKP dari produk-produk utama ekspor Indonesia. Posisi 1 menandakan kinerja terbaik dari 189 negara yang disurvei. Dapat dilihat bahwa diantara barang-barang manufaktur ekspor utama Indonesia tersebut, daya saing dari produk-produk dari kayu paling tinggi. Sedangkan tekstil menduduki peringkat kedua..
1. Perkembangan Ekspor dan Daya Saing Global Indonesia
Walaupun setiap tahun nilai ekspor non-migas Indonesia, termasuk produk-produk tradisional dan padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, meubel dan produk-produk lainnya dari kayu, menunjukkan pertumbuhan positif, namun laju pertumbuhannya cenderung melemah dalam beberapa tahun belakangan ini. Tahun 2007, pertumbuhan ekspor dari produk-produk kimia, mesin dan peralatan transportasi, dan barang-barang manufaktur lainnya tercatat 9,9%, dibandingkan 15.8% tahun 2001..
Dilihat dari nilai totalnya, berdasarkan data WTO 2007, Indonesia tidak termasuk 10 besar di dunia. Sedangkan dilihat dari persentasenya terhadap produk domestik bruto (atau GDP), posisi Indonesia juga relatif kecil jika dibandingkan, misalnya, dengan beberapa negara ASEAN lainnya .
Sementara itu, menurut penelitian dari McKinsey Global Institute (2005), ekspor industri Indonesia masih terpusatkan di industri-industri yang pertumbuhannya relatif rendah. Misalnya hasil studinya menunjukkan untuk
periode 2000-2004 lebih dari 50% dari ekspor produk industri Indonesia adalah di pengolahan makanan, alas kaki, dan tekstil; sedangkan untuk mesin, alat-alat produksi, dan produk-produk dari elektronik hanya sekitar 7%
Namun demikian, menurut analisis dari Thiono (2008), ekspor manufaktur Indonesia masih cukup baik, termasuk di dua pasar penting yakni Jepang dan Amerika Serikat. Pangsa ekspor manufaktur Indonesia di Jepang masih relatif stabil, yaitu 1% dan di AS sekitar 0,4%-0,5% terhadap total nilai impor dari masing-masing negara tersebut. Di Jepang, ekspor manufaktur Indonesia pada tahun 2003 tumbuh 6,3% dan meningkat menjadi 11,1% tahun 2006. Sedangkan di AS pertumbuhannya mencapai 15,4% tahun 2004 namun turun menjadi 9,9% tahun 2006.
Kemungkinan besar penyebab relatif lemahnya perkembangan ekspor (non-migas), khususnya manufaktur,
Indonesia tersebut disebabkan salah satunya oleh persaingan internasional yang semakin tajam yang dihadapi produk-produk Indonesia tersebut. China dan Vietnam merupakan pesaing yang kuat bagi Indonesia karena mereka bersaing dalam ekspor hasil-hasil industri padat karya yang sama dengan Indonesia, seperti tekstil, garmen dan alas kaki, yang justru bertumbuh lebih pesat ketimbang ekspor Indonesia. Oleh karena ini Indonesia akhir-akhir ini kehilangan pangsa pasar dalam 30 ekspor non-migas, termasuk hasil-hasil industri, yang diraih oleh China dan Vietnam, misalnya dalam tekstil dan alas kaki dan barang-barang padat karya lainnya (Pangestu, 2005). Ini artinya, dalam beberapa tahun belakangan ini, laju pertumbuhan ekspor Indonesia untuk produk-produk tersebut lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan ekspor China dan Vietnam untuk produk-produk yang sama tersebut.
Hal ini menimbulkan kekuatiran bahwa sebenarnya produk-produk tardisional Indonesia tersebut dalam beberapa tahun belakangan ini sedang mengalami kemerosotan dalam tingkat daya saing globalnya. International Trade Center (ITC), sebuah lembaga dari UNCTAD dan WTO, rutin mengukur daya saing dari produk-produk ekspor dari negara-negara di dunia dalam Indeks Kinerja Perdagangan (IKP), yang didasarkan pada penghitungan atas sejumlah indikator yang dikelompokan kedalam tiga kelompok sbb.: kinerja saat ini (indikator-indikatornya dipakai untuk menghitung indeks komposisi), profil umum, dan dekomposisi dari perubahan dalam pangsa pasar dunia sejak 2001. Dari kelompok pertama itu, indikator-indikatornya adalah sbb.: nilai dari ekspor neto , ekspor per kapita , pangsa di pasar dunia , diversifikasi dan konsentrasi produk, dan
diversifikasi dan konsentrasi pasar. Dari kelompok kedua tersebut: nilai ekspor, tren pertumbuhan ekspor sejak 2001, pangsa dalam jumlah ekspor nasional, pangsa dalam jumlah impor nasional, pertumbuhan ekspor per kapita sejak 2001, tingkat dalam nilai-nilai unit relatif, kecocokan dengan dinamika permintaan dunia sejak 2001, dan perubahan dari pangsa pasar dunia dalam poin-poin persentase. Sedangkan indikator-indikator dari kelompok ketiga tersebut adalah: perubahan relatif dari pangsa pasar dunia yang didekomposisikan kedalam: efek kompetitif, spesialisasi geografi asal, spesialisasi produk asal, dan efek penyesuaian.
Sebagai ilustrasi empiris, penghitungan IKP dari produk-produk utama ekspor Indonesia. Posisi 1 menandakan kinerja terbaik dari 189 negara yang disurvei. Dapat dilihat bahwa diantara barang-barang manufaktur ekspor utama Indonesia tersebut, daya saing dari produk-produk dari kayu paling tinggi. Sedangkan tekstil menduduki peringkat kedua..
Monday, April 4, 2011
pengangguran yang terjadi di Indonesia
PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
PERIODE 1989 – 2005 MENURUT HARGA KONSTAN 2000
Tahun PDB (miliar rupiah) Pertumbuhan Ekonomi (%)
Tahun PDB (miliar rupiah) Pertumbuhan Ekonomi (%)
1989 885.519.4 7.5
1990 949.641.1 7.2
1991 1.018.062.6 7.2
1992 1.081.248.0 6.2
1993 1.151.490.2 6.5
1994 1.238.312.3 7.5
1995 1.340.101.6 8.2
1996 1.444.873.3 7.8
1997 1.512.780.9 4.7
1998 1.314.202.0 -13.1
1999 1.324.599.0 0.8
2000 1.389.770.2 4.9
2001 1.442.984.6 3.8
2002 1.504.380.6 4.3
2003 1.572.159.3 4.6
2004 1.656.825.7 4.9
2005 1.749.546.9 6.8
Sumber : Statistik Indonesia, BPS, beberapa edisi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dirasakan kurang dapat menyerap kenaikan angkatan kerja setiap tahunnya. Sehingga tingkat pengangguran di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan yang besar, keadaan semakin memburuk dengan adanya berbagai tuntutan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dirasakan memberatkan pengusaha. Akhirnya banyak perusahaan yang menggunakan tenaga kerja 3
kontrak (outsourcing). Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi ketenagakerjaan di Indonesia, dampak dari pengangguran menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan selanjutnya akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi semakin lama akan semakin menurun.
Gejala pengangguran yang terselubung didaerah pedesaan dan dilingkungan kota merupakan sebagian akibat dari kurang tersedianya lapangan kerja yang produktif penuh (yang membawa hasil kerja dan nafkah mata pencaharian yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar). Indonesia masih dihadapkan pada dilema kondisi ekonomi yang mengalami ketidakseimbangan internal dan ketidakseimbangan eksternal. Ketidakseimbangan internal terjadi dengan indikator bahwa tingkat output nasional maupun tingkat kesempatan kerja di Indonesia tidak mencapai kesempatan kerja penuh, dan pada aspek pertumbuhan penduduk akan meningkat jika tingkat upah berlaku lebih tinggi dari upah rata-rata hidup. Menurut Smith tingkat upah yang berlaku ditentukan oleh tarik menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sehingga besar kecilnya permintaan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat (Boediono,1993)
Data dari Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) sampai dengan bulan Agustus tahun 2002 menunjukkan jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 100,8 juta orang atau naik 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan komposisi 63,3 juta orang (62,8%) laki-laki dan 37,5 juta orang (37,2%) perempuan. Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut, sekitar 58,7 juta orang (58,2%) berada di pedesaan dan 42,1 juta orang (41,8%) berada di perkotaan. 4
Sedangkan angkatan kerja yang termasuk dalam kategori pengangguran terbuka berjumlah 9,1 juta orang (9,0%) naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,0 juta orang (8,1%). Sejumlah 4,1 juta orang (44,8%) pengangguran terbuka berada di pedesaan dan 5,0 juta orang (55,2%) berada di perkotaan. Sebanyak 2,8 juta orang dari pengangguran terbuka merupakan penganggur usia muda (15 – 19 tahun); meningkat dibandingkan tahun 2001 yang berjumlah 2,3 juta orang. Pengangguran mencapai 8.1 % dari total angkatan kerja sebesar 98.8 juta orang. Dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2002 sekitar 3,7 %, tingkat penyerapan angkatan kerja hanya mencapai sekitar 0,8 juta orang (dibanding peningkatan angkatan kerja tahun 2002 yang sebesar 1,9 juta orang), atau penciptaan lapangan kerja hanya mencapai sekitar 200 ribu tenaga kerja per 1% pertumbuhan ekonomi.
Sepanjang tahun 2003, kondisi ketenagakerjaan masih belum mengalami perbaikan yang berarti. Angka pengangguran terbuka tahun 2003 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh penciptaan lapangan kerja masih relatif kecil dan cenderung tidak meningkat. Dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2003 yang hanya mencapai 3,9% dan peningkatan angkatan kerja sebesar lebih dari 2 juta orang maka jumlah pengangguran meningkat menjadi 10,3 juta orang, atau meningkat menjadi 9.5 % dari total angkatan kerja (Sakernas)
Tahun 2004 pertumbuhan ekonomi 4,5 persen belum cukup memadai untuk mengatasi berbagai masalah khususnya pengangguran. Dengan pertumbuhan tersebut diperkirakan hanya mampu menciptakan lapangan kerja 5
baru 1,4 atau 1,5 juta orang padahal pertumbuhan angkatan kerja diperkirakan 2 atau 2,5 juta orang. Dengan demikian jumlah pengangguran terbuka tahun 2004 sebesar 9.8 juta orang. (Sakernas)
Tahun 2005 jumlah pengangguran terbuka mencapai 11.2% persen dari total angkatan kerja yang mencapai 105.8 juta orang. Jumlah ini setiap tahun akan membengkak. Kalau hal ini tidak teratasi akan menimbulkan berbagai masalah di masyarakat.
Pencari kerja, Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran (orang)
Tahun Pencari kerja(juta) Angkatan Kerja (juta) Tingkat Pengangguran(%)
1989 2.083188 75.508082 2.75889
1990 1.951684 77.802264 2.50851
1991 2.032369 78.455548 2.59047
1992 2.185602 80.703974 2.70817
1993 2.245563 81.446078 2.75708
1994 3.737527 85.775633 4.35732
1995 6.251201 86.361261 7.23843
1996 4.407769 90.109582 4.89156
1997 4.275155 91.324911 4.68125
1998 5.062483 92.734932 5.45908
1999 6.030319 94.847178 6.35793
2000 5.871956 95.695979 6.13605
2001 8.005031 98.812448 8.10123
2002 9.132104 100.779270 9.06149
2003 9.531090 100.316007 9.50106
2004 10.251351 103.973387 9.85959
2005 11.899266 105.857653 11.24081
Sumber : Keadaan Angkatan Kerja, BPS, beberapa edisi.
Solusi mengatasi masalah pengangguran, strategi solusi yang multi dimensional yaitu pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat secara bersama-6
sama melakukan kebijaksanaan makro sektoral dan regional. Misalkan pada sektor pertanian merupakan andalan untuk mengatasi masalah pengangguran. Tingkat produktivitas petani ditingkatkan dengan pemberian bibit yang baik dan rekayasa genetika (pembibitan dilaksanakan oleh lembaga pembibit profesional dan pemasaran oleh koperasi). Banyak negara menyusun institusi yang mengatur tugas menanam adalah petani sedangkan pemerintah memberikan garansi dan perlindungan harga. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan pihak pemerintah untuk menyempurnakan balai latihan kerja yang ada di seluruh nusantara, karena sarana tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga kesempatan kerja meningkat dan akan mengurangi jumlah pengangguran.
Banyak penelitian yang sudah dilakukan tentang analisis strktural kesempatan kerja di Indonesia, memaparkan bahwa penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertambahan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Bersamaan dengan itu adanya penawaran tenaga kerja mengalami peningkatan, yaitu baik disebabkan karena penambahan panduduk maupun dari tenaga kerja yang terpaksa menganggur karena turunya aktivitas perekonomian (Soebagiyo, Daryono., Indira hasmarini, Maulidyah., Chuzaimah,2005)
Masalah pengangguran dapat membawa rakyat mencapai tingkat hidup yang berada diatas garis kemiskinan absolut. Proses perkembangan perluasan kesempatan kerja secara produktif dapat memudahkan terwujudnya suatu pola pembagian pendapatan masyarakat yang lebih merata.
kerja secara produktif (produktif employment) tidak hanya berarti penciptaan lapangan usaha yang baru, melainkan pula peningkatan produktifitas kerja pada umumnya, disertai dengan pemberian upah yang sepadan bagi golongan angkatan kerja, baik dibidang kegiatan yang tradisionil maupun lapangan usaha yang baru. Dengan menambah nafkah mata pencaharian secara nyata bagi golongan yang bersangkutan, hal itu memberi peluang untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dasar bagi rumah tangga keluarga.
Tabel 3
Total Upah Gaji/Pendapatan Bersih Pekerja selama sebulan.
Tahun 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total 282251 346950 430197 530993 599769 678653 729516 856088
Sumber : Indikator Tingkat Hidup Pekerja, BPS, beberapa edisi.
Rata – rata total tingkat upah pekerja dari tahun 1998-2005 setiap tahunnya terlihat mengalami perkembangan. Peningkatan rata – rata tingkat upah di sebabkan pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di awali pada tahun 1998 sebesar 282.251 rupiah, dimana tingkat upah cenderung menurun, akan tetapi pada tahun selanjutnya tingkat upah terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya tingkat upah berdampak pada penyerapan tenaga kerja atau perluasan tenaga kerja dimasa yang akan datang. Penentuan tingkat upah harus sesuai dengan ”hukum” ekonomi pasar tenaga kerja, yaitu bahwa tingkat upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja, dan hal itu juga sesuai dengan UU No. 13/2003.
