Perdamaian dan perempuan

Perdamaian dan perempuan adalah tema baru dalam menyelenggarakan dunia. Ada keyakinan yang meningkat di seluruh dunia bahwa watak dan perangai perempuan merupakan sumber penting pengelolaan perdamaian. Ethics of care, begitu dunia akademis menyebutnya, menjadi tumpuan baru dalam usaha dunia mengupayakan perdamaian. Dasar pikiranyya adalah pembawa hidup sekaligus berarti pencipta hidup. Perempuan melahirkan kehidupan, dan kerena itu ia mencintainya. Perempuan merawat kehidupan, karena itu ia menghendaki kedamaian. Maka, mengupayakan perdamaian sama artinya sama menyelenggarakan kehidupan. Perempuan dan kedamaian adalah suatu proyek ko-eksistensial, yaitu usaha mempertahankan kehidupan. Abad 21 memang dibuka oleh rangkaian kekerasan, ada peristiwa WTC di New York, ada penyerangan AS ke Irak, ada konflik bersenjata di Palestina dan Di Indonesia sendiri ada terorisme, kekerasan etnis dan konflik berbasis agama yang terjadi di kota Ambon.

Kehidupan manusia memang tidak bisa ditebak dan tak selalu sama. Kadang hidup bagaikan sebuah perjalanan dalam suatu petualangan atau kadang hidup bagaikan permainan kartu yang memerlukan trik untuk dapat memilih kartu mana yang akan membawa kemenangan. Kadang manusia menjadi angkuh, sombong dan tak pernah merasa puas dengan  apa yang sudah dia punya. Oleh karena itu, sangat disayangkan apabila segala aperbedaan dan berbagai motivasi bahkan kepuasan hidup yang telah didapatkan menyebabkan ketidakpemenuhan hak asasi dalam diri orang lain. Hal tersebut justru akan memicu timbulnya berbagai dilema serta konflik yang berkepanjangan dan jalan damai yang cukup rumit untuk ditempuh.

Selama ini saya tertarik untuk berpikir dan menganalisis secara spesifik bagaiman seorang perempuan mempu menjadai sosok yang luar biasa di tengah konflik yang sedang dihadapkan kepadanya. Tidak lepas dan tidak menutup kemungkinan bahwa tidak semua perempuan mampu menjadi penengah di tengah konflik yang sangat besar terlebih dengan berbagai keterbasan yang dimilikinya.

Marilah kita hidup dengan perjuangan dan semangat baru, hidup untuk membahagiakan orang lain, hidup dengan tidak menindas hak asasi orang lain dan hidup untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia, yakni menciptakan perdamaian dunia.

“ Hadiah yang tak di sangka “

Sekarang saya sudah lebih dari 1 tahun kuliah di Universitas Gunadarma, saya kuliah di fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi dan lebih tepatnya saya sekarang sudah berada di semester 3. Banyak pengalaman yang saya dapat selama saya kuliah di UG baik itu tentang akademik maupun bukan akademik. Selama saya di semester 1 dan semester 2 saya sangat fokus untuk belajar, karena saya ingin menunjukkan kepada semua keluarga saya bahwa saya bisa membayar kesalahan  yang pernah saya lakukan sewaktu masa mencari jati diri seorang lelaki. Alhasil yang saya dapat dari kerja keras saya dan di bantu dengan beberapa teman dan dosen saya sewaktu berada di kelas 1EB13 bareng yaitu nilai IPK saya yang bisa mencapai target yang di berikan keluarga kepada saya, target yang di berikan kepada saya yaitu harus mencapai 3.00 dan Alhamdulillah berkat bantuan dari teman-teman, dosen dan do’a dari Ibu maupun teman terdekat, saya memperoleh nilai IPK 3.28 di semester pertama dan 3.36 di semester ke dua. Walaupun secara hati nurani saya kurang puas dengan nilai yang saya peroleh, tetapi saya tetap mensyukuri apa yang sudah saya peroleh selama ini.

