Review Jurnal

PEMBERDAYAAN KOPERASI BERBASIS AGRIBISNIS DI DAERAH PEDESAAN

Oleh :Almasdi Syahza

Abstrak

Pembangunan ekonomi kerakyatan di daerah Riau difokuskan kepada pemberdayaan petani terutama di  pedesaan. Untuk pembangunan ekonomi pedesaan pemerintah daerah telah mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan berbasis agribisnis. Program ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Dalam pengembangan agribisnis masih ditemukan permasalahannya, antara lain: lemahnya struktur

permodalan dan akses terhadap sumber permodalan; ketersediaan bahan baku dan kontinuitasnya;  terbatasnya kemampuan  dalam penguasaan teknologi; lemahnya organisasi dan manajemen usaha; dan  kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia. Salah  satu alternatif pemecahannya untuk mengatasi masalah tersebut adalah memberdayakan lembaga ekonomi pedesaan yaitu koperasi. Koperasi memegang  peranan sangat penting pada kegiatan

pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di pedesaan. Koperasi harus berfungsi sebagai badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh pemasaran produk agribisnis. 

Pendahuluan

Ketertinggalan pada sektor pertanian khususnya di pedesaan disebabkan kebijakan masa lalu yang melupakan sektor pertanian sebagai dasar keunggulan komparatif maupun kompetitif. Sesungguhnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat pedesaan itu sendiri, tetapi juga membangun kekuatan ekonomi Indonesia berdasarkan kepada keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki (Basri. Y.Z, 2003). Di daerah pedesaan bentuk usaha masyarakat pada umumnya pengolahan dari hasil pertanian mereka dalam bentuk usaha kecil atau industri rumah tangga. Dari sisi proses produksi mereka sangat terbatas dalam  penguasaan teknologi dan kekurangan modal untuk pengembangan  skala usahanya. Begitu juga kekuatan tawar menawar dari hasil produknya sangat rendah. Slah satu untuk meningkatkan kekuatan tawar menawar masyarakat pedesaan adalah melalui

lembaga ekonomi pedesaan yaitu koperasi. Pemberdayaan masyarakat pedesaan juga harus mampu memberikan perlindungan yang jelas terhadap masyarakat. Upaya perlindungan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang akibat berlakunya

mekanisme pasar dan eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Dalam hal ini, tampaknya sulit diterapkan mekanisme pasar. Masyarakat desa jelas akan kalah bersaing. Mereka tidak punya apa-apa selain tenaga-tenaga yang pada umumnya kurang terlatih. Dalam pemberdayaan  ekonomi masyarakat pedesaan, sektor pertanian harus menjadi sasaran utama. Sektor ini harus dijadikan pijakan yang kokoh sehingga di pedesaan bisa tercapai swasembada berbagai produk 3

pertanian, terutama pangan, sebelum memasuki era industrialisasi. Lebih spesifik, ketahanan pangan lokal harus tercapai lebih dahulu (Basri. M, 2007).

Penelitian ini mencoba mengidentifikasi bagaimana percepatan pembangunan ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi berbasis agribisnis di daerah pedesaan.  Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah menemukan model percepatan pembangunan ekonomi pedesaan melalui pengembangan koperasi berbasis agribisnis. Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat memberikan masukan  kepada pelaku-pelaku bisnis dan pembuat kebijakan pada tingkat kabupaten.

Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode survei dengan penentuan lokasi secara bertahap dan sepenuhnya dilakukan di daerah/kecamatan. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah daerah potensial untuk pengembangan koperasi dari segi; jenis usaha dan potensi sumberdaya manusia.

            Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer  dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh lansung  dari sumber utama yaitu pelaku bisnis di daerah terutama dalam kegiatan koperasi, pemuka masyarakat, birokrasi di pedesaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode Rapid Rural Apprasial(RRA), yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan data/informasi dan penilaian (assesment) secara umum di lapangan dalam waktu yang relatif pendek.

HASIL PENELITIAN

Permasalahan Koperasi di Pedesaan

Secara khusus kelemahan koperasi di pedesaan antara  lain: 1)  pada penentuan kepengurusan dan manajemen koperasi masih dipengaruhi oleh rasa tenggang rasa sesama masyarakat  bukan didasarkan pada kualitas kepemimpinan dan kewirausahaan; 2)  budaya manajemen masih bersifat feodalistik paternalistik  (pengawasan belum berfungsi). Ini disebabkan karena terbatasnya kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki (khususnya untuk level manajemen). Masih lemahnya jiwa  kewirausahaan dan rendahnya tingkat pendidikan pengurus; 3) anggota koperasi  di pedesaan pada umumnya sangat heterogen, baik dari sisi budaya, pendidikan, maupun lingkungan sosial ekonominya; 4) usaha yang dilakukan tidak  fokus, sehingga tingkat profitabilitas koperasi masih rendah. Akibatnya pengembangan aset koperasi  sangat lambat dan koperasi sulit untuk berkembang; 5) masih rendahnya kualitas pelayanan koperasi terhadap anggota maupun non  anggota. Ini berakibat rendahnya partisipasi anggota terhadap usaha koperasi; 6) masih lemahnya sistem informasi di tingkat koperasi, terutama informasi harga terhadap komoditas pertanian sehingga akses pasar produk pertanian dan produklainnya masih relatif sempit; 7) belum berperannya koperasi sebagai penyalur sarana produksi pertanian di pedesaan dan sebagai penampung hasil produksi pertanian.