Ketenagakerjaan (25 Maret 2003 – LNRI Tahun 2003 No. 39) yang mengatur sistem pengupahan dan upah minimum.(BPS d, Indikator Tingkat Hidup Pekerja)
Indonesia masih menghadapi permasalahan mengenai tingginya tingkat pengangguran yang mungkin juga dialami negara lain, khususnya negara sedang berkembang, yang sedang melaksanakan pembangunan. Mengatasi permasalahan mengenai tingginya tingkat pengangguran tentunya pemecahannya tidak mudah. Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang rendah, minimnya orang yang bekerja dan juga masih terkendala masalah penetapan tingkat upah yang minim berpeluang meningkatkan pengangguran di Indonesia sehingga diperlukan penelitian tentang pengangguran di Indonesia.
PERIODE 1989 – 2005 MENURUT HARGA KONSTAN 2000
Tahun PDB (miliar rupiah) Pertumbuhan Ekonomi (%)
Tahun PDB (miliar rupiah) Pertumbuhan Ekonomi (%)
1989 885.519.4 7.5
1990 949.641.1 7.2
1991 1.018.062.6 7.2
1992 1.081.248.0 6.2
1993 1.151.490.2 6.5
1994 1.238.312.3 7.5
1995 1.340.101.6 8.2
1996 1.444.873.3 7.8
1997 1.512.780.9 4.7
1998 1.314.202.0 -13.1
1999 1.324.599.0 0.8
2000 1.389.770.2 4.9
2001 1.442.984.6 3.8
2002 1.504.380.6 4.3
2003 1.572.159.3 4.6
2004 1.656.825.7 4.9
2005 1.749.546.9 6.8
Sumber : Statistik Indonesia, BPS, beberapa edisi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dirasakan kurang dapat menyerap kenaikan angkatan kerja setiap tahunnya. Sehingga tingkat pengangguran di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan yang besar, keadaan semakin memburuk dengan adanya berbagai tuntutan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dirasakan memberatkan pengusaha. Akhirnya banyak perusahaan yang menggunakan tenaga kerja 3
kontrak (outsourcing). Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi ketenagakerjaan di Indonesia, dampak dari pengangguran menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan selanjutnya akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi semakin lama akan semakin menurun.
Gejala pengangguran yang terselubung didaerah pedesaan dan dilingkungan kota merupakan sebagian akibat dari kurang tersedianya lapangan kerja yang produktif penuh (yang membawa hasil kerja dan nafkah mata pencaharian yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar). Indonesia masih dihadapkan pada dilema kondisi ekonomi yang mengalami ketidakseimbangan internal dan ketidakseimbangan eksternal. Ketidakseimbangan internal terjadi dengan indikator bahwa tingkat output nasional maupun tingkat kesempatan kerja di Indonesia tidak mencapai kesempatan kerja penuh, dan pada aspek pertumbuhan penduduk akan meningkat jika tingkat upah berlaku lebih tinggi dari upah rata-rata hidup. Menurut Smith tingkat upah yang berlaku ditentukan oleh tarik menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sehingga besar kecilnya permintaan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat (Boediono,1993)
Data dari Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) sampai dengan bulan Agustus tahun 2002 menunjukkan jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 100,8 juta orang atau naik 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan komposisi 63,3 juta orang (62,8%) laki-laki dan 37,5 juta orang (37,2%) perempuan. Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut, sekitar 58,7 juta orang (58,2%) berada di pedesaan dan 42,1 juta orang (41,8%) berada di perkotaan. 4
Sedangkan angkatan kerja yang termasuk dalam kategori pengangguran terbuka berjumlah 9,1 juta orang (9,0%) naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,0 juta orang (8,1%). Sejumlah 4,1 juta orang (44,8%) pengangguran terbuka berada di pedesaan dan 5,0 juta orang (55,2%) berada di perkotaan. Sebanyak 2,8 juta orang dari pengangguran terbuka merupakan penganggur usia muda (15 – 19 tahun); meningkat dibandingkan tahun 2001 yang berjumlah 2,3 juta orang. Pengangguran mencapai 8.1 % dari total angkatan kerja sebesar 98.8 juta orang. Dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2002 sekitar 3,7 %, tingkat penyerapan angkatan kerja hanya mencapai sekitar 0,8 juta orang (dibanding peningkatan angkatan kerja tahun 2002 yang sebesar 1,9 juta orang), atau penciptaan lapangan kerja hanya mencapai sekitar 200 ribu tenaga kerja per 1% pertumbuhan ekonomi.
Sepanjang tahun 2003, kondisi ketenagakerjaan masih belum mengalami perbaikan yang berarti. Angka pengangguran terbuka tahun 2003 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh penciptaan lapangan kerja masih relatif kecil dan cenderung tidak meningkat. Dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2003 yang hanya mencapai 3,9% dan peningkatan angkatan kerja sebesar lebih dari 2 juta orang maka jumlah pengangguran meningkat menjadi 10,3 juta orang, atau meningkat menjadi 9.5 % dari total angkatan kerja (Sakernas)
Tahun 2004 pertumbuhan ekonomi 4,5 persen belum cukup memadai untuk mengatasi berbagai masalah khususnya pengangguran. Dengan pertumbuhan tersebut diperkirakan hanya mampu menciptakan lapangan kerja 5
baru 1,4 atau 1,5 juta orang padahal pertumbuhan angkatan kerja diperkirakan 2 atau 2,5 juta orang. Dengan demikian jumlah pengangguran terbuka tahun 2004 sebesar 9.8 juta orang. (Sakernas)
Tahun 2005 jumlah pengangguran terbuka mencapai 11.2% persen dari total angkatan kerja yang mencapai 105.8 juta orang. Jumlah ini setiap tahun akan membengkak. Kalau hal ini tidak teratasi akan menimbulkan berbagai masalah di masyarakat.
Pencari kerja, Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran (orang)
Tahun Pencari kerja(juta) Angkatan Kerja (juta) Tingkat Pengangguran(%)
1989 2.083188 75.508082 2.75889
1990 1.951684 77.802264 2.50851
1991 2.032369 78.455548 2.59047
1992 2.185602 80.703974 2.70817
1993 2.245563 81.446078 2.75708
1994 3.737527 85.775633 4.35732
1995 6.251201 86.361261 7.23843
1996 4.407769 90.109582 4.89156
1997 4.275155 91.324911 4.68125
1998 5.062483 92.734932 5.45908
1999 6.030319 94.847178 6.35793
2000 5.871956 95.695979 6.13605
2001 8.005031 98.812448 8.10123
2002 9.132104 100.779270 9.06149
2003 9.531090 100.316007 9.50106
2004 10.251351 103.973387 9.85959
2005 11.899266 105.857653 11.24081
Sumber : Keadaan Angkatan Kerja, BPS, beberapa edisi.
Solusi mengatasi masalah pengangguran, strategi solusi yang multi dimensional yaitu pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat secara bersama-6
sama melakukan kebijaksanaan makro sektoral dan regional. Misalkan pada sektor pertanian merupakan andalan untuk mengatasi masalah pengangguran. Tingkat produktivitas petani ditingkatkan dengan pemberian bibit yang baik dan rekayasa genetika (pembibitan dilaksanakan oleh lembaga pembibit profesional dan pemasaran oleh koperasi). Banyak negara menyusun institusi yang mengatur tugas menanam adalah petani sedangkan pemerintah memberikan garansi dan perlindungan harga. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan pihak pemerintah untuk menyempurnakan balai latihan kerja yang ada di seluruh nusantara, karena sarana tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga kesempatan kerja meningkat dan akan mengurangi jumlah pengangguran.
Banyak penelitian yang sudah dilakukan tentang analisis strktural kesempatan kerja di Indonesia, memaparkan bahwa penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertambahan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Bersamaan dengan itu adanya penawaran tenaga kerja mengalami peningkatan, yaitu baik disebabkan karena penambahan panduduk maupun dari tenaga kerja yang terpaksa menganggur karena turunya aktivitas perekonomian (Soebagiyo, Daryono., Indira hasmarini, Maulidyah., Chuzaimah,2005)
Masalah pengangguran dapat membawa rakyat mencapai tingkat hidup yang berada diatas garis kemiskinan absolut. Proses perkembangan perluasan kesempatan kerja secara produktif dapat memudahkan terwujudnya suatu pola pembagian pendapatan masyarakat yang lebih merata.
kerja secara produktif (produktif employment) tidak hanya berarti penciptaan lapangan usaha yang baru, melainkan pula peningkatan produktifitas kerja pada umumnya, disertai dengan pemberian upah yang sepadan bagi golongan angkatan kerja, baik dibidang kegiatan yang tradisionil maupun lapangan usaha yang baru. Dengan menambah nafkah mata pencaharian secara nyata bagi golongan yang bersangkutan, hal itu memberi peluang untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dasar bagi rumah tangga keluarga.
Tabel 3
Total Upah Gaji/Pendapatan Bersih Pekerja selama sebulan.
Tahun 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total 282251 346950 430197 530993 599769 678653 729516 856088
Sumber : Indikator Tingkat Hidup Pekerja, BPS, beberapa edisi.
Rata – rata total tingkat upah pekerja dari tahun 1998-2005 setiap tahunnya terlihat mengalami perkembangan. Peningkatan rata – rata tingkat upah di sebabkan pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di awali pada tahun 1998 sebesar 282.251 rupiah, dimana tingkat upah cenderung menurun, akan tetapi pada tahun selanjutnya tingkat upah terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya tingkat upah berdampak pada penyerapan tenaga kerja atau perluasan tenaga kerja dimasa yang akan datang. Penentuan tingkat upah harus sesuai dengan ”hukum” ekonomi pasar tenaga kerja, yaitu bahwa tingkat upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja, dan hal itu juga sesuai dengan UU No. 13/2003.
Ketenagakerjaan (25 Maret 2003 – LNRI Tahun 2003 No. 39) yang mengatur sistem pengupahan dan upah minimum.(BPS d, Indikator Tingkat Hidup Pekerja)
Indonesia masih menghadapi permasalahan mengenai tingginya tingkat pengangguran yang mungkin juga dialami negara lain, khususnya negara sedang berkembang, yang sedang melaksanakan pembangunan. Mengatasi permasalahan mengenai tingginya tingkat pengangguran tentunya pemecahannya tidak mudah. Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang rendah, minimnya orang yang bekerja dan juga masih terkendala masalah penetapan tingkat upah yang minim berpeluang meningkatkan pengangguran di Indonesia sehingga diperlukan penelitian tentang pengangguran di Indonesia.
kebijakan fiskal
Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan perangkat penting bagi Negara Sejahtera dalam merealisasikan apa yang dicita-citakan. Kebijakan fiskal itu sendiri mencakup pengeluaran umum,pajak,subsidi, dan pajak progresif.
-pengeluaran umum
Dalam Negara Sejahtera, sektor pengeluaran umum bukan hanya berfungsi untuk pertahanan, administrasi umum, dan pelayanan ekonomi sebagaimana di bayangkan penganut paham laissez-fire,melainkan lebih diproyeksikan untuk fungsi pertumbuhan, stabilitas ekonomi, persamaan pendapatan, jaring pengaman sosial, santunan untuk orang jompo, anak yatim, subsidi, dan pelayanan umum yang lain.
Sejak tahun 1960, semua negara yang menganut paham Negara Sejahtera, atau yang tergabung dalam OECD (Organization of Economy Cooperation and Development) terus mengurangi sektor pengeluaran umum seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah standar. Akibatnya, potongan kecil di kiri-kanan pada sektor umum mempunyai dampak yang sangat serius, terutama bagi rakyat miskin. Pengurangan anggaran yang semula dimaksudkan untuk memotong lemak.
Cara paling mudah untuk membiayai pengeluaran negara adalah dengan menaikkan pajak atau bersandar pada pinjaman publik. Di negara-negara yang tergabug dalam OECD, kenaikkan pajak rata-rata dari 27,7% di tahun 1960 menjadi 38,4% di tahun 1988. Tingginya pajak dan pinjaman untuk membiayai pengeluaran menunjukkan adanya sebuah dimensi yang salah dan tidak sehat dalam sturktur keuangan publik. Akibatnya, ada semacam serangan balik terhadap Negara Sejahtera, sebuah perlawanan terhadap perpajakan yang menjadi dasar program Negara Sejahtera.
Contoh nyata dari kasus ini adalah apa yang terjadi di Amerika Serikat. Oleh karena negara ini selalu mengalami defisit anggaran maka seluruh tabungan negara menjadi terserap ke sektor swasta dan bahkan pinjaman luar negerinya juga terus membengkak. Oleh karena itu, pada satu sisi Smerika Serikat merupakan Negara Adidaya terkaya, namun di sisi lain ia juga adalah negara dengan hutang terbanyak.
-subsidi
Oleh karena Negara Sejahtera bertujuan mengurangi derajat kemiskinan warga masyarakatnya maka subsidi merupakan skenario yang tidak bisa ditawar. Hanya saja, karena proyek tersebut tidak menggunakan mekanisme filter yang dibangun dari nilai-nilai kemanusiaan maka kutukan terhadap pertimbangan nilai menjadi tidak terelakan. Negara sejahtera akhirnya tercerabut dari prioritas utamanya, yakni menyejahterakan rakyat secara keseluruhan. Hal itu disebabkan karena negara sejahtera terjebak pada sikap memperlakukan si kaya dengan si miskin secara sama dalam mengambil manfaat pengeluaran umum negara.
Kebijakan fiskal merupakan perangkat penting bagi Negara Sejahtera dalam merealisasikan apa yang dicita-citakan. Kebijakan fiskal itu sendiri mencakup pengeluaran umum,pajak,subsidi, dan pajak progresif.
-pengeluaran umum
Dalam Negara Sejahtera, sektor pengeluaran umum bukan hanya berfungsi untuk pertahanan, administrasi umum, dan pelayanan ekonomi sebagaimana di bayangkan penganut paham laissez-fire,melainkan lebih diproyeksikan untuk fungsi pertumbuhan, stabilitas ekonomi, persamaan pendapatan, jaring pengaman sosial, santunan untuk orang jompo, anak yatim, subsidi, dan pelayanan umum yang lain.
Sejak tahun 1960, semua negara yang menganut paham Negara Sejahtera, atau yang tergabung dalam OECD (Organization of Economy Cooperation and Development) terus mengurangi sektor pengeluaran umum seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah standar. Akibatnya, potongan kecil di kiri-kanan pada sektor umum mempunyai dampak yang sangat serius, terutama bagi rakyat miskin. Pengurangan anggaran yang semula dimaksudkan untuk memotong lemak.
