Sejarah Perkembangan Sistem Perekonomian di Indonesia
dari Periode tahun 1974 – 1979
Sejarah perekonomian Indonesia di awali pada pemerintahan Orde Lama.
Kondisi politik:
a) Indonesia menghadapi 2 perang besar dengan Belanda
b) Gejolak politik dalam negeri dan beberapa pemberontakan
c) Manajemen ekonomi makro yang buruk
Kondisi ekonomi tidak menguntungkan:
a) Selama dekade 1950an, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%
b) Periode 1960 – 1966, pertumbuhan ekonomi 1,9% dan stagflasi (high rate of unemployment and inflation)
c) Periode 1955 – 1965, rata-rata pendapatan pemerintah Rp 151 juta dan pengeluaran Rp 359 juta
d) Produksi sektor pertanian dan perindustrian sangat rendah sebagai akibat dari kurangnya kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung
e) Jumlah uang yang beredar berlebihan, sehingga terjadi inflasi
Tabel. Perkembangan Inflasi dan Jumlah Uang Beredar.
Tahun | Indeks Harga (1954=100) | Pengeluaran |
1955 | 135 | 12,20 |
1956 | 133 | 13,40 |
1957 | 206 | 18,90 |
1958 | 243 | 29,40 |
1959 | 275 | 34,90 |
1960 | 330 | 47,90 |
1961 | 644 | 67,60 |
1962 | 1.648 | 135,90 |
1963 | 3.770 | 263,40 |
1964 | 8.870 | 675,10 |
1965 | 61.400 | 2.582,0 |
1966 | 152.200 | 5.593,4 |
Dumairy (1996) menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia:
a) Periode 1945 – 1950.
b) Periode demokrasi parlementer/liberal (1950 – 1959)
Banyak partai politik
Sektor formal: pertambangan, pertanian, distribusi, bank, dan transportasi yang padat modal dan dikuasai oleh asing serta berorientasi ekspor memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB
8 kali perubahan kabinet:
ü Kabinet Hatta dengan kebijakan Reformasi moneter via devaluasi mata uang local (Gulden) dan pemotongan uang sebesar 50% atas uang kertas yang beredar yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank dengan nilai nominal > 2,50 Gulden Indonesia.
ü Kabinet Natsir dengan kebijakan perumusan perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut dengan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP)
ü Kabinet Sukiman dengan kebijakan nasionalisasi oleh De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dan penghapusan system kurs berganda
ü Kabinet Wilopo dengan kebijakan anggaran berimbang dalam APBN, memperketat impor, merasionalisasi angkatan bersenjata dengan modernisasi dan pengurangan jumlah personil, serta pengiritan pengeluaran pemerintah
ü Kabinet Ali I dengan kebijakan pembatasan impor dan kebijakan uang ketat
ü Kabinet Burhanudin dengan kebijakan liberalisasi impor, kebijakan uang ketat untuk menekan jumlah uang yang beredar, dan penyempurnaan program benteng (bagian dari program RUP yakni program diskriminasi rasial untuk mengurangi dominasi ekonomi), memperkenankan investasi asing masuk ke Indonesia, membantu pengusaha pribumi, serta menghapus persetujuan meja bundar (menghilangkan dominasi belanda perekonomian nasional.
ü Kabinet Ali II dengan kebijakan rencana pembangunan lima tahun 1956 - 1960
ü Kebinet Djuanda dengan kebijakan stabilitas politik dan nasionalisasi perusahaan belanda.
c) Periode demokrasi terpimpin (1959 – 1965)
ü Dilakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan belanda.
ü Lebih cenderung kepada pemikiran sosialis komunis
ü Politik tidak stabil sampai pada puncaknya pada September 1965
Pemerintahan Orde Baru
Sejak Maret 1966.
Pemerintah mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial.
Pemerintah meninggalkan idiologi komunis dan menjalin hubungan dengan Negara barat dan menjadi anggota PBB, IMF, dan Bank Dunia.
Kondisi perekonomian Indonesia:
(a) ketidakmampuan membayar hutang LN US $32 Milyar
(b) Penerimaan ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor
(c) Pengendalian anggaran belanja dan pemungutan pajak yang tidak berdaya
(d) Inflasi 30 – 50 persen per bulan
(e) Kondisi prasarana perekonomian yang bururk
(f) Kapasitas produktif sektor industri dan ekspor menurun
Prioritas kebijakan ekonomi:
(a) Memerangi hiperinflasi
(b) Mencukupkan persediaan pangan (beras)
(c) merehabilitasi prasaran perekonomian
(d) Peningkatan ekspor
(e) Penyediaan lapangan kerja
(f) Mengundang investor asing
Program ekonomi orde baru mencakup:
(a)Jangka pendek
Juli – Desember 1966 untuk program pemulihan
Januari – Juni 1967 untuk tahap rehabilitasi
Juli – Desember 1967 untuk tahap konsolidasi
Januari – Juni 1968 untuk tahap stabilisasi
(b)Jangka panjang yang berupa Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) mulai April tahun 1969.
Dalam rangka mendukung kebijakan jangka pendek, pemerintah:
(a) Memperkenalkan kebijakan anggaran berimbang (balanced budget policy)
(b) Pembentukan IGGI
(c) Melakukan reformasi terhadap sistem perbankan
UU tahun 1967 tentang Perbankan
UU tahun 1968 tentang Bank Sentral
UU tahun 1968 tentang Bank Asing
(d) Menjadi anggota kembali IMF
(e) Pemberian peran yang lebih besar kepada bank bank dan lembaga keuangan lain sebagai ’”agen pembangunan”. Dengan memobilisasi tabungan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memainkan peranan penting untuk pembangunan pasar uang dan pasar modal.
Mulai 1 April 1969, Program pembangunan jangka panjang terdiri dari tahapan-tahapan REPELITA dengan sasaran:
(a) stabilitas perekonomian
(b) pertumbuhan ekonomi
(c) pemerataan hasil pembangunan
REPELITA I è 1969 – 1974 dengan sasaran: (a) stabilitas perekonomian; (b) pertumbuhan ekonomi; dan (c) pemerataan hasil pembangunan
REPELITA II è 1974 – 1979 dengan sasaran: (a) pertumbuhan ekonomi; (b) pemerataan hasil pembangunan; dan (c) stabilitas perekonomian
Prestasi Ekonomi dan Kondisi Ekonomi Per REPELITA.REPELITA I dan II
Prestasi:
· Pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun
· Investasi meningkat dari 11 persen menjadi 24 persen dari PDB selama 10 tahun
· Kontribusi tabungan meningkat dari 23 persen menjadi 55 persen
· Sumber penghasilan utama devisa adalah ekspor minyak bumi kurang lebih 2/3 dari total penerimaan
· Inflasi rata-rata 17 persen
· Porsi pelunasan hutang 9,3 persen dan 11,8 persen dari pengeluaran
Kondisi:
· Boom minyak tahun 1973 dan 1978
Kibijakan:
· Devaluasi rupiah dari Rp 415 menjadi Rp 625/$
No comments:
Post a Comment