Kebijakan Pembangunan Koperasi dan UKM

Koperasi dan usaha kecil-menengah merupakan bentuk dan jenis usaha yang digolongkan dalam ekonomi kerakyatan karena sifatnya mandiri dan merupakan usaha bersama. Ketahanan ekonomi daerah tergantung pada pelakupelaku ekonomi, termasuk kinerja koperasi dan usaha kecil-menengah. Untuk itu, kekuatan ekonomi akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila kekuatan sinergi kolektif yang dinaungi oleh koperasi berjalan sebagaimana

mestinya.

Diskusi dan Analisis

Untuk itu pengusaha terutama pelaku usaha kecil dan 8menengah (UKM) harus siap untuk menghadang masa depan usahanya dengan berbagai strategi, antara lain: 1) meningkatkan kualitas dan mutu produk daerah menjadi lebih unggul dari  pada produk serupa dari luar daerah; 2) menembus pasar baru atau meningkatkan pangsa pasar atau paling tidak mempertahankannya (strategi jangka pendek); 3) menciptakan kegiatan baru yang produkstif dengan daya saing tinggi;  dan 4) mengembangkan usaha tanpa merugikan efisiensi usaha (Syahza. A, 2008)

Pengembangan Koperasi Melalui Kemitraan

Konsep kemitraan merupakan bagian  tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya sesuai dengan konsep manajemen berdasarkan sasaran atau partisipatif. Perusahaan besar  harus bertanggungjawab mengembangkan usaha kecil  dan masyarakat pelanggannya, karena pada akhirnya konsep kemitraan yang dapat menjamin eksistensi perusahaan besar terutama untuk jangka panjang. Setiap pihak yang bermitra dengan koperasi, tidak hanya dilakukan sebagai belas kasihan oleh yang kuat terhadap yang lemah, tetapi kemitraan seyogyanya terjalin kinerja  karena kehendak bisnis yang dibarengi dengan rasa tanggung jawab sosial yang kuat.

KESIMPULAN

Dengan berlakunya otonomi daerah, dunia usaha khususnya koperasi di daerah akan menghadapi  suatu perubahan  besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha atau persaingan di daerah. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis di daerah dituntut  dapat beradaptasi menghadapi perubahan tersebut.  Dalam pembangunan koperasi untuk  percepatan ekonomi daerah, sangat perlu adanya kemitraan. Kemitraan  yang dimaksud adalah dalam bentuk partisipasi dari semua unsur yang terkait untuk pengembangan koperasi. Pembangunan koperasi didasari oleh adanya potensi di daerah yang dapat 13mendukung berjalannya koperasi, antara lain: masyarakat, pengusaha (kecil dan menengah), industri rumah tangga, dan untuk daerah pedesaan adanya masyarakat petani.

SARAN

Untuk mengatasi masalah pemasaran produk UKM yang dialami oleh pengusaha, maka perlu dipikirkan paradigma baru dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu alternatif  pemecahannya adalah memberdayakan lembaga ekonomi pedesaan yaitu koperasi.  Dalam pembangunan koperasi untuk  percepatan ekonomi daerah, sangat perlu adanya kemitraan. Kemitraan  yang dimaksud adalah dalam bentuk partisipasi dari semua unsur yang terkait untuk pengembangan koperasi. Alternatif pemberdayaan koperasi di daerah adalah melalui konsep mekanisme kerjasama atau keterkaitan dengan perusahaan besar dalam bentuk kemitraan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Basri. Y.Z., 2003, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, dalam

Usahawan Indonesia No 03/TH.XXXII Maret 2003, Lembaga Manajemen

FE-UI, Jakarta: halaman 49-55. 

Basri M, 2007.,   Desa dan Kemiskinannya,http://www.kompas.com/kompascetak/0703/30/Jabar/11719.htm, diakses 31 Juli 2007. 14

Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Riau, 2007, Pengkajian Peningkatan Daya

Saing KUKM yang Berbasi Pada Pengembangan Ekonomi Lokal di Propinsi

Riau, Dinas Koperasi, Pekanbaru.

Syahza. A,, 2003. Paradigma Baru Pemasaran Produk Pertanian Berbasis

Agribisnis di Daerah Riau,  dalam  Jurnal Ekonomi, TH. VIII/01/2003,

Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung: halaman 33-42.

Syahza. A., 2004. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Melalui

Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam

Sosiohumaniora, Vol 6 No 3, November 2004, Lembaga Penelitian

Universitas Padjadjaran, Bandung: halaman 217-231.

Syahza. A., 2007a. Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Percepatan

Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Agribisnis di Daerah Riau,

DP2M  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan

Nasional, Jakarta.

Syahza. A., 2007b. Percepatan Pemberdayaan Ekonmomi Masyarakat Pedesaan

dengan Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit, dalam  Jurnal Ekonomi,

Th.XII/02/Juli/2007, PPD&I  Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara,

Jakarta: halaman 106-118.

Syahza. A., 2008.  Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan  Melalui

Pemberdayaan Koperasi Berbasis Agribisnis Di Daerah Riau, DP2M 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,

Jakarta.

