Monday, December 19, 2011

kunjungan koperasi ( SHU )

Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok Jaya
Perhitungan Sisa Hasil Usaha Untuk Tahun Yang Berakhir
Per 31 Desember 2007 & Per 31 Desember 2008
Catatan
Tahun 2007
Tahun 2008
Rp-
Rp-
Pendapatan Usaha
IV.13
1.342.042.823,00
1.480.358.566,60
Biaya Langsung
IV.14
(160.787.426,00)
(195.971.512,00)
-Sisa Hasil Usaha Kotor
1.181.255.397,00
1.284.387.054,60
Biaya Operasional
IV15
-
-Biaya Pegawai
614.847.550,00
652.040.000,00
-Biaya Umum Kantor
236.478.449,00
229.704.199,00
-Biaya Pemeliharaan
-
-Biaya Penyusutan
82.209.383,00
90.454.247,50
(933.535.382,00)
(972.198.446,50)
-Sisa Hasil Usaha Operasional
247.720.015,00
312.188.608,10
-SHU Sebelum Pajak
247.720.015,00
312.188.608,10
Taksiran Pajak Penghasilan
(56.816.004,50)
(76.156.582,43)
-SHU Setelah Pajak
190.904.010,50
236.032.025,67
DI SUSUN OLEH :
Arie Septian 21210040
Fajar R Nugroho 22210569
Fery Maihami 22210755
Herman F Siregar 23210266

Sunday, December 18, 2011

kunjungan koperasi 3

Gambaran Umum Koperasi

1.                   Pendirian Koperasi

Koperasi Pedagang Pusat Pembelanjaan Depok Jaya (KPPD) berkedudukan di Jl. Nusantara Raya Depok Jaya Pancoran Mas kota Depok Propinsi Jawa Barat, dibentuk atas Kuasa Rapat Pembentukan Koperasi dan PPK Propinsi Jawa Barat dengan No. Badan Hukum 7615/BH/K/KWK.10/II/1997. Tanggal 5 Februari 1997 yang telah disesuaikan dengan Undang-UndangNomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Keanggotaan KPPD adalah para pedgang yang berlokasi di Pusat Perbelanjaan Depok Jaya, Kec. Pancora Mas, Kota Depok. Jumlah Anggota KPPD pada akhir tahun 2008 sebanyak 248 Anggota Aktif.

2.                   Susunan Pengurus

Pengurus dipilih oleh anggota melalui Rapat Anggota Tahunan. Susunan Pengurus KPPD periode 2006-2010 adalah sebagai berikut:

Pengurus

Ketua :Sagimo Hadi Prawoto
Sekretaris :Radiman
Bendahara :Drs. Pandijo

3.                   Maksud dan Tujuan

Secara umum tujuan pembentukan KPPD adalah dalam rangka megembangkan potensi dan kemampuan anggota koperasi, meningkatkan dan mewujudkan kesahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, KPPD menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut:
·                     Unit Usaha Simpan – Pinjam, dibentuk dalam rangka membantu anggota-anggota untuk penyediaan fasilitas kredit modal kerja.
·                     Unit Usaha Pengelolaan Fasilitas, dibentuk dalam rangka pelayanan, membantu, mengkoordinir dan memfasilitasi untuk kegiatn usaha dari para anggota.
DI SUSUN OLEH :
Arie Septian                       21210040
Fajar R Nugroho               22210569
Fery Maihami                    22210755
Herman F Siregar                    23210266

kunjungan koperasi 2

 Kunjungan Koperasi 2  (Kebijakan Akuntansi KPPD)

Kebijakan Akuntansi
1.                   Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun berdasarkan nilai perolehan dengan metode akrual. Laporan arus kas disusun menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan koperasi, investasi, dan pendanaan.
Untuk tujuan laporan arus kas, kas mencakup saldo Kas, Bank, dan depositojangka pendek yang jatuh tempo tiga bulan atau kurang dan dana tersebut tidak terikat sebagai jaminan/ikatan lainnya.

2.                   Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga pinjaman, retribusi, parker, dan lain-lain diakui dan dicatat sebagai pendapatan pada saat diterima/ atas dasar Kas, begitu pula biaya dicatat pada saat terjadinya.

3.                   Persediaan Kios

Kios yang belum terjual dicatat berdasarkan taksiran harga jual per m2 dari masing-masing kios sesuai lokasi kios.

4.                   Pinjaman yang diberikan

Pinjaman yang diberikan disajikan dalam jumlah netto setelah dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Penyisihan Piutang Tak Tertagih Diestimasi berdasarkan review atas kolektibilitas saldo masing-masing piutang.

5.                   Aktiva Tetap dan Penyusutan

Aktiva tetap dicatat sebesar harga perolehan bersih setelah dikurangi Penyusutan.
Kecuali atas tanah, Aktiva tetap disusutkan dengan menggunakan metode Garis Lurus, dengan taksiran masa manfaat, sebagai berikut
·                     Bangunan 20 Tahun atau 5%
·                     Bangunan dan Peralatan Wartel 10 Tahun atau 10%
·                     Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Tahun atau 25%

6.                   Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan diakui dengan metode hutang pajak. Dengan metode ini, Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan jumlah Sisa Hasil Usaha Kena Pajak tahun tersebut.

