TUGAS SOFTSKIL 2

nama anggota kelompok : Herman Fuady Siregar (23210266)
                                          Fajar Rizky Nugroho (22210569)
                                          Raden Bambang Sumantri (25210513)
kelas                               : 3EB09


Rangkuman

Buku ini membahas akuntansi biaya untuk tujuan penentuan harga pokok produk dan pengendalian biaya. Akuntansi biaya untuk memenuhi kebutuhan manajemen bagi penentuan harga pokok produk dibahas dalam bab 2 sampai bab 11. Karena pada dasarnya terdapat dua macam metode penentuan harga pokok produk yaitu metode full costing dan metode variabel costing, maka untuk tidak menanamkan kesan bahwa perhitungan harga pokok produk hanya didasarkan pada full costing saja, dalam bab 5 variabel costing disajikan secara terurai metode penentuan harga pokok  produk alternatif yang lebih banyak dikenal dengan nama salah kaprah: direct costing. Akuntansi biaya untuk penentuan harga pokok produk dengan metode full costing dibagi menjadi 2 kelompok: penentuan harga pokok produk dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dan produksi massa (bab 2 – bab 64), penentuan harga pokok produk dengan metode variabel costing dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan dan berproduksi massa (bab 6) dan penentuan harga pokok produk dalam perusahaan yang menghasilkan produk bersama dan produk sampingan (bab 11).

Akuntansi biaya untuk menyediakan informasi bagi manajemen guna pengendalian biaya, didalam bab 12 diuraikan Sistem Biaya Taksiran, bab 13 Sistem Biaya Standar diuraikan secara rinci dengan pendekatan full costing dan bab 14 Sistem Biaya Standar diuraikan dengan pendekatan variabel costing. Uraian akuntansi biaya untuk pengendalian biaya dimulai dari sistem yang paling sederhana yaitu sistem biaya taksiran dan dilanjutkan ke sistem pengendalian biaya produksi yang lebih kompleks yaitu sistem biaya standar. Dalam bab 15 perilaku biaya membahas tentang perekayasaan informasi biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, yang bermanfaat untuk masukan bagi penerapan pendekatan variabel costing yang telah diuraikan dalam bab 5, bab 6 dan bab 14. Sistem akuntansi biaya untuk menyediakan informasi biaya bagi manajemen dalam pengendalian dan pengerahan kegiatan pemasaran. Dalam bab 16 membahas tentang analisis biaya pemasaran.

Tujuan Penulis

Buku ini ditujukan penulis bagi mahasiswa pendidikan tinggi jurusan akuntansi dan non akuntansi. Bagi jurusan non akuntansi penulis berharap mahasiswa dapat memiliki konsep yang benar mengenai informasi biaya dan mampu memanfaatkan informasi tersebut dalam melaksanakan fungsi pokok manajemen perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan. Sedangkan bagi mahasiswa jurusan akuntansi penulis mempunyai suatu harapan yaitu mahasiswa dapat memahami konsep dan manfaat informasi biaya dan mampu “menjual” konsep informasi biaya kepada manajemen yang memerlukan informasi biaya dalam pengelolaan kegitan perusahaan dan memiliki kemampuan sebagai perekayasa informasi biaya yang berorientasi kepada kebutuhan manajemen.

 Tujuan Tinjauan Buku

Tujuan kami melakukan tinjauan pada buku ini adalah untuk mencari dan mengetahui apa yang di bahas penulis dan tujuan penulis untuk apa menerbitkan buku tersebut sehingga kami bisa memaparkan isi dari buku ini. Dengan demikian kami mendapatkan konsep dan informasi biaya yang bermanfaat bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian kegiatan  perusahaan di dalam buku ini.

 Kesimpulan

Kesimpulan dari buku ini adalah kami sangat menyarankan kepada mahasiswa jurusan akuntansi dan non akuntansi untuk dapat membaca serta memahami isi dari buku tersebut. Karena buku ini tidak hanya membahas pada bidang aspek yang sempit namun penulis membahas aspek informasi akuntansi biaya secara umum. Selain dari isi buku ini, penulis juga menggunakan bahasa yang ringan dan contoh suatu informasi biaya dalam suatu perusahaan yang mudah untuk di pahami pembaca, sehingga buku ini menurut kami layak untuk di baca mahasiswa jurusan akuntansi dan non akuntansi agar memiliki kemampuan untuk menyediakan informasi biaya yang sesuai dengan kebutuhan pemakai.