Wijaya, NHS. (2002). Membangun Koperasi dari Mimpi Buruknya, dalam

Usahawan Indonesia  XXXI (07): halaman 28-34.

 na

Review Jurnal

Studi peran serta wanita dalam pengembangan usaha kecil dan menengah koperasi

Sumber : http://smecda.com/kajian/files/jurnal/Hal_136.pdf

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1). Menganalisis kemampuan dan partisipasi perempuan dalam mengembangkan Usaha Kecil & Menengah (UKM) & Co-operative 2). Mengidentifikasi mendorong dan faktor penghambat partisipasi perempuan dalam pengembangan UKM & Co-operative 3). Memperoleh alternatif lain untuk meningkatkan kemampuan dan partisipasi perempuan dalam pengembangan UKM & Koperasi. Studi ini diselenggarakan di 5 (lima) propinsi, mereka berada di Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan, menggunakan perspektif jender survei metode, pengolahan data dengan tabulasi dan analisis data telah dilakukan oleh reflektif-deskriptif. Dari penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa sebagai pelaku UKM, wanita berperan sebagai sebagai pelaku bisnis atau sebagai pemilik, sebagai manajer atau bahkan tenaga kerja. Oleh karena itu wanita kebanyakan keberhasilan dalam berhubungan dengan keuangan, industri kerajinan, dan industri pengolahan. Karena itu, sebagian besar koperasi yang dikelola oleh wanita adalah tabungan dan pinjaman dalam kegiatan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa wanita berhasil dalam UKM & Koperasi pembangunan terlihat dari kinerja beberapa Perempuan Co-Operasi di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, baik ditunjukkan oleh organisasinya aspek yang jumlah dan pertumbuhan dari anggotanya, bekerja kinerja yang adalah nilai dan pertumbuhan modal sendiri, modal eksternal, omset, dan mencapai keuntungan.

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
                Ketika Indonesia dilanda kritis, pemerintah baru tersadar bahwa usaha besar yang dibangga- banggakan justru sebagian besar bangkrut/gulung tikar dan memberikan beban berat bagi negara dan bangsa, sebaliknya usaha kecil dan koperasi yang selama ini dipandang sebelah mata mampu bertahan,bahkan berkembang.
Hampir setiap hari, semua media melaporkan kondisi krisis ekonomi yang tak kunjung membaik. Tingkat kesehatan perbankan, dan upaya pemulihan sektor riil seolah tak ada hasilnya, PHK dan pengangguran bertambah. Karena krisis suami sebagai kepala rumah tangga menjadi pegangguran tak kentara dan kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, kesehatan tak mungkin dihentikan, memaksa para istri yang semula hanya sebagai ibu rumah tangga mulai berperan di berbagai bidang usaha.

1.2 Perumusan Masalah
                Wanita memiliki berbagai kelebihan seperti keuletan, etos kerja yang tinggi,juga memiliki kelemahan-kelemahan yang menghambat peran serta dan partisipasinya dalam perekonomian Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan penelitian atau studi secara mendalam guna memperoleh gambaran secara persis kemampuan dan peran serta wanita dalam kegiatan pengembangan usaha, yaitu : 1) sampai seberapa jauh kompetensi dan peran wanita dalam berbagai kegiatan atau bidang usaha, 2) kenapa mereka berhasil di suatu jenis usaha tertentu dan kenapa mereka selalu gagal dalam bidang usaha lainnya, 3) sampai sejauh mana wanita memiliki kelebihan dan kelemahan dalam melakukan pengembangan usaha, serta 4) bagaimana kemungkinan pengembangan kemampuan dan peran serta mereka dalam pengembanganusaha kecil, menengah dan koperasi.

1.3 Tujuan dan Manfaat
Tujuan yang ingin dicapai pada studi ini adalah :
1) Mengnalisis kemampuan dan peranserta wanita dalam mengembangkan UKMK
2) Mengidentifikasi factor pendorong dan penghambat peranserta wanita dalam pengembangan UKMK
3) Memperoleh alternative peningkatan kemampuan dan peranserta wanita dalam pengembangan UKMK

II. KERANGKA PEMIKIRAN
GBHN 1999 antara lain mengamanatkan perlunya meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan baik di pusat maupun di daerah.
Istilah wiraswasta sebelumnya lebih sering dipakai darpada wirausaha sebagai padanan kata intrepreneur , berasal dari wira berarti utama, gagah, luhur, berani, teladan, atau pejuang , dan swa berarti sendiri dan ta berarti berdiri, sehingga swasta berarti berdiri diatas kaki sendiri atau berdiri atas kemampuan sendiri. Dengan demikian wiraswasta/wirausaha berarti pejuang yang gagah, luhur, berani dan paantas menjadi teladan dalam bidang usaha. Dengan kata lain wirausaha adalah orang-orang yang memiliki sifat/jiwa kewirausahaan/kewiraswastaan, yaitu berani mengambil resiko, keutamaan, kreativitas, keteladanan dalam menangani usaha dengan berpijak pada kemauan dan kemampuan sendiri.
Untuk melihat hasil usahanya dilihat dari kinerja koperasi /UKM, baik kinerja kelembagaan maupun usahanya. Dengan menganggap faktor luar tidak berpengaruh, maka bila pelaku usaha memiliki kompetensi usaha maka kinerja usahanya akan baik. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dicari faktor-faktor dominan atau kelebihan-kelebihan yang kebanyakan dimiliki wanita yang menyebabkan wanita berhasil, dan diidentifikasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki wanita yang biasanya akan menjadi penghambat keberhasilannya, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mengelola usaha. Untuk peningkatan kemampuan wanita diidentifikasi kebutuh peningkatan pengetahuan dan ketrampilannya.
 

III. METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi
Studi ini dilaksanakan di lima propinsi yaitu : Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.
3.2 Metode Penelitian dan Analisis Data
3.2.1 Metode Studi
Tehnik pengumpulan data primer dengan pengamatan dan diskusi, pengmatan langsung di lapang, dengan menggunakan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka, Dinas Koperasi dan UKM serta instansi terkait baik tingkat propinsi maupun kabupaten berupa publikasi, dokumen, laporan kegiatan.
3.2.2 Pengolahan dan Analisa Data
Pengolahan data dilaksanakan dengan cara tabulasi dan analisa data dilakukan secara diskriftif reflektif.