Cara paling mudah untuk membiayai pengeluaran negara adalah dengan menaikkan pajak atau bersandar pada pinjaman publik. Di negara-negara yang tergabug dalam OECD, kenaikkan pajak rata-rata dari 27,7% di tahun 1960 menjadi 38,4% di tahun 1988. Tingginya pajak dan pinjaman untuk membiayai pengeluaran menunjukkan adanya sebuah dimensi yang salah dan tidak sehat dalam sturktur keuangan publik. Akibatnya, ada semacam serangan balik terhadap Negara Sejahtera, sebuah perlawanan terhadap perpajakan yang menjadi dasar program Negara Sejahtera.
Contoh nyata dari kasus ini adalah apa yang terjadi di Amerika Serikat. Oleh karena negara ini selalu mengalami defisit anggaran maka seluruh tabungan negara menjadi terserap ke sektor swasta dan bahkan pinjaman luar negerinya juga terus membengkak. Oleh karena itu, pada satu sisi Smerika Serikat merupakan Negara Adidaya terkaya, namun di sisi lain ia juga adalah negara dengan hutang terbanyak.
-subsidi
Oleh karena Negara Sejahtera bertujuan mengurangi derajat kemiskinan warga masyarakatnya maka subsidi merupakan skenario yang tidak bisa ditawar. Hanya saja, karena proyek tersebut tidak menggunakan mekanisme filter yang dibangun dari nilai-nilai kemanusiaan maka kutukan terhadap pertimbangan nilai menjadi tidak terelakan. Negara sejahtera akhirnya tercerabut dari prioritas utamanya, yakni menyejahterakan rakyat secara keseluruhan. Hal itu disebabkan karena negara sejahtera terjebak pada sikap memperlakukan si kaya dengan si miskin secara sama dalam mengambil manfaat pengeluaran umum negara.
kemiskinan yang terkait dengan kebijakan otonomi daerah
KEMISKINAN TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
1. Pendahuluan
Akumulasi dari berbagai dampak krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 1997 lalu bermuara pada peningkatan jumlah kemiskinan [1] di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa landasan perekonomian Indonesia yang hanya didasarkan atas kelompok industri-industri besar yang cenderung bersifat konglomerasi, tidak mampu untuk menjadi benteng yang tangguh bagi kehidupan rakyat Indonesia.
[1] Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan jumlah penduduk miskin (berdasarkan data bulan Desember 1998) meningkat tajam menjadi 49,5 juta jiwa atau 24,23% dari total penduduk (17,6 juga jiwa atau 21,92% di perkotaan dan 31,9 juta jiwa atau 24,23% di pedesaan). Persentase penduduk miskin pada tahun 1998 ini mendekati kondisi kemiskinan pada tahun 1981 dan tahun 1984. Pada tahun 1981 sebesar 40,6 juta jiwa atau 26,9% dan pada tahun 1984 sebesar 35 juta jiwa atau 21,64%. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2000 (tidak termasuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Maluku) sebesar 37,7 juta jiwa (18,96%) di perkotaan sebesar 9,1 juta jiwa di pedesaan sebesar 25,1 juta jiwa.
Rapuhnya fundamental perekonomian nasional ini menuntut adanya suatu langkah perbaikan yang komprehensif karena tantangan ke depan yang akan dihadapi sangatlah berat dan membutuhkan kerja keras dari semua elemen bangsa. Globalisasi dan isu-isu perdagangan bebas merupakan tantangan eksternal ke depan Bangsa Indonesia, di samping masalah-masalah dalam negeri seperti krisis multidimensi yang berkepanjangan, otonomi daerah, serta isu-isu disintegrasi bangsa.
2. Komite Penanggulangan Kemiskinan
Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang selalu diusahakan untuk diminimalisasi atau bahkan bila memungkinkan dihilangkan. Namun dalam kenyataan, kemiskinan masih selalu melekat dalam setiap sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali di Indonesia sehingga membutuhkan suatu upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, integral dan berkelanjutan. Dalam menanggulangi kemiskinan dibutuhkan suatu pemikiran dan kerja keras yang sangat panjang karena kemiskinan sangatlah kompleks sehingga banyak aspek yang mempengaruhinya. Oleh karena itu upaya penanggulangan kemiskinan mensyaratkan adanya identifikasi mengenal siapa, apa, bagaimana, di mana dan mengapa ada masyarakat miskin. Identifikasi tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam menentukan kebijakan yang paling sesuai untuk menanggulangi masalah kemiskinan.
Berdasarkan pemikiran tersebut dan untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin maka Presiden Republik Indonesia membentuk sebuah Komite Penanggulangan Kemiskinan [2] yang secara khusus menyelenggarakan upaya penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi dan penajaman program terhadap berbagai upaya penanggulangan kemiskinan di semua jalur pembangunan dan di setiap lapisan penyelenggara pembangunan.
[2] Sebagai upaya untuk mewujudkan langkah-langkah konkret mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Indonesia, maka pada tanggal 7 Desember 2001 telah dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang disempurnakan lagi dengan Keppres No. 8 Tahun 2002 dan No. 34 Tahun 2002 untuk memperlancar tugas dan fungsi KPK. Komite ini berada di bawah—dan bertanggungjawab langsung kepada—Presiden.
Komite Penanggulangan Kemiskinan diharapkan menjadi wadah dalam perumusan kebijakan makro dan mikro sesuai dengan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dengan mengikutsertakan forum lintas pelaku yaitu seluruh komponen, baik instansi pemerintah, organisasi non pemerintah (ORNOP), usaha nasional, organisasi profesi, dan segenap unsur masyarakat.
Sasaran upaya penanggulangan kemiskinan adalah penduduk miskin. Berdasarkan data BPS populasi penduduk miskin Indonesia sebelum krisis pada tahun 1996 sekitar 11,34%, setelah krisis pada tahun 1998 sekitar 24,23%, dan di akhir tahun 2000 sekitar 18,95%. Strategi pokok upaya penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mencapai sasaran menurunnya populasi penduduk dari sekitar 18,95% (atau sekitar 37,8 juta jiwa) di tahun 2001 menjadi sekitar 14% (atau sekitar 26,8 juta jiwa) di akhir tahun 2004. Persebaran penduduk miskin menurut wilayah menunjukkan bahwa lebih dari 59% berada di Jawa-Bali, 16% di Sumatera dan 25% di Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya. Pemusatan kantong kemiskinan di Jawa-Bali erat kaitannya dengan pola persebaran penduduk yang sebagian besar berada di Jawa-Bali. Dengan pemusatan kantong kemiskinan di Jawa-Bali, penduduk di Jawa-Bali juga rentan terhadap krisis ekonomi sehingga berpengaruh terhadap kenaikan jumlah penduduk miskin.
3. Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Untuk lebih memfokuskan tujuan penanggulangan kemiskinan maka data penduduk miskin dikelompokkan dalam (a) Usia lebih dari 55 tahun (aging poor), yaitu kelompok masyarakat yang tidak lagi produktif (usia sudah lanjut, miskin dan tidak produktif). Untuk kelompok tersebut program pemerintah yang dilaksanakan adalah pelayanan sosial. (b) Usia di bawah 15 tahun (young poor), yaitu kelompok masyarakat yang belum produktif (usia sekolah, belum bisa bekerja). Program pemerintah yang dilakukan yaitu penyiapan sosial. (c) Usia antara 15-55 tahun (productive poor), yaitu usia sedang tidak produktif (usia kerja tetapi tidak mendapat pekerjaan, menganggur), program yang dilakukan adalah investasi ekonomi dan inilah sekaligus yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan.
Untuk mencapai sasaran penurunan angka kemiskinan KPK menetapkan strategi pemberdayaan masyarakat melalui 2 (dua) cara yaitu pertama, mengurangi beban pengeluaran konsumsi kelompok miskin dan kedua, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi penajaman program, pendanaan dan pendampingan. Pendampingan yang dimaksud di sini adalah program penyiapan, pemihakan dan perlindungan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya masyarakat dan kelembagaannya sebagai pemanfaat program agar pendanaan yang disalurkan dapat terserap dan termanfaatkan dengan baik.
Untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat di atas pendanaan disalurkan melalui dua jalur yaitu melibatkan peran lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dan bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat (BLM). Melalui jalur lembaga keuangan dilakukan dengan menghimbau kepada bank-bank yang dikoordinasi oleh pemegang otoritas moneter (Bank Indonesia) untuk memprioritaskan business plan penyaluran kreditnya pada usaha-usaha mikro yang dimiliki oleh masyarakat. [3]
[3] Pada tanggal 22 April 2002, Komite Penanggulangan telah menandatangani Kesepakatan Bersama (MOU) dengan Bank Indonesia sebagai Koordinator Kelompok Kerja Lembaga Keuangan tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Kesepakatan disebutkan bahwa sesuai dengan Business Plan masing-masing Bank Umum tersedia dana kurang lebih Rp 30 triliun yang siap disalurkan dengan mekanisme bunga pasar. Khusus untuk Usaha Mikro dalam rangka penanggulangan kemiskinan akan disalurkan dana Rp 4,6 triliun.
Untuk strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dilakukan melalui penajaman alokasi APBN, yaitu melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan melakukan tiga pemberdayaan yaitu pada usahanya yang berupa bantuan teknis untuk permodalan dan pendampingan, pada manusianya yaitu berkaitan dengan pendidikan, pelatihan dan peningkatan kesehatan; dan sarana-prasarananya/lingkungannya yang mendukung usaha atau kegiatan produktif masyarakat miskin. Selain itu penajaman APBN juga dilakukan melalui Bantuan Operasional Pembangunan (BOP) kepada departemen/LPND/instansi terkait untuk melakukan pembinaan teknis terhadap lembaga-lembaga di Tingkat Daerah, Pembinaan teknis yang diterapkan meliputi pembinaan kepada manusianya, usahanya, kelembagaannya, monitoring evaluasi dan pengendaliannya.
4. LKM dan Perannya dalam Menanggulangi Kemiskinan
Apabila kita berbicara mengenai pemberdayaan UMKM maka harus memperhatikan juga hambatan-hambatan dalam pengembangan UMKM. Salah satu hambatan utama UMKM untuk berkembang adalah keterbatasan sumberdaya finansial karena sifatnya yang mikro dengan modal kecil, tidak berbadan hukum dan manajemen yang sebagian masih tradisional sehingga sektor ini tidak tersentuh oleh pelayanan lembaga keuangan formal (bank) yang selalu menerapkan prinsip perbankan dalam memutus kreditnya. Upaya pemerintah untuk membantu UMKM misalnya dengan menghubungkan dengan pengusaha besar untuk bermitra belum cukup efektif untuk mengatasi masalah mengingat jumlahnya yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia.
Untuk mengatasi hambatan ini, pendekatan yang perlu dilakukan adalah penyediaan jasa keuangan mikro (micro finance). Selama ini Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga yang mampu memenuhi kebutuhan modal UMKM karena mampu menyesuaikan dengan karakteristik UMKM yang cenderung dianggap tidak bankable oleh sektor perbankan komersial. LKM mampu memberikan pelayanan kredit dalam skala besar tanpa jaminan, tanpa aturan yang ketat, dan dengan cara itu pula mampu untuk menutup seluruh biaya yang mereka keluarkan. Selain itu LKM dapat juga menjadi perpanjangan tangan dari lembaga keuangan formal, sebelum dana—untuk pelayanan keuangan mikro—itu tersalur kepada kelompok swadaya masyarakat (atau usaha mikro tersebut).
Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sendiri juga memuat 3 (tiga) elemen kunci (versi dari Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia). Pertama, menyediakan beragam jenis pelayana keuangan—relevan dengan kebutuhan riil masyarakat yang dilayani. Kedua, melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (masyarakat miskin menjadi pihak beneficiaries utama). Ketiga, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan.
Berbagai fenomena di atas menyebabkan LKM menjadi pilihan bagi masyarakat bawah karena memang mempunyai karakteristik yang “merakyat”. Yaitu sesuai dengan ritme kehidupan sehari-hari dan menggunakan prosedur yang sederhana, tidak sarat aturan dan cepat. Jadi adalah tepat dan wajar apabila untuk masa sekarang LKM mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka pemulihan ekonomi karena LKM mendukung sustainability dan pengembangan UMKM yang telah terbukti mampu menjadi pilar dasar perekonomian Indonesia.
Dalam rangka perkuatan perekonomian nasional, penyediaan jasa keuangan mikro diharapkan mampu mencakup dua sisi yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, yaitu mampu untuk melayani kebutuhan nasabahnya (baca: masyarakat miskin) dan pada sisi lain mampu untuk mengembangkan dirinya sebagai lembaga keuangan mikro yang bonafid. Kemampuan untuk melayani nasabah menuntut juga kemampuan si nasabah untuk dapat me-manage keuangan agar dapat dioptimalkan demi pengembangan skala usahanya.
Selama ini keengganan dari pihak perbankan—bank komersial—dalam menyalurkan kreditnya kepada usaha kecil karena adanya anggapan bahwa kelompok atau individu yang mempunyai predikat sebagai masyarakat miskin sangatlah tidak bankable di mata perbankan. Pihak perbankan kebanyakan akan merasa sia-sia dalam memberi pelayanan kepada mereka. Hal itu dikarenakan pihak perbankan memandang pelayanan terhadap masyarakat miskin akan mendatangkan biaya transaksi tinggi dan penuh dengan resiko. Tingginya biaya disebabkan skala kredit yang mereka butuhkan terlalu kecil untuk bank komersial, kemudian tidak mampu memberikan agunan, ditambah lagi dengan pendapatan yang menjadi jaminan pengembalian juga rendah, dan kenyataan bahwa jarak lembaga keuangan dengan mereka sedemikian jauh. Pihak perbankan cenderung untuk melayani golongan ekonomi atas, karena golongan ini dipandang lebih prospektif, lebih dekat, dan lebih mudah.
Oleh karena itu keberadaan lembaga keuangan mikro diharapkan mampu untuk mencakup dua profile, antara institusi sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin tanpa memandang bankable atau tidak, dan institusi komersial yang memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam penyaluran dana keuangannya. Meski berperan sebagai institusi sosial, tetapi LKM dapat menjadi institusi komersial melalui cara minimasi biaya transaksi, dan peran dari kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam mengkoordinir anggotanya. Karena kedekatan dengan pihak nasabah dan fleksibilitas aturan, maka biaya-biaya dapat berkurang. Kemudian peran dari KSM—organisasi yang terdiri dari orang-orang sesuai strata ekonominya—yang diharapkan mampu menekan anggotanya dalam mengamankan kreditnya, atau mensubstitusi collateral.
Mekanisme penyaluran itu membutuhkan keberadaan seorang pendamping. Pendamping merupakan faktor kunci agar receiving mechanism berjalan. Pendamping memberi bantuan dan fasilitas non keuangan untuk sektor mikro—seperti memfasilitasi adanya penyusunan rencana usaha, pencatatan dan pembukuan keuangan kelompok, serta pemupukan modal. Agar proses pendampingan berkelanjutan, maka diperlukan biaya pendampingan. Biaya itu dapat diambilkan dari beberapa alternatif, misalnya dari pengembalian kredit yang berasal dari kegiatan LKM itu sendiri, atau berasal dari sisa laba BUMN yang merupakan hasil kerjasama dengan pemerintah.