Hadiah yang dimaksud adalah nama saya tercantum di pengumuman sebagai mahasiswa penerima “beasiswa BBM” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi melalui Kopertis Wilayah III Jakarta. Awal mulanya beasiswa ini adalah anjuran dari dosen akuntasi pengantar 2 yaitu ibu Dwi Asih, beliau lah menganjurkan kepada saya dan beberapa teman saya untuk mendaftar diri sebagai mahasiswa calon penerima beasiswa. Setelah saya dan beberapa teman saya menunggu adanya pengumuman tersebut, maka saya dan beberapa teman pun mendaftarkan. Setelah mengikuti peraturan dan melengkapi persyaratan yang di butuhkan saya dan beberapa teman yang iktu mendaftar menyerahkan semua berkas ke kampus. Setelah beberapa waktu silam, saya dan beberapa teman saya yang ikut mendaftar mendapatkan kesempatan untuk interview dengan panitia beasiswa.

Pada saat waktu interview bersamaan dengan libur semester 2 dan libur lebaran idul fitri. Pada lebaran kali ini kebetulan saya sekeluarga pulang kampung ke medan sumatera utara untuk menemui ibu yang ada di sana. Setelah libur berakhir saya pun masuk kuliah di semester 3 dan saya memasuki kelas baru dan mendapatkan teman baru, kelasa baru saya yaitu kelas 2EB09 dan saya masuk kuliah pertama pada tanggal 20 september 2011 yang bertepatan hari selasa. Hari itu saya kuliah kebetulan hanya sampai jam setengah 12 siang, setelah perkuliahan selesai saya bersama fajar ( teman kelas semester 1 yang kebetulan bareng lagi di kelas 2eb09), edwin(teman kelas pada waktu 1eb13 dan ikut beasiswa juga), gugun dan ungguh makan di warteg yang berada di seberang kampus. Sewaktu saya sampai di sana saya memesan makanan, saya makan sambil bercerita kepada teman saya dan pada saat disitulah ada sms masuk ke sms ke hp saya yang berasal dari dendy raharjo(teman sekelas1eb13 dan ikut mendaftarkan beasiswa). Sebelum saya membaca dengan seksama isi sms nya tiba – tiba edwin menunjukkan isi sms ke pada saya yang inti isinya “ selamat andapatkan beasiswa” saya pun langsun g sangat gembira membaca sms itu dan saya membaca sms yang ada di hp sya tadi ternyata sama. Saya dan Edwin sangat senang mendapatkan berita  yang tak di duga duga di tambah apalagi nominal yang begitu sangat besar di luar dugaan saya. InsyaAllah saya dan beberapa teman saya yang keterima tanggal 7 oktober 2011 akan mengurus persyaratan untuk menerima beasiswa tersebut. Semoga uangnya bermanfaat untuk saya dan teman – teman saya. Amiinnnnnn

kasus ham mei 1998

Kasus HAM Mei 1998

Sepuluh tahun sudah tragedi Semanggi berlalu tanpa ada kepastian hukum. Saat ini kembali bangsa Indonesia memperingati momentum Mei berdarah, yang telah melahirkan pahlawan reformasi. Namun banyak orang sudah mulai lupa makna di balik pejuangan paramahasiswa tersebut. Belum adanya titik terang kasus Trisakti-Semanggi sangat erat hubungannya dengan pernyataan Jaksa Agung Hendarman Supandji bahwa pihaknya kesulitan menangani kasus Trisakti sebagai pelanggaran berat HAM (JawaPos, 13/05/2007). Tragedi Semanggi yang dikategorikan termasuk Pelanggaran HAM berat, menjadi banyak tanda tanya dimasyarakat. Oleh karena itu tim penyusun makalah akan membahas lebih lanjut mengenai Tragedi Semanggi itu sendiri, Kejahatan Berat, kaitannya dengan HAM dan penanganan dari pemerintah sendiri.

Perjuangan Orde Reformasi dimulai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997. Dengan dipelopori mahasiswa, rakyat Indonesia mulai melawan ketidak adilan yang dilakukan Pemerintahan Orde Baru dan memperjuangkan demokratisasi di Indonesia.

Pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi memberikan harapan bahwa demokratisasi telah dimulai. Namun patut disayangkan bahwa krisis ekonomi sejaktahun 1997 belum membaik. Begitu juga permasalahan penegakan hukum, keadilan, dan kepastian hukum yang masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Akibatnya, terjadi beberapa kali kesalah pahaman / bentrokan antara mahasiswa dan masyarakat dengan aparat pemerintah baik TNI maupun Polri serta terjadi peristiwa-peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kesalah pahaman dan bentrokan yang terjadi telah mengakibatkan jatuhnya korban dari pihak mahasiswa serta masyarakat maupun TNI / Polri. Peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat antara lain peristiwa Trisakti dan Semanggi I & II. Pada bulan November 1998 pemerintahan transisi Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk menentukan pemilu berikutnya dan membahas agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Mahasiswa bergolak kembali karena mereka tidak mengakui pemerintahan B. J. Habibie dan tidak percaya dengan para anggota DPR/MPR Orde Baru. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dituntut dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab komando (command responsibility). Secara konseptual seorang komandan dapat dimintai pertanggungjawaban baik atas perbuatan pidananya karena langsung memberi perintah kepada pasukan yang berada dibawah pengendaliannya untuk melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari kejahatan terhadap kemanusiaan (by commission) maupun karena membiarkan atau tidak melakukantindakan apapun terhadap pasukan dibawah pengendaliannya (by ommission). Pertanggungjawaban karena pembiaran dilakukan misalnya ketika komandan bersangkutan tidak melakukan upaya pencegahan perbuatan atau melaporkan kepada pihak berwenangagar dilakukan penyelidikan.

Meskipun DPR RI telah merekomendasikan agar kasus Trisakti dan Semanggi I danII ditindak lanjuti dengan Pengadilan Umum dan Pengadilan Militer, namun sehubungan dengan adanya dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM berat, tuntutan keadilan bagikeluarga korban dan masyarakat, dan dalam rangka penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia, dipandang perlu Komnas HAM melakukan penyelidikan dengan membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.

Maka dalam Rapat Paripurna Komnas HAM tanggal 5 Juni 2001 menyepakatipembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Peristiwa Trisakti,Semanggi I dan Semanggi II yang selanjutnya dituangkan dalam SK Nomor 034/KOMNASHAM/VII/ 2001 tanggal 27 Agustus 2001. Penanganan dan penyelesaian kasus Trisakti-Semanggi tidak pernah mendapatkankepastian hukum. Sepertinya keberadaan UU HAM, Komnas HAM, dan KPP HAM tidakberdaya mengungkap tragedi kemanusiaan tersebut. Ironisnya justru memunculkanperbedaan pendapat. Apakah tragedi berdarah ini termasuk pelanggaran HAM berat ataubukan. Sebenarnya ada apa dengan aparat penegak hukum kita.

Di Indonesia, hukum seperti apa yang dalam pelaksanaannya dapat mewujudkanpenegakan hak-hak manusia. Tentunya hukum yang benar-benar ditegakkan tanpa harusdiwarnai dengan carut-marut dunia politik. Bahkan dalam rangka melaksanakannyadiperlukan orang-orang yang berani menentang arus. Atau mungkin orang yang telah putussyaraf takutnya menghadapi kedikdayaan penguasa.Demi kaum yang lemah.

Semangat negara hukum yang dianut Indonesia bukan hanya sekedar angan. Tetapi,merupakan pernyataan yang harus selalu menjadi acuan. Mengingat di dalamnyaterkandung rasa hukum, kesadaran hukum, dan aspek keadilan.Dalam pelaksanaannyapenegakan HAM memang bukan hal yang mudah, meskipun sudah ada dasarkonstitusional. Hal itu disebabkan masih adanya kendala yang terus-menerus membayangipelaksanaan HAM. Kendala pertama adalah kendala teknis-prosedural, yang menyangkutpembuktian secara hukum dan ketersediaan aturan hukum. Kedua, kendala politis yangditandai oleh adanya kekuatan yang besar untuk menghambat upaya penyelesaian melaluipengadilan (Moh. Mahfud MD, 2000).