3.3 Ruang Lingkup
Aspek yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah:
- Identifikasi kompetensi wanita dalam pengembangan usaha atau kewirausahaan.
- Identifikasi peran serta wanita dalam berbagai kegiatan usaha dari berbagai sector usaha, kelompok usaha bersama (KUB), koperasi wanita atau koperasi lainnya yang pengelolanya sebagian besar wanita
- Identifikasi kinerja KUB wanita, kegiatan usaha wanita diberbagai jenis usaha, sosiasi usaha, pendampingan usaha, koperasi wanita atau koperasi.
- Identifikasi faktor pendorong dan penghambat peran serta wanita dalam pengembangan kegiatan usaha.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
  4.1 Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi Sampel
                Kegiatan usaha pokok koperasi sampel adalah simpan pinjam, sedang kegiatan usaha lain yang ditangani antara lain KCK, toko/ waserda, kantin/ catering, wartel/ kiospon, kredit barang dan konveksi. Pengurus Koperasi sample berjumlah 3 sampai 6 orang , 5 Koperasi 5 Koperasi (50%) telah memiliki manager dengan pendidikan SLTA (3 kop: K1, K2 Jabar dan K1 Sulsel), dan S1 (2 Kopwan Jatim).
4.2 Kinerja UKM contoh lima propinsi
                Usaha kecil wanita yang menjadi sampel dalam penelitian ini 22 UK yaitu Jatim 2 UK, Jabar 6 UK, Kalbar 3 UK, dua diantaranya adalah KUB, Sulsel 7 UK diantaranya 2 KUB dan Sumbar 4 UK, Kebanyakan UKM contoh telah memulai usahanya sejak t\ahun 1990an atau berumur 5-10 tahun yaitu sebanyak 16 UK, tahun 1980 an atau berumur 15-20 tahun 5 UK dan satu UK telah berumur 30 tahun.
4.3 Keberhasilan dan Kegagalan Wanita Sebagai Pelaku Usaha
                Keberhasilan wanita ditunjang dari kelebihan-kelebihan wanita yang merupakan faktor dominan terhadap keberhasilannya sebagai pelaku usaha antara lain telaten, jujur sehingga lebih dipercaya, ulet, sabar, teliti, cermat, serius, tekun, berani mengambil resiko, tangguh, tidak mudah menyerah, memiliki jiwa bisnis atau wira usaha, kemauan keras, semangat, dedikasi dan loyalitas tinggi, terbuka, bekerja dengan ikhlas, selalu menjaga nama baik, tidak egois, disiplin dalam administrasi maupun pengelolaan keuangan.
4.4 Permasalahan Yang Dihadapi dan Kiat Yang Dilakukan Koperasi atau UKM Dalam Pengembangan Usahanya
                Permasalahan-permasalahan yang dihadapi UKM maupun koperasi demikian pula UKMK wanita dapat mempengaruhi kinerjanya. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain kurang modal, lemahnya SDM, kurang sarana/ prasarana, sulitnya akses ke perbankan, kurang menguasai pasar, kurang menguasai penggunaan teknologi,
4.5 Alasan Mengapa Wanita Berkiprah Di Koperasi atau UKM
                Alasan atau motivasi wanita melakukan usaha, yaitu untuk menentukan apa yang ingin dicapai,, tujuan apa yang hendak dicapai, serta produk apa yang akan dihasilkan. Banyaknya motivasi wanita melakukan usaha karena ingin mengurangi pengangguran atau menciptakan lapangan usaha, menunjukkan adanya kesadaran dari wanita atas kondisi pengangguran yang semakin meningkat, adanya kesadaran dari wanita untuk menciptakan pekerjaan bukan mencari pekerjaan.
4.6 Pemanfaatan Teknologi Dan Pemikiran Diversifikasi Usaha
                Teknologi sangat bermanfaat dalam rangka pengembangan usaha, baik dalam rangka peningkatan kualitas maupun kuantitas karena dengan teknologi pekerjaan berjalan secara otomatis akan mempersingkat waktu, mungkin bisamenekan biaya, dan meningkatkan kualitas produk.
4.7 Hubungan Kerja Antara Pimpinan/ Pelaku Usaha Dengan Bawahan/Sejawat dan Mitra Usaha
                Hubungan kerja pimpinan/ pelaku usaha dengan anak buah/ staf/ manajer atau dengan sejawat seperti dalam koperasi dengan Badan Pengawas hampir seluruhnya menyatakan tidak ada kesulitan. Kendala hubungan dengan mitra usaha kebanyakan yang banyak diperlukan adalah kemitraan dengan BUMN atau BUMS belum jalan, pembayaran tidak tepat waktu, kesulitan dalam penagihan cicilan pada anggota, dan lain sebagainya.
4.8 Kebutuhan Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan
                Dalam hal peningkatan ketrampilan, yang banyak dibutuhkan oleh pelaku usaha wanita adalah mengenai peningkatan ketrampilan manajerial, memasarkan produk, penggunaan teknologi dan sumber daya masing-masing, kemudian melakukan inovasi sesuai dengan kegiatan usahanya, dan memproduksi barang dan jasa.
4.9 Persepsi Terhadap Citra Diri Dan Kompetensi Pelaku Usaha
                Sebagain besar pimpinan atau pelaku usaha kecil dan pengurus koperasi wanita kepemimpinannya bersifat partisipatif yaitu dalam mengambil keputusan meminta pendapat, masukan, dan saran dari staf atau anak buah dan sebagain kecil kepemimpinannya bersifat semi partisipatif yaitu dalam pengambilan keputusan mendengarkan pendapat, masukan, dan saran dari staf atau anak buah meskipun keputusan tetap ditangani pimpinan sendiri.