5. KPK Daerah dan LKM
Dengan terbitnya kebijakan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten/Kota lebih mempunyai ruang yang luas untuk mengelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakatnya. Seiring dengan hal ini, penanggulangan kemiskinan juga harus dilakukan pada tingkat daerah terkecil, namun fungsi dasar pemerintah daerah tetap sebagai fasilitator, regulator, serta motivator. Artinya pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat sentral karena lebih mengerti dan memahami potensi, tantangan, kekuatan dan kelemahan daerah masing-masing. Namun pelibatan unsur-unsur lain di luar daerah juga tetap menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena apabila pemerintah daerah mengabaikan hal ini, maka kegagalan pembangunan Indonesia selama masa orde lama dan baru akan terulang kembali.
Berangkat dari pemikiran di atas, maka pembentukan KPK daerah sebagai sebuah forum lintas pelaku penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah yang melibatkan seluruh unsur masyarakat di daerah menjadi langkah awal yang baik bagi penanggulangan kemiskinan karena lebih komprehensif, terarah dan terpadu. KPK daerah ini ditetapkan melalui peraturan daerah masing-masing dan dibiayai melalui anggaran daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan juga untuk menyamakan persepsi bahwa untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan masyarakat harus menjadi subyek dan permasalahan kemiskinan hanya menjadi pemerintah semata.
Seiring dengan era Otonomi Daerah maka KPK daerah mempunyai fungsi yang sangat strategis, yaitu sebagai forum yang mengkoordinasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat luas. Selain itu juga sebagai wadah untuk merumuskan masalah, melaksanakan program, mengevaluasi dan mengadakan penyempurnaan terhadap program yang dilaksanakan.
Terkait denga KPK Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan khususnya untuk masyarakat miskin produktif, maka pemberdayaan dan pengembangan UMKM menjadi prioritas utama. Konsekuensinya pemberdayaan dan pengembangan LKM sesuai dengan aspek lokalitas dan karakteristik UMKM menjadi salah satu syarat dasar. Pertanyaannya, bagaimana keterkaitan di antara keduanya? LKM di tingkat daerah dengan segala fleksibilitasnya dalam menyalurkan kredit mikro untuk sektor UMKM daerah dapat dijadikan mitra bagi perbankan umum yang menganut prinsip kehati-hatian, untuk menjangkau sektor UMKM yang selama ini dianggap tidak bankable.
Paling tidak kemitraan kerja ini dapat melalui dua saluran. Pertama, LKM bertindak hanya sebagai penyalur dan pendamping bagi pengusaha UMKM yang mendapat kucuran kredit dari perbankan. Sementara itu perbankan, fungsi executing tetap dipegang oleh perbankan. Kedua, LKM berfungsi sebagai penyalur dan pemutus kredit (kredit), dan bank bertindak sebagai pengucur kredit. Artinya perbankan mengucurkan kredit kepada LKM untuk kemudian disalurkan kepada sektor UMKM.
Pengembangan kemitraan kerja ini, harus didukung oleh unsur-unsur daerah yang lain, seperti dunia usaha dalam bentuk penciptaan kemitraan di bidang produksi, manajemen dan pemasaran, lembaga litbang dan perguruan tinggi sebagai pemantau, evaluasi dan penyempurnaan suatu kebijakan, serta pemerintah daerah dalam bentuk penciptaan kondisi makro dan mikro di tingkat daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha. Sementara itu, peran pendampingan juga LKM dapat dijalankan oleh LSM.
6. Realisasi Kredit UMKM per Agustus 2002
Pada tanggal 22 April 2002, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua KPK dan Gubernur Bank Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan kesepakatan bersama ini, Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter dan juga koordinator pokja Lembaga Keuangan KPK, mendorong dan menghimbau kepada lembaga keuangan supaya dalam business plan penyaluran kreditnya memberikan prioritas pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kesemuanya akan disalurkan sebagai Kredit Usaha Mikro, Kredit Usaha Kecil dan Kredit Usaha Menengah.
Menindaklanjuti kesepakatan bersama KPK-BI, selama periode Juli-Agustus 2002, 14 sistemically Important Bank yang tergabung dalam MoU KPK-BI, dengan tetap menganut prinsip kehati-hatian telah menyalurkan kredit UMKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Berikut ini kami laporkan realisasi kredit UMKM per Agustus 2002 oleh 14 systemically Important Bank.
Tabel 2. Realisasi Kredit UMKM
Per Agustus 2002 oleh 14 Systemically Important Bank
No Jenis Kredit Rencana Penyaluran Kredit UKM tahun 2002 Realisasi per Agustus 2002
(Des 2001 s.d. Agustus 2002) % Perubahan (Des 2002 s.d. Agustus 2002) terhadap posisi Desember 2001 % Realisasi terhadap rencana
Plafon Bakidebet Jum-Rek Plafon Bakidebet Jum-Rek
1 0 s.d. 50 Jt 1,165,839 8,962,145 5,285,569 1,139,013 21.59% 14.74% 15.14% 700.73%
2 50 Jt s.d. 500 Jt 12,597,497 6,287,306 5,572,943 51,383 24.90% 28.65% 29.18% 49.91%
3 500 Jt-5M 13,803,426 7,372,261 5,192,585 5,271 28.75% 27.06% 29.09% 53.41%
4 5M s.d. 10M 1,758,130 1,336,323 211 16.88% 16.03% 15.02% 12.74%
TOTAL 27,566,762 24,379,842 17,387,420 1,195,878 23,71% 20.99% 15.49% 88.44%
Keterangan: Laporan oleh BI kepada KPK tertanggal 091002
14 Bank Umum [4] telah merealisasikan persetujuan pagu kredit baru kepada UMKM sebesar Rp 24,4 triliun atau 88,4% dari komitmen semula. Jumlah kredit tersebut meliputi 1,1 juta rekening.
[4] Keempatbelas bank tersebut meliputi PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero), PTBank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PTBank Universal Tbk, PT Bank Lippo, PT Bank Bali Tbk, PTBank Niaga Tbk, PT Bank Bukopin, PTPan Indonesia Bank Tbk, PT Bank Buana Indonesia.
Dari total persetujuan pagu kredit baru tersebut, realisasi kredit oleh 14 bank sepanjang tahun 2002 sampai dengan Agustus 2002 mencapai Rp 17,4 triliun, atau 71% dari persetujuan pagu kredit pada periode yang sama. Dari realisasi kredit baru tersebut, sebesar 30,4% merupakan kredit makro, 32,1% merupakan kredit kecil dan sebagian besar (37,6%) merupakan kredit menengah. Dari sisi jenis penggunaan, sebagian besar kredit menengah tersebut digunakan sebagai kredit modal kerja. Jangkauan pemberian kredit usaha mikro meliputi pengusaha miskin atau mendekati miskin dengan pendapatan sekitar Rp 500 ribu per rumah tangga/bulan.
7. Penutup
Salah satu tujuan utama dari proses pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spirituil secara adil dan merata. Tujuan ini akan tercapai bila bangsa Indonesia mampu menanggulangi kemiskinan. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah karena usaha ini telah mampu membuktikan diri sebagai landasan perekonomian Indonesia melalui ketahanan diri yang dibuktikan selama krisis ekonomi melanda Indonesia. Selain itu UMKM merupakan sektor yang diperani oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Usaha pemberdayaan dan pengembangan UMKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan ini tidak dapat dilakukan secara individual namun harus melibatkan berbagai stakeholder yang ada seperti pemerintah, dunia usaha, dan swasta yang merupakan sektor yang menjadi landasan perekonomian Indonesia, LSM, akademisi, lembaga-lembaga donor dan lain-lain.
Pengembangan UMKM dalam konteks penanggulangan kemiskinan tidak bisa lepas dari peran LKM karena LKM merupakan pihak yang selama ini mampu memberikan dukungan kepada UMKM khususnya dalam hal sumberdaya finansial di saat pihak perbankan komersial tidak mampu menjangkaunya karena karakteristik yang melekat pada UMKM sendiri. Berangkat dari fenomena ini maka tidak dapat dipungkiri bahwa pemberdayaan LKM merupakan salah satu prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam rangka pengembangan UMKM yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan. Pemberdayaan LKM harus mencakup dua aspek, yaitu aspek regulasi dan penguatan kelembagaan. Kedua aspek ini tidak boleh berdiri sendiri namun harus saling terkait dan mendukung sehingga mampu membentuk sinergi dalam mengembangkan UMKM yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan.
Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu daerah harus membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan tingkat daerah sebagai forum koordinasi dan sinkronisasi seluruh program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. KPK daerah harus mampu mengidentifikasi masalahnya sendiri, memecahkan masalah, melaksanakan program, mengevaluasi dan akhirnya menyempurnakan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1. Pendahuluan
Akumulasi dari berbagai dampak krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 1997 lalu bermuara pada peningkatan jumlah kemiskinan [1] di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa landasan perekonomian Indonesia yang hanya didasarkan atas kelompok industri-industri besar yang cenderung bersifat konglomerasi, tidak mampu untuk menjadi benteng yang tangguh bagi kehidupan rakyat Indonesia.
[1] Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan jumlah penduduk miskin (berdasarkan data bulan Desember 1998) meningkat tajam menjadi 49,5 juta jiwa atau 24,23% dari total penduduk (17,6 juga jiwa atau 21,92% di perkotaan dan 31,9 juta jiwa atau 24,23% di pedesaan). Persentase penduduk miskin pada tahun 1998 ini mendekati kondisi kemiskinan pada tahun 1981 dan tahun 1984. Pada tahun 1981 sebesar 40,6 juta jiwa atau 26,9% dan pada tahun 1984 sebesar 35 juta jiwa atau 21,64%. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2000 (tidak termasuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Maluku) sebesar 37,7 juta jiwa (18,96%) di perkotaan sebesar 9,1 juta jiwa di pedesaan sebesar 25,1 juta jiwa.
Rapuhnya fundamental perekonomian nasional ini menuntut adanya suatu langkah perbaikan yang komprehensif karena tantangan ke depan yang akan dihadapi sangatlah berat dan membutuhkan kerja keras dari semua elemen bangsa. Globalisasi dan isu-isu perdagangan bebas merupakan tantangan eksternal ke depan Bangsa Indonesia, di samping masalah-masalah dalam negeri seperti krisis multidimensi yang berkepanjangan, otonomi daerah, serta isu-isu disintegrasi bangsa.
2. Komite Penanggulangan Kemiskinan
Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang selalu diusahakan untuk diminimalisasi atau bahkan bila memungkinkan dihilangkan. Namun dalam kenyataan, kemiskinan masih selalu melekat dalam setiap sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali di Indonesia sehingga membutuhkan suatu upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, integral dan berkelanjutan. Dalam menanggulangi kemiskinan dibutuhkan suatu pemikiran dan kerja keras yang sangat panjang karena kemiskinan sangatlah kompleks sehingga banyak aspek yang mempengaruhinya. Oleh karena itu upaya penanggulangan kemiskinan mensyaratkan adanya identifikasi mengenal siapa, apa, bagaimana, di mana dan mengapa ada masyarakat miskin. Identifikasi tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam menentukan kebijakan yang paling sesuai untuk menanggulangi masalah kemiskinan.
Berdasarkan pemikiran tersebut dan untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin maka Presiden Republik Indonesia membentuk sebuah Komite Penanggulangan Kemiskinan [2] yang secara khusus menyelenggarakan upaya penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi dan penajaman program terhadap berbagai upaya penanggulangan kemiskinan di semua jalur pembangunan dan di setiap lapisan penyelenggara pembangunan.
[2] Sebagai upaya untuk mewujudkan langkah-langkah konkret mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Indonesia, maka pada tanggal 7 Desember 2001 telah dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang disempurnakan lagi dengan Keppres No. 8 Tahun 2002 dan No. 34 Tahun 2002 untuk memperlancar tugas dan fungsi KPK. Komite ini berada di bawah—dan bertanggungjawab langsung kepada—Presiden.
Komite Penanggulangan Kemiskinan diharapkan menjadi wadah dalam perumusan kebijakan makro dan mikro sesuai dengan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dengan mengikutsertakan forum lintas pelaku yaitu seluruh komponen, baik instansi pemerintah, organisasi non pemerintah (ORNOP), usaha nasional, organisasi profesi, dan segenap unsur masyarakat.
Sasaran upaya penanggulangan kemiskinan adalah penduduk miskin. Berdasarkan data BPS populasi penduduk miskin Indonesia sebelum krisis pada tahun 1996 sekitar 11,34%, setelah krisis pada tahun 1998 sekitar 24,23%, dan di akhir tahun 2000 sekitar 18,95%. Strategi pokok upaya penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mencapai sasaran menurunnya populasi penduduk dari sekitar 18,95% (atau sekitar 37,8 juta jiwa) di tahun 2001 menjadi sekitar 14% (atau sekitar 26,8 juta jiwa) di akhir tahun 2004. Persebaran penduduk miskin menurut wilayah menunjukkan bahwa lebih dari 59% berada di Jawa-Bali, 16% di Sumatera dan 25% di Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya. Pemusatan kantong kemiskinan di Jawa-Bali erat kaitannya dengan pola persebaran penduduk yang sebagian besar berada di Jawa-Bali. Dengan pemusatan kantong kemiskinan di Jawa-Bali, penduduk di Jawa-Bali juga rentan terhadap krisis ekonomi sehingga berpengaruh terhadap kenaikan jumlah penduduk miskin.
3. Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Untuk lebih memfokuskan tujuan penanggulangan kemiskinan maka data penduduk miskin dikelompokkan dalam (a) Usia lebih dari 55 tahun (aging poor), yaitu kelompok masyarakat yang tidak lagi produktif (usia sudah lanjut, miskin dan tidak produktif). Untuk kelompok tersebut program pemerintah yang dilaksanakan adalah pelayanan sosial. (b) Usia di bawah 15 tahun (young poor), yaitu kelompok masyarakat yang belum produktif (usia sekolah, belum bisa bekerja). Program pemerintah yang dilakukan yaitu penyiapan sosial. (c) Usia antara 15-55 tahun (productive poor), yaitu usia sedang tidak produktif (usia kerja tetapi tidak mendapat pekerjaan, menganggur), program yang dilakukan adalah investasi ekonomi dan inilah sekaligus yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan.