Tugas Softskill 1

Nama Anggota kelompok  :  Herman Fuady Siregar (23210266)
                    Fajar Rizky Nugroho  (22210569)
                    Raden Bambang Sumantri(25210513)
Kelas          :  3eb09

Beri komentar tentang artikel berikut ini:
Pemasaran adalah merupakan salah satu kegiatan utama dalam bidang perekonomian, disamping kegiatan produksi dan konsumsi. Konsumsi baru bias terlaksana setelah adanya kegiatan produksi dan pemasaran. Dengan kata lain, produksi dan pemasaran dapat membantu terlaksananya tujuan konsumsi. Pemasaran jika kita lihat berada diantara produksi dan konsumsi, yang berarti bahwa pemasaran menjadi penghubung antara dua faktor tersebut. Dalam kondisi perekonomian sekarang ini, tanpa adanya pemasaran orang sulit mencapai tujuan konsumsi yang memuaskan. Betapapun baiknya produk yang dihasilkan, jika orang lain tidak mengetahuinya, maka produk tersebut sulit akan laku.


- Menurut kami kesalahan terdapat pada

1. penempatan tanda koma (,) yang kurang tepat seperti dalam kalimat pertama setelah kata perekonomian, 
2. kalimat ketiga setelah kata kata lain, dan 
3. pada kalimat terakhir setelah kata dihasilkan seharusnya tidak menggunakan tanda koma(,).
4. Salah penulisan juga terjadi pada kata bias dalam kalimat kedua yang seharusnya di tulis kata bisa.

 Pemukiman kumuh sering diidentikkan dengan kemiskinan, bahkan hasil penelitian Ismail (1991:1) menunjukkan bahwa pertumbuhan pemukiman kumuh berhubungan positif dengan problema kemiskinan penduduk. Semakin banyak penduduk miskin di perkotaan, semakin meningkat jumlah pemukiman (kampong) kumuh. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk pemukiman kumuh merupakan masyarakat miskin. Keterbatasan ekonomi dan keadaan social yang kurang mendukung mengakibatkan lapisan penduduk marjinal DKI Jakarta dengan terpaksa dan atau sengaja bermukim di pemukiman kumuh. Di antara mereka bahkan mendirikan bangunan liar pada lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai pemukiman atau pada lahan milik pihak lain. Timbul masalah kesehatan yang mendasar, seperti: masalah air minum, tinja, sampah, sanitasi makanan, serangga dan pencernaan yang disebabkan oleh timbulnya pemukiman kumuh. Permasalahan kesehatan tersebut yang telah menjadi problematika bagi masyarakat maupun aparat pemerintah.

Rumusan masalah :
1.      Apa penyebab pemukiman menjadi kumuh?
2.      Apa akibat dari adanya pemukiman yang kumuh?
3.      Bagaimana mekanime terjadinya pemukiman kumuh?
Tujuan :
1.      Untuk mengetahui penyebab pemukiman kumuh
2.      Untuk mengetahui akibat dari pemukiman kumuh tersebut
3.      Untuk mengetahui bagaimana terjadinya pemukiman menjadi kumuh

Penyeleasaian Sengketa Ekonomi

Penyelesaian Sengketa Ekonomi

1.       Pengertian Sengketa

Menurut Ali Achmad, Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya.

Di dalam kamus Bahasa Indonesia, sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi, atau pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap satu objek permasalahan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat di simpulkan bahwa Sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atau lembaga atau lebih menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

2.       Cara- cara Penyelesaian Sengketa

a.       Negosiasi

-          Proses yang melibatkan upaya seseorang untuk mengubah (atau tak mengubah) sikap dan perilaku orang lain.

-          Proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik dari pihak-pihak tertentu dengan sikap, sudut pandang, dan kepentingan-kepentingan yang berbeda satu dengan yang lain.