6.                   Kekayaan Bersih

Kekayaan bersih koperasi saat ini didapat dari:
·                     Iuran Anggota
·                     Donasi dan Cadangan
Nama Kelompok :
Arie Septian (21210040)
Fajar Rizky Nugroho (22210659)
Ferry Maihami (22210755)
Herman Fuady S (23210266)

Review Jurnal

PEMBERDAYAAN KOPERASI BERBASIS AGRIBISNIS DI DAERAH PEDESAAN
Oleh :Almasdi Syahza

Abstrak
Pembangunan ekonomi kerakyatan di daerah Riau difokuskan kepada pemberdayaan petani terutama di  pedesaan. Untuk pembangunan ekonomi pedesaan pemerintah daerah telah mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan berbasis agribisnis. Program ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Dalam pengembangan agribisnis masih ditemukan permasalahannya, antara lain: lemahnya struktur
permodalan dan akses terhadap sumber permodalan; ketersediaan bahan baku dan kontinuitasnya;  terbatasnya kemampuan  dalam penguasaan teknologi; lemahnya organisasi dan manajemen usaha; dan  kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia. Salah  satu alternatif pemecahannya untuk mengatasi masalah tersebut adalah memberdayakan lembaga ekonomi pedesaan yaitu koperasi. Koperasi memegang  peranan sangat penting pada kegiatan
pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di pedesaan. Koperasi harus berfungsi sebagai badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh pemasaran produk agribisnis. 

Pendahuluan

Ketertinggalan pada sektor pertanian khususnya di pedesaan disebabkan kebijakan masa lalu yang melupakan sektor pertanian sebagai dasar keunggulan komparatif maupun kompetitif. Sesungguhnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat pedesaan itu sendiri, tetapi juga membangun kekuatan ekonomi Indonesia berdasarkan kepada keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki (Basri. Y.Z, 2003). Di daerah pedesaan bentuk usaha masyarakat pada umumnya pengolahan dari hasil pertanian mereka dalam bentuk usaha kecil atau industri rumah tangga. Dari sisi proses produksi mereka sangat terbatas dalam  penguasaan teknologi dan kekurangan modal untuk pengembangan  skala usahanya. Begitu juga kekuatan tawar menawar dari hasil produknya sangat rendah. Slah satu untuk meningkatkan kekuatan tawar menawar masyarakat pedesaan adalah melalui
lembaga ekonomi pedesaan yaitu koperasi. Pemberdayaan masyarakat pedesaan juga harus mampu memberikan perlindungan yang jelas terhadap masyarakat. Upaya perlindungan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang akibat berlakunya
mekanisme pasar dan eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Dalam hal ini, tampaknya sulit diterapkan mekanisme pasar. Masyarakat desa jelas akan kalah bersaing. Mereka tidak punya apa-apa selain tenaga-tenaga yang pada umumnya kurang terlatih. Dalam pemberdayaan  ekonomi masyarakat pedesaan, sektor pertanian harus menjadi sasaran utama. Sektor ini harus dijadikan pijakan yang kokoh sehingga di pedesaan bisa tercapai swasembada berbagai produk 3
pertanian, terutama pangan, sebelum memasuki era industrialisasi. Lebih spesifik, ketahanan pangan lokal harus tercapai lebih dahulu (Basri. M, 2007).
Penelitian ini mencoba mengidentifikasi bagaimana percepatan pembangunan ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi berbasis agribisnis di daerah pedesaan.  Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah menemukan model percepatan pembangunan ekonomi pedesaan melalui pengembangan koperasi berbasis agribisnis. Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat memberikan masukan  kepada pelaku-pelaku bisnis dan pembuat kebijakan pada tingkat kabupaten.


Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode survei dengan penentuan lokasi secara bertahap dan sepenuhnya dilakukan di daerah/kecamatan. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah daerah potensial untuk pengembangan koperasi dari segi; jenis usaha dan potensi sumberdaya manusia.
            Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer  dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh lansung  dari sumber utama yaitu pelaku bisnis di daerah terutama dalam kegiatan koperasi, pemuka masyarakat, birokrasi di pedesaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode Rapid Rural Apprasial(RRA), yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan data/informasi dan penilaian (assesment) secara umum di lapangan dalam waktu yang relatif pendek.