Untuk mencapai sasaran penurunan angka kemiskinan KPK menetapkan strategi pemberdayaan masyarakat melalui 2 (dua) cara yaitu pertama, mengurangi beban pengeluaran konsumsi kelompok miskin dan kedua, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi penajaman program, pendanaan dan pendampingan. Pendampingan yang dimaksud di sini adalah program penyiapan, pemihakan dan perlindungan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya masyarakat dan kelembagaannya sebagai pemanfaat program agar pendanaan yang disalurkan dapat terserap dan termanfaatkan dengan baik.
Untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat di atas pendanaan disalurkan melalui dua jalur yaitu melibatkan peran lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dan bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat (BLM). Melalui jalur lembaga keuangan dilakukan dengan menghimbau kepada bank-bank yang dikoordinasi oleh pemegang otoritas moneter (Bank Indonesia) untuk memprioritaskan business plan penyaluran kreditnya pada usaha-usaha mikro yang dimiliki oleh masyarakat. [3]
[3] Pada tanggal 22 April 2002, Komite Penanggulangan telah menandatangani Kesepakatan Bersama (MOU) dengan Bank Indonesia sebagai Koordinator Kelompok Kerja Lembaga Keuangan tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Kesepakatan disebutkan bahwa sesuai dengan Business Plan masing-masing Bank Umum tersedia dana kurang lebih Rp 30 triliun yang siap disalurkan dengan mekanisme bunga pasar. Khusus untuk Usaha Mikro dalam rangka penanggulangan kemiskinan akan disalurkan dana Rp 4,6 triliun.
Untuk strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dilakukan melalui penajaman alokasi APBN, yaitu melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan melakukan tiga pemberdayaan yaitu pada usahanya yang berupa bantuan teknis untuk permodalan dan pendampingan, pada manusianya yaitu berkaitan dengan pendidikan, pelatihan dan peningkatan kesehatan; dan sarana-prasarananya/lingkungannya yang mendukung usaha atau kegiatan produktif masyarakat miskin. Selain itu penajaman APBN juga dilakukan melalui Bantuan Operasional Pembangunan (BOP) kepada departemen/LPND/instansi terkait untuk melakukan pembinaan teknis terhadap lembaga-lembaga di Tingkat Daerah, Pembinaan teknis yang diterapkan meliputi pembinaan kepada manusianya, usahanya, kelembagaannya, monitoring evaluasi dan pengendaliannya.
4. LKM dan Perannya dalam Menanggulangi Kemiskinan
Apabila kita berbicara mengenai pemberdayaan UMKM maka harus memperhatikan juga hambatan-hambatan dalam pengembangan UMKM. Salah satu hambatan utama UMKM untuk berkembang adalah keterbatasan sumberdaya finansial karena sifatnya yang mikro dengan modal kecil, tidak berbadan hukum dan manajemen yang sebagian masih tradisional sehingga sektor ini tidak tersentuh oleh pelayanan lembaga keuangan formal (bank) yang selalu menerapkan prinsip perbankan dalam memutus kreditnya. Upaya pemerintah untuk membantu UMKM misalnya dengan menghubungkan dengan pengusaha besar untuk bermitra belum cukup efektif untuk mengatasi masalah mengingat jumlahnya yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia.
Untuk mengatasi hambatan ini, pendekatan yang perlu dilakukan adalah penyediaan jasa keuangan mikro (micro finance). Selama ini Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga yang mampu memenuhi kebutuhan modal UMKM karena mampu menyesuaikan dengan karakteristik UMKM yang cenderung dianggap tidak bankable oleh sektor perbankan komersial. LKM mampu memberikan pelayanan kredit dalam skala besar tanpa jaminan, tanpa aturan yang ketat, dan dengan cara itu pula mampu untuk menutup seluruh biaya yang mereka keluarkan. Selain itu LKM dapat juga menjadi perpanjangan tangan dari lembaga keuangan formal, sebelum dana—untuk pelayanan keuangan mikro—itu tersalur kepada kelompok swadaya masyarakat (atau usaha mikro tersebut).
Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sendiri juga memuat 3 (tiga) elemen kunci (versi dari Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia). Pertama, menyediakan beragam jenis pelayana keuangan—relevan dengan kebutuhan riil masyarakat yang dilayani. Kedua, melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (masyarakat miskin menjadi pihak beneficiaries utama). Ketiga, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan.
Berbagai fenomena di atas menyebabkan LKM menjadi pilihan bagi masyarakat bawah karena memang mempunyai karakteristik yang “merakyat”. Yaitu sesuai dengan ritme kehidupan sehari-hari dan menggunakan prosedur yang sederhana, tidak sarat aturan dan cepat. Jadi adalah tepat dan wajar apabila untuk masa sekarang LKM mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka pemulihan ekonomi karena LKM mendukung sustainability dan pengembangan UMKM yang telah terbukti mampu menjadi pilar dasar perekonomian Indonesia.
Dalam rangka perkuatan perekonomian nasional, penyediaan jasa keuangan mikro diharapkan mampu mencakup dua sisi yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, yaitu mampu untuk melayani kebutuhan nasabahnya (baca: masyarakat miskin) dan pada sisi lain mampu untuk mengembangkan dirinya sebagai lembaga keuangan mikro yang bonafid. Kemampuan untuk melayani nasabah menuntut juga kemampuan si nasabah untuk dapat me-manage keuangan agar dapat dioptimalkan demi pengembangan skala usahanya.
Selama ini keengganan dari pihak perbankan—bank komersial—dalam menyalurkan kreditnya kepada usaha kecil karena adanya anggapan bahwa kelompok atau individu yang mempunyai predikat sebagai masyarakat miskin sangatlah tidak bankable di mata perbankan. Pihak perbankan kebanyakan akan merasa sia-sia dalam memberi pelayanan kepada mereka. Hal itu dikarenakan pihak perbankan memandang pelayanan terhadap masyarakat miskin akan mendatangkan biaya transaksi tinggi dan penuh dengan resiko. Tingginya biaya disebabkan skala kredit yang mereka butuhkan terlalu kecil untuk bank komersial, kemudian tidak mampu memberikan agunan, ditambah lagi dengan pendapatan yang menjadi jaminan pengembalian juga rendah, dan kenyataan bahwa jarak lembaga keuangan dengan mereka sedemikian jauh. Pihak perbankan cenderung untuk melayani golongan ekonomi atas, karena golongan ini dipandang lebih prospektif, lebih dekat, dan lebih mudah.
Oleh karena itu keberadaan lembaga keuangan mikro diharapkan mampu untuk mencakup dua profile, antara institusi sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin tanpa memandang bankable atau tidak, dan institusi komersial yang memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam penyaluran dana keuangannya. Meski berperan sebagai institusi sosial, tetapi LKM dapat menjadi institusi komersial melalui cara minimasi biaya transaksi, dan peran dari kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam mengkoordinir anggotanya. Karena kedekatan dengan pihak nasabah dan fleksibilitas aturan, maka biaya-biaya dapat berkurang. Kemudian peran dari KSM—organisasi yang terdiri dari orang-orang sesuai strata ekonominya—yang diharapkan mampu menekan anggotanya dalam mengamankan kreditnya, atau mensubstitusi collateral.
Mekanisme penyaluran itu membutuhkan keberadaan seorang pendamping. Pendamping merupakan faktor kunci agar receiving mechanism berjalan. Pendamping memberi bantuan dan fasilitas non keuangan untuk sektor mikro—seperti memfasilitasi adanya penyusunan rencana usaha, pencatatan dan pembukuan keuangan kelompok, serta pemupukan modal. Agar proses pendampingan berkelanjutan, maka diperlukan biaya pendampingan. Biaya itu dapat diambilkan dari beberapa alternatif, misalnya dari pengembalian kredit yang berasal dari kegiatan LKM itu sendiri, atau berasal dari sisa laba BUMN yang merupakan hasil kerjasama dengan pemerintah.
5. KPK Daerah dan LKM
Dengan terbitnya kebijakan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten/Kota lebih mempunyai ruang yang luas untuk mengelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakatnya. Seiring dengan hal ini, penanggulangan kemiskinan juga harus dilakukan pada tingkat daerah terkecil, namun fungsi dasar pemerintah daerah tetap sebagai fasilitator, regulator, serta motivator. Artinya pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat sentral karena lebih mengerti dan memahami potensi, tantangan, kekuatan dan kelemahan daerah masing-masing. Namun pelibatan unsur-unsur lain di luar daerah juga tetap menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena apabila pemerintah daerah mengabaikan hal ini, maka kegagalan pembangunan Indonesia selama masa orde lama dan baru akan terulang kembali.
Berangkat dari pemikiran di atas, maka pembentukan KPK daerah sebagai sebuah forum lintas pelaku penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah yang melibatkan seluruh unsur masyarakat di daerah menjadi langkah awal yang baik bagi penanggulangan kemiskinan karena lebih komprehensif, terarah dan terpadu. KPK daerah ini ditetapkan melalui peraturan daerah masing-masing dan dibiayai melalui anggaran daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan juga untuk menyamakan persepsi bahwa untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan masyarakat harus menjadi subyek dan permasalahan kemiskinan hanya menjadi pemerintah semata.
Seiring dengan era Otonomi Daerah maka KPK daerah mempunyai fungsi yang sangat strategis, yaitu sebagai forum yang mengkoordinasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat luas. Selain itu juga sebagai wadah untuk merumuskan masalah, melaksanakan program, mengevaluasi dan mengadakan penyempurnaan terhadap program yang dilaksanakan.
Terkait denga KPK Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan khususnya untuk masyarakat miskin produktif, maka pemberdayaan dan pengembangan UMKM menjadi prioritas utama. Konsekuensinya pemberdayaan dan pengembangan LKM sesuai dengan aspek lokalitas dan karakteristik UMKM menjadi salah satu syarat dasar. Pertanyaannya, bagaimana keterkaitan di antara keduanya? LKM di tingkat daerah dengan segala fleksibilitasnya dalam menyalurkan kredit mikro untuk sektor UMKM daerah dapat dijadikan mitra bagi perbankan umum yang menganut prinsip kehati-hatian, untuk menjangkau sektor UMKM yang selama ini dianggap tidak bankable.
Paling tidak kemitraan kerja ini dapat melalui dua saluran. Pertama, LKM bertindak hanya sebagai penyalur dan pendamping bagi pengusaha UMKM yang mendapat kucuran kredit dari perbankan. Sementara itu perbankan, fungsi executing tetap dipegang oleh perbankan. Kedua, LKM berfungsi sebagai penyalur dan pemutus kredit (kredit), dan bank bertindak sebagai pengucur kredit. Artinya perbankan mengucurkan kredit kepada LKM untuk kemudian disalurkan kepada sektor UMKM.
Pengembangan kemitraan kerja ini, harus didukung oleh unsur-unsur daerah yang lain, seperti dunia usaha dalam bentuk penciptaan kemitraan di bidang produksi, manajemen dan pemasaran, lembaga litbang dan perguruan tinggi sebagai pemantau, evaluasi dan penyempurnaan suatu kebijakan, serta pemerintah daerah dalam bentuk penciptaan kondisi makro dan mikro di tingkat daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha. Sementara itu, peran pendampingan juga LKM dapat dijalankan oleh LSM.
6. Realisasi Kredit UMKM per Agustus 2002
Pada tanggal 22 April 2002, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua KPK dan Gubernur Bank Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan kesepakatan bersama ini, Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter dan juga koordinator pokja Lembaga Keuangan KPK, mendorong dan menghimbau kepada lembaga keuangan supaya dalam business plan penyaluran kreditnya memberikan prioritas pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kesemuanya akan disalurkan sebagai Kredit Usaha Mikro, Kredit Usaha Kecil dan Kredit Usaha Menengah.
Menindaklanjuti kesepakatan bersama KPK-BI, selama periode Juli-Agustus 2002, 14 sistemically Important Bank yang tergabung dalam MoU KPK-BI, dengan tetap menganut prinsip kehati-hatian telah menyalurkan kredit UMKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Berikut ini kami laporkan realisasi kredit UMKM per Agustus 2002 oleh 14 systemically Important Bank.
Tabel 2. Realisasi Kredit UMKM
Per Agustus 2002 oleh 14 Systemically Important Bank
No Jenis Kredit Rencana Penyaluran Kredit UKM tahun 2002 Realisasi per Agustus 2002
(Des 2001 s.d. Agustus 2002) % Perubahan (Des 2002 s.d. Agustus 2002) terhadap posisi Desember 2001 % Realisasi terhadap rencana
Plafon Bakidebet Jum-Rek Plafon Bakidebet Jum-Rek
1 0 s.d. 50 Jt 1,165,839 8,962,145 5,285,569 1,139,013 21.59% 14.74% 15.14% 700.73%
2 50 Jt s.d. 500 Jt 12,597,497 6,287,306 5,572,943 51,383 24.90% 28.65% 29.18% 49.91%
3 500 Jt-5M 13,803,426 7,372,261 5,192,585 5,271 28.75% 27.06% 29.09% 53.41%
4 5M s.d. 10M 1,758,130 1,336,323 211 16.88% 16.03% 15.02% 12.74%
TOTAL 27,566,762 24,379,842 17,387,420 1,195,878 23,71% 20.99% 15.49% 88.44%
Keterangan: Laporan oleh BI kepada KPK tertanggal 091002
14 Bank Umum [4] telah merealisasikan persetujuan pagu kredit baru kepada UMKM sebesar Rp 24,4 triliun atau 88,4% dari komitmen semula. Jumlah kredit tersebut meliputi 1,1 juta rekening.
[4] Keempatbelas bank tersebut meliputi PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero), PTBank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PTBank Universal Tbk, PT Bank Lippo, PT Bank Bali Tbk, PTBank Niaga Tbk, PT Bank Bukopin, PTPan Indonesia Bank Tbk, PT Bank Buana Indonesia.
Dari total persetujuan pagu kredit baru tersebut, realisasi kredit oleh 14 bank sepanjang tahun 2002 sampai dengan Agustus 2002 mencapai Rp 17,4 triliun, atau 71% dari persetujuan pagu kredit pada periode yang sama. Dari realisasi kredit baru tersebut, sebesar 30,4% merupakan kredit makro, 32,1% merupakan kredit kecil dan sebagian besar (37,6%) merupakan kredit menengah. Dari sisi jenis penggunaan, sebagian besar kredit menengah tersebut digunakan sebagai kredit modal kerja. Jangkauan pemberian kredit usaha mikro meliputi pengusaha miskin atau mendekati miskin dengan pendapatan sekitar Rp 500 ribu per rumah tangga/bulan.