V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
                Dalam kegiatan UKM, wanita berperan sebagai pelaku usaha atau sebagai pemilik, sebagai manager ataupun tenaga kerja. Dalam kegiatan koperasi, wanita dapat berperan sebagai anggota, pengurus, pengawas, manager, pembina ataupun pendamping usaha. Peran serta wanita dalam berbagai sektor, namun sesuai dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki wanita. Koperasi contoh yang dikelola wanita, dapat diketegorikan koperasi kecil, sedang, besar dan sangat besar dilihat dari kelembagaan khususnya jumlah anggota dan tenaga kerjanya, kinerja usahanya dan hampir maupun semuanya berjalan cukup baik
Koperasi/UKM sampel masih menghadapi permasalahan-permasalahan dalam mengembangkan usahanya, seperti kurang modal, lemahnya SDM, kurang menguasai teknologi/pasar memperngaruhi kinerja usaha, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut perlu dicarikan pemecahan secara terpadu. Hampir seluruh responden wanita pelaku usaha menyatakan ingin menciptakan lapangan usaha/mengurangi penggangguran sebagai motivasi mengapa berkiprah dalam dunia usaha.
Sebanyak 87,8 % responden wanita pelaku usaha yang menyatakan tidak ada kesulitan dalam menjalin hubungan kerja dengan anak buah, sejawat, ini menunjukkan responden memiliki kemampuan peran sosial yang baik Terdapat kesadaran dan kemauan yang tinggi dari wanita pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan ketrampilannya agar dapat meningkatkan usahanya, baik dalam bentuk pendidikan/pelatihan, studi banding,maupun magang.
5.2 Saran
                Untuk mengatasi permasalahan dalam sulitnya akses pada sumber-sumber permodalan, pemerintah diharapkan dapat memberikan kemudahan pada koperasi/UKM memperoleh fasilitas kredit, konsep Modal Awal Padanan (MAP) yang dirintis BPSKPKM yang mudah diakses koperasi/UKM mungkin implementasinya dapat diperluas.
Guna meningkatkan kompetisi pelaku usaha dalam rangka meningkatkan usahanya perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan. Serta adanya kebutuhan pembinaan manajerial, pelayanan bisnis lainnya untuk memudahkan akses pada sumber permodalan.

DAFTAR PUSTAKA
Anonim, Laporan Akhir Penelitian Peranan Wanita Dalam Pengembangan Koperasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Departemen Koperasi, 1991-1992;
Hesti, R.Wd. Penelitian Perspektif Gender dalam Analisis Gender Dalam Memahami Persoalan Perempuan, Jurnal Analisis Sosial Edisi IV Nopember 1996;
Hetifah, S. dkk, Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil, Seri Penelitian AKATIGA, Yayasan AKATIGA 1995;
Masykur Wiratmo, Pengantar Kewiraswastaan Kerangka Dasar Memasuki Dunia, BPFE-UGM Yogyakarta, edisi Pertama;
Porter Michael E, “Competitive Advantage””, The Free Press, 1985;
Siagian Salim dan Asfahani, Kewirausahaan Indonesia dengan Semangat 17-8-1945, Puslatkop. PK Depkop dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Jakarta;
Sumampaw, S.A. dkk, Ada Bersama Tradisi Seri Usaha Mikro Kecil, Swisscontact dan Limpad, 2000
Sumber : http://smecda.com/kajian/files/jurnal/Hal_136.pdf

Nama kelompok :

·  Arie Septain

·  Fajar Rizky

·  Ferry Maihami

·  Herman Fuady s

REVIEW JURNAL Perkembangan Konsep Bisnis Koperasi

REVIEW JURNAL

Perkembangan Konsep Bisnis Koperasi

1.      pendahuuan

perkembangannekonomi dunia saat ini merupakan saling pengaruh dua arus utama, yaitu teknologi informasi dan globalisasi. Teknologi informasi secara langsung maupun tidak langsung kemudian mempercepat globalisasi. Berkat teknologi informasi, perjalanan ekonomi dunia makin membentuk “dirinya” yang baru, menjadi kapitalisme baru berbasis globalisasi (captra 2003; stiglitz 2005; shutt 2005). Pendekatan yang dilakukan mulai dari akademis ( penelitian, pelatihan, seminar-seminar, sosialis pembasi teknologi), pemberdayaan (akses pembiayaan, peluang usaha, kemitraan, pemasaran), regulatif ( legislasi dan perundang-undangan), kebijakan publik (pembentukan kementrian khusus di pemerintahan pusat sampai dinas di kota/kabupaten, pembentukan lembaga-lembaga profesi), sosiologis ( pendampingan formal dan informal), behavior ( perubahan perilaku usaha, profesionalisme), bahkan sampai pada pendekatan sinergis-konstruktif (program nasionl jaring pengaman nasional, pengentasan kemiskinan, pembentukan lembaga penjamina, pembentukan dekopin dari daerah sampai nasional).

     

1.1  Permasalahan

pertama, seperti diungkapkan soetrisno (2002) bahwa ciri utama perkembangan koperasi di indonesia adalah dengan tigapola penitipan kepada progam, yaitu pembangunan sektoral, lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi fungsional lainnya. Dan perusahaan negara maupun swasta berbentuk koperasi karyawan. Tiga pola tersebut menurut muncul berakibat prakarsa masyarakat kurang berkembang, kalaupun muncul tidak diberi temapat sebagai mana mestinya.

Kedua, ketika program tersebut gagal, maka koperasi harus memikul beban kegagalan program. Sementara koperasi yang berswadaya praktis tersisihkan dari perhatian berbagai kalangan termasuk peneliti, dan media massa.