HASIL PENELITIAN

Permasalahan Koperasi di Pedesaan
Secara khusus kelemahan koperasi di pedesaan antara  lain: 1)  pada penentuan kepengurusan dan manajemen koperasi masih dipengaruhi oleh rasa tenggang rasa sesama masyarakat  bukan didasarkan pada kualitas kepemimpinan dan kewirausahaan; 2)  budaya manajemen masih bersifat feodalistik paternalistik  (pengawasan belum berfungsi). Ini disebabkan karena terbatasnya kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki (khususnya untuk level manajemen). Masih lemahnya jiwa  kewirausahaan dan rendahnya tingkat pendidikan pengurus; 3) anggota koperasi  di pedesaan pada umumnya sangat heterogen, baik dari sisi budaya, pendidikan, maupun lingkungan sosial ekonominya; 4) usaha yang dilakukan tidak  fokus, sehingga tingkat profitabilitas koperasi masih rendah. Akibatnya pengembangan aset koperasi  sangat lambat dan koperasi sulit untuk berkembang; 5) masih rendahnya kualitas pelayanan koperasi terhadap anggota maupun non  anggota. Ini berakibat rendahnya partisipasi anggota terhadap usaha koperasi; 6) masih lemahnya sistem informasi di tingkat koperasi, terutama informasi harga terhadap komoditas pertanian sehingga akses pasar produk pertanian dan produklainnya masih relatif sempit; 7) belum berperannya koperasi sebagai penyalur sarana produksi pertanian di pedesaan dan sebagai penampung hasil produksi pertanian.

Kebijakan Pembangunan Koperasi dan UKM
Koperasi dan usaha kecil-menengah merupakan bentuk dan jenis usaha yang digolongkan dalam ekonomi kerakyatan karena sifatnya mandiri dan merupakan usaha bersama. Ketahanan ekonomi daerah tergantung pada pelakupelaku ekonomi, termasuk kinerja koperasi dan usaha kecil-menengah. Untuk itu, kekuatan ekonomi akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila kekuatan sinergi kolektif yang dinaungi oleh koperasi berjalan sebagaimana
mestinya.
Diskusi dan Analisis
Untuk itu pengusaha terutama pelaku usaha kecil dan 8menengah (UKM) harus siap untuk menghadang masa depan usahanya dengan berbagai strategi, antara lain: 1) meningkatkan kualitas dan mutu produk daerah menjadi lebih unggul dari  pada produk serupa dari luar daerah; 2) menembus pasar baru atau meningkatkan pangsa pasar atau paling tidak mempertahankannya (strategi jangka pendek); 3) menciptakan kegiatan baru yang produkstif dengan daya saing tinggi;  dan 4) mengembangkan usaha tanpa merugikan efisiensi usaha (Syahza. A, 2008)

Pengembangan Koperasi Melalui Kemitraan
Konsep kemitraan merupakan bagian  tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya sesuai dengan konsep manajemen berdasarkan sasaran atau partisipatif. Perusahaan besar  harus bertanggungjawab mengembangkan usaha kecil  dan masyarakat pelanggannya, karena pada akhirnya konsep kemitraan yang dapat menjamin eksistensi perusahaan besar terutama untuk jangka panjang. Setiap pihak yang bermitra dengan koperasi, tidak hanya dilakukan sebagai belas kasihan oleh yang kuat terhadap yang lemah, tetapi kemitraan seyogyanya terjalin kinerja  karena kehendak bisnis yang dibarengi dengan rasa tanggung jawab sosial yang kuat.

KESIMPULAN
Dengan berlakunya otonomi daerah, dunia usaha khususnya koperasi di daerah akan menghadapi  suatu perubahan  besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha atau persaingan di daerah. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis di daerah dituntut  dapat beradaptasi menghadapi perubahan tersebut.  Dalam pembangunan koperasi untuk  percepatan ekonomi daerah, sangat perlu adanya kemitraan. Kemitraan  yang dimaksud adalah dalam bentuk partisipasi dari semua unsur yang terkait untuk pengembangan koperasi. Pembangunan koperasi didasari oleh adanya potensi di daerah yang dapat 13mendukung berjalannya koperasi, antara lain: masyarakat, pengusaha (kecil dan menengah), industri rumah tangga, dan untuk daerah pedesaan adanya masyarakat petani.

SARAN
Untuk mengatasi masalah pemasaran produk UKM yang dialami oleh pengusaha, maka perlu dipikirkan paradigma baru dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu alternatif  pemecahannya adalah memberdayakan lembaga ekonomi pedesaan yaitu koperasi.  Dalam pembangunan koperasi untuk  percepatan ekonomi daerah, sangat perlu adanya kemitraan. Kemitraan  yang dimaksud adalah dalam bentuk partisipasi dari semua unsur yang terkait untuk pengembangan koperasi. Alternatif pemberdayaan koperasi di daerah adalah melalui konsep mekanisme kerjasama atau keterkaitan dengan perusahaan besar dalam bentuk kemitraan usaha.