7. Penutup
Salah satu tujuan utama dari proses pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spirituil secara adil dan merata. Tujuan ini akan tercapai bila bangsa Indonesia mampu menanggulangi kemiskinan. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah karena usaha ini telah mampu membuktikan diri sebagai landasan perekonomian Indonesia melalui ketahanan diri yang dibuktikan selama krisis ekonomi melanda Indonesia. Selain itu UMKM merupakan sektor yang diperani oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Usaha pemberdayaan dan pengembangan UMKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan ini tidak dapat dilakukan secara individual namun harus melibatkan berbagai stakeholder yang ada seperti pemerintah, dunia usaha, dan swasta yang merupakan sektor yang menjadi landasan perekonomian Indonesia, LSM, akademisi, lembaga-lembaga donor dan lain-lain.
Pengembangan UMKM dalam konteks penanggulangan kemiskinan tidak bisa lepas dari peran LKM karena LKM merupakan pihak yang selama ini mampu memberikan dukungan kepada UMKM khususnya dalam hal sumberdaya finansial di saat pihak perbankan komersial tidak mampu menjangkaunya karena karakteristik yang melekat pada UMKM sendiri. Berangkat dari fenomena ini maka tidak dapat dipungkiri bahwa pemberdayaan LKM merupakan salah satu prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam rangka pengembangan UMKM yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan. Pemberdayaan LKM harus mencakup dua aspek, yaitu aspek regulasi dan penguatan kelembagaan. Kedua aspek ini tidak boleh berdiri sendiri namun harus saling terkait dan mendukung sehingga mampu membentuk sinergi dalam mengembangkan UMKM yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan.
Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu daerah harus membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan tingkat daerah sebagai forum koordinasi dan sinkronisasi seluruh program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. KPK daerah harus mampu mengidentifikasi masalahnya sendiri, memecahkan masalah, melaksanakan program, mengevaluasi dan akhirnya menyempurnakan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
inflasi yang terjadi pada tahun 1984
Kembali Ke 1994 Saat Inflasi Melebihi Suku Bunga
Bank sentral emerging market berisiko memicu sell-off “1994 style” di obligasi global paling cepat tahun depan jika mereka masih mengetatkan kebijakan moneter ketika the Fed mulai menaikkan suku bunga.
Itu adalah peringatan JPMorgan Chase &Co. kepala pakar ekonomi Bruce Kasman, yang menghitung bahwa bahkan dengan peningkatkan terbaru, suku bunga benchmark di negara berkembang tetap sekitar 200 basis poin di bawah rata-rata 2008 dan, disesuaikan untuk inflasi, akan berakhir tahun ini mendekati resesi terendahnya. Level inflasi pokok juga bergerak tinggi, katanya.
Keengganan untuk bertindak lebih cepat berarti bank sentral ekonomi tersebut pada akhirnya akan gagal untuk menahan inflasi sementara menjauhkannya keluar, meninggalkan mereka dan the Fed memperketat kebijakan moneter pada saat yang sama, kata Kasman. Kecemasannya adalah bahwa perubahan terus menerus akan membawa pasar keuangan untuk kembali ke tahun 1994, dimana investor pertama kali meragukan keberanian perlawanan inflasi the Fed, hanya untuk obligasi untuk merosot lebih dari 3 persen seiring pembuat kebijakan hampir menggandakan dana federal.
“Terdapat resep untuk gangguan dinamika pasar jika penyesuaian kebijakan harus mengumpulkan tenaga dengan cara sinkronisasi,” kata Kasman, mantan pejabat the Fed New York yang memantau riset ekonomi di bank terbesar kedua di AS berdasarkan asetnya. Skenario seperti itu dapat berkembang di 12 hingga 36 bulan dan akan “berdampak pada risiko aset. Obligasi akan terbunuh,” katanya.
‘Di Balik Kurva”
Bank sentral dari emerging dan developed markets bertemu hari ini di Basel, Swiss, untuk pembicaraan di Bank for International Settlements. Mereka bersidang empat hari setelah Presiden ECB Jean-Claude Trichet mengejutkan investor dengan berkata peningkatan suku bunga di zona euro adalah “mungkin” bulan depan, mendorong obligasi dua tahun Jerman ke penurunan mingguan keduanya.
Obligasi emerging market mulai melemah dan akan terus begitu diantara spekulasi bahwa bank sentral mereka “tampak jatuh di belakang kurva” dalam mengalahkan inflasi, Stephen Jen, direktur manajer di BlueGold Capital Management LLP, mengatakan kepada konferensi London pada 28 Februari. Sekuritas tersebut telah kehilangan sekitar 1.2 persen sejak pertengahan Oktober dalam hal dolar, menurut Indeks JPMorgan Chase GBI-EM.
Walau ia meragukan negara berkembang kehilangan kontrol inflasi, Jim O’Neill, kepala Goldman Sachs Asset Management, berkata yield 10 tahun obligasi Treasury AS dapat “secara cepat” mencapai 5 persen jika pertumbuhan global di biarkan untuk naik lebih cepat dari yang diantisipasikan, memaksa the Fed untuk memulai kebijakan normalisasi. Suku bunga sekuritas benchmark AS berada pada 3.49 persen pada 4 Maret.
Kecemasan Terbesar
“Hal terbesar yang saya cemaskan adalah sell-off besar di obligasi seperti 1994,” kata O’Neill, yang membantu mengurus $840 miliar. “Situasi paling ideal adalah negara maju kembali menguat seiring negara berkembang melemah, tetapi hal yang dapat terjadi adalah AS dan negara lain menguat, mereka memberi negara berkembang dasar pertumbuhan berikutnya.”
Prediksi konsensus tetap turun di obligasi AS, dengan yield obligasi 10 tahun meningkat ke 4.25 persen di kuartal kedua tahun depan, menurut prediksi mediand ari 53 pakar ekonomi yang di survei oleh Bloomberg News. Bill Gross, yang menjalankan dana obligasi terbesar dunia yaitu PIMCO, berkata di Januari bahwa walau ia mengantisipasi berakhirnya bull market di obligasi, tidak akan adanya bear market kuat. Gross telah memotong kepemilikan hutang terkait pemerintah ke level terendah dalam dua tahun.
Biaya Makanan dan Minyak
Kenaikan terakhir di harga makanan dan minyak juga berarti bank sentral Rusia, India, Cina dan brazil segera akan menaikkan suku bunga, kata Scott Minerd, kepala investment officer di Guggenheim Partners LLC di New York. Ia menekankan Cina adalah negara terbesar kedua yang mengkonsumsi minyak mentah, yang saat ini diperdagangkan di atas $100 per barel. Harga makanan global mencapai rekor di Februari, menurut FAO.
Ekonomi BRIC “harus mengambil langkah kebijakan dramatsi untuk meredakan pasar yang panas dan melawan inflasi,” kata Minerd di data 1 Maret. ”Kebijakan moneter yang membatasi akan membawa ke pelambatan ekonomi” di negera berkembang.
Walaupun begitu, sementara 17 dari 21 emerging countries yang dipantau oleh tim Kasman, menaikkan suku bunga – dengan Brazil melakukannya minggu lalu – ia berkata ia cemas mereka tidak bertindak cukup cepat. Ia memperkirakan rata-rata suku bunga untuk ekonomi ini, membebani GDP, akan mengakhiri tahun hampir sepersen poin di bawah level Agustus 2007 sebesar 7.1 persen, bahkan dengan inflasi dan pertumbuhan mencapair ata-rata sekitar 6 persen.
Kecemasan Pertumbuhan
Negara ini saat ini berada di “belakang kurva” karena mereka cemas suku bunga tinggi akan menahan perkembagnan diantara pelemahan dan risiko geopolitik luar negeri, kata Michala Marcussen, kepala ekonomi global di Societe Generale SA di London. Bahkan suku bunga tinggi relatif ke ekonomi maju juga berisiko memancing kapital spekulatif dan mendorong naik mata uang ke kerugian ekspor, katanya.
Contoh kasus: Sementara Cina, ekonomi dengan pertumbuhan tercepat, telah menaikkan suku bunga deposit satu tahun tiga kali sejak pertengahan Oktober ke 3 persen, penguatan consumer price tetap hampir 2 persen poin lebih tinggi. Itu memberi penyimpan insentif untuk membeli barang dan aset, berarti kebijakan moneter tetap stimulatif dibanding membatasi. Pada saat yang sama, Cina membatasi penguatan yuan terhadap dolar, mendukung ekspor.
Suku Bunga Negatif
Di Morgan Stanley london, pakar ekonomi Manoj Pradhan Memperkirakan pembebanan rata-rata suku bunga global akan naik hanya 70 basis poin menjadi 3.5 persen tahun ini seiring the Fed dan Bank of Japan mejaga suku bunga tetap rendah. Menghitung inflasi, suku bunga global rilli hanya akan satu inch di atas nol, hanya di kuartal akhir, ia menghitung.
That leaves central banks in developing nations with a small window to ensure price pressures don’t “get away from them,” requiring them to intensify their policy tightening, he said. For now, they’re trying to preserve growth and stabilize, rather than slash, inflation, which may mean “they tolerate inflation too much and have to speed up the interest-rate process later,” Pradhan said.
Itu meninggalkan bank sentral di negara berkembang dengan jendela kecul untuk meyakinkan tekanan harga tidak ”pergi,” itu membutuhkan mereka untuk memperketat pengetatan kebijakan, katanya. Untuk saat ini, mereka mencoba untuk menjaga pertumbuhan dan menstabilisasi, dibanding memotong, inflasi, yang akan berarti “mereka mentoleransi inflasi terlalu banyak dan harus mempercepat proses suku bunga di kemudian waktu,” kata Pradhan.
Mereka juga dapat menciptakan masalah melampaui batas mereka. Pasar berkembang lebih goyah dalam kekuatan harga global saat ini dibanding 1994 karena saham dari GDP dunia hampir berlipat ganda ke hampir tiga kali, menurut data IMF.
Mengekspor Inflasi
Pada saat yang sama, Cina menjadi “pengekspor inflasi” dibanding deflasi seiring biaya tenaga kerja meningkat, David Woo, kepala suku bunga global dan riset mata uang di Bank of America Merrill Lynch di New York, berkata pada Bloomberg Television 1 Maret. Biaya barang impor AS dari Cina menguat 0.3 persen di januari, menurut Departemen Tenaga Kerja.
Pembuat kebijakan internasional kemungkinan akan berakhir mendorong suku bunga di lock step dibanding sejalan dengan permintaan siklus ekonomi negaranya sendiri, memaksa pemulihan global denganc ara membatasi cakupan untuk negara untuk memperkuat pertumbuhan melalui ekspor, kata Piero Ghezzi, kepala ekonomi global, emerging markets dan riset mata uang di Barclays Capital di London. Koleganya memeprediksi the Fed akan mulai menaikkan suku bunga dari hampir mendekati nol di Agustus 2012.
Pergerakan Terus-Menerus
Pembuat kebijakan tidak terburu-buru untuk mengetatkan saat ini karena mereka saat ini menghargai kestabilan keuangan melebihi kestabilan harga, kata Thomas Mayer, kepala pakar ekonomi di Deutsche Bank AG. Ia memproyeksi inflasi global segera tercapai setinggi 6 persen, dengan emerging markets mendekati 10 persen. Terakhir kali dunia mengalaim tekanan seperti itu adalah di tahun 2008, ketika mereka digagalkan hanya karena krisis kredit dan resesi, katanya.
Kali ini, bank sentral akan membiarkan inflasi, kata Mayer. Namun mereka akan mencoba untuk menutup yield obligasi jangka panjang dengan menjamin untuk menjaga suku bunga rendah, mencegah pengulangan tahun 1994, katanya. Ia menekankan bahwa bahkan dengan inflasi Inggris pada 4 persen di Januari, yield obligasi pemerintah 10 tahun sekitar 3.6 persen minggu lalu.
Pada tahun 1994, the Fed menaikkan suku bunga tiga kali, dengan langkah masing-masing sebesar 25 basis poin.Pembuat kebijakan lalu melakukan kebijakan kenaikan dua setengah poin sebelum kenaikan 75 basis poin yang membawanya ke level suku bunga 5.5 persen pada akhir tahun.
Obligasi melemah 3.3 persen, menurut data dari Bank of America Merrill Lynch, dan kerugian kapital global mencapai $1.5 triliun di tahun tersebut. Transisi ke suku bunga tinggi menjadi alasan atau pemicu krisis mata uang Meksiko dan kebangkrutan Orange County California. Pertumbuhan AS melambat ke 0.9 persen di kuartal kedua tahun 1995 dari 5.6 persen tahun sebelumnya.(BA)
Bank sentral emerging market berisiko memicu sell-off “1994 style” di obligasi global paling cepat tahun depan jika mereka masih mengetatkan kebijakan moneter ketika the Fed mulai menaikkan suku bunga.
Itu adalah peringatan JPMorgan Chase &Co. kepala pakar ekonomi Bruce Kasman, yang menghitung bahwa bahkan dengan peningkatkan terbaru, suku bunga benchmark di negara berkembang tetap sekitar 200 basis poin di bawah rata-rata 2008 dan, disesuaikan untuk inflasi, akan berakhir tahun ini mendekati resesi terendahnya. Level inflasi pokok juga bergerak tinggi, katanya.
Keengganan untuk bertindak lebih cepat berarti bank sentral ekonomi tersebut pada akhirnya akan gagal untuk menahan inflasi sementara menjauhkannya keluar, meninggalkan mereka dan the Fed memperketat kebijakan moneter pada saat yang sama, kata Kasman. Kecemasannya adalah bahwa perubahan terus menerus akan membawa pasar keuangan untuk kembali ke tahun 1994, dimana investor pertama kali meragukan keberanian perlawanan inflasi the Fed, hanya untuk obligasi untuk merosot lebih dari 3 persen seiring pembuat kebijakan hampir menggandakan dana federal.
“Terdapat resep untuk gangguan dinamika pasar jika penyesuaian kebijakan harus mengumpulkan tenaga dengan cara sinkronisasi,” kata Kasman, mantan pejabat the Fed New York yang memantau riset ekonomi di bank terbesar kedua di AS berdasarkan asetnya. Skenario seperti itu dapat berkembang di 12 hingga 36 bulan dan akan “berdampak pada risiko aset. Obligasi akan terbunuh,” katanya.
‘Di Balik Kurva”
Bank sentral dari emerging dan developed markets bertemu hari ini di Basel, Swiss, untuk pembicaraan di Bank for International Settlements. Mereka bersidang empat hari setelah Presiden ECB Jean-Claude Trichet mengejutkan investor dengan berkata peningkatan suku bunga di zona euro adalah “mungkin” bulan depan, mendorong obligasi dua tahun Jerman ke penurunan mingguan keduanya.
Obligasi emerging market mulai melemah dan akan terus begitu diantara spekulasi bahwa bank sentral mereka “tampak jatuh di belakang kurva” dalam mengalahkan inflasi, Stephen Jen, direktur manajer di BlueGold Capital Management LLP, mengatakan kepada konferensi London pada 28 Februari. Sekuritas tersebut telah kehilangan sekitar 1.2 persen sejak pertengahan Oktober dalam hal dolar, menurut Indeks JPMorgan Chase GBI-EM.