Ketiga, data perkoperasian indonesia sampai tahun 2006 dijelaskan Jauhari didominasi oleh koperasi fungsional, seperti koperasi karyawan, koperasi pegawai dan lainnya yang di bentuk dalam lingkungan institusi tertentu baik pemerintah maupun swasta. Koperasi seperti itu jelas membatasi keanggotaan dan memiliki sifat stesel pasif. Biasanya koperasi fungsional merupakan bentuk ekonomi intermediasi untuk memenuhi kebutuhan anggota seperti swalayan, klink, praktik dokter bersama, dll.koperasi seperti ini memiliki sifat subordians.

1.2  Tujuan penelitian

tujuan penelitian ini adalah menggali konsep-konsep genuineberekomoni dari realitas masyarakat indonesia, menempatkan konsep geneuineberekonomi sebagai landasan utama pengembangan bisnis koperasi ala indonesia, menunjukan bukti empiris bahwa ternyata masyarakat indonesia memang memiliki keunikan tersendiri dalam memahami koperasi, memberikan masukan konstuktif bagi pengambial kebajiakn perkoperasian dalam pengembangkan koperasi ke depan

2.      KOPERASI INDONESIA : OPERASIONAL EKONOMI RAKYAT

Ekonomi rakyat yang sejatinya dicoba untuk menjadi pola bebas dari subtansi intermediasi dan dikotomi privat sphare dan publik sphere, seperti koperasi, malah menjadi representasi kooptasi globalisasi dan neolibalisme dan secara tidak sadar mematikan dirinya sendiri secara perlahan-lahan. Istilah ekonomi kerakyatan atau demokarsi ekonomi, misalikan dijelaskan mubyanto (2002) bukanlah kooptasi dan perkeadilan usahamayoritas rakyat indonesia tetapi merupakan kegiatan produksi dan konsumsi yang di lakukan oleh semua warga masyarakat, sedangkan pengelolanya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat.

3.      CORE COMPETENCIES : JANTUNG ORGANISASI BISNIS

Hamel dan prahalad (1994) menjelaskan bahwa suatu organisasi perlu memerhatikan keberhasilan di amsa depan sebagai persiapan untuk mengembangkan dan kerja sama kompetensi untuk meraih keunggulan produk produk dan jasa yang baru. Dengan begitu strategi daya saing pasar masa depan mengharuskan para manajer puncak suatu organisasi untuk menyesuaikan kompetensi inti organisasi dan strategi serta kerja sama pengelolaan sumber daya untuk keberhasilannya. Kompetensi inti atau core competencies, pertama dalam jangka pendek memang memiki sesuatu keunggulan yang dimiliki perusahaan disertai kemampuan produk, kedua, dalam jangka panjang dikembangkan untuk konsolidasi dengan kesamaan visi-misi organisasi yang kuat. Ketiga, memerlukan kemampuan dan ketangguhan dari para penggiat organisasinya.

4.      METODOLOGI PENELITIAN BEYOND STRUKTURALIM

Pengembangan bisnis koperasi dalam penelitian ini menggunakan metodologi Beyond Strukturalim, diadaptasi dari metodologi hyperstrukturalisme yang dikembangkan Mulawarman (2006). Beyond strukturalism memeliki dua tahapan, pertama , mengembangkan metodologi, dan kedua penerapannya berbentuk metode penelitian. Suriasumantri ( 1985 , 328). Menjelaskan bahwa metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang metode yang dipergunakan dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut pengembangan metodologi dalam penelitian ini merupakan proses pendefisian dan penjelasan serta pembuatan kerangka umum dari metode yang akan digunakan.

5.      PEMBAHASAN : INTERAKSI REALITAS SINKRONIS-DIAKRONIS     

Penelusuran subtansi konsep diri koperasi dilakukan secara diakrosis, sinkrosis, dan melakukan sinergi dengan keduanya. Penulusuran diakrosis yaitu melakukan pendalaman aspek antroplogis pikiran ekonomi koperasi dan penerjemahnya dilangan masa pra kemerdekaan sampai kemerdekaan. Penulusuran sinkrosis yaitu melakukan pendalaman aspek antorpologis beberapa aktivitas bisnis berkoperasi masyarakat indonesia. Sinergi diakronis dan sinkronis dilakukan untuk menemukan titik temu sekaligus subtansi konep koperasi.

6.      KESIMPULAN

Konsep kemandirian, kompetensi inti kekeluargaan dan sinergi produktif-intermediasi-retail merupakan subtansi pengembangan koperasi sesuai realitas masyarakat indonesia yang unik. Meskupin perkembangannya saati ini banyak terduksi intervens kebijakan dan subordinasi usaha besar. Diperlukan kebijakan, supporting movement dan strategi positioning berkenaan menumbuhkan kembalik konsep kemandirian, kekeluargaan dan sinergi produktif-intermediasi-retail yang komperensif. Paling penting adalah penyeimbangkan kepentingan ekonomi koperasi berbasis pada sinergi produktif-intermediasi-retail sesuai ekonomi natural model hatta. Sinergi produktif-intermediasi-retail harus dijalankan dalam koridor kompetensi inti kekeluargaan. Artinya pengembangan keunggulan perusahaan berkenaan inovasi teknologi dan produk harus dilandasi pada prinsip kekeluargaan. Individualitas angggota koperasi diperlukan tetapi solidaritas organisasi hanya bisa dijalankan ketika interaksi kekeluargaan di depankan

Daftar pustaka

Arif, Sritua. 1995. dialektika Hubungan Eonomi Indonesia dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. KELOLA. NO. 10/IV. Hal 29-42

Bourdieu, pieree. 1977.  Outline of a Theory of Pratice. Cambrige University Press.