DAFTAR PUSTAKA
Basri. Y.Z., 2003, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, dalam
Usahawan Indonesia No 03/TH.XXXII Maret 2003, Lembaga Manajemen
FE-UI, Jakarta: halaman 49-55. 
Basri M, 2007.,   Desa dan Kemiskinannya,http://www.kompas.com/kompascetak/0703/30/Jabar/11719.htm, diakses 31 Juli 2007. 14
Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Riau, 2007, Pengkajian Peningkatan Daya
Saing KUKM yang Berbasi Pada Pengembangan Ekonomi Lokal di Propinsi
Riau, Dinas Koperasi, Pekanbaru.
Syahza. A,, 2003. Paradigma Baru Pemasaran Produk Pertanian Berbasis
Agribisnis di Daerah Riau,  dalam  Jurnal Ekonomi, TH. VIII/01/2003,
Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung: halaman 33-42.
Syahza. A., 2004. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Melalui
Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam
Sosiohumaniora, Vol 6 No 3, November 2004, Lembaga Penelitian
Universitas Padjadjaran, Bandung: halaman 217-231.
Syahza. A., 2007a. Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Percepatan
Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Agribisnis di Daerah Riau,
DP2M  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional, Jakarta.
Syahza. A., 2007b. Percepatan Pemberdayaan Ekonmomi Masyarakat Pedesaan
dengan Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit, dalam  Jurnal Ekonomi,
Th.XII/02/Juli/2007, PPD&I  Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara,
Jakarta: halaman 106-118.
Syahza. A., 2008.  Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan  Melalui
Pemberdayaan Koperasi Berbasis Agribisnis Di Daerah Riau, DP2M 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,
Jakarta.
Wijaya, NHS. (2002). Membangun Koperasi dari Mimpi Buruknya, dalam
Usahawan Indonesia  XXXI (07): halaman 28-34.
 na

Review Jurnal

Studi peran serta wanita dalam pengembangan usaha kecil dan menengah koperasi

Sumber : http://smecda.com/kajian/files/jurnal/Hal_136.pdf
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1). Menganalisis kemampuan dan partisipasi perempuan dalam mengembangkan Usaha Kecil & Menengah (UKM) & Co-operative 2). Mengidentifikasi mendorong dan faktor penghambat partisipasi perempuan dalam pengembangan UKM & Co-operative 3). Memperoleh alternatif lain untuk meningkatkan kemampuan dan partisipasi perempuan dalam pengembangan UKM & Koperasi. Studi ini diselenggarakan di 5 (lima) propinsi, mereka berada di Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan, menggunakan perspektif jender survei metode, pengolahan data dengan tabulasi dan analisis data telah dilakukan oleh reflektif-deskriptif. Dari penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa sebagai pelaku UKM, wanita berperan sebagai sebagai pelaku bisnis atau sebagai pemilik, sebagai manajer atau bahkan tenaga kerja. Oleh karena itu wanita kebanyakan keberhasilan dalam berhubungan dengan keuangan, industri kerajinan, dan industri pengolahan. Karena itu, sebagian besar koperasi yang dikelola oleh wanita adalah tabungan dan pinjaman dalam kegiatan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa wanita berhasil dalam UKM & Koperasi pembangunan terlihat dari kinerja beberapa Perempuan Co-Operasi di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, baik ditunjukkan oleh organisasinya aspek yang jumlah dan pertumbuhan dari anggotanya, bekerja kinerja yang adalah nilai dan pertumbuhan modal sendiri, modal eksternal, omset, dan mencapai keuntungan.
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
                Ketika Indonesia dilanda kritis, pemerintah baru tersadar bahwa usaha besar yang dibangga- banggakan justru sebagian besar bangkrut/gulung tikar dan memberikan beban berat bagi negara dan bangsa, sebaliknya usaha kecil dan koperasi yang selama ini dipandang sebelah mata mampu bertahan,bahkan berkembang.
Hampir setiap hari, semua media melaporkan kondisi krisis ekonomi yang tak kunjung membaik. Tingkat kesehatan perbankan, dan upaya pemulihan sektor riil seolah tak ada hasilnya, PHK dan pengangguran bertambah. Karena krisis suami sebagai kepala rumah tangga menjadi pegangguran tak kentara dan kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, kesehatan tak mungkin dihentikan, memaksa para istri yang semula hanya sebagai ibu rumah tangga mulai berperan di berbagai bidang usaha.

1.2 Perumusan Masalah
                Wanita memiliki berbagai kelebihan seperti keuletan, etos kerja yang tinggi,juga memiliki kelemahan-kelemahan yang menghambat peran serta dan partisipasinya dalam perekonomian Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan penelitian atau studi secara mendalam guna memperoleh gambaran secara persis kemampuan dan peran serta wanita dalam kegiatan pengembangan usaha, yaitu : 1) sampai seberapa jauh kompetensi dan peran wanita dalam berbagai kegiatan atau bidang usaha, 2) kenapa mereka berhasil di suatu jenis usaha tertentu dan kenapa mereka selalu gagal dalam bidang usaha lainnya, 3) sampai sejauh mana wanita memiliki kelebihan dan kelemahan dalam melakukan pengembangan usaha, serta 4) bagaimana kemungkinan pengembangan kemampuan dan peran serta mereka dalam pengembanganusaha kecil, menengah dan koperasi.