Walau ia meragukan negara berkembang kehilangan kontrol inflasi, Jim O’Neill, kepala Goldman Sachs Asset Management, berkata yield 10 tahun obligasi Treasury AS dapat “secara cepat” mencapai 5 persen jika pertumbuhan global di biarkan untuk naik lebih cepat dari yang diantisipasikan, memaksa the Fed untuk memulai kebijakan normalisasi. Suku bunga sekuritas benchmark AS berada pada 3.49 persen pada 4 Maret.
Kecemasan Terbesar
“Hal terbesar yang saya cemaskan adalah sell-off besar di obligasi seperti 1994,” kata O’Neill, yang membantu mengurus $840 miliar. “Situasi paling ideal adalah negara maju kembali menguat seiring negara berkembang melemah, tetapi hal yang dapat terjadi adalah AS dan negara lain menguat, mereka memberi negara berkembang dasar pertumbuhan berikutnya.”
Prediksi konsensus tetap turun di obligasi AS, dengan yield obligasi 10 tahun meningkat ke 4.25 persen di kuartal kedua tahun depan, menurut prediksi mediand ari 53 pakar ekonomi yang di survei oleh Bloomberg News. Bill Gross, yang menjalankan dana obligasi terbesar dunia yaitu PIMCO, berkata di Januari bahwa walau ia mengantisipasi berakhirnya bull market di obligasi, tidak akan adanya bear market kuat. Gross telah memotong kepemilikan hutang terkait pemerintah ke level terendah dalam dua tahun.
Biaya Makanan dan Minyak
Kenaikan terakhir di harga makanan dan minyak juga berarti bank sentral Rusia, India, Cina dan brazil segera akan menaikkan suku bunga, kata Scott Minerd, kepala investment officer di Guggenheim Partners LLC di New York. Ia menekankan Cina adalah negara terbesar kedua yang mengkonsumsi minyak mentah, yang saat ini diperdagangkan di atas $100 per barel. Harga makanan global mencapai rekor di Februari, menurut FAO.
Ekonomi BRIC “harus mengambil langkah kebijakan dramatsi untuk meredakan pasar yang panas dan melawan inflasi,” kata Minerd di data 1 Maret. ”Kebijakan moneter yang membatasi akan membawa ke pelambatan ekonomi” di negera berkembang.
Walaupun begitu, sementara 17 dari 21 emerging countries yang dipantau oleh tim Kasman, menaikkan suku bunga – dengan Brazil melakukannya minggu lalu – ia berkata ia cemas mereka tidak bertindak cukup cepat. Ia memperkirakan rata-rata suku bunga untuk ekonomi ini, membebani GDP, akan mengakhiri tahun hampir sepersen poin di bawah level Agustus 2007 sebesar 7.1 persen, bahkan dengan inflasi dan pertumbuhan mencapair ata-rata sekitar 6 persen.
Kecemasan Pertumbuhan
Negara ini saat ini berada di “belakang kurva” karena mereka cemas suku bunga tinggi akan menahan perkembagnan diantara pelemahan dan risiko geopolitik luar negeri, kata Michala Marcussen, kepala ekonomi global di Societe Generale SA di London. Bahkan suku bunga tinggi relatif ke ekonomi maju juga berisiko memancing kapital spekulatif dan mendorong naik mata uang ke kerugian ekspor, katanya.
Contoh kasus: Sementara Cina, ekonomi dengan pertumbuhan tercepat, telah menaikkan suku bunga deposit satu tahun tiga kali sejak pertengahan Oktober ke 3 persen, penguatan consumer price tetap hampir 2 persen poin lebih tinggi. Itu memberi penyimpan insentif untuk membeli barang dan aset, berarti kebijakan moneter tetap stimulatif dibanding membatasi. Pada saat yang sama, Cina membatasi penguatan yuan terhadap dolar, mendukung ekspor.
Suku Bunga Negatif
Di Morgan Stanley london, pakar ekonomi Manoj Pradhan Memperkirakan pembebanan rata-rata suku bunga global akan naik hanya 70 basis poin menjadi 3.5 persen tahun ini seiring the Fed dan Bank of Japan mejaga suku bunga tetap rendah. Menghitung inflasi, suku bunga global rilli hanya akan satu inch di atas nol, hanya di kuartal akhir, ia menghitung.
That leaves central banks in developing nations with a small window to ensure price pressures don’t “get away from them,” requiring them to intensify their policy tightening, he said. For now, they’re trying to preserve growth and stabilize, rather than slash, inflation, which may mean “they tolerate inflation too much and have to speed up the interest-rate process later,” Pradhan said.
Itu meninggalkan bank sentral di negara berkembang dengan jendela kecul untuk meyakinkan tekanan harga tidak ”pergi,” itu membutuhkan mereka untuk memperketat pengetatan kebijakan, katanya. Untuk saat ini, mereka mencoba untuk menjaga pertumbuhan dan menstabilisasi, dibanding memotong, inflasi, yang akan berarti “mereka mentoleransi inflasi terlalu banyak dan harus mempercepat proses suku bunga di kemudian waktu,” kata Pradhan.
Mereka juga dapat menciptakan masalah melampaui batas mereka. Pasar berkembang lebih goyah dalam kekuatan harga global saat ini dibanding 1994 karena saham dari GDP dunia hampir berlipat ganda ke hampir tiga kali, menurut data IMF.
Mengekspor Inflasi
Pada saat yang sama, Cina menjadi “pengekspor inflasi” dibanding deflasi seiring biaya tenaga kerja meningkat, David Woo, kepala suku bunga global dan riset mata uang di Bank of America Merrill Lynch di New York, berkata pada Bloomberg Television 1 Maret. Biaya barang impor AS dari Cina menguat 0.3 persen di januari, menurut Departemen Tenaga Kerja.
Pembuat kebijakan internasional kemungkinan akan berakhir mendorong suku bunga di lock step dibanding sejalan dengan permintaan siklus ekonomi negaranya sendiri, memaksa pemulihan global denganc ara membatasi cakupan untuk negara untuk memperkuat pertumbuhan melalui ekspor, kata Piero Ghezzi, kepala ekonomi global, emerging markets dan riset mata uang di Barclays Capital di London. Koleganya memeprediksi the Fed akan mulai menaikkan suku bunga dari hampir mendekati nol di Agustus 2012.
Pergerakan Terus-Menerus
Pembuat kebijakan tidak terburu-buru untuk mengetatkan saat ini karena mereka saat ini menghargai kestabilan keuangan melebihi kestabilan harga, kata Thomas Mayer, kepala pakar ekonomi di Deutsche Bank AG. Ia memproyeksi inflasi global segera tercapai setinggi 6 persen, dengan emerging markets mendekati 10 persen. Terakhir kali dunia mengalaim tekanan seperti itu adalah di tahun 2008, ketika mereka digagalkan hanya karena krisis kredit dan resesi, katanya.
Kali ini, bank sentral akan membiarkan inflasi, kata Mayer. Namun mereka akan mencoba untuk menutup yield obligasi jangka panjang dengan menjamin untuk menjaga suku bunga rendah, mencegah pengulangan tahun 1994, katanya. Ia menekankan bahwa bahkan dengan inflasi Inggris pada 4 persen di Januari, yield obligasi pemerintah 10 tahun sekitar 3.6 persen minggu lalu.
Pada tahun 1994, the Fed menaikkan suku bunga tiga kali, dengan langkah masing-masing sebesar 25 basis poin.Pembuat kebijakan lalu melakukan kebijakan kenaikan dua setengah poin sebelum kenaikan 75 basis poin yang membawanya ke level suku bunga 5.5 persen pada akhir tahun.
Obligasi melemah 3.3 persen, menurut data dari Bank of America Merrill Lynch, dan kerugian kapital global mencapai $1.5 triliun di tahun tersebut. Transisi ke suku bunga tinggi menjadi alasan atau pemicu krisis mata uang Meksiko dan kebangkrutan Orange County California. Pertumbuhan AS melambat ke 0.9 persen di kuartal kedua tahun 1995 dari 5.6 persen tahun sebelumnya.(BA)
inflasi yang terjadi pada tahun 1984
Kembali Ke 1994 Saat Inflasi Melebihi Suku Bunga
Bank sentral emerging market berisiko memicu sell-off “1994 style” di obligasi global paling cepat tahun depan jika mereka masih mengetatkan kebijakan moneter ketika the Fed mulai menaikkan suku bunga.
Itu adalah peringatan JPMorgan Chase &Co. kepala pakar ekonomi Bruce Kasman, yang menghitung bahwa bahkan dengan peningkatkan terbaru, suku bunga benchmark di negara berkembang tetap sekitar 200 basis poin di bawah rata-rata 2008 dan, disesuaikan untuk inflasi, akan berakhir tahun ini mendekati resesi terendahnya. Level inflasi pokok juga bergerak tinggi, katanya.
Keengganan untuk bertindak lebih cepat berarti bank sentral ekonomi tersebut pada akhirnya akan gagal untuk menahan inflasi sementara menjauhkannya keluar, meninggalkan mereka dan the Fed memperketat kebijakan moneter pada saat yang sama, kata Kasman. Kecemasannya adalah bahwa perubahan terus menerus akan membawa pasar keuangan untuk kembali ke tahun 1994, dimana investor pertama kali meragukan keberanian perlawanan inflasi the Fed, hanya untuk obligasi untuk merosot lebih dari 3 persen seiring pembuat kebijakan hampir menggandakan dana federal.
“Terdapat resep untuk gangguan dinamika pasar jika penyesuaian kebijakan harus mengumpulkan tenaga dengan cara sinkronisasi,” kata Kasman, mantan pejabat the Fed New York yang memantau riset ekonomi di bank terbesar kedua di AS berdasarkan asetnya. Skenario seperti itu dapat berkembang di 12 hingga 36 bulan dan akan “berdampak pada risiko aset. Obligasi akan terbunuh,” katanya.
‘Di Balik Kurva”
Bank sentral dari emerging dan developed markets bertemu hari ini di Basel, Swiss, untuk pembicaraan di Bank for International Settlements. Mereka bersidang empat hari setelah Presiden ECB Jean-Claude Trichet mengejutkan investor dengan berkata peningkatan suku bunga di zona euro adalah “mungkin” bulan depan, mendorong obligasi dua tahun Jerman ke penurunan mingguan keduanya.
Obligasi emerging market mulai melemah dan akan terus begitu diantara spekulasi bahwa bank sentral mereka “tampak jatuh di belakang kurva” dalam mengalahkan inflasi, Stephen Jen, direktur manajer di BlueGold Capital Management LLP, mengatakan kepada konferensi London pada 28 Februari. Sekuritas tersebut telah kehilangan sekitar 1.2 persen sejak pertengahan Oktober dalam hal dolar, menurut Indeks JPMorgan Chase GBI-EM.
Walau ia meragukan negara berkembang kehilangan kontrol inflasi, Jim O’Neill, kepala Goldman Sachs Asset Management, berkata yield 10 tahun obligasi Treasury AS dapat “secara cepat” mencapai 5 persen jika pertumbuhan global di biarkan untuk naik lebih cepat dari yang diantisipasikan, memaksa the Fed untuk memulai kebijakan normalisasi. Suku bunga sekuritas benchmark AS berada pada 3.49 persen pada 4 Maret.
Kecemasan Terbesar
“Hal terbesar yang saya cemaskan adalah sell-off besar di obligasi seperti 1994,” kata O’Neill, yang membantu mengurus $840 miliar. “Situasi paling ideal adalah negara maju kembali menguat seiring negara berkembang melemah, tetapi hal yang dapat terjadi adalah AS dan negara lain menguat, mereka memberi negara berkembang dasar pertumbuhan berikutnya.”
Prediksi konsensus tetap turun di obligasi AS, dengan yield obligasi 10 tahun meningkat ke 4.25 persen di kuartal kedua tahun depan, menurut prediksi mediand ari 53 pakar ekonomi yang di survei oleh Bloomberg News. Bill Gross, yang menjalankan dana obligasi terbesar dunia yaitu PIMCO, berkata di Januari bahwa walau ia mengantisipasi berakhirnya bull market di obligasi, tidak akan adanya bear market kuat. Gross telah memotong kepemilikan hutang terkait pemerintah ke level terendah dalam dua tahun.
Biaya Makanan dan Minyak
Kenaikan terakhir di harga makanan dan minyak juga berarti bank sentral Rusia, India, Cina dan brazil segera akan menaikkan suku bunga, kata Scott Minerd, kepala investment officer di Guggenheim Partners LLC di New York. Ia menekankan Cina adalah negara terbesar kedua yang mengkonsumsi minyak mentah, yang saat ini diperdagangkan di atas $100 per barel. Harga makanan global mencapai rekor di Februari, menurut FAO.
Ekonomi BRIC “harus mengambil langkah kebijakan dramatsi untuk meredakan pasar yang panas dan melawan inflasi,” kata Minerd di data 1 Maret. ”Kebijakan moneter yang membatasi akan membawa ke pelambatan ekonomi” di negera berkembang.
Walaupun begitu, sementara 17 dari 21 emerging countries yang dipantau oleh tim Kasman, menaikkan suku bunga – dengan Brazil melakukannya minggu lalu – ia berkata ia cemas mereka tidak bertindak cukup cepat. Ia memperkirakan rata-rata suku bunga untuk ekonomi ini, membebani GDP, akan mengakhiri tahun hampir sepersen poin di bawah level Agustus 2007 sebesar 7.1 persen, bahkan dengan inflasi dan pertumbuhan mencapair ata-rata sekitar 6 persen.
Kecemasan Pertumbuhan
Negara ini saat ini berada di “belakang kurva” karena mereka cemas suku bunga tinggi akan menahan perkembagnan diantara pelemahan dan risiko geopolitik luar negeri, kata Michala Marcussen, kepala ekonomi global di Societe Generale SA di London. Bahkan suku bunga tinggi relatif ke ekonomi maju juga berisiko memancing kapital spekulatif dan mendorong naik mata uang ke kerugian ekspor, katanya.
Contoh kasus: Sementara Cina, ekonomi dengan pertumbuhan tercepat, telah menaikkan suku bunga deposit satu tahun tiga kali sejak pertengahan Oktober ke 3 persen, penguatan consumer price tetap hampir 2 persen poin lebih tinggi. Itu memberi penyimpan insentif untuk membeli barang dan aset, berarti kebijakan moneter tetap stimulatif dibanding membatasi. Pada saat yang sama, Cina membatasi penguatan yuan terhadap dolar, mendukung ekspor.