Bourdieu, pieree. 1989. Distiction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge MA: Harvard University Press.

Bourdieu, pieree, Loic JD. Wacquant. 1992. an Invitation to Reflective Sosiology. The University of Chicago Press.

Capra,Friotjof. 2003. The Hiden Connections: A Sience for sustainable Living. Flamingo. Dekopin. 2006. Program aksi Dekopin. Jakarta.

Hamel, G and Prahaland, C. K. 1989, Strategic Intent. Harvard Business Reweiw, Vol. 67, No.3

Sumber : http://ajidedim.wordpress.com/2008/02/22/mengembangkan-kompetensi-bisnis-koperasi-kesimpulan-dan-rekomendasi-bagian-kelima/

Nama kelompok :

·                     Arie Septain

·                     Fajar Rizky

·                     Ferry Maihami

·                     Herman Fuady s

Kajian Usaha Mikro Indonesia

REVIEW JURNAL

Kajian Usaha Mikro Indonesia*1

1.Pendahuluan

1.1  Latar Belakang

Krisis ekonomi yang memeporak-porandakan perekonnomian nasional tahun 1997 yang lalu membangkitkan kesadaran peran usaha kecil dan menengah. UKM sebagai ‘tulang punggung’ perekonomian indonesia. Berdasarkan kriteria BPS, jumlah usaha kecil di indonesia tahun 2002 sebanyak 40.1195.611 usaha kecil dan 99,99 % di antaranya atau 40.195.516. merupakan usaha mikro. Pengembangan UMKM saat ini dan mendatang menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam mengadapi persaingan dunia yang semakin ketat.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro mengisyaratkan adanya kelemahan yang ptensi menimbulkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kemudahan dengan paket-paket kebijakan untuk mendorong kehidupan sektor usaha kecil tersebut. Atas dasar potensi dan karakteristik tersebut, maka pemberdayaan usaha mikro dinilai masi strategis dan sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional.

Oleh karenanya sangat penting untuk mengadakan kajian yang mendalam untuk mengidentifikasi profil, peran, permasalahan usaha mikro sekaligus merekomendasikan model pengemabngan usaha mikro di indonesia. Diharapkan dengan kajian ini dapat memberikan konstirbusi yang signifikan kepada pihak-pihak yang terkait khususnya pembuat kebijakan di sektor, usaha mikro, kecil dan menengah.

1.2  Indentifikasi masalah

Hasil sudi lembaga manajemen fakultas ekonomi unversitas indonesia menunjukan bahwa usaha mikro memiliki permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

Sistem pembukuan yang relative sederhana dan cenderung mengikuti kaidah administrasi standar, sehingga datanya tidak up to date. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya nilai kinerja usaha mikro

a.      Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat ketat

b.      Modal terbatas

c.      Pengalaman manajerial perusahaan terbatas

d.      Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sulit mengaharapkan biaya untuk mencapai efisiensi yang tinggi

e.      Kemampuan pemasara, negoisiasi dan diversifikasi pasar yang terbatas

f.        Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal yang rendah karena katerbatasan sistem administrasi

1.3  tujuan dan manfaat

kajian ini bertujuan untuk

a.      mengetahui profil usaha mikro di indonesia

b.      mengetahui permsalahan yang dihadapi oleh usaha mikro

c.      menyusun model pengembangan usaha mikro yang bersifat apliaktif

Manfaat

Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rekomendasi yang aplikatif dalam rangka merumuskan kebijakan pengembangan usaha mikro pada khususnya dan pemberdayaan UMKUM pada umumnya

2. Kerangka pikir

2.1 landasan teori

Usaha mikro mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena intesitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan investasi yang kecil, sehingga usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Hal ini menyebabkan usaha mikro tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal, karena dapat mengurangi import dan memiliki kandungan lokaal yang tinggi. Oleh karena itu oengemabngan usaha mikro dapat memberikan konstribusi pada diversifikasi ekonomi dan perubahan stuktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Disamping itu tingkat penciptaan lapangan kerja lebih tinggi pada usaha mikro daripada yang terjadi di perusahaan besar.

Dengan demikian pengambangan usaha mikro merupakan eleman terpadu dalam strategi daya saing nasional dan terkait erat dengan kebijakan promosi dan investasi. Di indonesia terutama didaerah pengembangan usaha mikro menjadi kunci dalam usaha mengatasi kemiskinan dan pembangunan ekonomi daerah yanglebih berimbang

            2.2 kerangka pikir

Salah satu sifat usaha mikro adalah kemampuannya untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi perkonomian dunia dibandingkan dengan perusahaan besar, oleh karenannya usaha mikro akan cenderung lebih diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Lingungan terbaik untuk bisnis usaha mikro adalah suatu lingkungan dimana pasar untuk input dan output berfungsi secara efektif dalam menyediakan berbagai jasa yang memungkinkan pertumbuhan bisnis. Dalam lingkungan ini pemerintah seyogyanya terfokus pada fungsi intinya secara efisien daripada membuat distorsi dalam pasar.