1.3 Tujuan dan Manfaat
Tujuan yang ingin dicapai pada studi ini adalah :
1) Mengnalisis kemampuan dan peranserta wanita dalam mengembangkan UKMK
2) Mengidentifikasi factor pendorong dan penghambat peranserta wanita dalam pengembangan UKMK
3) Memperoleh alternative peningkatan kemampuan dan peranserta wanita dalam pengembangan UKMK
II. KERANGKA PEMIKIRAN
GBHN 1999 antara lain mengamanatkan perlunya meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan baik di pusat maupun di daerah.
Istilah wiraswasta sebelumnya lebih sering dipakai darpada wirausaha sebagai padanan kata intrepreneur , berasal dari wira berarti utama, gagah, luhur, berani, teladan, atau pejuang , dan swa berarti sendiri dan ta berarti berdiri, sehingga swasta berarti berdiri diatas kaki sendiri atau berdiri atas kemampuan sendiri. Dengan demikian wiraswasta/wirausaha berarti pejuang yang gagah, luhur, berani dan paantas menjadi teladan dalam bidang usaha. Dengan kata lain wirausaha adalah orang-orang yang memiliki sifat/jiwa kewirausahaan/kewiraswastaan, yaitu berani mengambil resiko, keutamaan, kreativitas, keteladanan dalam menangani usaha dengan berpijak pada kemauan dan kemampuan sendiri.
Untuk melihat hasil usahanya dilihat dari kinerja koperasi /UKM, baik kinerja kelembagaan maupun usahanya. Dengan menganggap faktor luar tidak berpengaruh, maka bila pelaku usaha memiliki kompetensi usaha maka kinerja usahanya akan baik. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dicari faktor-faktor dominan atau kelebihan-kelebihan yang kebanyakan dimiliki wanita yang menyebabkan wanita berhasil, dan diidentifikasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki wanita yang biasanya akan menjadi penghambat keberhasilannya, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mengelola usaha. Untuk peningkatan kemampuan wanita diidentifikasi kebutuh peningkatan pengetahuan dan ketrampilannya.
 
III. METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi
Studi ini dilaksanakan di lima propinsi yaitu : Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.
3.2 Metode Penelitian dan Analisis Data
3.2.1 Metode Studi
Tehnik pengumpulan data primer dengan pengamatan dan diskusi, pengmatan langsung di lapang, dengan menggunakan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka, Dinas Koperasi dan UKM serta instansi terkait baik tingkat propinsi maupun kabupaten berupa publikasi, dokumen, laporan kegiatan.
3.2.2 Pengolahan dan Analisa Data
Pengolahan data dilaksanakan dengan cara tabulasi dan analisa data dilakukan secara diskriftif reflektif.
3.3 Ruang Lingkup
Aspek yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah:
- Identifikasi kompetensi wanita dalam pengembangan usaha atau kewirausahaan.
- Identifikasi peran serta wanita dalam berbagai kegiatan usaha dari berbagai sector usaha, kelompok usaha bersama (KUB), koperasi wanita atau koperasi lainnya yang pengelolanya sebagian besar wanita
- Identifikasi kinerja KUB wanita, kegiatan usaha wanita diberbagai jenis usaha, sosiasi usaha, pendampingan usaha, koperasi wanita atau koperasi.
- Identifikasi faktor pendorong dan penghambat peran serta wanita dalam pengembangan kegiatan usaha.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
  4.1 Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi Sampel
                Kegiatan usaha pokok koperasi sampel adalah simpan pinjam, sedang kegiatan usaha lain yang ditangani antara lain KCK, toko/ waserda, kantin/ catering, wartel/ kiospon, kredit barang dan konveksi. Pengurus Koperasi sample berjumlah 3 sampai 6 orang , 5 Koperasi 5 Koperasi (50%) telah memiliki manager dengan pendidikan SLTA (3 kop: K1, K2 Jabar dan K1 Sulsel), dan S1 (2 Kopwan Jatim).
4.2 Kinerja UKM contoh lima propinsi
                Usaha kecil wanita yang menjadi sampel dalam penelitian ini 22 UK yaitu Jatim 2 UK, Jabar 6 UK, Kalbar 3 UK, dua diantaranya adalah KUB, Sulsel 7 UK diantaranya 2 KUB dan Sumbar 4 UK, Kebanyakan UKM contoh telah memulai usahanya sejak t\ahun 1990an atau berumur 5-10 tahun yaitu sebanyak 16 UK, tahun 1980 an atau berumur 15-20 tahun 5 UK dan satu UK telah berumur 30 tahun.
4.3 Keberhasilan dan Kegagalan Wanita Sebagai Pelaku Usaha
                Keberhasilan wanita ditunjang dari kelebihan-kelebihan wanita yang merupakan faktor dominan terhadap keberhasilannya sebagai pelaku usaha antara lain telaten, jujur sehingga lebih dipercaya, ulet, sabar, teliti, cermat, serius, tekun, berani mengambil resiko, tangguh, tidak mudah menyerah, memiliki jiwa bisnis atau wira usaha, kemauan keras, semangat, dedikasi dan loyalitas tinggi, terbuka, bekerja dengan ikhlas, selalu menjaga nama baik, tidak egois, disiplin dalam administrasi maupun pengelolaan keuangan.
4.4 Permasalahan Yang Dihadapi dan Kiat Yang Dilakukan Koperasi atau UKM Dalam Pengembangan Usahanya
                Permasalahan-permasalahan yang dihadapi UKM maupun koperasi demikian pula UKMK wanita dapat mempengaruhi kinerjanya. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain kurang modal, lemahnya SDM, kurang sarana/ prasarana, sulitnya akses ke perbankan, kurang menguasai pasar, kurang menguasai penggunaan teknologi,
4.5 Alasan Mengapa Wanita Berkiprah Di Koperasi atau UKM
                Alasan atau motivasi wanita melakukan usaha, yaitu untuk menentukan apa yang ingin dicapai,, tujuan apa yang hendak dicapai, serta produk apa yang akan dihasilkan. Banyaknya motivasi wanita melakukan usaha karena ingin mengurangi pengangguran atau menciptakan lapangan usaha, menunjukkan adanya kesadaran dari wanita atas kondisi pengangguran yang semakin meningkat, adanya kesadaran dari wanita untuk menciptakan pekerjaan bukan mencari pekerjaan.
4.6 Pemanfaatan Teknologi Dan Pemikiran Diversifikasi Usaha
                Teknologi sangat bermanfaat dalam rangka pengembangan usaha, baik dalam rangka peningkatan kualitas maupun kuantitas karena dengan teknologi pekerjaan berjalan secara otomatis akan mempersingkat waktu, mungkin bisamenekan biaya, dan meningkatkan kualitas produk.
4.7 Hubungan Kerja Antara Pimpinan/ Pelaku Usaha Dengan Bawahan/Sejawat dan Mitra Usaha
                Hubungan kerja pimpinan/ pelaku usaha dengan anak buah/ staf/ manajer atau dengan sejawat seperti dalam koperasi dengan Badan Pengawas hampir seluruhnya menyatakan tidak ada kesulitan. Kendala hubungan dengan mitra usaha kebanyakan yang banyak diperlukan adalah kemitraan dengan BUMN atau BUMS belum jalan, pembayaran tidak tepat waktu, kesulitan dalam penagihan cicilan pada anggota, dan lain sebagainya.
4.8 Kebutuhan Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan
                Dalam hal peningkatan ketrampilan, yang banyak dibutuhkan oleh pelaku usaha wanita adalah mengenai peningkatan ketrampilan manajerial, memasarkan produk, penggunaan teknologi dan sumber daya masing-masing, kemudian melakukan inovasi sesuai dengan kegiatan usahanya, dan memproduksi barang dan jasa.
4.9 Persepsi Terhadap Citra Diri Dan Kompetensi Pelaku Usaha
                Sebagain besar pimpinan atau pelaku usaha kecil dan pengurus koperasi wanita kepemimpinannya bersifat partisipatif yaitu dalam mengambil keputusan meminta pendapat, masukan, dan saran dari staf atau anak buah dan sebagain kecil kepemimpinannya bersifat semi partisipatif yaitu dalam pengambilan keputusan mendengarkan pendapat, masukan, dan saran dari staf atau anak buah meskipun keputusan tetap ditangani pimpinan sendiri.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
                Dalam kegiatan UKM, wanita berperan sebagai pelaku usaha atau sebagai pemilik, sebagai manager ataupun tenaga kerja. Dalam kegiatan koperasi, wanita dapat berperan sebagai anggota, pengurus, pengawas, manager, pembina ataupun pendamping usaha. Peran serta wanita dalam berbagai sektor, namun sesuai dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki wanita. Koperasi contoh yang dikelola wanita, dapat diketegorikan koperasi kecil, sedang, besar dan sangat besar dilihat dari kelembagaan khususnya jumlah anggota dan tenaga kerjanya, kinerja usahanya dan hampir maupun semuanya berjalan cukup baik
Koperasi/UKM sampel masih menghadapi permasalahan-permasalahan dalam mengembangkan usahanya, seperti kurang modal, lemahnya SDM, kurang menguasai teknologi/pasar memperngaruhi kinerja usaha, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut perlu dicarikan pemecahan secara terpadu. Hampir seluruh responden wanita pelaku usaha menyatakan ingin menciptakan lapangan usaha/mengurangi penggangguran sebagai motivasi mengapa berkiprah dalam dunia usaha.
Sebanyak 87,8 % responden wanita pelaku usaha yang menyatakan tidak ada kesulitan dalam menjalin hubungan kerja dengan anak buah, sejawat, ini menunjukkan responden memiliki kemampuan peran sosial yang baik Terdapat kesadaran dan kemauan yang tinggi dari wanita pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan ketrampilannya agar dapat meningkatkan usahanya, baik dalam bentuk pendidikan/pelatihan, studi banding,maupun magang.
5.2 Saran
                Untuk mengatasi permasalahan dalam sulitnya akses pada sumber-sumber permodalan, pemerintah diharapkan dapat memberikan kemudahan pada koperasi/UKM memperoleh fasilitas kredit, konsep Modal Awal Padanan (MAP) yang dirintis BPSKPKM yang mudah diakses koperasi/UKM mungkin implementasinya dapat diperluas.
Guna meningkatkan kompetisi pelaku usaha dalam rangka meningkatkan usahanya perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan. Serta adanya kebutuhan pembinaan manajerial, pelayanan bisnis lainnya untuk memudahkan akses pada sumber permodalan.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, Laporan Akhir Penelitian Peranan Wanita Dalam Pengembangan Koperasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Departemen Koperasi, 1991-1992;
Hesti, R.Wd. Penelitian Perspektif Gender dalam Analisis Gender Dalam Memahami Persoalan Perempuan, Jurnal Analisis Sosial Edisi IV Nopember 1996;
Hetifah, S. dkk, Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil, Seri Penelitian AKATIGA, Yayasan AKATIGA 1995;
Masykur Wiratmo, Pengantar Kewiraswastaan Kerangka Dasar Memasuki Dunia, BPFE-UGM Yogyakarta, edisi Pertama;
Porter Michael E, “Competitive Advantage””, The Free Press, 1985;
Siagian Salim dan Asfahani, Kewirausahaan Indonesia dengan Semangat 17-8-1945, Puslatkop. PK Depkop dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Jakarta;
Sumampaw, S.A. dkk, Ada Bersama Tradisi Seri Usaha Mikro Kecil, Swisscontact dan Limpad, 2000
Sumber : http://smecda.com/kajian/files/jurnal/Hal_136.pdf
Nama kelompok :
·  Arie Septain
·  Fajar Rizky
·  Ferry Maihami
·  Herman Fuady s

REVIEW JURNAL Perkembangan Konsep Bisnis Koperasi

REVIEW JURNAL
Perkembangan Konsep Bisnis Koperasi
1.      pendahuuan
perkembangannekonomi dunia saat ini merupakan saling pengaruh dua arus utama, yaitu teknologi informasi dan globalisasi. Teknologi informasi secara langsung maupun tidak langsung kemudian mempercepat globalisasi. Berkat teknologi informasi, perjalanan ekonomi dunia makin membentuk “dirinya” yang baru, menjadi kapitalisme baru berbasis globalisasi (captra 2003; stiglitz 2005; shutt 2005). Pendekatan yang dilakukan mulai dari akademis ( penelitian, pelatihan, seminar-seminar, sosialis pembasi teknologi), pemberdayaan (akses pembiayaan, peluang usaha, kemitraan, pemasaran), regulatif ( legislasi dan perundang-undangan), kebijakan publik (pembentukan kementrian khusus di pemerintahan pusat sampai dinas di kota/kabupaten, pembentukan lembaga-lembaga profesi), sosiologis ( pendampingan formal dan informal), behavior ( perubahan perilaku usaha, profesionalisme), bahkan sampai pada pendekatan sinergis-konstruktif (program nasionl jaring pengaman nasional, pengentasan kemiskinan, pembentukan lembaga penjamina, pembentukan dekopin dari daerah sampai nasional).
     
1.1  Permasalahan

pertama, seperti diungkapkan soetrisno (2002) bahwa ciri utama perkembangan koperasi di indonesia adalah dengan tigapola penitipan kepada progam, yaitu pembangunan sektoral, lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi fungsional lainnya. Dan perusahaan negara maupun swasta berbentuk koperasi karyawan. Tiga pola tersebut menurut muncul berakibat prakarsa masyarakat kurang berkembang, kalaupun muncul tidak diberi temapat sebagai mana mestinya.
Kedua, ketika program tersebut gagal, maka koperasi harus memikul beban kegagalan program. Sementara koperasi yang berswadaya praktis tersisihkan dari perhatian berbagai kalangan termasuk peneliti, dan media massa.
Ketiga, data perkoperasian indonesia sampai tahun 2006 dijelaskan Jauhari didominasi oleh koperasi fungsional, seperti koperasi karyawan, koperasi pegawai dan lainnya yang di bentuk dalam lingkungan institusi tertentu baik pemerintah maupun swasta. Koperasi seperti itu jelas membatasi keanggotaan dan memiliki sifat stesel pasif. Biasanya koperasi fungsional merupakan bentuk ekonomi intermediasi untuk memenuhi kebutuhan anggota seperti swalayan, klink, praktik dokter bersama, dll.koperasi seperti ini memiliki sifat subordians.

1.2  Tujuan penelitian

tujuan penelitian ini adalah menggali konsep-konsep genuineberekomoni dari realitas masyarakat indonesia, menempatkan konsep geneuineberekonomi sebagai landasan utama pengembangan bisnis koperasi ala indonesia, menunjukan bukti empiris bahwa ternyata masyarakat indonesia memang memiliki keunikan tersendiri dalam memahami koperasi, memberikan masukan konstuktif bagi pengambial kebajiakn perkoperasian dalam pengembangkan koperasi ke depan


2.      KOPERASI INDONESIA : OPERASIONAL EKONOMI RAKYAT

Ekonomi rakyat yang sejatinya dicoba untuk menjadi pola bebas dari subtansi intermediasi dan dikotomi privat sphare dan publik sphere, seperti koperasi, malah menjadi representasi kooptasi globalisasi dan neolibalisme dan secara tidak sadar mematikan dirinya sendiri secara perlahan-lahan. Istilah ekonomi kerakyatan atau demokarsi ekonomi, misalikan dijelaskan mubyanto (2002) bukanlah kooptasi dan perkeadilan usahamayoritas rakyat indonesia tetapi merupakan kegiatan produksi dan konsumsi yang di lakukan oleh semua warga masyarakat, sedangkan pengelolanya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat.