Dalam rangka penegakan HAM pergeseran konsep negara hukum rawan terjadi.Terdapat pembenaran secara konstitusional berupa undang-undang atau peraturanperundang-undangan. Akibatnya negara hanya akan menjadi negara undang-undang. Saratditunggangi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu selayaknya

Indonesia segera menghindar dari kondisi sekedar mengkambinghitamkan UU sebagai

alasan dasar kegagalan pengusutan pelanggaran dan kejahatan.

Dalam rangka mencari jalan keluar dari masalah Trisakti-Semanggi bukan tidakmungkin panitia ad hoc HAM dibentuk. Bukankah di dalam hukum sendiri terdapatadagium yang diterima sebagai prinsip yakni salus populi suprema lex yang berartikeselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.

Setiap tindakan dalam rangka menyelamatkan rakyat serta keutuhan bangsa harusdilakukan oleh negara. Karena tindakan penyelamatan merupakan hukum yang lebih tinggidari hukum-hukum yang telah ada. Asalkan alasan-alasannya bisa diterima oleh rakyat danbukan merupakan tindakan sepihak oleh penguasa.

Bagaimana mungkin tragedi Trisakti-Semanggi yang jelas-jelas telah menyebabkan hilangnya nyawa orang, bisa bebas dari upaya hukum. Apapun kendalanya dan tingkatkesulitannya tidak menjadi alasan untuk putus asa mengungkap tabir kejahatan pelanggarHAM.

Upaya memetieskan suatu tindakan pelanggaran memang bisa ditempuh sebagaialternatif terakhir ketika pelanggaran yang terjadi dianggap sudah terlalu lama berlalu. Itupun dengan prasyarat pada saat itu belum ada peraturan yang berlaku. Sedangkan peraturanyang ada tidak berlaku surut. Namun, bukan berarti kita sebagai orang yang pernahmemetik hasil dari upaya para pendahulu bisa berdiam diri. Penegakan hukum harus terusdilakukan.

Tragedi Trisakti-Semanggi mungkin telah menjadi sejarah. Namun jangan sampaipenegakan hukum di Indonesia juga hanya menjadi cerita masa lalu. Jangan sampai suatutindakan pelanggaran terlepas dari kaca mata hukum hanya karena tertutup oleh isu-isuyang sedang hangat beredar atau adanya kepentingan tertentu. Aparat penegak hukum harusterus melebarkan sayapnya demi mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Itu tugasyang jelas diamanatkan pada mereka.

dasar dan teknik pengawasan dlam manajemen

TECHINK AND CONTROLLING METHOD

•       PERBEDAAN TIPE METODE PENGAWASAN

1.Metode Kuantitatif

 teknik ini memerlukan data khusus, guna mengukur dan memeriksa kuantitas serta kualitas keluaran (out put). Metode-metode kuantitatif terdiri dari :

1. Anggaran (budget):

1. Anggaran
2. Anggaran kas dan sebagainya

B. Anggaran khusus seperti

1. Planing, programming budgetring system (PP BS)
2. Zero base budering (ZBB)

C. Audit

1. Internal
2. Eksternal

D. Analisa Break Even

E. Analisa Rasio

F. Bagan dan teknik yang berhubungan dengan waktu kegiatan seperti bagan gantt, program evaluation and review technique (PERT) dan critical path method (CPM).

2. METHOD PENGAWASAN NON KWANTITATIF

•       Metode pengawasan Non Kuantitatif adalah metode-metode pengawasan yang digunakan manajer dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Metode mengawasi keseluruhan “performance” organisasi dan sebagian besar mengawasi sikap dan “performance” para karyawan.