Pola Perilaku dalam Negosiasi:

                                             i.            Moving against (pushing): menjelaskan, menghakimi, menantang, tak menyetujui, menunjukkan kelemahan  pihak lain.

                                           ii.            Moving with (pulling): memperhatikan, mengajukan gagasan, menyetujui, membangkitkan motivasi, mengembangkan interaksi.

                                          iii.            Moving away (with drawing) : menghindari konfrontasi, menarik kembali isi pembicaraan, berdiam diri, tak menanggapi pertanyaan.

                                         iv.            Not moving (letting be): ,mengamati, memperhatikan, memusatkan perhatian pada “here and now”, mengikuti arus, fleksibel, beradaptasi dengan situasi.

b.      Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau consensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung.

Mediator adalah pihak yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Tugas Mediator

                                                         i.            Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.

                                                       ii.            Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.

                                                      iii.            Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.

                                                     iv.            Mediator wajib mendorong para pihak untuk`menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

c.       Arbitrase

Arbitrase yaitu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan.

Tujuan arbitrase adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan dan hak dikuasai sepenuhnya oleh para pihak, dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil, tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit-belit yang dapat menghambat penyelesaian perselisihan.

Sumber :

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/penyelesaian-sengketa-ekonomi-makalah-aspek-hukum-dalam-ekonomi/

Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1.       Pengertian

Pengertian praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut UU No.5 Tahun 1999 adalah suatu pemusatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atas jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sesuai dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Anti Monopoli.

2.       Asas dan Tujuan Anti Monopoli

Asas

Asas usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Tujuan

Berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama UU persaingan usaha adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen.

3.       Kegiatan yang dilarang di dalam Anti Monopoli

Kegiatan yang dilarang menurut Pasal 33 ayat 2 yaitu Posisi Dominan. Posisi Dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan uang, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

4.       Perjanjian yang dilarang

Perjanjian yang dilarang dalam UU No.5/1999 tersebut adalah perjanjian dalam bentuk :

a.       Oligopoli

b.      Penetapan harga

c.       Pembagian wilayah

d.      Pemboikotan

e.      Kartel

f.        Trust

g.       Oligopsoni

h.      Integrasi vertikal

i.         Perjanjian tertutup

j.        Perjanjian dengan pihak luar negeri

5.        Hal-hal yang dikecualikan dalam UU Anti Monopoli

Terdapat sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha yang dikecualikan dari aturan UU No.5/1999(sebagaimana diatur di pasal 50 dan 51 UU No.5/1999). Sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha yang dikecualikan tersebut berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya karena dimungkinkan munculnya penafsiran yang berbeda-beda antara pelaku usaha dan KPPU tentang bagaimana seharusnya melaksanakan sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha tanpa melanggar UU No.5/1999.

6.       Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Keberadaan KPPU diharapkan menjamin hal-hal berikut di masyarakat:

a.       Konsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai price taker

b.      Keragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan pilihan

c.       Efisiensi alokasi sumber daya alam

d.      Konsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi tetapi kualitas seadanya yang lazim ditemui pada pasar monopoli

e.      Kebutuhan konsumen dapat dipenuhi karena produsen telah meningkatkan kualitas dan layanannya

f.        Menjadikan harga barang dan jasa ideal, secara kualitas maupun biaya produksi

g.       Membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebih banyak

h.      Menciptakan inovasi dalam perusahaan

7.       Sanksi

Salah satu wewenang KPPU berdasarkan Pasal 36 UU Anti Monopoli adalah melakukan penelitian, penyelidikan, dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sanksi administratif diatur di dalam Pasal 47 ayat 2 UU Anti Monopoli dan sanksi pidana diatur didalam Pasal 48 dan Pasal 49 pidana tambahan. Isi bunyi dari Pasal 48 adalah:

(1)    Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 – 14, Pasal 16 - 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

(2)    Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5-8, Pasal 15, Pasala 20-24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rebdahnya Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5(lima) bulan.

(3)    Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1000.000.000 (sqatu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Sumber :

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat-2/