Nama : Herman Fuady Siregar
Kelas : 3EB09
Npm : 23210266
Mata Kuliah : Bahasa Indonesia 2
Tugas : Kerangka Karangan(Outline) dan Pengembangan Outline
TOPIK : SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
1. Arti Sistem
2. Macam-macam sistem perekonomian
2.1 Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis/Kapitalis)
2.1.1 Ciri-Ciri Sistem perekonomian Pasar
2.2 Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme/Sosialis)
2.2.1 Ciri-Ciri Sistem Perekonomian Perencanaan
2.3 Sistem Ekonomi Campuran
2.3.1 Ciri-Ciri Ekonomi Campuran
3. Sistem Perekonomian Indonesia
3.1 Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru
3.2 Perkembangan Sistem Demokrasi Ekonomi
3.3 Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia Setelah Orde Baru
4. Tiga Persoalan Pokok Ekonomi
4.1 What
4.2 How
4.3 For Whom
5. Pelaku Ekonomi
5.1 Pemerintah
5.2 Swasta
5.3 Koperasi
6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Perekonomian Di Indonesia
6.1 Faktor Produksi
6.2 Faktor Investasi
6.3 Faktor Perdagangan Luar Negeri dan Neraca Pembayaran
6.4 Faktor Kebijakan Moneter dan Inflasi
6.5 Faktor Keuangan Negara
Pengembangan Outline
1. Arti Sistem adalah Suatu cara atau aturan dalam melakukan kegiatan dibidang perekonomian untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.
2. Sistem Perekonomian Pasar
Sistem ekonomi pasar di sebut juga dengan sistem perekonomian kapitalis, sebab di dalam sistem ini, uang atau modal sangat berperan penting dalam perekonomian. Disini pihak pemerintah tidak ikut campur dalam mengatur kehidupan ekonomi secara langsung.
2.1 Ciri-ciri sistem ekonomi pasar adalah Setiap orang bebas memiliki modal dan bebas berusaha, Pemerintah tidak secara langsung mengatur kehidupan ekonomi, dan Jenis dan jumlah barang yang akan dihasilkan ditentukan oleh pemerintah dan penawaran.
3. Sistem Perekonomian Perencanaan
Pemerintah sangat memegang peran penting karena pelaku ekonomi atau perusahaan dalam memproses suatu produksi harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam sistem ekonomi perencanaan, harta kekeayaan atau aset suatu perusahaan tidak diakui oleh pemerintah dan mutlak hak milik perusahaan itu sendiri.
3.1 Ciri-ciri sistem perekonomian perencanaan adalah Hak milik atas modal dan alat-alat produksi tidak diakui dan Tidak ada kebebasan dalam berusaha.
4. Sistem Perekonomian Campuran
Sistem ekonomi campuran ini merupakan kombinasi dari sistem ekonomi pasar dansistem ekonomi perencanaan. Sistem perekonomian campuran adalah aturan kehidupan ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, namun juga memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk mengelolanya bersama. Sistem ekonomi campuran ini juga menerapkan kebaikan yang telah diterapkan oleh sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi perencanaan.
4.1 Ciri-ciri sistem perekonomian campuran adalah Adanya peranan individu, swasta, dan pemerintah untuk melakukan kegiatan ekonomi dan Pemerintah atau negara menangani sektor-sektor ekonomi yang menguasai kepentingan masyarakat secara umum.
5. Sistem Perekonomian Indonesia
5.1 Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Ordebaru
Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan luar negeri.
Sejak tahun 1995, pembangunan ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun(1961). Kebijakan ini berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil untuk mendukung proyek besar tersebut. Rencana ini mencakup sector-sektor penting dan menggunakan prhitungan modern. Namun sayangnya Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun ini tidak berjalan atau dapat dikatakan gagal karena beberapa sebab seperti adanya kekurangan devisa untuk menyuplai modal serta kurangnya tenaga ahli.
5.2 Perkembangan Sistem Demokrasi Ekonomi
Dalam pidatonya Sumitro Djohadikusumo,di Negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah semacam ekonomi campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya di sepakatilah suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi.
Demokrasi Ekonomi dipilih, karena memiliki ciri-ciri berdasar atas yang diantaranya (Suroso,1993) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan potensi, inisiatif dan kreasi setiap warga Negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Dengan demikian didalam perekonomian Indonesia tidak mengijinkan adanya free fiht liberalism (eksploitasi kaum ekonomi lemah), Etatisme (pemerintah dominan), dan Monopoli (pemusatan kekuatan ekonomi).
5.3 Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia Setelah Orde Baru
Setelah melalui masa-masa penuh tantangan pada periode 1945 sampai 1965 semua tokoh negara yang duduk dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat sepakat untuk kembali menempatkan sistem ekonomi kita pada nilai-nilai yang telah tersirat dalam UUD 1945. Dengan demikian Sistem Demokrasi Ekonomi dan Sistem Ekonomi Pancasila kembali satu-satunya acuan bagi pelaksanaan semua kegiatan ekonomi selanjutnya.