   Metode-metode yang digunakan antara lain : pengamatan, inspeksi teratur dan langsung, pelaporan lisan dan tertulis, evaluasi pelaksanaan, diskusi dan metode-metode MBO, MBE, MIS.

PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM PENGAWASAN

Salah satu peralatan pengawasan organisasi adalah anggaran (budget). Budget merupakan laporan resmi mengenai sumber-sumber keuangan yang telah disediakan untuk membiayai pelaksanaan aktivitas tertentu dalam kurun waktu yang ditetapkan.

Budget adalah bagian fundamental dari banyak program pengawasan organisasi. standart ini biasanya dalam bentuk rupiah agar mudah menghitung berbagai kegiatan organisasi, memberikan informasi sumber daya pokok organisasi. Anggaran juga sebagai pengendali koordinasi kegiatan-kegiatan organisasi.

Pengawasan anggaran ( budgetary control) adalah suatu sistem sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial, dengan membandingkan pelaksanaan nyata dan pelaksanaan yang direncanakan.

Pengawasan anggaran dan pusat-pusat tanggung jawab

Sistem pengawasan dapat dirancang untuk memonitor fungsi atau proyek organisasi. Pengendalian atas fungsi bertujuan untuk memastikan, bahwa aktivitas tertentu (seperti produksi atau penjualan) dilaksanakan dengan baik dan hasil akhir yang diperinci telah tercapai (seperti pembangunan produk baru).

Semua pusat pertanggungjawaban menggunakan sumber-sumber (input atau biaya) untuk menghasilkan sesuatu yang lain (output atau penghasilan).

4 macam pusat pertanggungjawaban

1. Pusat penghasilan (revenue centers) adalah satuan organisasi dimana keluaran diukur dalam bentuk moneter tetapi tidak secara langsung dibandingkan dengan biaya-biaya masukan.
2. Pusat biaya (expence centeres) yang diukur hanya masukannya saja dalam ukuran moneter. Jadi budget dirancang hanya untuk bagian input dari pusat-pusat pengelolaan. Ada dua kategori pusat biaya yaitu bersifat teknis dan direksi. Biaya teknis adalah biaya yang dapat dikalkulasi atau yang dapat diperkirakan dengan cermat, misalnya biaya langsung. Biaya direksi adalah biaya yang sukar diperkirakan secara tepat sebelumnya (seperti biaya riset) sehingga untuk sebagian besar tergantung kepada kebijaksanaan moneter.
3.  Pusat penghasilan (profit Center), prestasi kerja diukur dengan perbedaan angka antara hasil (output) dan pengeluaran(input). Hal ini dapat menentukan apakah secara ekonomis pusat bekerja dengan baik dan apakah manajer bertanggung jawab dengan baik atas pelaksanaan tugasnya.

4.        Pusat investasi (invesment center), sistem pengawasan tidak hanya menghitung nilai moneter input dan output, akan tetapi juga menghitung perbandingan output dengan aktiva yang dipergunakan untuk produksi.

Jenis-jenis anggaran

Ada dua kelompok jenis anggaran yaitu anggaran operasional dan anggaran finansial. Anggaran operasional menunjukkan barang dan jasa yang diperkirakan akan dikonsumsi oleh organisasi dalam periode anggaran biasanya dengan bentuk (ukuran) pisik dan biaya. Anggaran finansial memuat perincian jumlah uang yang akan dikeluarkan organisasi dalam periode yang sama dan dari mana uang tersebut akan didapat.

Metode- Metode Pengawasan Angaran Khusus

•       Planning- Programming- Budgetting System

                PPBS dikembangkan untuk embantu manajemen dalam meakukan identifikasi dan penghapusan program- program yang memakan biaya dan menyalin program- program lai serta memberikan sesuatu peralatan analisa benfis dan cost setiap program atau kegiatan.