3.      CORE COMPETENCIES : JANTUNG ORGANISASI BISNIS

Hamel dan prahalad (1994) menjelaskan bahwa suatu organisasi perlu memerhatikan keberhasilan di amsa depan sebagai persiapan untuk mengembangkan dan kerja sama kompetensi untuk meraih keunggulan produk produk dan jasa yang baru. Dengan begitu strategi daya saing pasar masa depan mengharuskan para manajer puncak suatu organisasi untuk menyesuaikan kompetensi inti organisasi dan strategi serta kerja sama pengelolaan sumber daya untuk keberhasilannya. Kompetensi inti atau core competencies, pertama dalam jangka pendek memang memiki sesuatu keunggulan yang dimiliki perusahaan disertai kemampuan produk, kedua, dalam jangka panjang dikembangkan untuk konsolidasi dengan kesamaan visi-misi organisasi yang kuat. Ketiga, memerlukan kemampuan dan ketangguhan dari para penggiat organisasinya.

4.      METODOLOGI PENELITIAN BEYOND STRUKTURALIM
Pengembangan bisnis koperasi dalam penelitian ini menggunakan metodologi Beyond Strukturalim, diadaptasi dari metodologi hyperstrukturalisme yang dikembangkan Mulawarman (2006). Beyond strukturalism memeliki dua tahapan, pertama , mengembangkan metodologi, dan kedua penerapannya berbentuk metode penelitian. Suriasumantri ( 1985 , 328). Menjelaskan bahwa metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang metode yang dipergunakan dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut pengembangan metodologi dalam penelitian ini merupakan proses pendefisian dan penjelasan serta pembuatan kerangka umum dari metode yang akan digunakan.

5.      PEMBAHASAN : INTERAKSI REALITAS SINKRONIS-DIAKRONIS     
Penelusuran subtansi konsep diri koperasi dilakukan secara diakrosis, sinkrosis, dan melakukan sinergi dengan keduanya. Penulusuran diakrosis yaitu melakukan pendalaman aspek antroplogis pikiran ekonomi koperasi dan penerjemahnya dilangan masa pra kemerdekaan sampai kemerdekaan. Penulusuran sinkrosis yaitu melakukan pendalaman aspek antorpologis beberapa aktivitas bisnis berkoperasi masyarakat indonesia. Sinergi diakronis dan sinkronis dilakukan untuk menemukan titik temu sekaligus subtansi konep koperasi.
6.      KESIMPULAN
Konsep kemandirian, kompetensi inti kekeluargaan dan sinergi produktif-intermediasi-retail merupakan subtansi pengembangan koperasi sesuai realitas masyarakat indonesia yang unik. Meskupin perkembangannya saati ini banyak terduksi intervens kebijakan dan subordinasi usaha besar. Diperlukan kebijakan, supporting movement dan strategi positioning berkenaan menumbuhkan kembalik konsep kemandirian, kekeluargaan dan sinergi produktif-intermediasi-retail yang komperensif. Paling penting adalah penyeimbangkan kepentingan ekonomi koperasi berbasis pada sinergi produktif-intermediasi-retail sesuai ekonomi natural model hatta. Sinergi produktif-intermediasi-retail harus dijalankan dalam koridor kompetensi inti kekeluargaan. Artinya pengembangan keunggulan perusahaan berkenaan inovasi teknologi dan produk harus dilandasi pada prinsip kekeluargaan. Individualitas angggota koperasi diperlukan tetapi solidaritas organisasi hanya bisa dijalankan ketika interaksi kekeluargaan di depankan

Daftar pustaka

Arif, Sritua. 1995. dialektika Hubungan Eonomi Indonesia dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. KELOLA. NO. 10/IV. Hal 29-42
Bourdieu, pieree. 1977.  Outline of a Theory of Pratice. Cambrige University Press.
Bourdieu, pieree. 1989. Distiction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge MA: Harvard University Press.
Bourdieu, pieree, Loic JD. Wacquant. 1992. an Invitation to Reflective Sosiology. The University of Chicago Press.
Capra,Friotjof. 2003. The Hiden Connections: A Sience for sustainable Living. Flamingo. Dekopin. 2006. Program aksi Dekopin. Jakarta.
Hamel, G and Prahaland, C. K. 1989, Strategic Intent. Harvard Business Reweiw, Vol. 67, No.3


Nama kelompok :
·                     Arie Septain
·                     Fajar Rizky
·                     Ferry Maihami
·                     Herman Fuady s