Di awal Orde baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitasi, perbaikan, dan hampir diseluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi. Rehabilitasi ini ditujukan untuk membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa-sisa paham dan sistem perekonomian yang lama (liberal/kapitalis dan etatisme/komunis), menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi.
6. Tiga Persoalan Pokok Ekonomi
6.1 What
Persoalan ini akan membahas tentang barang apa yang akan di produksi. Karena sumber daya terbatas, maka negara dan sistem ekonomi apapun harus melakukan pilihan terhadap jumlah dan jenis barang yang nanti akan dihasilkan.
6.2 How
Untuk menghasilkan barang atau jasa sangat dibutuhkan faktor-faktor produksi. Dalam menghasilkan barang atau jasa tertentu, produsen harus bisa memilih alternatif dan faktor-faktor produksi yang akan digunakan. Produsen akan memperbanyak faktor produksi yang harganya lebih murah, dan akan mengurangi faktor produksi yang harganya lebih mahal. Jadi, harga untuk faktor produksi itu bisa mempengaruhi produsen dalam menentukan bagaiman cara menghasilkan suatu barang dan jasa.
6.3 For Whom
Tergantung kepada jumlah permintaan dan penawaran dimana produsen dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki pendapatan rendah maupun masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi. Dengan demikian barang dan jasa dapat ditentukan untuk siapa di hasilkan.
7. Pelaku Ekonomi
7.1 Pemerintah (BUMN)
Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti melakukan Kegiatan Konsumsi, Produksi, dan Distribusi.
Kegiatan Produksi ditujukan untuk menghasilkan atau menambah suatu barang dan jasa, melalui berbagai program yang dapat mengutungkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
Di dalam Kegiatan Konsumsi, pemerintah berperan sebagai pelaku konsumsi yaitu pemerintah juga memerlukan barang dan jasa untuk melakukan kegiatan seperti fasilitas pembangunan dan lain-lain. Sedangkan di dalam kegiatan Distribusi pemerintah menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaan Negara kepada masyarakat. Peran ini harus berjalan lancar, sebab kalau tidak lancar maka akan terjadi kelangkaan barang, harga barang-barang tinggi, dan pemerataan pembangunan kurang berhasil.
7.2 Swasta (BUMS)
BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Peran BUMS dalam perekonomian adalah membantu meningkatkan produksi nasional, menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru, membantu pemerintah dalam usaha pemeratan pendapatan, membantu pemerintah mengurangi pengangguran, menambah sumber devisa bagi pemerintah, menigkatkan sumber pendapatan Negara melalui pajak, dan membantu pemerintah memakmurkan bangsa.
7.3 Koperasi
Koperasi di Indonesia tidak semata-mata di pandang sebagai bentuk perusahaan yang mempunyai asas dan prinsip yang khas, namun koperasi juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian Indonesia. Koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan diamanatkan dalam UUD 1945.
Sesuai dengan UU No.25 Tahun 1992 Pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan peranan koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khusunya dan masyarakat umumnya, Turut serta secara aktif upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha brsama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
8. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia
Pertumbuhan eknomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap pengguna faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah Faktor Produksi, Faktor investasi, Faktor Perdagangan Luar Negeri dan Neraca Pembayaran, Faktor Kebijakan Moneter dan Inflasi, dan Faktor Keuangan negara. Faktor Produksi akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia apabila tenaga kerja dan bahan baku industri dalam negeri di manfaatkan semaksimal mungkin.
Faktor Investasi akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia apabila pihak pemerintahan mengeluarkan suatu kebijakan yang tidak mempersulit pihak asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia, Seperti administrasi perizinan pembangunan.
Faktor Perdagangan Luar Negeri dan Neraca Pembayaran, perdagangan yang dilakukan pemerintah ke luar negeri harus menghasilkan surplus bagi Negara Indonesia sehingga dapat memperoleh tambahan cadangan devisa negara dan pertumbuhan ekonomi terus berjalan.
Faktor Kebijakan Moneter dan Inflasi, apabila pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang hati-hati terhadap kenaikan tingkat suku bunga pada bank, maka negara dapat mengendalikan nilai tukar rupiah secara stabil. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus maju dan berkembang.
Faktor Keuangan Negara akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia apabila pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan fiskal yang kontruktif(kebijakan yang membangun dan bermanfaat bagi negara ) dan mampu membiayai sendiri pengeluarannya atau tidak defisit dengan pendapat kas negara.
Sumber :
http://sintyadew.blogspot.com/2012/11/kerangka-karangan.html
http://fderry85.blogspot.com/2012/04/sistem-perekonomian-indonesia.html
http://muhammadsafiq.wordpress.com/2011/05/08/arti-sistem.html
http://ikharetno.wordpress.com/2011/04/01/sistem-perekonomian-indonesia-lanjutan
http://dillahsalasa.blogspot.com/2012/11/makalah-pertumbuhan-ekonomi.html