3. Kebijakan Usaha Mikro dan Penyaluran Kredit Mikro di daerah Penelitian

Berbicara tentang usaha mikro tentu tidak terlepas dengan kredit mikro. Pengertian dari kredit mikro sangat terkait dengan perngertian usaha mikro. Definisi kredit mikro diatas bukanlah harga mati, tentu saja definisi yang lebih luas tentang kredit mikro tergantung dari masing-masing negara. Namun pada dasarnya ada beberapa kriteria dasar dalam menjalankan program kredit mikro yang meliputi :

1.      ukuran

2.      kelompok dan sasaran

3.      penggunaan

4.      waktu dan persyaratan

·         pinjaman kecil atau sangat  kecil

·         pengusaha kecil

·         keluarga berpendapatan rendah

·         meningkatkan pendapatan

·         pengembangan usaha

·         kegiatan sosaial

·         fleksibel

·         disesuaikan dengan kondisi

3.1 Pemanfaatan dana perbankan oleh usaha mikro

Dari hasil data BPS (2000) ditunjukan bahwa meskipun kebujakan dan program pemberdayaan UKM khususnya : mendorong komitmen perbankan untuk melayani usaha kecil dan mikro dengan mewajibkan seluruh bank menyalurkan 22,5 % sampai 25 % dari total kreditnya untuk usaha kecil dan meningkatkan plafon kreditnya dari Rp 250 juta menjadi Rp 350 juta, ternyata hanya sebagian kecil dari industri kecil (IK) dan industri rumah tangga (IRT) yang memanfaatkan dana perbankan untuk menutupi kekeurangan modalnya. Industri kecil yang memanfaatkan pinjaman modal dari bank baru 37, 4 %, sedangkan industri rumah tangga baru 8, 6 % IK dan IRT lebih banyak memanfaatkan tambahan modal dari pihak-pihak lain seperti koperasi, modal ventura, lembaga non bank, keluarga,perorangan dll. Rendahnya persentase IK dan IRT memanfaatkan dana perbankan karena sulit memenuhi persyartan perbankan, birokrasi dan prosedur yang cukup rumit.

3.2  Strategi umum pengembangan usaha mikro

       Kebijakan pengembangan usaha mikro yang efektif dilakukan secara lebih luas dan terpadu, bukan sekedar membuat daftar program dukungan finansial dan teknis yang berdiri sendiri tanpa adanya kaitan antara satu dengan yang lain. Kebijakan pengembangan usaha mikro memerlukan pengkajian dan reorentiasi peran pemerintah dalam banyak aspek. Kebijakan pemerintah yang baik merupakan salah satu isu sentral dalam pengembnagan usaha mikro yang berkesinambungan, untuk itu perlu penyempurnaaan kebijakan pengembangan usah mikro oleh pemerintah.

       Ketidakpastian hukum akan membuat distorsi dalam pengambilan keputusan akan meyulitkan pengembangan usaha mikro terutama dalam menghadapi pasar yang berkembang dengan dinamis. Langkah khusus untuk mempromosikan usaha mikro perlu menerapkan kebijakan dan program secara transparan dan bertanggung jawab. Pegembangan usaha mikro secara terpadu untuk meningkatkan daya saing dan akses usaha mikro ke sumberdaya produktif perlu dilakukan melalui kebijakan bidang : pengembangan infrastruktur, pembangunan daerah, komunikasi serta angkutan, riset terapan dan pendidikan, promosi, perdagangan dan investasi. Otonomi daerah juga menyebabkan peran dan tugas pemerintah kabupaten/kota dan provinsi lebih meningkat, sehingga masih perlu kajian lebih lanjut untuk melihat lebih jauh tentang peran dan fungsi pemerintah pusat dan daerah untuk mengetahui batas peran dan fungsi masing-masing serta mencegah terciptanya peraturan yang menghambat perdagangan antar daerah. Disamping itu pengambilan kebijakan politik dan bisnis masih perlu di tingkatkan

            3.3. Fasilitas koordinasi melalui pembiayaan bersama.

                   Pendekatan baru yang dilakukan dalam pengembangan usaha mikro dan klaster di derah ialah pengenalan skema pembiayaan bersama. Melalui konsep ini belanja dapat di alihkan atau dialokasikan misalnya 40 % dan pusat menyediakan kekurangan lainnya atau menyediakan intensif bagi stakeholder. Dengan pembiayaan bersama ini pemerintah pusat mendapatkan keuntungan, karenan pusat dapat memperoleh akses langsung ke berbagai system dan memahami strategis yang dikembangkan oleh daerah. Skema pembiayaan bersama di daerah akan dilengkapi dengan matching grant scheme untuk mendukung asosiasi bisnis nasional dalam mengembangkan inteligence pasar dalam negeri. Dalam rangka pengembangan konsep ini memerlukan perhatian khusus dalam hal pemantapan koordinasi anatar lain karena :

·         Saat ini lebih dari kementrian dan lembaga nasional terkait dalam pengembangan UKM khususnya usaha mikro dan

·         Tiga lembaga membawa mandat tumpang tindih dalam kebijakan koordinasi usaha mikro

Koordinasi dalam mengembangkan usaha mikro samapai saat ini belum mampu dijalankan secara efektif dan terpadu

4. Kesimpulan dan saran

·         Pengembangan usaha mikro merupakan program nasional yang memiliki peranan yang strategis karena merupakan bagian intergrasi dari upaya hasil hasil pembangunan

·         Dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan pegusaha mikro di perlukan pembinaan secara terpadu dari semua unsur terutama dinas-dinas terkait agar usaha mikro dapat berkembang secara berkesinambungan yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian daerah dan perekonomian nasional.

5. Daftar pustaka

Hasil kajian Deputi bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM berkerja sama dengan Gunatama Megah Business and Management Consultant tahun2004 ( diringkas oleh : joko sutrisno dan sri lestari HS)

Anonimous, 1992. Undang-undang Republik Indonesia nomer 25 tahun 1992.

Departemen Koperasi dan UKM, jakarta anoraga, Pandji, SE MM dan Sudantoko, Djoko, S. Sos, MM. 2002

Nama kelompok :

·         Arie Septian

·         Fajar rizky

·         Ferry Maihami

·         Herman Fuady S