Suku Bunga Negatif
Di Morgan Stanley london, pakar ekonomi Manoj Pradhan Memperkirakan pembebanan rata-rata suku bunga global akan naik hanya 70 basis poin menjadi 3.5 persen tahun ini seiring the Fed dan Bank of Japan mejaga suku bunga tetap rendah. Menghitung inflasi, suku bunga global rilli hanya akan satu inch di atas nol, hanya di kuartal akhir, ia menghitung.
That leaves central banks in developing nations with a small window to ensure price pressures don’t “get away from them,” requiring them to intensify their policy tightening, he said. For now, they’re trying to preserve growth and stabilize, rather than slash, inflation, which may mean “they tolerate inflation too much and have to speed up the interest-rate process later,” Pradhan said.
Itu meninggalkan bank sentral di negara berkembang dengan jendela kecul untuk meyakinkan tekanan harga tidak ”pergi,” itu membutuhkan mereka untuk memperketat pengetatan kebijakan, katanya. Untuk saat ini, mereka mencoba untuk menjaga pertumbuhan dan menstabilisasi, dibanding memotong, inflasi, yang akan berarti “mereka mentoleransi inflasi terlalu banyak dan harus mempercepat proses suku bunga di kemudian waktu,” kata Pradhan.
Mereka juga dapat menciptakan masalah melampaui batas mereka. Pasar berkembang lebih goyah dalam kekuatan harga global saat ini dibanding 1994 karena saham dari GDP dunia hampir berlipat ganda ke hampir tiga kali, menurut data IMF.
Mengekspor Inflasi
Pada saat yang sama, Cina menjadi “pengekspor inflasi” dibanding deflasi seiring biaya tenaga kerja meningkat, David Woo, kepala suku bunga global dan riset mata uang di Bank of America Merrill Lynch di New York, berkata pada Bloomberg Television 1 Maret. Biaya barang impor AS dari Cina menguat 0.3 persen di januari, menurut Departemen Tenaga Kerja.
Pembuat kebijakan internasional kemungkinan akan berakhir mendorong suku bunga di lock step dibanding sejalan dengan permintaan siklus ekonomi negaranya sendiri, memaksa pemulihan global denganc ara membatasi cakupan untuk negara untuk memperkuat pertumbuhan melalui ekspor, kata Piero Ghezzi, kepala ekonomi global, emerging markets dan riset mata uang di Barclays Capital di London. Koleganya memeprediksi the Fed akan mulai menaikkan suku bunga dari hampir mendekati nol di Agustus 2012.
Pergerakan Terus-Menerus
Pembuat kebijakan tidak terburu-buru untuk mengetatkan saat ini karena mereka saat ini menghargai kestabilan keuangan melebihi kestabilan harga, kata Thomas Mayer, kepala pakar ekonomi di Deutsche Bank AG. Ia memproyeksi inflasi global segera tercapai setinggi 6 persen, dengan emerging markets mendekati 10 persen. Terakhir kali dunia mengalaim tekanan seperti itu adalah di tahun 2008, ketika mereka digagalkan hanya karena krisis kredit dan resesi, katanya.
Kali ini, bank sentral akan membiarkan inflasi, kata Mayer. Namun mereka akan mencoba untuk menutup yield obligasi jangka panjang dengan menjamin untuk menjaga suku bunga rendah, mencegah pengulangan tahun 1994, katanya. Ia menekankan bahwa bahkan dengan inflasi Inggris pada 4 persen di Januari, yield obligasi pemerintah 10 tahun sekitar 3.6 persen minggu lalu.
Pada tahun 1994, the Fed menaikkan suku bunga tiga kali, dengan langkah masing-masing sebesar 25 basis poin.Pembuat kebijakan lalu melakukan kebijakan kenaikan dua setengah poin sebelum kenaikan 75 basis poin yang membawanya ke level suku bunga 5.5 persen pada akhir tahun.
Obligasi melemah 3.3 persen, menurut data dari Bank of America Merrill Lynch, dan kerugian kapital global mencapai $1.5 triliun di tahun tersebut. Transisi ke suku bunga tinggi menjadi alasan atau pemicu krisis mata uang Meksiko dan kebangkrutan Orange County California. Pertumbuhan AS melambat ke 0.9 persen di kuartal kedua tahun 1995 dari 5.6 persen tahun sebelumnya.(BA)
Bank sentral emerging market berisiko memicu sell-off “1994 style” di obligasi global paling cepat tahun depan jika mereka masih mengetatkan kebijakan moneter ketika the Fed mulai menaikkan suku bunga.
Itu adalah peringatan JPMorgan Chase &Co. kepala pakar ekonomi Bruce Kasman, yang menghitung bahwa bahkan dengan peningkatkan terbaru, suku bunga benchmark di negara berkembang tetap sekitar 200 basis poin di bawah rata-rata 2008 dan, disesuaikan untuk inflasi, akan berakhir tahun ini mendekati resesi terendahnya. Level inflasi pokok juga bergerak tinggi, katanya.
Keengganan untuk bertindak lebih cepat berarti bank sentral ekonomi tersebut pada akhirnya akan gagal untuk menahan inflasi sementara menjauhkannya keluar, meninggalkan mereka dan the Fed memperketat kebijakan moneter pada saat yang sama, kata Kasman. Kecemasannya adalah bahwa perubahan terus menerus akan membawa pasar keuangan untuk kembali ke tahun 1994, dimana investor pertama kali meragukan keberanian perlawanan inflasi the Fed, hanya untuk obligasi untuk merosot lebih dari 3 persen seiring pembuat kebijakan hampir menggandakan dana federal.
“Terdapat resep untuk gangguan dinamika pasar jika penyesuaian kebijakan harus mengumpulkan tenaga dengan cara sinkronisasi,” kata Kasman, mantan pejabat the Fed New York yang memantau riset ekonomi di bank terbesar kedua di AS berdasarkan asetnya. Skenario seperti itu dapat berkembang di 12 hingga 36 bulan dan akan “berdampak pada risiko aset. Obligasi akan terbunuh,” katanya.
‘Di Balik Kurva”
Bank sentral dari emerging dan developed markets bertemu hari ini di Basel, Swiss, untuk pembicaraan di Bank for International Settlements. Mereka bersidang empat hari setelah Presiden ECB Jean-Claude Trichet mengejutkan investor dengan berkata peningkatan suku bunga di zona euro adalah “mungkin” bulan depan, mendorong obligasi dua tahun Jerman ke penurunan mingguan keduanya.
Obligasi emerging market mulai melemah dan akan terus begitu diantara spekulasi bahwa bank sentral mereka “tampak jatuh di belakang kurva” dalam mengalahkan inflasi, Stephen Jen, direktur manajer di BlueGold Capital Management LLP, mengatakan kepada konferensi London pada 28 Februari. Sekuritas tersebut telah kehilangan sekitar 1.2 persen sejak pertengahan Oktober dalam hal dolar, menurut Indeks JPMorgan Chase GBI-EM.
Walau ia meragukan negara berkembang kehilangan kontrol inflasi, Jim O’Neill, kepala Goldman Sachs Asset Management, berkata yield 10 tahun obligasi Treasury AS dapat “secara cepat” mencapai 5 persen jika pertumbuhan global di biarkan untuk naik lebih cepat dari yang diantisipasikan, memaksa the Fed untuk memulai kebijakan normalisasi. Suku bunga sekuritas benchmark AS berada pada 3.49 persen pada 4 Maret.
Kecemasan Terbesar
“Hal terbesar yang saya cemaskan adalah sell-off besar di obligasi seperti 1994,” kata O’Neill, yang membantu mengurus $840 miliar. “Situasi paling ideal adalah negara maju kembali menguat seiring negara berkembang melemah, tetapi hal yang dapat terjadi adalah AS dan negara lain menguat, mereka memberi negara berkembang dasar pertumbuhan berikutnya.”
Prediksi konsensus tetap turun di obligasi AS, dengan yield obligasi 10 tahun meningkat ke 4.25 persen di kuartal kedua tahun depan, menurut prediksi mediand ari 53 pakar ekonomi yang di survei oleh Bloomberg News. Bill Gross, yang menjalankan dana obligasi terbesar dunia yaitu PIMCO, berkata di Januari bahwa walau ia mengantisipasi berakhirnya bull market di obligasi, tidak akan adanya bear market kuat. Gross telah memotong kepemilikan hutang terkait pemerintah ke level terendah dalam dua tahun.
Biaya Makanan dan Minyak
Kenaikan terakhir di harga makanan dan minyak juga berarti bank sentral Rusia, India, Cina dan brazil segera akan menaikkan suku bunga, kata Scott Minerd, kepala investment officer di Guggenheim Partners LLC di New York. Ia menekankan Cina adalah negara terbesar kedua yang mengkonsumsi minyak mentah, yang saat ini diperdagangkan di atas $100 per barel. Harga makanan global mencapai rekor di Februari, menurut FAO.
Ekonomi BRIC “harus mengambil langkah kebijakan dramatsi untuk meredakan pasar yang panas dan melawan inflasi,” kata Minerd di data 1 Maret. ”Kebijakan moneter yang membatasi akan membawa ke pelambatan ekonomi” di negera berkembang.
Walaupun begitu, sementara 17 dari 21 emerging countries yang dipantau oleh tim Kasman, menaikkan suku bunga – dengan Brazil melakukannya minggu lalu – ia berkata ia cemas mereka tidak bertindak cukup cepat. Ia memperkirakan rata-rata suku bunga untuk ekonomi ini, membebani GDP, akan mengakhiri tahun hampir sepersen poin di bawah level Agustus 2007 sebesar 7.1 persen, bahkan dengan inflasi dan pertumbuhan mencapair ata-rata sekitar 6 persen.
Kecemasan Pertumbuhan
Negara ini saat ini berada di “belakang kurva” karena mereka cemas suku bunga tinggi akan menahan perkembagnan diantara pelemahan dan risiko geopolitik luar negeri, kata Michala Marcussen, kepala ekonomi global di Societe Generale SA di London. Bahkan suku bunga tinggi relatif ke ekonomi maju juga berisiko memancing kapital spekulatif dan mendorong naik mata uang ke kerugian ekspor, katanya.
Contoh kasus: Sementara Cina, ekonomi dengan pertumbuhan tercepat, telah menaikkan suku bunga deposit satu tahun tiga kali sejak pertengahan Oktober ke 3 persen, penguatan consumer price tetap hampir 2 persen poin lebih tinggi. Itu memberi penyimpan insentif untuk membeli barang dan aset, berarti kebijakan moneter tetap stimulatif dibanding membatasi. Pada saat yang sama, Cina membatasi penguatan yuan terhadap dolar, mendukung ekspor.
Suku Bunga Negatif
Di Morgan Stanley london, pakar ekonomi Manoj Pradhan Memperkirakan pembebanan rata-rata suku bunga global akan naik hanya 70 basis poin menjadi 3.5 persen tahun ini seiring the Fed dan Bank of Japan mejaga suku bunga tetap rendah. Menghitung inflasi, suku bunga global rilli hanya akan satu inch di atas nol, hanya di kuartal akhir, ia menghitung.
That leaves central banks in developing nations with a small window to ensure price pressures don’t “get away from them,” requiring them to intensify their policy tightening, he said. For now, they’re trying to preserve growth and stabilize, rather than slash, inflation, which may mean “they tolerate inflation too much and have to speed up the interest-rate process later,” Pradhan said.
Itu meninggalkan bank sentral di negara berkembang dengan jendela kecul untuk meyakinkan tekanan harga tidak ”pergi,” itu membutuhkan mereka untuk memperketat pengetatan kebijakan, katanya. Untuk saat ini, mereka mencoba untuk menjaga pertumbuhan dan menstabilisasi, dibanding memotong, inflasi, yang akan berarti “mereka mentoleransi inflasi terlalu banyak dan harus mempercepat proses suku bunga di kemudian waktu,” kata Pradhan.
Mereka juga dapat menciptakan masalah melampaui batas mereka. Pasar berkembang lebih goyah dalam kekuatan harga global saat ini dibanding 1994 karena saham dari GDP dunia hampir berlipat ganda ke hampir tiga kali, menurut data IMF.
Mengekspor Inflasi
Pada saat yang sama, Cina menjadi “pengekspor inflasi” dibanding deflasi seiring biaya tenaga kerja meningkat, David Woo, kepala suku bunga global dan riset mata uang di Bank of America Merrill Lynch di New York, berkata pada Bloomberg Television 1 Maret. Biaya barang impor AS dari Cina menguat 0.3 persen di januari, menurut Departemen Tenaga Kerja.
Pembuat kebijakan internasional kemungkinan akan berakhir mendorong suku bunga di lock step dibanding sejalan dengan permintaan siklus ekonomi negaranya sendiri, memaksa pemulihan global denganc ara membatasi cakupan untuk negara untuk memperkuat pertumbuhan melalui ekspor, kata Piero Ghezzi, kepala ekonomi global, emerging markets dan riset mata uang di Barclays Capital di London. Koleganya memeprediksi the Fed akan mulai menaikkan suku bunga dari hampir mendekati nol di Agustus 2012.
Pergerakan Terus-Menerus
Pembuat kebijakan tidak terburu-buru untuk mengetatkan saat ini karena mereka saat ini menghargai kestabilan keuangan melebihi kestabilan harga, kata Thomas Mayer, kepala pakar ekonomi di Deutsche Bank AG. Ia memproyeksi inflasi global segera tercapai setinggi 6 persen, dengan emerging markets mendekati 10 persen. Terakhir kali dunia mengalaim tekanan seperti itu adalah di tahun 2008, ketika mereka digagalkan hanya karena krisis kredit dan resesi, katanya.
Kali ini, bank sentral akan membiarkan inflasi, kata Mayer. Namun mereka akan mencoba untuk menutup yield obligasi jangka panjang dengan menjamin untuk menjaga suku bunga rendah, mencegah pengulangan tahun 1994, katanya. Ia menekankan bahwa bahkan dengan inflasi Inggris pada 4 persen di Januari, yield obligasi pemerintah 10 tahun sekitar 3.6 persen minggu lalu.
Pada tahun 1994, the Fed menaikkan suku bunga tiga kali, dengan langkah masing-masing sebesar 25 basis poin.Pembuat kebijakan lalu melakukan kebijakan kenaikan dua setengah poin sebelum kenaikan 75 basis poin yang membawanya ke level suku bunga 5.5 persen pada akhir tahun.
Obligasi melemah 3.3 persen, menurut data dari Bank of America Merrill Lynch, dan kerugian kapital global mencapai $1.5 triliun di tahun tersebut. Transisi ke suku bunga tinggi menjadi alasan atau pemicu krisis mata uang Meksiko dan kebangkrutan Orange County California. Pertumbuhan AS melambat ke 0.9 persen di kuartal kedua tahun 1995 dari 5.6 persen tahun sebelumnya.(BA)
Subscribe to:
Posts (Atom)