•       Zero- Base Budgetting

                mebagi program- program suatu organisasi menjadi “paket keputusan” yang terdiri dari tujuan, kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan, biaya dihitung “dari permulaan”, seperti program belum pernah ada . Ada tiga segi utama ZBB yaitu:

1.                 perumusan paket keputusan yang menguraikan kegiatan, biaya dan kegunaan setiap satuan organisasi secara individual.
2. Penyusunan rangking kegiatan dalam urutan prioritas.
3. Pengalokasian sumber daya atas dasar rangking kegiatan.
4. Akuntansi Sumber Daya Manusia (Human Resource Accounting)

                HRA menunjukkan dan menekankan pada pentingnya sumber daya manusia. Karyawan yang berpengetahuan tinggi, terlatih dan loyal dalam suatu proses pencapaian penghasilan dan total aktiva perusahaan. Konsep ini mengatakan bahwa sumber daya manusia sebagai suatu aktiva, penentuan biaya investasi dan pemeliharaan atas nilai ekonomis manusia dalam organisasi.

Sumber : pengantar manajemen umum (untuk STIE)

"DPR BUTA"

“ rakyat biasa jangan diajak membahas pembangunan gedung baru. Hanya orang-orang elite, orang-orang pintar, yang bisa diajak membicarakan masalah itu “.

Perkataan ini saya ambil dari kompas.com yang di ucapkan oleh ketua DPR RI yaitu Marzuki Alie mengenai kontraversi pembangunan gedung baru DPR RI. Perkataan ini langsung di tanggapi serius oleh Mantan Ketua Forum Rektor Indonesia yang juga mantan Rektor Undip Semarang, Prof Ir Eko Budihardjo, Minggu (10/4/2011) di Semarang, Jawa Tengah, menyambut pernyataan politisi Partai Demokrat tersebut. "Kalau Pak Marzuki menyatakan hanya orang-orang pintar yang bisa diajak membicarakan masalah ini, maka kami akan bicara," ujar Eko.

Selain Eko, hadir juga sejumlah pakar dari Undip Semarang, seperti Prof Dr Ir Sugiono Soetomo (Ketua Program Doktor Teknik Arsitektur dan Perkotaan Undip), Prof Ir Totok Roesmanto (Ketua Program Magister Teknik Arsitektur Undip), Dr Ir Bambang Setioko (dosen Fakultas Teknik Undip), Dr Ir Adi Nugroho (dosen komunikasi Undip), dan sejumlah anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Undip. Mereka menyayangkan pernyataan Marzuki Alie yang dinilai menyakiti hati rakyat.  

Atas pernyataan Marzuki, Eko bersama beberapa pakar arsitektur di Semarang pun mengkritik pembangunan gedung baru DPR yang dinilai sangat mewah sehingga menelan biaya triliunan rupiah.

Coba kita lihat gambar di atas dengan hati nurani yang jernih dan melihat juga dengan keadaan ekonomi sekarang apa pantas kita membangun gedung baru disaat sekarang ?? semua orang tidak melarang anggota DPR ingin membangun gedung baru, tapi bukan sekarang saatnya. Sebab belum ada hasil nyata kinerja DPR selama ini yang bisa dinikmati oleh rakyat, anggota DPR itu dipilih oleh rakyat kecil, jadi jangan pernah sombong dan angkuh kepada rakyat kecil, apalagi ucapan yang saya petik di “atas” apa pantas seorang ketua DPR mengucapkan perkataan seperti itu ?? manusia yang TAK PUNYA HATI NURANI yang bisa mengucapkan seperti itu. Andaikan uang “ pembangunan gedung baru” ini digunakan untuk pembangunan sekolah yang ada di daerah-daerah yang tak pernah tersentuh oleh PEMERINTAH atau DPR atau pembangunan rumah sakit untuk masyarakat yang tidak mampu, sehingga untuk berobat masyarakat tidak dikenakan biaya. Semua ini kalau dilakukan pemerintah atau DPR pasti rakyat tidak lagi teriak-teriak meminta keadilan bagi negara ini dan rakyat pun tidak terlalu terbebani dengan adanya bantuan seperti ini, rakyat sekarang sudah tidak mendapatkana apa yang sudah di janjikan dalam PANCASILA yaitu “ kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia “ .